• Dapatkan 8 buku karya Agustianto, antara lain: Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan, Maqashid Syariah, dalam Ekonomi dan Keuangan, Perjanjian (Akad) Perbankan Syariah, Hedging, Pembiayaan Sindikasi Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah, Ekonomi Islam Solusi Krisis Keuangan Global. Hub: 081362469341 Hafiz

  • Ketentuan Penulisan Paper FREKS 14 Tahun 2016,

    0

    Posted on : 10-03-2016 | By : Agustianto | In : Perbankan Syariah

     

    Ketentuan Umum Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah ke 14

    A. Kategori peneliti:

    - Peneliti Muda (Mahasiswa S1, Sarjana S1 , Mahasiswa S2, atau setingkat dengan latar belakang profesi apapun)

    - Peneliti Madya (Magister S2, Mahasiswa S3, Doktor atau setingkat dengan latar belakang profesi apapun)

    B. Pemenang Forum Riset Perbankan Syariah dan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah sebelumnya tidak diperbolehkan untuk menjadi peserta Call for Papers pada acara Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah IV, kecuali Forum Riset I sampai V. Dengan demikian, pemenang Forum Riset di  Palembang, di Yogyakarta dan Medan, dibolehkan kembali mengikuti call for papers dan bisa menjadi pemenang.  Apabila panitia menemukan peserta yang pernah menang di forum riset UNPAD Bandung sampai FREKS Universitas Brawijaya Malang, maka langsung dibatalkan baik ketika menjadi peserta call for papers, finalis ataupun pemenang.

    C. Panitia akan memilih 12 paper finalis, (6 paper finalis peneliti muda dan 6 paper finalis peneliti madya) yang akan diundang untuk mempresentasikan paper tersebut di Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah IV.

    D. Panitia akan memilih 6 paper pemenang (3 paper pemenang peneliti muda dan 3 paper pemenang peneliti madya)

    E. Kepada pemenang diberikan kompensasi masing-masing sebesar:

    - Rp. 10.000.000,00 (pajak ditanggung pemenang) untuk Peneliti Muda

    - Rp. 15.000.000,00 (pajak ditanggung pemenang) untuk Peneliti Madya

    F. Panitia akan menanggung biaya akomodasi dan transportasi 12 paper terbaik (1 orang untuk setiap paper) penerbangan langsung/perjalanan domestik kelas ekonomi.

    G. Paper adalah karya orisinal, terhindar dari plagiasi ataupun auto-plagiasi, belum pernah dipublikasikan dan belum pernah menang dalam call for paper lainya. Dibuktikan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000.

    H. Hasil keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

     

    Ketentuan Penulisan Paper FREKS 14 Tahun 2016,

    1. A. Ketentuan Umum

    Penulis karya ilmiah dapat satu orang atau tim dengan jumlah anggota paling banyak tiga orang. Karya ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris secara baik dan benar serta menggunakan bahasa akademik atau ilmiah dan bukan gaya bahasa populer seperti buku populer, surat kabar, majalah, dll dengan format penulisan yang telah ditentukan.

    Karya ilmiah ditulis dalam bentuk kalimat pasif (bukan kalimat aktif). Antar kalimat di setiap paragraf diberi spasi dua ketukan (bukan hanya satu ketukan). Panjang naskah antara 15 s.d. 20 halaman (termasuk teks, tabel, gambar, daftar pustaka, dll yang diperlukan untuk dimuat dalam jurnal), diketik 1 spasi, dengan program Windows Microsoft Word tahun 1997 ke atas, tipe huruf Times New Roman, font size 12, dan margin kiri, kanan, atas, dan bawah semuanya sebesar masing-masing 2,54 cm pada kertas ukuran A4.

     

    B.   Penulisan karya ilmiah mengikuti format dan struktur penulisan sebagai berikut:

     

    -   Judul karya ilmiah

     

    -   Nama lengkap, lembaga/afiliasi, dan alamat penulis

     

    -   Abstrak dan kata kunci

     

    -   Pendahuluan

     

    -   Metodologi

     

    -   Hasil dan Pembahasan

     

    -   Simpulan

     

    -   Ucapan terima kasih (bila ada bantuan pihak lain)

     

    -   Daftar pustaka

     

     

    C.   Sistem penomoran bab/bagian adalah sebagai berikut:

     

    1. Pendahuluan

     

    2. Metodologi

     

    2.1 …………..

