• Dapatkan 8 buku karya Agustianto, antara lain: Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan, Maqashid Syariah, dalam Ekonomi dan Keuangan, Perjanjian (Akad) Perbankan Syariah, Hedging, Pembiayaan Sindikasi Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah, Ekonomi Islam Solusi Krisis Keuangan Global. Hub: 081286237144 Hafiz

  • Pelatihan dan Workshop Eksekutif Aspek Legal Produk Bank Syariah dan Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah Angkatan 325 Tgl 21 – 22 Januari 2019 Di Hotel Arjuna, Yogyakarta.

    0

    Digelar oleh Iqtishad Consulting Jakarta
    (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Syariah)
     
    Dasar Pemikiran
     
    Aspek legal dalam perjanjian pembiayaan bank syariah menduduki posisi yang sangat penting karena ia menyangkut risiko, hak dan kewajiban masing masing pihak.
     
    Kontrak-kontrak produk-produk perbankan  berbasis syariah compliance harus dipahami dgn baik  oleh officer  perbankan syariah, praktisi hukum,  seperti aspek hukum perjanjian murabahah, wakalah, line facility,  musyarakah, mudharabah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah.
     
    Bankir syariah dan pengacara juga harus memahami anatomi pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya HT dan Fiducia). 
    Legal officer bank syariah juga harus memahami mana akad akad yg di bawah tangan dan mana akad akad yg notaris.
     
    Dalam praktek hybrid contracts bankir syariah harus mengetahui mana akad yg bisa disatukan dan mana yg harus dipisahkan.
     
    Keharusan legal officer bank syariah  memiliki kompetensi pembuatan perjanjian-perjanjian syariah,dan risiko hukum adalah suatu keharusan, tanpa kompotensi itu maka bank syariah dikhawatirkan terperangkap kpd risiko kerugian di masa depan
     
    Untuk itulah  diperlukan  Training dan Workshop Aspek legal dan kontrak-kontrak produk perbankan syariah khusus bagi bankir syariah dan notaris juga
     
    Dalam rangka itulah Iqtishad Consulting menggelar Pelatihan dan Workshop Aspek legal Perbankan syariah dan Kontrak-Kontrak Pembiayaan bank syariah.
     
    Iqtishad Consulting adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan perbankan syariah yang paling terkemuka saat ini di Indonesia, dan sangat banyak berpengalaman dalam mentraining  para Direktur bank-bank syariah, Dirut, DPS, Komisaris, semua pimpinan Divisi Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, pejabat OJK dan bank syariah lainnya, serta ratusan Professor dan Doktor yang menjadi dosen di seluruh Perguruan Tinggi se-Indoensia.
     
    Iqtishad Consulting Jakarta sudah mengelar Training sebanyak 330 Angkatan, termasuk memberi sertifikat  (mentraining) 3000 notaris yang tersebar di seluruh  Indonesia.
     
    Pelatihan ini  akan memberikan  pemahaman dan pengetahuan  aplikatif tentang pembuatan kontrak-kontrak produk perbankan syariah kontemporer berdasarkan fatwa DSN-MUI. 
     
    Tujuan
     
    1.Training ini akan memberikan pemahaman kepada praktisi hukum,  lawyer,  legal oficer bank syariah,  dan  notaris tentang aspek legal perbankan syariah dan kontrak-kontrak pada produk pembiayaan syariah di bank syariah.
     
    2.Meningkatkan kompetensi legal officer bank syariah, advokad,  dan  Notaris dalam manangani kontrak-kontrak dan perjanjian pembiayaan  di perbankan syariah, termasuk dalam  pengikatan jaminan.
     
    Materi Training
     
    1. Overview Perbankan  Syariah
    2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
    3. Produk –produk Pembiayaan (Financing) Bank Syariah
    4. Prinsip – prinsip perjanjian /  akad syariah
    5. Kontrak pembiayaan murabahah
    6. Kontrak Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
    7. Kontrak Pembiayaan hiwalah dan Take Over
    8. Hukum – hukum jaminan menurut syariah
    9. Kontrak pembiayaan Ijarah dan IMBT
    10. Kontrak pembiayaan Musyarakah dan mudharabah
    11. Teknik Pembuatan Akta dan  Anatomi Akta Notaris di Perbankan Syariah
             
    Pembicara : 
    1.Pakar, Konsultan  dan Praktisi Perbankan Syariah dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Ketua Bid Organisasi MES Pusat yaitu Bpk Agustianto  Mingka
    Beliau adalah Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK, Dewan Pengawas Syariah di perusahaan Negara BUMN dan DPS di beberapa Lembaga Keuangan Syariah
    Dosen Pascasarjana di UI, Trisakti dan Univ Paramadina
     
    2. Dr.Mohamad Hidayat, MBA Anggota  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Dewan Pengawas Syariah di beberapa Bank Syariah dan LKS
     
    3. Joko Wahyuhono, SEI.,MM Direktur Iqtishad Consulting, Sekretaris DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Sekjen Amprosindo
     
    Waktu Pelaksanaan :
    Tanggal : 21 – 22 Januari 2019
    Pukul : 09.00-16.00 WIB
    Tempat : Hotel Arjuna, Yogyakarta.
     
    Fasilitas :
    Modul Training, , Makan Siang, Snack, Coffee Break, Ruang Klas ber-AC, CD Materi (softcopy materi, 116 fatwa DSN-MUI,KompilasiHukum Ekonomi Ekonomi Syariah)  dan Sertifikat.
     
    Investasi : 
    Perorangan Rp 2.500.000,-
    Group min 3 Rp 2.200.000,-/ peserta
    Group min 5 RP 2.000.000,-/ peserta
    Group min 10 Rp 1.800.000,- /peserta
     
    CP dan Pendaftaran
    Hafiz Alfata (081286237144)
    hafizoh (0812 86237173) 
     
     
    Note: Bukti sah menjadi peserta jika sudah mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer.

    Pelatihan Notaris Bank Syariah Level 2 Topik : Aspek Legal Musyarakah Mutanaqishah, Perjanjian Take Over dan Refinancing Syariah 13 Januari 2019 di Hotel Hotel Quest, Surabaya.

    0

    Posted on : 04-01-2019 | By : Agustianto | In : Info Media, Kabar Aktual, Pendidikan Ekonomi Syariah, Seminar & Training

    Digelar oleh Iqtishad Consulting Jakarta

    (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Syariah)

    Dasar Pemikiran :

    Notaris perbankan syariah harus terus menerus meningkatkan pemahaman dan kompetensinya di bidang hukum perbankan syariah khususnya dalam pembuatan akta perjanjian di bank bank syariah.

    Perkembangan produk dan akad perbankan dan keuangan syariah syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat karena bank syariah selalu menghadapi tantangan yang makin kompleks. Tantangan itu antara lain harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah cepat dengan   menyajikan produk-produk   inovatif dan lebih variatif serta  pelayanan yang memuaskan berdasarkan panduan syariah.

    Salah satu akad perjanjian yang paling urgen untuk mendinamiskan pengembangan produk perbankan syariah adalah musyarakah mutanaqsihah (MMq).

    Sebagaimana dimaklumi, Musyarakah Mutanaqishah (MMq) adalah akad yang sophisticated (canggih), karena ia dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan dan  produk perbankan syariah. Setidaknya MMq dapat digunakan untuk 11 macam produk,  seperti refinancing, working capital, take over, gabungan take over  dan top up (refinancing), KPR Indent, investasi indent, pengalihan hutang dari bank syariah ke bank syariah, restrukturisasi pembiayaan (konversi akad), capital expenditure (investasi),reimbursement,pembiayaan konsumtif untuk KPRS, dan sebagainya.

    Para *Notaris* bank syariah, law firm,  Hakim, pejabat pengawas OJK, , harus memahami dengan baik teori dan penerapan MMq dalam semua produk tersebut.

    Penggunaan akad MMq utk KPR Syariah akan membuat harga KPRS lebih murah karena elastisitas dan dinamisnya dalam menghadapi fluktuasi harga di pasar.

    MMq juga dapat diterapkan utk pembiayaan take over dan refinancing.

    Karena itu Training ini akan membahas akad akad take over dan refinancing syariah.

    MMq, Take Over dan refinancing adalah penerapan dari teori hybrid contracts.

    Hybrid Contracts merupakan teori yg sangat penting dlm perbankan syariah.

    Inilah teori yang sangat diperlukan  dalam inovasi produk perbankan dan keuangan syariah, yaitu  hybrid contracts yg disebut  ( al-‘ukud al-murakkabah ). 

    Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode hybrid contracts seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk.

    Dalam praktiknya terdapat sekitar 25 skema produk bank syariah menggunakan hybrid contracts.

    Para notaris dan law firm harus memahami dgn baik teori dan praktik hybrid contracts.Setidaknya terdapat 10 macam manfaat teori hybrid contracts.

    Berdasarkan pentingnya akad MMq dan hybrid contracts ini khususnya bagi Notaris dan konsultan hukum maka Iqtishad Consulting kembali menggela Pelatihan Notaris Bank Syariah Level 2 tentang Aspek Legal Musyarakah Mutanaqishah, Perjanjian Take Over dan Refinancing Syariah.

    Pentingnya workshop ini karena forum ini akan memberikan solusi aplikatif dan jawaban-jawaban yang meyakinkan  atas berbagai issu dan masalah dalam produk dan akad MMq, dan hybrid Contracts seperti risk management, masalah agunan (APHT dan fiducia), perpajakan, Kepemilikan bersama, BPN, pembiayaan bermasalah, pelunasan dipercepat dan sejumlah issu lainnya.

    MMq dan hybrid contracts  yang sudah diterapkan di banyak negara dan  selama 10 tahun di Indonesia, seharusnya juga bisa diterapkan oleh bank-bank syariah di Indonesia, agar bank bank syariah bisa lebih kompetitif dan diminati masyarakat,  juga agar bank syariah lebih kaya dengan produk yg dibutuhkan masyarakat, seperti refinancing, take over, hybrid take over dan refinancing, pembiayaan dalam bentuk reimburse pembelian barang, pembiayaan investasi, working capital, bahkan konversi akad dalam restrukturisasi pembiayaan syariah dan pengalihan utang sesama bank syariah, sebagainya.

    Para Notaris harus memahami teori dan praktik hybrid contracts tersebut.

