Prospek, Tantangan dan Peluang  Industri Keuangan Syariah

di Indonesia

(Wawancara Ekslusif dengan Bapak Agustianto, Ketua I IAEI)

Latarbelakang
Industri keuangan syariah, khususnya bank dan asuransi syariah, terus berkembang pesat
dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun market share bank dan asuransi syariah masih berada di bawah lima persen, prospek lembaga keuangan syariah ini pada masa-masa mendatang tetap menjanjikan. Apalagi industri keuangan syariah internasional juga semakin semarak, sehingga secara langsung maupun tidak langsung turut mendorong perkembangan industri keuangan syariah nasional. Read the rest of this entry »

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menargetkan fatwa hedging bagi perbankan syariah dapat segera dikeluarkan pada Juni 2011. Hedging atau lindung nilai merupakan mekanisme dalam bursa berjangka dengan membuka kontrak beli atau jual atas suatu komoditi yang diperdagangkan di pasar fisik. Tujuannya untuk memperkecil risiko ketidakpastian harga yang mungkin terjadi.

Anggota DSN  MUI, Gunawan Yasni, menyebutkan pihaknya akan memperbolehkan hedging pada bursa komoditi dengan mekanisme komoditi murabahah (tawaruk). “Hal ini dapat dilakukan dalam bursa berjangka yang memperdagangkan produk riil (nyata),” ujar Gunawan pada Republika, Selasa (3/5) lalu.

Ia mengatakan hal tersebut penting bagi perkembangan perbankan syariah. Terutama bagi perbankan yang melakukan perdagangan dengan mata uang asing.

Bagi bank-bank yang sudah memiliki devisa, mereka harus menyalurkan kelebihan dana yang dimiliki. Bila tidak, hal ini akan berdampak pada bagi hasil yang buruk terhadap deposan.

“Karenanya, hedging ini kita perbolehkan untuk treasury produk (produk valuta asing)” jelasnya. Treasury produk menjadi kegiatan interbank syariah untuk mengatasi efek yang kurang baik dari kelebihan pendanaan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Gunawan Yasni, menyebutkan perdagangan efek di pasar regular telah mendapat persetujuan DSN melalui fatwa nomor 80. Pasalnya, perdagangan ini dianggap menggunakan akad jual beli (bai’).

Perdagangan ini masuk dalam efek bai’ al-musawamah. Artinya, perdagangan dengan konsep tawar menawar yang berkesinambungan untuk mendapatkan harga yang wajar. “Ini pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jadi, fiqih muamalah-nya itu ada,” kata Gunawan.

Meski demikian, perdagangan ini harus tetap mengikuti sejumlah pedoman. Efek yang ditransaksikan sesuai dengan ketentuan syariah seperti bukan perusahaan makanan dan minuman haram, rokok, serta terkait prostitusi.

Perusahaan tersebut juga harus memiliki rasio non-halal terhadap ekuitas kurang dari 82 persen. Perusahaan pun harus memiliki rasion non-halal income terhadap total pendapatan perusahaan kurang dari 10 persen.

Selain itu, terdapat 14 transaksi yang dilarang seperti short selling dan trade margin. Short selling dilarang karena dianggap menjual hal yang bukan miliknya. Sedangkan, trade margin dilarang karena sarat dengan unsur  riba.

Untuk menjaga efek agar tetap syariah, Gunawan mengaku bakal ada komite pengembangan syariah yang dibentuk. “Kami akan mengevaluasi efek setiap enam bulan sekali,” jelasnya.

Peluncuran indeks syariah bakal dilakukan pada 12 Mei nanti. Sebelumnya, indeks syariah bakal diluncurkan 27 April lalu. Namun, rencana tersebut tertunda karena ketidak-seragaman waktu yang dimiliki antara BEI, DSN MUI, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK).

Arinto Tri Wibowo

Wartanasional, YOGYAKARTA – Ketua Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo), A Riawan Amin mengatakan saat ini perbankan syariah membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki skill dan pengetahuan namun juga memiliki ‘semangat’ syariah.

“Terutama semangat atau ‘attitude’, bukan skill atau pengetahuan. Kalau sudah punya semangat syariah, mau dibuat ilmu apa saja bisa,” ujarnya akhir pekan lalu, di Yogyakarta.