     

    2.1.1 …………

     

    2.1.2 …………

     

    2.2 …………..

     

    2.2.1 …………

     

    2.2.2 ………..

     

    dst

     

    Rincian ke dalam sub bab/bagian dan sub-sub bab/bagian dst lebih lanjut dilakukan apabila memang diperlukan. Disarankan penulis menggunakan penomoran yang sederhana (tidak terlalu rinci).

     

    3. Hasil dan Pembahasan

     

    3.1 …………..

     

    3.1.1 ………..

     

    3.1.2 …………

     

    3.2 …………..

     

    3.2.1 …………

     

    3.2.2 …………

     

    dst.

     

    Rincian ke dalam sub bab/bagian dan sub-sub bab/bagian dst lebih lanjut dilakukan apabila memang diperlukan. Disarankan penulis menggunakan penomoran yang sederhana (tidak terlalu rinci).

     

    4. Simpulan

     

    4.1 …………..

     

    4.1.1 ………..

     

    4.1.2 …………

     

    4.2  …………..

     

    4.2.1 …………

     

    4.2.2 …………

     

    dst.

     

    Rincian ke dalam sub bab/bagian dan sub-sub bab/bagian dst lebih lanjut dilakukan apabila memang diperlukan. Disarankan penulis menggunakan penomoran yang sederhana (tidak terlalu rinci).

     

    D.Penjelasan masing-masing unsur dalam artikel

     

    -   Judul

     

    §  Judul ditulis dengan huruf besar dan tebal

     

    §  Judul harus sesuai dengan isi makalah dan ditulis secara jelas, lugas, ringkas, dan maksimum 12 kata kalau menggunakan Bahasa Indonesia atau 10 kata kalau menggunakan Bahasa Inggris.

     

    §  Judul hanya memuat tema, dan tidak memuat informasi objek makalah, lokasi penelitian, periode penelitian, dan metode analisis.

     

    §  Judul ditulis dalam bentuk frase, boleh juga berupa kata tanya, tetapi tidak dalam bentuk kalimat lengkap.

     

     

     

    EFEK BERAGUNAN ASSET SYARIAH

    0

    Posted on : 01-01-2016 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

     

     

    Oleh : Agustianto Mingka

    Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

     

    Indonesia adalah negara yang miliki potensi yang luar biasa bagi industri keuangan syariah di tanah air, terutama jika kita melihat komposisi demografis dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan. Selain itu, trend pasar keuangan global adalah menuju ke arah disintermediasi. Dengan kata lain, peran pasar modal lebih dominan daripada peran sistem perbankan (financial intermediaries) dalam alokasi sumber daya keuangan. Oleh karena itu, pasar modal akan menjadi masa depan bagi perekonomian dan sistem keuangan bagi negara maju dan negara yang masuk dalam kategori emerging markets seperti Indonesia. Namun sampai saat ini, pengaruh industri keuangan syariah masih belum signifikan karena pangsa pasar yang lebih kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional.

    Pasar modal syariah di Indonesia telah berusia hampir dua dekade. Sejak kelahirannya pada tahun 1997, pasar modal syariah terus tumbuh dengan tren yang meningkat. Sejauh ini pasar modal syariah telah memiliki beberapa produk keuangan seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah dan exchange traded fund (ETF) syariah serta inovasi transaksi berupa online trading syariah. Untuk infrastruktur hukum, Indonesia telah memiliki regulasi pasar modal syariah yang merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa keuangan).

     

    Baru-baru ini pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan EBA Syariah per 10 November 2015. Peratutan ini menggantikan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah tanggal 30 Juni 2009. POJK ini merupakan penyempurnaan peraturan pasar modal syariah  untuk mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia

     

    Dalam beleid ini, OJK mengatur adanya dua bentuk  EBA syariah. Pertama, adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK) EBA Syariah. Kedua, EBA Syariah berbentuk Surat Partisipasi atau  EBAS-SP untuk pembiayaan sekunder perumahan (property).