    Syarat peserta:

    Sudah pernah mengikuti Pelatihan  Perbankan Syariah  yg digelar Iqtishad Consulting atau sudah sedang menjadi rekanan bank syariah.

    Upgrading dan Workshop ini tidak bisa diikuti oleh notaris yg belum pernah mengikuti training legal bank syariah.

    Materi Workshop :

    1. Mengapa harus Musyarakah Mutanaqishah (MMq) ?

    2. Keunggulan MMq dibanding Murabahah dan IMBT

    3. Bentuk-bentuk Skim Musyarakah Mutanaqishah dalam Fikih Muamalah

    4. Musyarakah Mutanaqishah Menurut Fatwa DSN-MUI

    5. Musyarakah Mutanaqishah dalam Perspektif Hukum Positif

    6. Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Syariah pada MMq

    7 Jaminan dan APHT pada Pembiayaan MMq

    8. Regulasi OJK tentang Musyarakah Mutanaqishah

    9. Musyarakah Mutanaqishah dalam Praktnjek Perbankan Syariah

    10. Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

    11. Akuntansi Musyarakah Mutanaqishah dan PSAK

    12. Ketentuan perubahan harga ujrah pada cicilan MMq dan Fatwa DSN-MUI tentang Review Ujrah

    13. Pelunasan dipercepat (prepayment) dalam MMq

    14. Mengatasi Pembiayaan MMq Bermasalah (Penyelamatan dan Penyelesaian)

    15. Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Property

    16. Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Property Indent

    17. Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Take Over Murni

    18. Musyarakah& Mutanaqishah untuk Pembiayaan Take Over dan Refinancing Syariah

    19. Teori dan Praktik Hybrid Contracts dlm produk bank syariah 

    20. Musyarakah Mutanaqishah untuk Refinancing Syariah

    21.  Musyarakah Mutanaqishah Pembiayaan Modal Kerja.

    22. Musyarakah’ Mutanaqishah untuk “Take Over” Sesama Bank Syariah

    23. Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Reimbursment

    24, Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayan Investasi biasa dan investasi indent

    25. Musyarakah Mutanaqishah untuk Skim Perdagangan International (Trade  Finance).

    26. Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Konsumtif (Kenderaan)

    27. Penerapan teori Hybrid Contracts pada Musyarakah Mutanaqishah*

    28. Ijarah Maushufah Fiz Zimmah (IMFZ) pada Penerapan MMq Indent, dan solusinya

    29. Pandangan Syariah tentang system Anuitas dan Proporsional dalam MMq

    30. Multi Nisbah dan Single Nisbah pada Musyarakah Mutanaqishah.

    31. Perlukah Surat Pengakuan Hutang dalam akad Perjanjian MMq

    32. Denda (Tazir)dan ta’widh dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

    33. Kajian Draft Akad (Legal Drafting) Musyarakah Mutanaqishah

    34.  Anatomi AKTA Musyarakah Mutanaqishah.

    35. Contoh akad MMq untuk KPR dan Refinancing dan Take Over

    Profil Trainer

    Agustianto Mingka adalah Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi MES Pusat, Anggota Pleno DSN MUI, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Dosen Program Islam Economics and Finance Uni. Trisakti, Dosen Pascasarjana Univ. Paramadina. DPS dibeberapa lembaga Keuangan Syariah seperti Indonesia Eximbank (LPEI), Asuransi Jasa Raharja Putra, SMS Finance dll. Pendidikan S1, S2 IAIN SU, S3 Program Doktor Ekonomi Islam UIN.

    Waktu dan Tempat

    Hari / Tanggal : Minggu/ 13 Januari 2019

    Waktu   : 09.00 – 16.00 WIB

    Tempat : Hotel Quest, Surabaya. 

    Fasilitas :

    Modul Training, Makan Siang, Snack, Coffee Break, Ruang Klas ber-AC, softcopy materi (122 fatwa DSN-MUI)  dan Sertifikat.

    Investasi :

    Perorangan Rp 1.500.000,-

    Group min 3 Rp 1.200.000,-/ peserta

    Group min 5 RP 1.000.000,-/ peserta

     CP dan Pendaftaran :

    Sdr. Hafiz: 

    Hp. 0812 8623 7144 (WA/Telp 

    Sdr. Anju: 

    Hp. 0878 7199 1554(WA/Telp)

    Email: admin@iqtishadconsulting.comiqtishad2017@gmail.com

    Website: www.iqtishadconsulting.com

    Note: Bukti sah menjadi peserta jika sudah mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer. 

    Training dan Workshop Nasional Notaris Perbankan Syariah Tentang Aspek Legal dan Pembuatan Kontrak Perjanjian Produk Perbankan Syariah Angkatan 322 Tgl 12 – 13 Januari 2019 di Hotel Quest, Surabaya.

    0

    Digelar oleh Iqtishad Consulting Jakarta
    (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Syariah)
     
    Dasar Pemikiran
     
    Aspek legal dalam perjanjian pembiayaan bank syariah menduduki posisi yang sangat penting karena ia menyangkut risiko, hak dan kewajiban masing masing pihak.
     
    Kontrak-kontrak produk-produk perbankan  berbasis syariah compliance harus dipahami dgn baik  oleh officer  perbankan syariah, praktisi hukum,  seperti aspek hukum perjanjian murabahah, wakalah, line facility,  musyarakah, mudharabah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah.
     
    Bankir syariah dan pengacara juga harus memahami anatomi pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya HT dan Fiducia). 
    Legal officer bank syariah juga harus memahami mana akad akad yg di bawah tangan dan mana akad akad yg notaris.
     
    Dalam praktek hybrid contracts bankir syariah harus mengetahui mana akad yg bisa disatukan dan mana yg harus dipisahkan.
     
    Keharusan legal officer bank syariah  memiliki kompetensi pembuatan perjanjian-perjanjian syariah,dan risiko hukum adalah suatu keharusan, tanpa kompotensi itu maka bank syariah dikhawatirkan terperangkap kpd risiko kerugian di masa depan
     
    Untuk itulah  diperlukan  Training dan Workshop Aspek legal dan kontrak-kontrak produk perbankan syariah khusus bagi bankir syariah dan notaris juga
     
    Dalam rangka itulah Iqtishad Consulting menggelar Pelatihan dan Workshop Aspek legal Perbankan syariah dan Kontrak-Kontrak Pembiayaan bank syariah.
     
    Iqtishad Consulting adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan perbankan syariah yang paling terkemuka saat ini di Indonesia, dan sangat banyak berpengalaman dalam mentraining  para Direktur bank-bank syariah, Dirut, DPS, Komisaris, semua pimpinan Divisi Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, pejabat OJK dan bank syariah lainnya, serta ratusan Professor dan Doktor yang menjadi dosen di seluruh Perguruan Tinggi se-Indoensia.
     
    Iqtishad Consulting Jakarta sudah mengelar Training sebanyak 330 Angkatan, termasuk memberi sertifikat  (mentraining) 3000 notaris yang tersebar di seluruh  Indonesia.
     
    Pelatihan ini  akan memberikan  pemahaman dan pengetahuan  aplikatif tentang pembuatan kontrak-kontrak produk perbankan syariah kontemporer berdasarkan fatwa DSN-MUI. 
     
    Tujuan
     
    1.Training ini akan memberikan pemahaman kepada praktisi hukum,  lawyer,  legal oficer bank syariah,  dan  notaris tentang aspek legal perbankan syariah dan kontrak-kontrak pada produk pembiayaan syariah di bank syariah.
     
    2.Meningkatkan kompetensi legal officer bank syariah, advokad,  dan  Notaris dalam manangani kontrak-kontrak dan perjanjian pembiayaan  di perbankan syariah, termasuk dalam  pengikatan jaminan.
     
    Materi Training
     
    1. Overview Perbankan  Syariah
    2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
    3. Produk –produk Pembiayaan (Financing) Bank Syariah
    4. Prinsip – prinsip perjanjian /  akad syariah
    5. Kontrak pembiayaan murabahah
    6. Kontrak Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
    7. Kontrak Pembiayaan hiwalah dan Take Over
    8. Hukum – hukum jaminan menurut syariah
    9. Kontrak pembiayaan Ijarah dan IMBT
    10. Kontrak pembiayaan Musyarakah dan mudharabah
    11. Teknik Pembuatan Akta dan  Anatomi Akta Notaris di Perbankan Syariah
             
    Pembicara : 
    1.Pakar, Konsultan  dan Praktisi Perbankan Syariah dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Ketua Bid Organisasi MES Pusat yaitu Bpk Agustianto  Mingka
    Beliau adalah Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK, Dewan Pengawas Syariah di perusahaan Negara BUMN dan DPS di beberapa Lembaga Keuangan Syariah
    Dosen Pascasarjana di UI, Trisakti dan Univ Paramadina
     
    2. Dr.Mohamad Hidayat, MBA Anggota  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Dewan Pengawas Syariah di beberapa Bank Syariah dan LKS
     
    3. Joko Wahyuhono, SEI.,MM Direktur Iqtishad Consulting, Sekretaris DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Sekjen Amprosindo
     
    Waktu Pelaksanaan :
    Tanggal : 13 – 14 Januari 2019
    Pukul : 09.00-16.00 WIB
    Tempat : Hotel Quest, Surabaya
     
    Fasilitas :
    Modul Training, , Makan Siang, Snack, Coffee Break, Ruang Klas ber-AC, CD Materi (softcopy materi, 116 fatwa DSN-MUI,KompilasiHukum Ekonomi Ekonomi Syariah)  dan Sertifikat.
     
    Investasi : 
    Perorangan Rp 2.500.000,-
    Group min 3 Rp 2.200.000,-/ peserta
    Group min 5 RP 2.000.000,-/ peserta
    Group min 10 Rp 1.800.000,- /peserta
     
    CP dan Pendaftaran
    Hafiz (081286237144)
    hafizoh (0812 86237173) 
     
     
    Note: Bukti sah menjadi peserta jika sudah mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer.

    Pelatihan dan Workshop Eksekutif Aspek Legal Produk Bank Syariah dan Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah Angkatan 321 Tgl 11 – 12 Januari 2019 Di Hotel Four Point, Makassar.