Ia mengharapkan sumber daya manusia dalam industri perbankan syariah dapat berkembang, baik dari bankir konvensional yang mempunyai “semangat” syariah maupun dari para lulusan baru yang merupakan lulusan ekonomi syariah dan memiliki semangat membangkitkan ekonomi berkeadilan.

“Sumber daya manusia bisa dibangun berdasarkan semangat bukan hal-hal teknis dan hal tersebut tidak bisa diajarkan dan dibikin,” ujarnya.

Selain itu, pengembangan infrastruktur yang memadai juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang memiliki penduduk dengan populasi Islam terbesar di dunia.

“Untuk mengembangkan ‘islamic banking’ dengan efisien dan murah, kita bisa meniru Malaysia yang memanfaatkan infrastruktur perbankan yang sudah ada. Jadi apabila ada bank konvensional yang membentuk bank umum syariah, mereka tidak perlu membangun cabang baru dan menggunakan fasilitas ‘office chanelling’,” ujar Riawan.

Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Mulya Siregar menghimbau masing-masing bank umum syariah untuk segera melahirkan sumber daya manusia insani bagi pengembangan perbankan syariah dan tidak mengambil tenaga dari bank lain.

“Saat ini sudah ada beberapa bank yang sudah melakukan itu (membentuk SDM syariah) dan kami terus menghimbau mereka tidak mengambil (SDM) dari bank lain,” ujarnya.

Presiden Pusat Pengembangan Keuangan Syariah International Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Subarjo Joyosumarto menambahkan industri perbankan syariah membutuhkan sumber daya manusia tambahan sekitar 40 ribu orang sehingga total menjadi 60 ribu orang pada 2015.

“Untuk itu, pelatihan sangat dibutuhkan, terutama sekali untuk bidang kepatuhan dan pelatihan secara umum,” ujarnya.

Sumber Ant

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM), Yuslam Fauzi, menilai perbankan syariah di Indonesia harus memiliki fiqh muamalah sendiri. Fiqh muamalah merupakan hukum syariah yang sifatnya praktis dan mengatur hubungan individu dengan individu lainnya atau kelompok satu dengan yang lain, terutama di bidang ekonomi.

Yuslam menilai hal tersebut sekarang bersifat amat mendesak. Meski membantah perkembangan perbankan syariah stagnan, dia menyatakan fiqh muamalat yang ke-Indonesia-an itu menjadi amat perlu untuk kemajuan bank syariah di Indonesia ke depan.

”Apa yang kita punya itu yang harus kembangkan. Perbankan syariah di Indonesia jelas berbeda dengan negara lain,” ujar Yuslam saat ditemui Republika.

Dia mencontohkan salah satu keunggulan Indonesia terletak pada potensi populasi Muslim. Jumlah penduduk Muslim yang besar dengan mayoritas kelas menengah ke bawah itu seharusnya memberi kesempatan untuk perbankan syariah memfokuskan bisnis syariahnya pada pengembangan usaha mikro, sektor kecil dan menengah, serta konsumer.

Selain itu, agrikultur seperti pertanian dan perkebunan juga memiliki potensi yang amat besar di Tanah Air. Karenanya ke depan, produk syariah yang cocok dengan ini harus terus dikembangkan perbankan syariah.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM), Yuslam Fauzi, mengatakan pembahasan kode etik perbankan syariah yang dibuat pelaku perbankan syariah itu hampir rampung. ”Tinggal 30 persen lagi, tinggal dipoles sedikit,” katanya.

Yuslam mengatakan tak ada kendala berarti dalam pembuatan kode etik ini. Semua pelaku perbankan syariah sudah memiliki kesamaan persepsi.

Namun, dia mengakui memang kesibukan para bankir membuat kode etik perbankan syariah sedikit terbengkalai. Meski demikian, ia berjanji kode etik bakal segera dirampungkan pada tahun 2011 ini.

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), Mulya E Siregar, menyatakan pihaknya terus mendukung realisasi kode etik dalam industri syariah. ”Kita memberi masukan terus. Namun, ini memang lebih pada asosiasi,” ujarnya.

Mulya mengatakan hal tersebut perlu dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah. Terutama untuk mengatasi persoalan pembajakan tenaga kerja syariah antara satu bank dengan banka lainnya.

Dia menyatakan ikatan kontrak di antara bank dengan SDM bisa menjadi solusi. ”Sebelum kontrak berakhir, ada penalti jika tenaga kerja yang bersangkutan itu keluar dan pindah ke bank lain,” ujarnya.