    EBA Syariah adalah kontrak investasi kolektif (KIK) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan seperti piutang (aktiva lancar) serta pembiayaan   atau aset keuangan lainnya yang sistem dan  cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. EBA Syariah dalam bentuk KIK EBA untuk pembiayaan infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, dan sebagainya.

    Sedangkan, EBAS-SP adalah efek beragun aset yang portofolionya berbentuk Surat Partisipasi untuk pembiayaan sekunder perumahan dimana sistemnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga  setiap penerbitan efek wajib mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah pasar modal. Ketentuan dan persyaratan mengenai Ahli Pasar Modal Syariah diatur dalam POJK No 16/Tahun  2015.

    Regulasi mengenai EBA konvensional di pasar modal sudah terlebih dahulu diterbitkan OJK  pada akhir tahun 2014 dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi dalam rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (POJK EBA SP) pada tgl 19 November 2014 yang lalu. Peraturan tersebut memungkinkan mulai dipasarkannya EBA SP oleh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan di 2015, seperti SMF.  Setahun setelah peraturan EBA konvensional itu, OJK menerbitkan sejumlah peraturan mengenai pasar modal syariah, termasuk EBA Syariah.

    Penerbitan produk KIK EBA Syariah mendatangkan banyak manfaat bagi industri keuangan syariah di Indonesia.

    Pertama,   akan mengatasi kesenjangan asset dan liability perbankan syariah dalam pembiayaan perumahan. Di satu sisi, pembiayaan KPR memiliki tenor jangka panjang 10-15 tahun, di sisi lain, dana deposito memiliki tenor jangka pendek. Kehadiran produk EBA Syariah bisa menjadi darah bagi bank-bank  syariah untuk lebih ekspansif dan berkembang.

    Dengan demikian, pengembangan pembiayaan perumahan melalui produk sekuritisasi (tawriq atau tashkik) KPR menjadi terobosan untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Dengan tawriq (sekuritisasi), pembiayaan perumahan tidak lagi sebatas mengandalkan dana deposito perbankan yang peruntukannya untuk pendanaan jangka pendek. EBA Syariah ini  menjadi terobosan positif  yang memerlukan dukungan semua pihak, karena harga rumah menjadi lebih terjangkau dengan pembiayaan jangka panjang.

    Kedua, Keberadaan EBA-SP sangat membantu perbankan syariah memperoleh likuiditas pembiayaan perumahan melalui pasar modal dengan cara sekuritisasi aset perbankan berkualitas tinggi. Jadi, EBA SP  syariah juga dapat menghindari maturity mismatch di perbankan syariah dengan dapat diaksesnya dana dari pasar modal yang bersifat jangka menengah dan panjang. Asset yang disekuritisasi akan akan mendatangkan dana segar dari investor yang dananya selanjutnya dimanfaatkan kembali oleh bank-bank syariah.

    Diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat memanfaatkan produk  EBA syariah ini untuk  pendanaan, sehingga bank-bank syariah bisa melakukan ekspansi pembiayaan lebih luas atau ekspansi jaringan. Keperluan bank-bank umum syariah terhadap EBA Syariah  dikarenakan FDR bank syariah saat ini sangat tinggi dimana likuiditasnya  cukup ketat.Dengan demikian kita optimis  bank-bank syariah  di masa depan akan membutuhkan produk  EBA syariah ini guna menutupi kebutuhan dana dan likuiditas.

    Ketiga, sekuritisasi asset bank syariah dengan penerbitan EBA-SP Syariah akan memitigasi resiko pembiayaan bagi  bank-bank syariah. Risiko pembiayaan KPR Syariah akan berkureang secara signifikan dengan program sekuritisasi asset pembiayaan bank syariah yang berjangak panjang.Karea danya aan digantikan langsung oleh dana penerbit EBA dan dana para investor.     Dari tiga manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan KPR Syariah di bank-bank syaroiah  adalah sekuritisasi asset (tawriq)

    Keempat, Penerbitan EBA Syariah dalam bentuk KIK EBA, akan mendukung secara lagsung dan signifikan terhadap  pembangunan  infrastruktrur, ( jalan tol, bandara, pelabuhan, jalan raya, rel kereta, dll). Dana APBN  sangat terbatas untuk pembangunan infrastruktur ini, Karena itu  harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa semuanya mengandalkan dana APBN, Untuk itu   dibutuhkan sumber pendaaan lain, yaitu melalui pendanaan dari para  investor. Untuk mengoptimalkan peranan investor dalam pembangunan infrastruktur, salah satu cara dan solusinya adalah dengan penerbitan KIK EBA Syariah.