    0

    Posted on : 06-12-2018 | By : Agustianto | In : Artikel, Bunga (Riba), Kabar Aktual, Pendidikan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah
    Digelar oleh Iqtishad Consulting Jakarta
    (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Syariah)
     
    Dasar Pemikiran
     
    Aspek legal dalam perjanjian pembiayaan bank syariah menduduki posisi yang sangat penting karena ia menyangkut risiko, hak dan kewajiban masing masing pihak.
     
    Kontrak-kontrak produk-produk perbankan  berbasis syariah compliance harus dipahami dgn baik  oleh officer  perbankan syariah, praktisi hukum,  seperti aspek hukum perjanjian murabahah, wakalah, line facility,  musyarakah, mudharabah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah.
     
    Bankir syariah dan pengacara juga harus memahami anatomi pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya HT dan Fiducia). 
    Legal officer bank syariah juga harus memahami mana akad akad yg di bawah tangan dan mana akad akad yg notaris.
     
    Dalam praktek hybrid contracts bankir syariah harus mengetahui mana akad yg bisa disatukan dan mana yg harus dipisahkan.
     
    Keharusan legal officer bank syariah  memiliki kompetensi pembuatan perjanjian-perjanjian syariah,dan risiko hukum adalah suatu keharusan, tanpa kompotensi itu maka bank syariah dikhawatirkan terperangkap kpd risiko kerugian di masa depan
     
    Untuk itulah  diperlukan  Training dan Workshop Aspek legal dan kontrak-kontrak produk perbankan syariah khusus bagi bankir syariah dan notaris juga
     
    Dalam rangka itulah Iqtishad Consulting menggelar Pelatihan dan Workshop Aspek legal Perbankan syariah dan Kontrak-Kontrak Pembiayaan bank syariah.
     
    Iqtishad Consulting adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan perbankan syariah yang paling terkemuka saat ini di Indonesia, dan sangat banyak berpengalaman dalam mentraining  para Direktur bank-bank syariah, Dirut, DPS, Komisaris, semua pimpinan Divisi Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, pejabat OJK dan bank syariah lainnya, serta ratusan Professor dan Doktor yang menjadi dosen di seluruh Perguruan Tinggi se-Indoensia.
     
    Iqtishad Consulting Jakarta sudah mengelar Training sebanyak 330 Angkatan, termasuk memberi sertifikat  (mentraining) 3000 notaris yang tersebar di seluruh  Indonesia.
     
    Pelatihan ini  akan memberikan  pemahaman dan pengetahuan  aplikatif tentang pembuatan kontrak-kontrak produk perbankan syariah kontemporer berdasarkan fatwa DSN-MUI. 
     
    Tujuan
     
    1.Training ini akan memberikan pemahaman kepada praktisi hukum,  lawyer,  legal oficer bank syariah,  dan  notaris tentang aspek legal perbankan syariah dan kontrak-kontrak pada produk pembiayaan syariah di bank syariah.
     
    2.Meningkatkan kompetensi legal officer bank syariah, advokad,  dan  Notaris dalam manangani kontrak-kontrak dan perjanjian pembiayaan  di perbankan syariah, termasuk dalam  pengikatan jaminan.
     
    Materi Training
     
    1. Overview Perbankan  Syariah
    2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
    3. Produk –produk Pembiayaan (Financing) Bank Syariah
    4. Prinsip – prinsip perjanjian /  akad syariah
    5. Kontrak pembiayaan murabahah
    6. Kontrak Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
    7. Kontrak Pembiayaan hiwalah dan Take Over
    8. Hukum – hukum jaminan menurut syariah
    9. Kontrak pembiayaan Ijarah dan IMBT
    10. Kontrak pembiayaan Musyarakah dan mudharabah
    11. Teknik Pembuatan Akta dan  Anatomi Akta Notaris di Perbankan Syariah
             
    Pembicara : 
    1.Pakar, Konsultan  dan Praktisi Perbankan Syariah dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Ketua Bid Organisasi MES Pusat yaitu Bpk Agustianto  Mingka
    Beliau adalah Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK, Dewan Pengawas Syariah di perusahaan Negara BUMN dan DPS di beberapa Lembaga Keuangan Syariah
    Dosen Pascasarjana di UI, Trisakti dan Univ Paramadina
     
    2. Dr.Mohamad Hidayat, MBA Anggota  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Dewan Pengawas Syariah di beberapa Bank Syariah dan LKS
     
    3. Joko Wahyuhono, SEI.,MM Direktur Iqtishad Consulting, Sekretaris DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Sekjen Amprosindo
     
    Waktu Pelaksanaan :
    Tanggal : 11 – 12 Januari 2019
    Pukul : 09.00-16.00 WIB
    Tempat : Hotel Four Point, Makassar.
     
    Fasilitas :
    Modul Training, , Makan Siang, Snack, Coffee Break, Ruang Klas ber-AC, CD Materi (softcopy materi, 116 fatwa DSN-MUI,KompilasiHukum Ekonomi Ekonomi Syariah)  dan Sertifikat.
     
    Investasi : 
    Perorangan Rp 2.500.000,-
    Group min 3 Rp 2.200.000,-/ peserta
    Group min 5 RP 2.000.000,-/ peserta
    Group min 10 Rp 1.800.000,- /peserta
     
    CP dan Pendaftaran
    Hafiz Alfata (081286237144)
    hafizoh (0812 86237173) 
     
     
    Note: Bukti sah menjadi peserta jika sudah mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer.

    Pelatihan dan Workshop Nasional Notaris Perbankan Syariah tentang Aspek Legal dan Pembuatan Kontrak Perjanjian Produk Perbankan Syariah Angkatan ke 329  Tgl 7 – 8 Desember 2018 di Samarinda.

    0

    Posted on : 06-12-2018 | By : Agustianto | In : Artikel, Islamic Economics, Kabar Aktual, Pendidikan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah

    Digelar oleh Iqtishad Consulting Jakarta

    (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Syariah Nasional)

    Dasar Pemikiran

    Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah, karena notaries berperan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya HT dan Fiducia). 

    Perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang  bergerak dengan cepat yang assetnya kini sudah Rp 404 triliun membutuhkan para notaris yang berkompeten membuat akta syariah dan pengikatan jaminannya.

    Asset Industri Keuangan Non Bank syariah lebih dari Rp 90 triliun.

    Tegasnya perbankan syariah  di Indonesia membutuhkan notaries yang memahami  dengan baik konsep –konsep syariah dan penerapannya di praktek perbankan. 

    Kontrak-kontrak produk-produk perbankan  syariah  berbasis syariah compliance harus dipahami oleh notaris perbankan syariah, seperti perjanjian murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah.

    Keharusan notaris memiliki kompetensi pembuatan perjanjian-perjanjian syariah, adalah hasil Rekomendasi  Annual Meeting Dewan Syariah Nasional  MUI, Desember 2014 di Jakarta.

    Untuk itulah diperlukan Training dan Workshop Aspek legal dan kontrak-kontrak produk perbankan syariah khusus bagi notaris

    Dalam rangka itulah Iqtishad Consulting menggelar Pelatihan dan Workshop Nasional Notaris Perbankan Syariah tentang Aspek Legal dan Pembuatan Kontrak Perjanjian Produk Perbankan Syariah.

    Iqtishad Consulting adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan perbankan syariah yang paling terkemuka saat ini di Indonesia, dan sangat banyak berpengalaman dalam mentraining  para Direktur bank-bank syariah_, Dirut, DPS,Komisaris, semua pimpinan Divisi Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, pejabat OJK dan bank syariah lainnya, serta ratusan Professor dan Doktor yang menjadi dosen di seluruh Perguruan Tinggi se-Indoensia.

    Iqtishad Consulting Jakarta sudah menggelar Training sebanyak 300 Angkatan, termasuk memberi sertifikat  (mentraining) 3.000 notaris yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    Sertifikat Pelatihan  Iqtishad Consulting Jakarta, sangat diakui oleh semua Industri perbankan syariah di Indonesia, termasuk sertifikat ulang (penyegaran dan upgrading) bagi notaris yang sudah tiga tahun tidak mengikuti training bank syariah.

    Pengakuan ini sangat logis  karena para petinggi dan praktisi perbankan syariah sendiri ditraining oleh Iqtishad Consulting Jakarta.

    Pengurus inti dan Nara sumber Iqtishad Consulting adalah pakar-pakar yang sangat berkompeten di bidang legal perbankan syariah.

    Mereka juga adalah figur-figur penting yang menduduki posisi strategis di organisasi-organisasi nasional dan assosiasi ekonomi syariah nomor wahid di Indoensia.

    Pelatihan ini  akan memberikan  pemahaman dan pengetahuan  aplikatif tentang pembuatan kontrak-kontrak produk perbankan syariah kontemporer berdasarkan fatwa DSN-MUI. 

     

    Tujuan :

    1. Training ini akan memberikan pemahaman tentang aspek legal perbankan syariah dan kontrak-kontrak pada produk pembiayaan syariah di bank syariah.
    2. Meningkatkan kompetensi Notaris dalam manangani kontrak-kontrak dan perjanjian pembiayaan  di perbankan syariah, termasuk dalam  pengikatan jaminan.

     

    Materi Training:

    1. Overview Perbankan  Syariah
    2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
    3. Produk –produk Pembiayaan (Financing) Bank Syariah
    4. Prinsip – prinsip perjanjian /  akad syariah
    5. Kontrak pembiayaan murabahah
    6. Kontrak Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
    7. Kontrak Pembiayaan hiwalah dan Take Over
    8. Hukum – hukum jaminan menurut syariah
    9. Kontrak pembiayaan Ijarah dan IMBT
    10. Kontrak pembiayaan Musyarakah dan mudharabah
    11. Teknik Pembuatan Akta dan  Anatomi Akta Notaris di Perbankan Syariah

     

                  Pembicara : 

    1. Pakar, Konsultan dan Praktisi Perbankan Syariah dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Ketua Bid Organisasi MES Pusat yaitu Bpk Agustianto Mingka. Beliau adalah Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK, Dewan Pengawas Syariah di perusahaan Negara BUMN dan DPS di beberapa Lembaga Keuangan Syariah, Dosen Pascasarjana di UI, Trisakti dan Univ Paramadina
    1. Dr. Mohamad Hidayat, MBA Anggota  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Dewan Pengawas Syariah di beberapa Bank Syariah dan LKS
    2. Joko Wahyuhono, MM Direktur Iqtishad Consulting, Sekretaris DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Sekjen Amprosindo

     

    Waktu Pelaksanaan :

    Hari/Tanggal : Jumat – Sabtu/ 7 – 8 Desember 2018

    Pukul : 09.00 – 16.00 WIB

    Tempat : Hotel Samarinda. 