    Kelima, penerbitan EBA Syariah, baik KIK EBA maupun EBA-SPakan memperkaya instrumen investasi dan  produk pasar modal syariah sehingga  penerbitan EBA Syariah  ini diharapkan akan memperbesar market share pasar modal syariah. Kita mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menerbitkan payung hukum bagi pelaku industri yang ingin meracik produk berbentuk efek beragun aset  (EBA)  syariah.

    Berdasarkan manfaat yang besar tersebut diharapkan segenap komponen masyarakat keuangan Indonesia, perlu mendukung penerbitan EBA Syariah tersebut. Dalam  EBA syariah ini akan terintegrasi dan terkoneksi tiga aktivitas keuangan, yaitu pasar modal, perbankan dan IKNB. Terlibatnya IKNB dalam penerbitan EBA Syariah ini, dikarenakan SMF sebagai  Lembaga penerbit EBA berada di bawah pengawasan Direktorat  IKNB OJK. (Penulis Dosen Pascasarjana UI, Trisakti dan Paramadina, Presiden Iqtishad Consulting)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Peluang dan Tantangan Funding Bank Syariah 2016

    0

    Posted on : 31-12-2015 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Oleh

    Agustianto Mingka

    Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

     

    Dari sisi funding (pendanaan), perbankan syariah di tahun 2016 memiliki prospek yang semakin cerah, sehingga ekspansi pembiayaan semakin besar dan profitabilitas akan semakin meningkat. Ada lima peluang (indikator) mengapa prospek funding perbankan syariah sangat cerah di tahun depan. Pertama, terbitnya regulasi pemerintah dan DSN-MUI mengenai penerbitan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) atau biasa dikenal Negotiable Certificate Deposit (NCD). Kedua, Sekuritisasi asset perbankan syariah, Ketiga, Kebijakan Kementerian Keuangan 23 Desember 2015 mengenai masuknya delapan bank syariah sebagai pengelola rekening kementerian negara / lembaga / satuan kerja lembaga pemerintah, Keempat, dana emisi sukuk. Kelima, potensi dana haji dan umrah. Peluang funding tersebut akan dijabarkan pada paparan berikut.

    Pertama, terbitnya fatwa DSN-MUI mengenai penerbitan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) yang akan diikuti regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). DSN MUI yang di dalamnya terdapat regulator (OJK dan BI juga), awal tahun 2016 ini akan mengeluarkan fatwa baru tentang Sertifikat Deposito Syariah (SDS) atau biasa dikenal dengan istilah Negotiable Certificate Deposit (NCD). Regulasi baru ini akan mencerahkan prospek funding perbankan syariah di Indonesia. Bank-bank syariah harus memanfaatkan peluang regulasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Diharapkan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat dengan penerbitan SDS tersebut.

    Dana hasil penerbitan SDS / NCD dapat  dialokasikan bank syariah  untuk ekspansi pembiayaan  tahun 2016. Sangat disayangkan, jika perbankan syariah tidak memanfaatkan peluang tersebut.  Bank-bank konvensional seperti  Bank CIMB Niaga baru saja menerbitkan surat berharga jenis negotiable certificate deposit (NCD) pada 14 Desember 2015 senilai Rp930 miliar. Demikian pula  Bank Tabungan Negara (BTN)  di tahun 2016 nanti akan  meraih  dana segar dari instrumen NCD dengan nilai Rp 1 trliun sampai 1,5 triliun setiap penerbitan, yang berpotensi menerbitkannya sebanyak  3 tahap.  Bagi bank tersebut dana NCD digunakan untuk ekspansi kredit sekaligus refinancing NCD sebelumnya.