     

    Fasilitas:

    Modul Training, Makan Siang, 2x Coffee Break, Ruang Klas ber-AC, softcopy materi (122 fatwa DSN-MUI)  dan Sertifikat.

     

    Investasi :

    Perorangan Rp 2.500.000,-

    Group min 3 Rp 2.200.000,-/ peserta

    Group min 5 RP 2.000.000,-/ peserta

    Group min 10 Rp 1.800.000,- /peserta

    (Tidak termasuk penginapan), tempat terbatas!!!

     

    CP dan Pendaftaran :

    Sdri. Hafizoh : 0812 8623 7173 (WA/Telp)

    Email:  admin@iqtishadconsulting.com,  iqtishad2017@gmail.com

    Website: https://www.iqtishadconsulting.com

    *Note* : _Bukti sah menjadi peserta jika sudah mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer._

     

    Training Sertifikasi SDM Perusahaan Pembiayaan dan Multifinance Syariah Angkatan – 306 Tgl 25 -26 September 2018 di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat.

    0

     
     
    Digelar oleh Iqtishad Consulting Jakarta
    (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Syariah)
     
    Dasar Pemikiran :
     
    Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 31/POJK.05/2014 pasal 44 tentang penyelenggara usaha pembiayaan syariah menyatakan bahwa pegawai perusahaan syariah yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi dan pimpinan UUS, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau pembiayaan syariah dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.
     
    Sehubungan dengan peraturan tersebut, maka Iqtishad Consulting sebagai lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Syariah di Indonesia, akan menggelar Training dan Workshop Pembiayaan Syariah, bagi manajemen perusahaan pembiayaan syariah dan multifinancing, baik direksi, kepala divisi, kepala divisi, kepala cabang, officer maupun karyawan.
     
    Iqtishad Consulting telah berpengalaman menggelar Training dan Workshop perbankan dan keuangan syariah serta Fikih Muamalah Perbankan dan Keuangan sebanyak 293 angkatan sejak tahun 2010 hingga Agustus 2018.
     
    MATERI TRAINING :
    1. Pengantar Ekonomi Syariah
    2. Prinsip Kontrak Muamalah dalam Mulrtifinance
    3. Klasifikasi Akad dan Akad-akad Terlarang
    4. Pembiayaan Murabahah di Multifinance
    5. Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa
    6. Pembiayaan Multiguna Syariah
    7. Produk Pembiayaan IMBT dan solusi atas isu-isu IMBT
    8. Produk Refinancing Syariah, membahas 5 macam refinancing syariah
    9. Produk Pembiayaan Masyarakat Mutanaqishah (MMq) untuk konsumtif dan investasi
    10. Kapan saatnya penggunaan MMq, IMBT, IMFZ dan murabahah
    11. Keunggulan IMBT/IMFZ atas MMq
    12. Keunggulan MMq atas murabahah dan IMBT
    13. Anjak Piutang Syariah _(Factoring)_ dengan Akad Hiwalah dan Wakalah bil Ujrah
    14. Prinsip-prinsp Akuntansi Syariah
    15. Aplikasi Akuntansi Murabahah
    16. Aplikasi Akuntansi Ijarah, IMBT
    17. Aplikasi Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah
     
    Tujuan :
    1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepala cabang, officer dan karyawan bahkan DPS (Dewan Pengawas Syariah) multifinance syariah yang sudah existing.
     
    2. Memberikan pemahaman kepada manajemen multifinance syariah tentang konsep, sistem dan produk-produk multifinance syariah.
    3. Memberikan pemahaman kepada manajemen multifinance tentang fatwa-fatwa DSN MUI tentang produk yang sesuai syariah untuk menjaga sharia compliance.
     
    4. Memberikan pemahaman kepada manajemen multifinance konvensioanal yang ingin membuka unit usaha syariah mengenai prosedur dan syarat-syarat pembukaan unit usaha syariah, presentasi di Dewan Syariah Nasional MUI.
     
    Sasaran Peserta :
    Officer Multinance, Direksi/Ka. Divisi Multifinance, Officer Bank Syariah, Direksi/Ka. Divisi Bank dan LKS, Notaris, Hakim, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pejabat Depkeu, Dosen Hukum dan Ekonomi Islam, Mahasiswa S3 dan S2 Syariah dan Ekonomi Islam, Direktur BPRS, Pengacara, Staf Legal Corporate, Calon Dewan Pengawas Syariah, dll.
     
    Profil Trainer :
    Agustianto Mingka adalah Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi MES Pusat, Anggota Pleno DSN MUI, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Dosen Program Islam Economics and Finance Uni. Trisakti, Dosen Pascasarjana Univ. Paramadina. DPS dibeberapa lembaga Keuangan Syariah seperti Indonesia Eximbank (LPEI), Asuransi Jasa Raharja Putra, SMS Finance dll. Pendidikan S1, S2 IAIN SU, S3 Program Doktor Ekonomi Islam UIN.
     
    Dadang Romansyah, SE.,Ak.MM.,SAS adalah Dosen Pascasarjana Islamic Bussines and Finance Univ. Paramadina, Dosen dan Ka. Divisi Pengembangan Bisnis STEI SEBI, Dosen FE UNDIP Semarang, Senior Auditor KAP AR Utomo, Direktur PT. SEBI Consulting, Dewan Pengawas Syariah PT. Otomas Finance, Trainer IAI – PSAK Syariah, Ketua Ikatan Alumni USAS.
     
    Joko Wahyuhono, SEI.,MM adalah Direktur Iqtishad Consulting, Sekretaris DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Wakil Sekjen Amprosindo (Asosiasi Masyarakat Properti Syariah Indonesia).
     
    WAKTU DAN TEMPAT
    Hari              : Selasa – Rabu
    Tanggal       : 25 – 26 September 2018
    Waktu          : 09.00 – 16.00 WIB
    Tempat.      : Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat
     
    BIAYA/INVESTASI:
    Rp. 2.500.000/org
    Group Min 3 org: Rp. 2.200.000/org
    Group Min 5 org : Rp. 2.000.000/org
    (Tidak termasuk penginapan)
     
    FASILITAS :
    Modul Training, Makan siang, Coffee break 2x, HotSpot,  (softcopy materi, 121 Fatwa DSN-MUI)  dan Sertifikat.
     
    CP DAN TEMPAT PENDAFTARAN:
    Sdr. Hafiz 081286237144 (WA/Telp)
    Sdr. Anju 0852 7766 5083
    Sdri. Nazla : 0813 6177 3383 (WA/Telp)
     
     
    Note: Bukti sah menjadi peserta jika sudah mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer

    Training dan Workshop Aspek Legal Produk Bank Syariah dan Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah Tgl 24 Agustus 2018 Di Hotel De Resort Mojokerto.

    0

    Khusus Mahasiswa:

    Program Sosial Iqtishad

    Ikuti Pelatihan dan Workshop Aspek Legal Produk Bank Syariah dan Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah Tgl 24 Agustus 2018 Di Hotel De Resort Mojokerto. 

    Digelar oleh Iqtishad Consulting Jakarta

    (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Syariah) 

    Dasar Pemikiran

    Aspek legal dalam perjanjian pembiayaan bank syariah dan Koperasi Syariah /BMT menduduki posisi yang sangat penting karena ia menyangkut risiko, hak dan kewajiban masing masing pihak.

    Kontrak-kontrak produk-produk perbankan dan Kooerasi syariah BMT berbasis syariah compliance harus dipahami dgn baik  oleh mahasiswa,  officer  perbankan syariah leve, koperasi syariah BMT, Dosen dan  praktisi hukum,  seperti aspek hukum perjanjian murabahah, wakalah, line facility,  musyarakah, mudharabah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah.

    Mahasiswa,  Bankir syariah daerah dan manajer BMT/Koperasi syariah serta ALB Notaris bahkan pengacara juga harus memahami anatomi pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya HT dan Fiducia). 

    Legal officer bank syariah juga harus memahami mana akad akad yg di bawah tangan dan mana akad akad yg notaris.

    Dalam praktek hybrid contracts mahasiswa, bankir syariah dan koperasi syariah BMT harus mengetahui mana akad yg bisa disatukan dan mana yg harus dipisahkan.

    Keharusan legal officer bank syariah  dan BMT memiliki kompetensi pembuatan perjanjian-perjanjian syariah,dan risiko hukum adalah suatu keharusan, tanpa kompotensi itu maka bank syariah dan LKS dikhawatirkan terperangkap kpd risiko kerugian di masa depan

    Untuk itulah  diperlukan  Training dan Workshop Aspek legal dan kontrak-kontrak produk perbankan syariah khusus bagi mahasiswa,  bankir syariah dan Koperasi Syariah BMT serta dosen dan mahasiswa S2 termssuk bgi ALB Notaris dan karyawan kantor notaris

    Dalam rangka itulah Iqtishad Consulting menggelar Pelatihan dan Workshop Aspek legal Perbankan syariah dan Kontrak-Kontrak Pembiayaan bank syariah Koperasi syariah dan BMT.

    Iqtishad Consulting adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan perbankan syariah yang paling terkemuka saat ini di Indonesia, dan sangat banyak berpengalaman dalam mentraining  para Direktur bank-bank syariah, Dirut, DPS, Komisaris, semua pimpinan Divisi Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, pejabat OJK dan bank syariah lainnya, serta ratusan Professor dan Doktor yang menjadi dosen di seluruh Perguruan Tinggi se-Indoensia.

     Iqtishad Consulting Jakarta sudah mengelar Training sebanyak 288 Angkatan, termasuk memberi sertifikat  (mentraining) 3000 notaris yang tersebar di seluruh  Indonesia. 

    Pelatihan ini  akan memberikan  pemahaman dan pengetahuan  aplikatif tentang pembuatan kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan BMT  berdasarkan fatwa DSN-MUI. 