    Perbankan syariah yang selama ini melimiliki likuiditas yang ketat perlu menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) ini dalam rangka memperbesar skala pembiayaan syariah. Tentunya, dalam menerbitkan SDS ini perbankan syariah memperhatikan aspek kehatian-hatian dan menerapkan penerapan manajemen risiko.

    Kedua, sekuritisasi asset perbankan syariah sebagai realisasi  terbitnya POJK No 20/tahun 2015 tentang penerbitan EBA Syariah yang akan diimplementasikan pada tahun 2016.

    Sekuritisasi akan meningkatkan ketersediaan dana segar bagi bank-bank syariah sehingga perbankan syariah dapat melakukan ekspansi pembiayaan lebih luas atau bahkan bisa mengembangkan infrastruktur dan jaringan.  Keberadaan instrumen  EBA-SP (Efek Beragunan Aset Surat Partisipasi) sebagai ikutan dari proses sekuritisasi sangat membantu perbankan syariah memperoleh likuiditas pembiayaan perumahan melalui pasar modal dengan cara sekuritisasi aset perbankan berkualitas tinggi. Instrumen EBA-SP  syariah juga dapat menghindari maturity mismatch di perbankan syariah dengan dapat diaksesnya dana dari pasar modal yang bersifat jangka menengah dan panjang.

    Salah satu kunci  kesuksesan KPR Syariah adalah sekuritisasi (tawriq) asset. Dalam konsep sekuritisasi asset ini,  bank syariah  mentransformasikan aset berisikonya (pembiayaan) ke dalam bentuk uang cash (uang segar)  yang kemudian dapat digunakan untuk ekspansi usaha dan dapat pula disalurkan kembali ke pihak yang memerlukan dana. Uang segar tersebut diperoleh dari sebuah lembaga penerbit EBA yang membeli asset produktif bank syariah.

    Keuntungan dari sekuritisasi pembiayaan ini antara lain bank tidak perlu menunggu lebih lama (10 – 15 tahun) untuk mendapatkan kembali dana yang sudah dikucurkan kepada nasabah,  khususnya pembiayaan berjangka panjang seperti pembiayaan perumahan.

    Selama  ini pemanfaatan  sekuritisasi dalam perbankan syariah belum mendapat perhatian yang berarti dan belum dipraktekkan, karena memang belum ada regulasinya,  juga kebutuhan bank-bank syariah akan sekuritisasi belum mendesak.

    Kini di akhir Tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan mengenai sekuritisasi dengan penerbiatan Efek Beragunan Asset (EBA) Syariah melalui POJK No 20 tahun 2015.

    Penerbitan produk EBA Surat Partisipasi Syariah akan mengatasi kesenjangan asset dan liability perbankan syariah dalam pembiayaan perumahan. Di satu sisi, pembiayaan KPR memiliki tenor jangka panjang 10-15 tahun, di sisi lain, dana deposito memiliki tenor jangka pendek. Kehadiran produk EBA Syariah bisa menjadi darah bagi bank-bank  syariah untuk lebih ekspansif dan berkembang.

    Dengan demikian, pengembangan pembiayaan perumahan melalui produk sekuritisasi (tawriq atau tashkik) KPR menjadi terobosan untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Dengan tawriq  (sekuritisasi), pembiayaan perumahan tidak lagi sebatas mengandalkan dana deposito perbankan yang peruntukannya untuk pendanaan jangka pendek. EBA Syariah ini  menjadi terobosan positif  yang memerlukan dukungan semua pihak, karena harga rumah menjadi lebih terjangkau dengan pembiayaan jangka panjang.

    Upaya sekuritisasi asset melalui konsep EBA-SP juga dapat memitigasi risiko pembiayaan bagi bank-bank syariah. Dengan melakukan sekuritisasi sebagian assetnya baik dalam bentuk kumpulan piutang maupun atau pembiayaan pemilikan rumah berbasis musyarakah mutanaqisiah atau ijarah, maka bank-bank syariah telah mengurangi risiko pembiayaan, atau setidaknya bank syariah telah melakukan share risiko pembiayaan KPR tersebut.

    Diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat memanfaatkan produk  EBA-SP syariah ini untuk  pendanaan, sehingga bank-bank syariah bisa melakukan ekspansi pembiayaan lebih luas atau ekspansi jaringan. Keperluan bank-bank umum syariah terhadap EBA-SP Syariah  dikarenakan FDR bank syariah saat ini sangat tinggi dimana likuiditasnya  cukup ketat.Dengan demikian kita optimis  bank-bank syariah  di masa depan akan membutuhkan produk  EBA syariah ini guna menutupi kebutuhan dana dan likuiditas.

    Dalam konteks penerapan sekuritisasi asset bank syariah, kita  mengharapkan relaksasi dan intensif dari OJK, agar program ini dapat diberikan kepada bank-bank syariah yang masih dalam status BUKU II yang justru lebih potensial dibanding BUKU III. Karena menurut aturan yang ada saat ini, sekuritisasi hanya boleh dilakukan oleh   Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III-IV sedangkan bank syariah BUKU I dan II belum bisa melakukan sekuritisasi.  Karena itulah pemerintah seharusnya memberikan relaksasi intensif kepada bank-bank syariah.

    Ketiga, Di akhir 2015, pemerintah (Kementerian Keuangan) memasukkan  delapan bank syariah sebagai bank yang bisa mengelola rekening milik Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan 23 Desember 2015. Kebijakan ini sudah lama diharapkan dan didambakan semua komponen masyarakat, Perguruan Tinggi, Ormas Islam,  dan stake holders ekonomi syariah lainnya. Semoga saja rasio penempatannya di bank-bank syariah di atas rasio share bank syariah nasional. Jika 10 % saja dana-dana tersebut ditempatkan di perbankan syariah, maka market share perbankan syariah akan meningkat secara signifikan.

    Dengan adanya keputusan tersebut, bank-bank syariah bisa masuk dalam pengelolaan dana pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk dana-dana BUMN dan BUMD. Dana-dana tersebut merupakan sumberdana yang sangat potensial bagi peningkatan market share perbankan syariah.

    OJK dan Kementerian Keuangan diharapkan bisa menjembatani komunikasi antara industri keuangan syariah dengan pihak pemerintah dan BUMN/BUMD. Jika strategi ini berhasil, maka market share perbankan syariah akan secara signifikan meningkat.  Pihak bank syariah dan assosiasi ekonomi syariah, seperti ASBISINDO, MES, IAEI  serta stake holders lain, perlu lebih proaktif untuk membantu bank-bank syariah meraih dana-dana tersebut dengan komunikasi-komunkasi dan kerjasama yang efektif dan produktif.

    Keempat, Hasil Dana Emisi Sukuk

    Peluang funding berikutnya adalah hasil dana emisi sukuk. OJK sudah memantapkan langkah-langkah strategis untuk menempatkan dana hasil emisi sukuk korporasi di bank-bank syariah sebagai bagian dari implementasi keuangan syariah yang terintegrasi. Selain itu yang lebih potensial adalah penempatan dana hasil emisi sukuk negara (SBSN). Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan OJK  seharusnya bergandengan tangan untuk terus mewujudkan strategi ini.

    Kelima, potensi dana haji yang cukup besar. Dana haji merupakan dana yang murah dan melimpah. Setiap tahun potensi dana haji berjumlah Rp 10 triliun. Pada tahun 2018 total dana haji akan menjadi Rp 100 triliun.  UU No. 34 tahun 2014, secara eksplisit juga mewajibkan keuangan haji dikelola di bank umum syariah atau unit usaha syariah.Meskipun dana haji demikian besar, bank syariah baru bisa meraih dana haji sebesar 19 %. Selainnya di bank konvensional dan sukuk. Karena itu potensi dana haji bank syariah masih sangat besar.  Selain dana haji bank syariah juga dapat meraup dana umrah yang jumlahnya sangat fantastis. Menurut catatan, jumlah jamaah umrah setiap tahun antara 600.000 sampai 800.000 orang dengan biaya rata-rata Rp 25 juta perorang. Dengan demikian potensi dana umrah lebih dari Rp 15 triliun setiap tahunnya.