    Pelatihan ini tidak diperuntukkan bagi notaris krn utk notaris ada training khusus yang setiap bulan digelar Iqtishad Consulting.

    Training ini hanya 1 hari,  sedangkan bagi Notaris wajib ikut yang dua hari. 

    Tujuan

    1.Training ini akan memberikan pemahaman kepada  legal oficer bank syariah,  koperasi syariah BMT,  mahasiswa dan dosen serta ALB Notaris dan karyawan kantor Notaris  tentang aspek legal perbankan syariah dan kontrak-kontrak pada produk pembiayaan syariah di bank syariah Koperasi syariah dan BMT

    2.Meningkatkan kompetensi legal officer bank syariah dan Koperasi syariah, BMT, advokad,  d dalam manangani kontrak-kontrak dan perjanjian pembiayaan  di perbankan syariah, termasuk dalam  pengikatan jaminan.

    Materi Training

    1. Overview Perbankan  Syariah

    2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

    3. Produk –produk Pembiayaan (Financing) Bank Syariah

    4. Prinsip – prinsip perjanjian /  akad syariah

    5. Kontrak pembiayaan murabahah

    6. Kontrak Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

    7. Kontrak Pembiayaan hiwalah dan Take Over

    8. Hukum – hukum jaminan menurut syariah

    9. Kontrak pembiayaan Ijarah dan IMBT

    10. Kontrak pembiayaan Musyarakah dan mudharabah

    11. Teknik Pembuatan Akta dan  Anatomi Akta Notaris di Perbankan Syariah

             Pembicara :

    1.Pakar, Konsultan  dan Praktisi Perbankan Syariah dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Ketua Bid Organisasi MES Pusat yaitu Bpk Agustianto  Mingka

    Beliau adalah Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK, Dewan Pengawas Syariah di perusahaan Negara BUMN dan DPS di beberapa Lembaga Keuangan Syariah.

    Dosen Pascasarjana di UI, Trisakti dan Univ Paramadina, Sekjen Asosiasi Masyarakat Properti Syariah Indonesia 

    Praktisi Bank Syariah

     Surabaya.

    Agnes Nova Randomis, SH., M.Kn

    Notaris Syariah bersertifikat Kompetensi

    Waktu dan Tempat Pelaksanaan

    Tanggal : 24 Agustus 2018

    Pukul : 09.00 – 16.00 WIB

    Tempat : Hotel De Resort Mojokerto

     Investasi (Biaya Pelatihan) 

    Harga Normal Rp 1.500.000 utk umum.

    Khusus Mojokerto Diskon Sangat Special menjadi 

    500.000,-/org, (diskonnya lebih 66%) Ayo Buruan Daftar.

    Peserta umum berlaku harga 500 000

    Mahasiswa S1 jika grup 10 orang harga perorang Rp 350.000

    Sertifikat ini berlaku dan sangat penting utk melamar kerja di bank bank syariah dan BMT/Koperasi syariah

    CP Pendaftaran

    Indah (Dwi /Ira 0812 5217 2600)

    Anju 0852 7766 5084

    More Info  klik: www.agustiantocentre.com

    Training dan Workshop Konversi Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah Tgl 1-2 Februari 2019 Di Hotel Amaris, Surabaya.

    0

    Posted on : 07-08-2018 | By : Agustianto | In : Kabar Aktual, Pendidikan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Seminar & Training
    Dasar Pemikiran
     
    Sistem ekonomi syariah sejak empat dekade terakhir telah menjadi fenomena global di dunia internasional termasuk di Indonesia. 
     
    Di Indonesia Sistem perbankan syariah telah diterapkan sejak tahun 1992 dan terus berkembang secara massif sampai saat ini. 
     
    Dalam dunia perbankan konvensional dan lembaga non perbankan telah terjadi transformasi yg luar biasa berupa konversi bank konvensional menjadi bank syariah. 
    Fenomena Spin off Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah terjadi secara besar besaran sesuai dgn amanah Undang Undang
     
    Transformasi dari sistem ekonomi konvensional menjadi sistem syariah selain merupakan tuntutan ajaran Islam yang mengharamkan riba juga disebabkan alasan rasional yaitu dlm rangka menyehatkan dan menguatkan perekonomian nasional dan upaya menciptakan stabilitas keuangan negara. 
     
    Seharusnya transformasi dan konversi dari sistem ekonomi konven menjadi syariah tidak hanya terjadi dlm perbankan dan lembaga keuangan..tatapi juga dalam sustem koperasi konvensional.
     
    Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional, namun sistem operasional koperasi di Indonesia masih banyak yang konvensional menggunakan sistem riba yg sangat terlarang dlm ajaran agama Islam.
    Sistem koperasi syariah tanpa riba pun sudah banyak tumbuh dan berkembang dan menunjukkan keunggulannya.
    Banyak Koperadi syariah BMT yang sukses dan maju yg bisa menjadi benchmark dan model pengembangan koperasi syariah.
     
    Sehubungan dengan itu kami Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syariah nasional yang telah lama bergerak dlm bidang konversi dan Spin off konven menjadi syariah melakukan gerakan dan training aplikatif konversi koperasi konven menjadi koperasi syariah.Training dan Workshop ini bekerjasama dengan Pengurus MES (Masyarakat Ekonomi. syariah)  Mojokerto.
     
    Materi Pelatihan
     
    A.  Materi Syariah dan Legal. 
    1. Prinsip Akad dalam Fikih Muamalah
    2. Pembagian Akad mu’awadhat dan tabarru’
    3. Aplikasi pembiayaan murabahah dan istishna’ serta isu-isu penting dalam pembiayaan murabahah
    4. Aplikasi Mudharabah, Musyarakah
    5. Ijarah dan Pembiayaan Ijarah Multi Jasa 
    6. Aspek Legal dan Perizinan menjadi koperasi syariah
    7. Akad yang paling tepat untuk usaha mikro (bukam murabahan dan bukan mudharabah atau musyarakah) 
    8. Aplikasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Keuangan Syariah
    9. Aplikasi Refinancing Syariah pada Produk Keuangan Syariah
    10. Aplikasi Pembiayaan IMBT di Keuangan Syariah dan keunggulannya.
     
    Materi Operasional dan IT
     
    1. Operasional Bagian Funding 
    – Pendaftaran Anggota Simpanan / Deposito
    – Transaksi Setoran/ Penarikan Anggota
    – Cetak Buku Tabungan / Rekening Koran
    – Report/ Laporan Register Simpanan Anggota
     
    2. Operasional Bagian Landing
    – Pendaftaran Anggota Pembiayaan
    – Penginputan Akad
    – Proses Pencairan dan Angsuran
    – Report Anggota Pembiayaan
     
    3. Operasional Bagian Kasir
    – Setoran / Angsuran / Penutupan Rekening
     
    4.  Operasional Bagian Akunting 
    – Transaksi Keuangan Biaya-Biaya
    – Report/ Laporan Keuangan (Neraca, Laba/Rugi, Buku Besar/ dll)
     
    5. Uji Coba Layanan Online antar Cabang dengan menggunakan Mesin EDC / HP
     
    6. SMS Notifikasi
     
    NARA SUMBER / TRAINER UTAMA :
     
    Agustianto Mingka Associate Professor (Ketua DPP IAEI / Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional MUI, Wa.Sekjen MES Pusat, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, 
    President Direktur Iqtishad Consulting Jakarta, 
    Dosen Pascasarjana Islamic Economics and Finance Univ.Trisakti,  Dosen Pascasarjana Univ.Paramadina, Dosen Program Magister Ekonomi Islam Univ.Islam Az-Zahra. DPS di Indonesia Exim Bank, Asuransi Jasa Raharja Putra, Multi Finance Syariah SMS Finance. Sudah berpengalaman memberikan Training Fikih Muamalah Perbankan dan Keuangan Syariah sebanyak 287
     Angkatan. Penulis banyak menulis  buku mengenai akad-akad perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah
     
    Direktur Iqtishad Consulting dan Sekretaris IAEI Pusat
     
    Agnes Nova Randomis,  SH.,  M. Kn
    Notaris syariah Jawa Timur yang certifiied tiga level dalam bidang pembuatan akad akad syariah
     
    Muhammad Nuryadi
     
    – Sekjen Asosiasi Auliasoft Indonesia (A2I)
    – Trainer dan Fasilitator Software Auliasoft Indonesia untuk KSP/KSPPS
    – Pengagas Koperasi Berjejaring melalui IT/ Cooplink
     
    Sasaran :
     
    Pengurus Koperasi Konvensional, Calon Manager Koperasi syariah,  Karyawan Koperasi Konvensional,  Calon DPSnys 
    Manager  Koperasi Syariah,  Karyawan Koperasi Syariah, Dewan Pengawas Syariah BMT / Koperasi Syariah Dosen Ekonomi Islam. Pejabat berwenang dan semua pegiat ekonomi syariah.
     
    Waktu dan Tempat :
     
    1-2 Februari 2019 di Hotel Amaris, Surabaya.
     
    Biaya :
     
    Rp 1.500.000 / orang. Gruop minimal 3 Orang @Rp 1.250.000.
     
    10 Orang @ Rp 1.000.000.
     
    FASILITAS:
     
    Modul training, makan siang, coffee break, hotspot, ruang kelas ber-AC, CD Materi (softcopy materi, 121 fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan sertifikat.
     
    CP DAN TEMPAT PENDAFTARAN:
     
    Rinto Ariwibowo 
    085859571399 dan 081450306135
    0812 4987 2277 (WA) 
     
    Indah 0857 4258 7007
     
    Hafiz 081286237144 WA
     
    Anju 0852 7756 5083
     
     
     
    PENYELENGGARA:
     
    Event ini digelar Iqtishad Consulting Jakarta
     
    Note: Bukti sah menjadi peserta jika sudah mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer.

    Training dan Workshop Notaris Aspek Legal Produk Bank Syariah dan Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah Angkatan 297 Tgl 8 – 9 September 2018 Di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat.

    0

    Dasar Pemikiran

    Aspek legal dalam perjanjian pembiayaan bank syariah menduduki posisi yang sangat penting karena ia menyangkut risiko, hak dan kewajiban masing masing pihak.
     
    Kontrak-kontrak produk-produk perbankan  berbasis syariah compliance harus dipahami dgn baik  oleh officer  perbankan syariah, praktisi hukum,  seperti aspek hukum perjanjian murabahah, wakalah, line facility,  musyarakah, mudharabah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah.
     
    Bankir syariah dan pengacara juga harus memahami anatomi pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya HT dan Fiducia). 
    Legal officer bank syariah juga harus memahami mana akad akad yg di bawah tangan dan mana akad akad yg notaris.
    Dalam praktek hybrid contracts bankir syariah harus mengetahui mana akad yg bisa disatukan dan mana yg harus dipisahkan.
     
    Keharusan legal officer bank syariah  memiliki kompetensi pembuatan perjanjian-perjanjian syariah,dan risiko hukum adalah suatu keharusan, tanpa kompotensi itu maka bank syariah dikhawatirkan terperangkap kpd risiko kerugian di masa depan
     
     
    Untuk itulah  diperlukan  Training dan Workshop  Aspek legal dan kontrak-kontrak produk perbankan syariah khusus bagi bankir syariah dan notaris juga
     
    Dalam rangka itulah Iqtishad Consulting menggelar Pelatihan dan Workshop Aspek legal Perbankan syariah dan Kontrak-Kontrak Pembiayaan bank syariah.
     
    Iqtishad Consulting adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan perbankan syariah yang paling terkemuka saat ini di Indonesia, dan sangat banyak berpengalaman dalam mentraining  para Direktur bank-bank syariah, Dirut, DPS, Komisaris, semua pimpinan Divisi Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, pejabat OJK dan bank syariah lainnya, serta ratusan Professor dan Doktor yang menjadi dosen di seluruh Perguruan Tinggi se-Indoensia.
     
     Iqtishad Consulting Jakarta sudah mengelar Training sebanyak 291 Angkatan, termasuk memberi sertifikat  (mentraining) 3000 notaris yang tersebar di seluruh  Indonesia
     
    Pelatihan ini  akan memberikan  pemahaman dan pengetahuan  aplikatif tentang pembuatan kontrak-kontrak produk perbankan syariah kontemporer berdasarkan fatwa DSN-MUI. 
     
    Tujuan
     
    1.Training ini akan memberikan pemahaman kepada praktisi hukum,  lawyer,  legal oficer bank syariah,  dan  notaris tentang aspek legal perbankan syariah dan kontrak-kontrak pada produk pembiayaan syariah di bank syariah.
     
    2.Meningkatkan kompetensi legal officer bank syariah, advokad,  dan  Notaris dalam manangani kontrak-kontrak dan perjanjian pembiayaan  di perbankan syariah, termasuk dalam  pengikatan jaminan.
     
    Materi Training:
     
    1. Overview Perbankan  Syariah
     
    2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
     
    3. Produk –produk Pembiayaan (Financing) Bank Syariah
     
    4. Prinsip – prinsip perjanjian /  akad syariah
     
    5. Kontrak pembiayaan murabahah
     
    6. Kontrak Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
     
    7. Kontrak Pembiayaan hiwalah dan Take Over
     
    8. Hukum – hukum jaminan menurut syariah
     
    9. Kontrak pembiayaan Ijarah dan IMBT
     
    10. Kontrak pembiayaan Musyarakah dan mudharabah
     
    11. Teknik Pembuatan Akta dan  Anatomi Akta Notaris di Perbankan Syariah
     
             Pembicara
    1.Pakar, Konsultan  dan Praktisi Perbankan Syariah dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Ketua Bid Organisasi MES Pusat yaitu Bpk Agustianto  Mingka
    Beliau adalah Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK, Dewan Pengawas Syariah di perusahaan Negara BUMN dan DPS di beberapa Lembaga Keuangan Syariah
    Dosen Pascasarjana di UI, Trisakti dan Univ Paramadina
     
    2. Dr.Mohamad Hidayat, MBA Anggota  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Dewan Pengawas Syariah di beberapa Bank Syariah dan LKS
     
    3. Joko Wahyuhono, SEI.,MM Direktur Iqtishad Consulting, Sekretaris DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Sekjen Amprosindo
     
    Waktu Pelaksanaan :
    Tanggal : 8 – 9 September 2018
    Pukul : 09.00-16.00 WIB
    Tempat : Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat.
     
    Fasilitas :
    Modul Training, , Makan Siang, Snack, Coffee Break, Ruang Klas ber-AC, CD Materi (softcopy materi, 116 fatwa DSN-MUI,KompilasiHukum Ekonomi Ekonomi Syariah)  dan Sertifikat.
     
    Investasi :
    Perorangan Rp 2.500.000,-
    Group min 3 Rp 2.200.000,-/ peserta
    Group min 5 RP 2.000.000,-/ peserta
    Group min 10 Rp 1.800.000,- /peserta

     

    Joko (085716962518 , 082110206289), 

    Hafiz :081286237144 WA

    Panji (082210845958), 

    More Info  klik: www.iqtishadconsulting.com 

    Mengembangkan dan Membangkitkan Properti Syariah di Indonesia dan Peranan AMPROSINDO

    0

    Posted on : 09-02-2018 | By : Agustianto | In : Kabar Aktual, Pendidikan Ekonomi Syariah

    Mengembangkan dan Membangkitkan Properti Syariah di Indonesia dan Peranan AMPROSINDO

    Oleh : Agustianto Mingka

    Sekjen Assosiasi Masyarakat Properti Syariah Indonesia AMPROSINDO

    Pendahuluan

    Peran umat Islam dalam bisnis properti di Indonesia relatif masih kecil dibanding raksasa pengembang dari kalangan Tionghoa dan asing lainnya. 

    Penguasaan lahan property dan bisnis properti skala besar dan menengah didominasi oleh kalangan non ummat. Kawasan bisnis  properti baru di Cikarang dan Jabodetabek serta sejenisnya hampir semua didominasi oleh para konglomerat raksasa. Padahal pemilik dasar lahan lahan pertanahan tersebut adalah milik umat,  umumnya belum dilunasi pengembang kpd pemilik. 

    Dominasi dan monopoli para konglomerat atas bisnis properti tidak boleh terjadi di negara Pancasila yg berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan itu,  para pelaku properti umat Indonesia harus bangkit dan menyatukan kekuatan dari berbagai potensi dan elemen utk pengembangan property yang sesuai dengan syariah. 

    Sementara itu di sisi lain, Jumlah pengembang dari kalangan umat Islam sebenarnya cukup besar mencapai 2500 pengembang (developer) Namun mereka bergerak dan berbisnis masing masing dan relatif kecil. 

    Di sisi lain,  banyak kelemahan yg masih menyelimuti para pengembang,  seperti permodalan,  akses ke investor dan bank,profesionalisme, keahlian dan ketrampilan serta pemasaran. Sehubungan dengan itu,  para pelaku property syariah harus handal,  memiliki keunggulan dan keprofesionalan utk bangkit dan sukses.

    Sementara itu gerakan ekonomi syariah di sektor keuangan sedang berkembang saat ini asset bank syariah sdh mencapai 410.Trilunan. Asset lembaga keuangan syariah secara total 1.083 T di luar pasar modal syariah. Kemajuan lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah harus ditopang oleh pengusaha pengusaha sektor riel khususnya pengembang properti.

    Di sisi lain para pengusaha properti juga membutuhkan permodalan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme,  kontraktor yg bisa membangun properti berkualitas, Untuk itu dibutuhkan wadah organisasi yg menghimpun berbagai elemen Masyarakat Properti yang siap menjalankan bisnis properti secara syariah.

    Elemen pelaku property syariah yang dihimpun adalah pengembang, pemasar, pemilik lahan, ahli atau pakar syariah, mitra investor, lembaga perbankan dan keuangan syariah, kontraktor, notaris, pemilik mall dan pusat perbelanjaan, manajemen kawasan properti syariah diseluruh wilayah Indonesia.

    TUJUAN  AMPROSINDO

    1.   Menghimpun Masyarakat Properti Syariah Indonesia (Pengembang, Expert Syariah, Pemilik Lahan, Pemilik Mall dan Pusat Perbelanjaan, Kontraktor, Mitra Investor Syariah, Praktisi Lembaga Perbankan dan Keuangan Syariah, Notaris Syariah, Akuntan Syariah, pengelola Kawasan Properti Syariah) di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Rebublik Indonesia.

    2.   Meningkatkan profesionalisme pengusaha properti dan mendorong terciptanya peningkatan kualitas dan kompetensi  Masyarakat Properti Syariah  dalam membangun properti syariah dan bisnis properti.

    3.   Meningkatkan kualitas dan mutu dalam penyediaan perumahan, baik rumah  tapak dan susun syariah maupun apartemen demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia yang Islami.

    4.   Memberikan solusi pendanaan (pembiayaan)  bagi pengembang properti syariah,  dan kontraktor dlm menjalankan bisnis properti syariah baik dari lembaga keuangan syariah maupun investor individu.

    5.   Berperan aktif dalam pembangunan nasional khusus nya dalam pengembangan perumahan  dalam rangka tercapainya tujuan nasional yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, adil makmur dan sejahtera berdasarkan syariah.

    Aktivitas

    1. Mewujudkan karakter Masyarakat Properti Syariah yang beriman, bertakwa, handal, tangguh, professional, mandiri dan bertanggung jawab.

    2. Melahirkan Masyarakat Properti Syariah (Pengembang, Expert Syariah, Pemilik Lahan, Pemilik Mall dan Pusat Perbelanjaan, Kontraktor, Mitra Investor Syariah, Notaris Syariah, Akuntan Syariah, Kawasan Properti Syariah).

    3. Mengupayakan Masyarakat Properti Syariah anggota AMPROSINDO untuk  memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Indonesia.

    4. Menigkatkan SDI Pelaku properti syariah melalui program training dan sertifikasi Pelaku Properti Syariah (Pelaku Pengembang, Kontraktor syariah, Perbankan Syariah, Pemilik Lahan Syariah, Mitra Investor Syariah, Notaris Syariah, Akuntan Syariah, Kawasan Properti Syariah).

    5. Secara terus menerus memobilisasi dan membangun sinergi sesama  Masyarakat Properti Syariah yang terdiri dari Pelaku Pengembang, Expert Syariah, Pemilik Lahan, Pemilik Mall dan Pusat Perbelanjaan, Kontraktor, Mitra Investor Syariah, Notaris Syariah, Akuntan Syariah, Kawasan Properti yang memiliki kesamaan visi dan misi Syariah untuk membangun kemitraan usaha berlandaskan syariah.

    Fungsi

    1. AMPROSINDO berfungsi sebagai wadah yang memperjuangkan hak dan kewajiban  Masyarakat Properti sebagai warga negara Republik Indonesia.

    2. AMPROSINDO berfungsi sebagai forum silaturahmi dan penyalur aspirasi Masyarakat Properti Syariah yang terdiri dari elemen Syariah (Pengembang, Expert Syariah, Pemilik Lahan, Pemilik Mall dan Pusat Perbelanjaan, Kontraktor, Mitra Investor Syariah, Notaris Syariah, Akuntan Syariah, Kawasan Properti Syariah) dalam meningkatkan derajad, harkat, martabat dan kesejahteraan Anggota AMPROSINDO.

    3. AMPROSINDO  berfungsi sebagai perekat masyarakat properti syariah di seluruh Indonesia.

    4. AMPROSINDO sebagai wadah pembinaaan SDI pengembang yang sesuai dengan syariah.

    5. AMPROSINDO berfungsi sebagai wadah perjuangan penyalur aspirasi dan wadah komunikasi sesama Masyarakat Properti Syariah yang selalu menjalin kerjasama dengan organisasi profesi Property  lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, serta dengan organisasi kemasyarakatan dan  sosial politik, lembaga perwakilan rakyat, dan pemerintah serta dengan instansi terkait lainya.

    Problem Pengadaan Rumah dan Peran Amprosindo

    0

    Posted on : 09-02-2018 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Pendidikan Ekonomi Syariah

    By Agustianto 

    Program Pemerintah mewujudkan sejuta rumah pada saat ini menghadapi sejumlah tantangan sekaligus peluang. Untuk mewujudkan Program sejuta rumah tersebut dibutuhkan permodalan yang banyak. Backlock perumahan yang semakin menganga akan semakin menciptakan harga rumah semakin tinggi di kota kota. Kenaikan rata rata penghasilan masyarakat jauh di bawah kenaikan harga rumah. Kondisi ini membuat masyarakat semakin sulit membeli rumah.

    Saat ini kekurangan rumah diperkirakan sekitar 13,5 juta rumah, bukan 11,4 juta sebagaimana yang sering dikemukakan mereka yang memakai data tahun 2015. Hal ini dikarenakan kebutuhan rumah setiap tahun bertambah sebanyak 800.000 rumah.

    Untuk menangkap peluang tersebut AMPROSINDO harus memainkan peran penting  dengan sistem dan konsep syariah yang memudahkan masyarakat memiliki rumah. AMPROSINDO adalah Asosiasi Masyarakat Properti Syariah Indonesia yang bergerak dalam bidang properti dengan menghimpun berbagai elemen pelaku properti muslim yang ingin menerapkan sistem syariah.

    Salah satu pilar dalam pengembangan properti adalah masalah permodalan.  Untuk itu  Pemerintah meluncurkan program FLPP yakni Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui perbankan, Bagi pelaku properti syariah harus menggunakan penyaluran lembaga perbankan syariah.

    Namun akhir-akhir ini, penyaluran pendanaan perumahan dengan skema FLPP tersebut mengalami tren menurun khususnya selama 3 tahun terakhir. Hal tersebut terlihat pada  data yang dirilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

    Sepanjang tahun berjalan 2017, realisasi penyerapan FLPP mencapai 20.227 unit atau Rp2,3 triliun.Adapun, pada tahun ini pemerintah menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan FLPP senilai Rp3,1 triliun atau sebanyak 40.000 unit rumah. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2016 senilai Rp9,7 triliun.Kendati demikian, dari alokasi anggaran pada tahun lalu, realisasi penyaluran FLPP juga lebih rendah, yaitu hanya senilai Rp5,62 triliun.

    Tren penurunan tersebut disebabkan antara lain karena pihak perbankan belum memahami secara detail dari hulu ke hilir tentang industri perumahan bersubsidi.Di sisi lain, persyaratan untuk pembiayaan belum banyak dipenuhi masyarakat berpenghasilan rendah. Amprosindo semestinya lahir untuk meringankan persyaratan dengan tanpa BI cheking, tanpa riba dan tanpa denda.

    Masalah lainnya adalah para pengembang propertImasih kesulitan mendapatkan lahan karena terkendala masalah harga dan perizinan.karena itulah Amprosindo menghimpun para pemilik lahan se Indonesia.Sudah banyak lahan yang disediakan Amprosindo.

    Penyaluran dana FLPP yang tidak sesuai target disebabkan juga oleh kurangnya sosialisasi, baik kepada bank penyalur, pengembang, maupun masyarakat berpendapatan rendah.

    Pola sosialisasi ke masyarakat ini harus dirancang dalam program yang menarik sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab bank yang akan menyalurkan. AMPROSINDO juga siap membantu sosialisasi kepada masyarakat.

    Oleh karena FLPP sulit mencapai target dalam penyaluran dananya, makabank bank syariah perlu lebih proaktif untuk menangani proyek ini.  Khususnya memberikan pembiayaan konstruksi kepada pengembang agar pasokan rumah secara syariah tersedia lebih banyak.Memang ada sejumlah persoalan yang dihadapi oleh bank bank dalam menyalurkan bersubsidi ini ternasuk perbankan syariah, yaitu  persyaratan bahwa unit rumah harus tersedia saat akad pembiayaan. Dalam syariah memang bisa menggunakan skema Musyarakah Mutanaqishah imdent dan IMFZ yaitu Ijarah Maushufah fiz Zimmah..Persyaratannya bisa dilihat di buku standar Produk OJK yg terbit Maret 2016.

    Masalah dan tantangan lainnya yang harus dipikirkan adalah, permintaan masyarakat juga cenderung melemah seiring dengan pertumbuhan ekonomi.Karena itu perlu dirumuskan pengadaan rumah tanpa DP dan tanpa Riba, dan tanpa bay taqsith, Artinya harga setahun sama dengan harga sepuluh tahun, Inilah yang digagas dan telah diterapkan Bapak Ketua Umum AMPROSINDO, Fadhilah Aris Suwirya.

    Salah satu masalah dan kendala pengadaan rumah bersubsidi adalah masalah  perizinan

    Hal ini sulit dipenuhi oleh para pengembang properti rumah bersubsidi karena masih banyak lokasi yang sertifikatnya masih dalam proses sehingga menghambat transaksi Akta Jual Beli (AJB). Oleh karena itu, BJBR mengingatkan agar ke depannya pemerintah dapat bersinergi untuk mempermudah perizinan, sertifikasi, pemasangan listrik, serta pembangunan infrastruktur dalam program rumah bersubsidi dengan skema FLPP.

    Pengembang perumahan kesulitan mendapatkan lahan yang sesuai dengan batasan harga maksimal rumah bersubsidi tersebut.

    Kendala penyaluran FLPP yang masih lambat adalah perolehan tanah yang mahal. Menyoroti masalah perizinan serta sertifikasi tanah yang membutuhkan waktu lama dan membantah rendahnya penyaluran FLPP adalah masalah yang yang harus segera ditasi pemerintah, AMPROSINDO seharusnya membantu memecahkan masalah ini.

    Selain itu tahun ini atau selambatnya awal tahun depan seharusnya ada registrasi pengembang yang kualified agar bisa mengurangi jumlah pengembang nakal yang merugikan konsumen. Pelaku properti Amprosindo seharusnya menjadi gaeda terdepan dalam menegakkan nilai moral dan etika dalam bisnis properti, karena mengusung nama suci, syariah.

    Mengenai rencana penambahan dana pembiayaan FLPP perlu kami sampaikan, bahwa menurut info pemrintah bahwa pada tahun depan, porsi FLPP akan ditambah menjadi 42.000 unit dengan anggaran sekitar Rp4 triliun, SSB Rp2,6 triliun untuk 225.000 unit, dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp1,3 triliun untuk 334.500 unit.Pemerintah juga akan menerapkan Bantuan Pembiayan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) mulai 2018 dengan anggaran US$215 juta yang berjalan dalam 3 tahun ke depan.Pada tahun depan, pemerintah menargetkan akan menyalurkan pembiayaan melalui program BP2BT sebanyak 25.000 unit. Bank bank syariah harus proaktif dalam meresponi hal tersebut

    Jika gerakan Amprosindo yang memprogramkan  salah satu model bisnisnya kekurangan modal, bank bank syariah bisa membantu kekurangan modal tersebut, Secara logika dan fakta, pengadaan perumahan ini membutuhkan modal yang sangat besar, karena itu pasti membutuhkan lembaga syariah yang diciptakan ratusan ulama dunia. Dalam penerapan syariah juga harus dengan keluasan dan kedalaman ilmu syariah, bukan kedangkalan ilmu syariah yang kadang disampaikan segelintir ustaz pribadi yang belum berkompeten secara syariah.misalnya menolak perbankan syatriah dan asuransi syariah. Pendapat yang sangat dangkal dan sangat lemah itu tidak boleh terjadi di lingkungan ulama dan intelektual yang terdapat dalam AMPROSINDO. Personil Amprosindo adalah yang taat kepada Allah, RasulNya dan Ulama.Surah An-Nisak 59. Lembaga Ulama Internasional dan Dewan Syariah Nasional MUI perlu sekali kita rujuk, bukan pendapat pribadi yang lemah dalilnya dan dangkal sekali analisisnya, karena tidak menggunakan kitab kitab syariah yang muktabar, 

    Penulis, adalah Ketua IAEI dan Sekjen AMPROSINDO.

     

    10 Alasan Mengapa Teori dan Praktik Hybrid Contracts Perlu Dipahami Ahli Syariah dan Praktisi Perbankan Syariah dan LKS dalam Mengembangkan Perbankan dan Keuangan Syariah

    0

    Posted on : 09-02-2018 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Pendidikan Ekonomi Syariah, Seminar & Training

    Oleh : Agustianto Mingka

    (Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Dosen Pascasarajana Keuangan Syariah  Universitas Indonesia dan Trainer Iqtishad Consulting 261 Angkatan)

    Hybrid Contracts atau multi akad _(al-ukud al-murakkabah)_ sebenarnya bukanlah teori baru dalam  khazanah fikih muamalah (hukum Islam). Para ulama klasik Islam sudah lama mendiskusikan topic ini berdasarkan dalil-dalil syara’ dan ijtihad yang shahih. Namun, dalam kajian fikih muamalah di universitas Islam,  pesantren bahkan di Perguruan Tinggi Islam Madinah, isu ini kurang banyak dibahas, karena belum banyak bersentuhan dengan realita bisnis  di masyarakat. Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan di masa sekarang, konsep dan topic hybrid contracts kembali mengemuka dan menjadi teori dan konsep yang tak terelakkan. 

    Sejumlah buku dan karya ilmiah pun bermunculan membahas dan merumuskan teori al-‘ukud al-murakkabah (hybrid contracts) ini, terutama karya-karya ilmiah dari Timur Tengah .

    Tanpa memahami konsep dan teori hybrid kontracts, maka seluruh stake holders ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan, sehingga dapat menimbulkan kemudhratan, kesulitan dan kemunduran bagi industri keuangan dan perbankan syariah.

     Semua pihak yang berkepentingan dengan ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep ini, mulai dari dirjen pajak, regulator (BI dan OJK), bankers/praktisi LKS,  DPS, *notaris*, auditor, akuntan, pengacara, hakim, dosen (akademisi), dsb. 

    Jadi semua pihak yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah wajib memahami teori dan praktek ini dengan tepat dan dengan baik.

    Setidaknya terdapat 10 alasan utama mengapa teori dan praktek hybrid contracts, perlu dan  wajib diketahui terutama oleh praktisi keuangan/perbankan syariah, ahli syariah (ulama), regulator, pejabat pajak, pakar ekonomi Islam, DPS, akuntan, notaries, auditor  dan praktisi hukum ekonomi syariah:

    Pertama :,karena hybrid contracts terkait dengan  pajak. Banyak produk perbankan dan keuangan syariah yang mengandung hybrid contracts, seperti Musyarakakah Mutanaqishah (MMq), Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT),  pembiayaan take over, pembiayaan rekening koran, line facility, pasar uang syariah dengan commodity syariah dan masih banyak lagi. Pejabat dirjen pajak harus memahami teori hybrid contracts dengan tepat agar tidak salah dalam penagihan pajak.

    Kedua, hybrid contracts terkait dengan akuntansi dan PSAK, karena dari sekian banyak akad dalam sebuah produk pembiayaan, harus diketahui akad mana yang dicatatkan dalam pembukuan mana yang tidak.  Dalam akad MMq misalnya, apakah akad ijarah atau musyarakah yang dicatatkan, demikian pula dalam hybrid contracts  lainnya, seperti kafalah bil ujrah pada L/C, hiwalah bil ujrah pada anjak piutang, wakalah bil ujrah pada factoring, produk gadai yang mengandung tiga akad, rahn, qardh dan ijarah. Apakah penerapan hybrid contracts membutuhkan PSAK baru yang lebih relevan dengan teori hybrid contracts.

    Ketiga, hybrid contracts sangat terkait dengan inovasi produk. Bank-bank syariah yang ingin mengembangkan dan menginovasi produk harus memahami teori hybrid contracts agar bank syariah bisa unggul dan dapat bersaing dengan konvensional. Dengan demikian, peranan hybrid contracts sangat penting bagi insdustri perbankan dan keuangan. Jangan sampai terjadi banker syariah menolak peluang yang halal karena kedangkalan keilmuan tentang teori-teori pengembangan akad-akad syariah. Untuk itu teori hybrid contracts harus digunakan dan difahami dgn baik agar bank syariah bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk-produknya. 

    Selain itu hybrid contracts terkait dengan manajemen risiko, termasuk risiko hukum, karena itu praktisi bank syariah mutlak harus memehami teori dan prakteknya

    Keempat hybrid contracts terkait dengan regulasi. Para regulator (Bank Indonesia dan para direktur lembaga keuangan syariah di  OJK) harus memahami dengan baik teori dan praktek ini agar tidak salah dalam membuat aturan. Kesalahan dalam membuat regulasi, akan berbahaya dan mengganggu pengembangan bank syariah dan LKS.

    Kelima hybrid contracts terkait dengan putusan hakim di Pengadilan, putusan arbitrer di Basyarnas dan terkait dengan risiko hukum. Para hakim yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah wajib memahami ini. Berapa banyak putusan pengadilan yang salah, akibat tidak memahami teori hybrid kontracts, contoh kasus pembiayaan take over di Bukit Tinggi. Maka pengacara syariah juga harus mengerti tentang teori dan praktik hybrid contracts agar tidak salah dalam melihat akad akad yg serba hybrid, seperti musyarakah mutanaqishah, pembiayaan take over, novasi, IMBT, dll

    Keenam hybrid contracts terkait dgn struktur draft kontrak. Teori hybrid contracts akan memandu (memberi pedoman) kepada legal officer dan notaris, akad-akad apa saja yang bisa disatukan dalam satu draft perjanjian (kontrak) dan akad-akad apa saja yang harus dipisahkan. Bahkan sampai kepada akad-akad apa saja yang harus dinotarilkan dan akas-akad apa saja yang dibuat di bawah tangan.

    Ketujuh, hybrid contracts terkait dengan aspek syariah (syariah compliance). Apakah hybrid contratcs (multi akad) itu mengandung riba atau gharar, apakah hybrid itu mengandung ta’alluq yang diharamkan, apakah hybrid contracts itu termasuk akad bay’atain fi bay’atin atau shafqatain fi shafqah. Bagaimana penafsiran para ulama tentang hadits itu. Apa dan bagaimana dalil mereka?, Pendapat mana yang paling rajih (kuat) dan paling maslahah.  Bagaimana pula akad hybrid yang muallaq), dsb. Semua pertanyaan itu dibahas secara tuntas dan mendalam dalam workshop hybrid contracts. Bagi para Ustaz yang level pemula yg bergelar LC tamatan dari Timur Tengah wajib belajar kitab al-ukud al-murakkabah agar tidak secara dangkal dan salah dalam memahami hadits-hadits Rasulullah saw tentang larangan bay’ataini fi bay’atin atau shafqataini fi Shafqatin. 

    Sarjana di level S2 bergelar MA juga bisa keliru menyimpulkan larangan dua akad dalam satu transaksi. 

    Harus banyak membaca kitab kitab dan buku-buku/disertasi  tentang _al-ukud al-murakkabah_ agar wawasan ustaz menjadi luas dan ilmu menjadi dalam. 

    Buku buku syarah hadits juga tentang dua akad dalam satu transaksi wajib dibaca. 

    Kedelapan, hybrid contracts terkait dengan biaya (cost) notaris. Kalau notaries tidak memahami teori hybrid, maka semua akad-akad dalam satu produk, akan dikenakan biaya, semakin banyak akad dalam satu produk, maka akan semakin banyak biayanya. Misalnya produk pembiayaan take over terdiri dari 3 akad, MMq terdiri dari 4 akad, IMBT terdiri dari 2 akad ditambah wa’ad, kartu kredit terdiri dari 3 akad, gadai (bisa) terdiri dari 3 akad, ijarah bertingkat (dua akad), begitu pula ijarah multijasa.  Bahkan pembiayaan murabahah bisa terdiri dari 3 akad, murabahah, wakalah dan jaminan. Berhubung banyaknya akad dalam satu produk, maka teori hybrid contracts ini harus difahami notaries dan legal officer dengan baik.

    Kesembilan, hybrid contracts terkait dengan hukum positif (harmonisasi) dgn hukum positif. Hal ini termasuk masalah penting, karena banyak sekali notaries yang salah faham tentang akad-akad syariah, karena tidak memahami teori syariah tentang hybrid contracts. Hybrid contracts dirumuskan kadang sebagai makharij (jalan keluar) untuk mewujudkan sharia compliance yaitu agar kontraknya halal dan sesuai  syariah, karena itu semua akad itu harus dilaksanakan walaupun kelihatan seperti berputar (berbelit), tetapi semua itu dimaksudkan untuk kepatuhan kepada syariah, Dalam prakteknya, terkadang tidak semua akad-akad itu harus dinotarilkan sebagai akad otentik. Hal ini terjadi misalnya dalam akad pembiayaan KPR melalui Musyarakah Mutanaqishah, termasuk pembiayaan take over, instrument commodity syariah untuk pasar uang, pembiayaan multiguna syariah, hedging dengan Islamic swap, dan sebagainya.

    Kesepuluh hybrid contracts terkait dengan ke-simple-an dan efisiensi. Tanpa memahami teori hybrid contracts selalu terjadi pemborosan (tenaga dan kertas) dan pengulangan pasal-pasal perjanjian yang tidak perlu. Seringkai terjadi format-format akad yang terlalu tebal, karena pasal-pasalnya berulang-ulang di setiap judul akad, dan ini menimbulkan pemborosan tenaga,  kertas, dan biaya lainnya, seperti yang telah terjadi saat ini dimana praktisi perbankan memisahkan akad Musyarakah Mutanaqishah dan ijarah, padahal keduanya bisa disatukan, sehingga lebih efisien dan simple, Demikian pula pada pembiayaan take over, sindikasi dan lain-lain sebagainya.

    Berdasarkan 10 alasan di atas, maka Iqtishad Consulting, kembali menggelar Workshop Nasional Hybrid Contracts dalam Produk Perbankan dan Keuangan Syariah di Jakarta, tgl  13 – 14 April 2018 untuk Ulama,  DPS,  Bankir, Pakar Syariah, praktisi lembaga keuangan syariah,  DPS & Dosen. 

    Pembicara Agustianto Mingka (Ketua IAEI dan Pakar Syariah,  Nara Sumber Training 261 Angkatan dan Penulis 16 Buku Ekonomi Syariah).

    Dosen Fikih Muamalah dan Ushul Fiqh selama 25 thn. Associate Profesor sejak thn 2006 di bidang ilmu ekonomi syariah

     Biaya Per peserta Rp 2,5 juta. Jika Group minimal 3 orang mendapatkan diskon special @Rp 2.200.000.Berminat ?

     Hubungi  Nazla Ahabbi 081361 77 33 83 atau Direktur Iqtishad Consulting Joko Wahyuhono (HP 0821-1020-628

    All Articles | Contact Us | RSS Feed | Mobile Edition