    Tantangan Funding

    Dana pihak ketiga bagi perbankan adalah ibarat darah, tanpanya lembaga perbankan akan lesu dan tidak bergairah. Oleh karena itu tantangan utama bank-bank syariah adalah bagaimana  bisa menggali dan mendapatkan dana-dana pihak ketiga yang murah.

    Selain giro wadiah, dana- dana waqaf seharusnya bisa diraih dan dikelola bank-bank syariah dalam jumlah yang signifikan. Demikian pula halnya dengan daa zakat, infaq dan sedeqah. Pemerintah (dalam hal ini dirjen pajak) seharusnya memberikan intensif kepada penempatan dana waqaf di bank syarah berupa pembebasan pajak. Selama ini dana wakaf uang yang ditempatkan di perbankan syariah dikekan pajak seperti deposito atau tabungan biasa. Adalah aneh, jika pemerintah membebaskan dana pensun dari pajak, sementara waqaf yang fungsinya nyata-nyata untuk ibadah dan sosial yang merupakan dana milik Allah, lalu dibebankan pajak sebagaimana dana- dana biasa.

    Selama ini bank-bank syariah masih rendah komposisinya dalam soal dana murah ini, seperti dana giro wadiah. Menurut data, dana murah bank syarah sebesar 8 %.  Pesaingan dana pihak ketiga tidak saja terjadi dengan lembaga perbankan konvensional tetapi juga  terjadi dengan institusi keuangan non-bank (IKNB) seperti takaful dan reksa dana. Oleh karena itu, beberapa dekade belakangan bank umum mulai mencari sumber dana non-deposito.

    Tantangan lain yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah persaingan dalam mengumpulkan dana nasabah, terlebih  dana murah (CASA). Saat ini rasio CASA perbankan syariah sebesar 39 % lebih rendah dibanding perbankan nasional sebesar 53 %. Untuk itu perbankan syariah perlu memperkuat struktur dana murah untuk menunjang ekspansi pembiayaan melalui peningkatan customer based secara massif dan mengembangkan kapasitas bisnis dan pengembangan layanan transaksional untuk seluruh segment baik mass individual maupun institusi perusahaan.

    Selain tantangan funding di atas, tantangan financing juga akan dihadapi bank syariah, yaitu dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan asing multinasional  yang membeli (akuisisi) perusahaan pembiayaan swasta di Indonesia. Bank-bank atau Lembaga Keuangan asing tersebut kelebihan dana murah, seperti Jepang. Suku bunga yang mereka tawarkan kepada perusahaan pembiayaan sangat rendah, sehingga bank-bank syariah jauh kalah pricing dibanding bank-bank multinasional tersebut, bahkan bank-bank konvensional saja masih kalah jika dibanding suku bunga bank-bank asing tersebut.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tantangan Bank Syariah 2016 : Kualitas Asset

    0

    Posted on : 31-12-2015 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

     

    Oleh : Agustianto Mingka

    Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

     

    Dalam menghadapi tahun 2016, banyak tantangan yang dihadapi perbankan syariah, seperti masalah permodalan, efisiensi, inovasi produk, SDM, teknologi, layanan dan jaringan, pendanaan (funding), kualitas asset, dan sebagainya.

    Salah satu permasalahan penting yang dihadapi perbankan syariah di taun 2016 adalah masalah kualitas asset, yakni bagaimana perbankan syariah mengatasi dan mencegah pembiayaan bermasalah agar bank syariah bisa menurunkan NPF dan memperbaiki kualitas assetnnya.Hal ini penting, karena di tahun 2015, NPF perbankan syariah lebih tinggi dibanding NPL  konvensional.

    Semua bank di Indonesia, baik konvensional maupun syariah  dilanda pelambatan pertumbuhan penyaluran kredit  (pembiayaan) dan  diiringi pula  oleh  peningkatan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/ NPL untuk bank konvensinal dan NPF untuk perbankan syartiah.

    Hal ini dikarenakan, faktor tekanan eksternal, seperti melemahnya ekonomi dunia, termasuk negara besar seperti Tiongkok dan ketidakpastian suku bunga The Fed. Dua faktor ini masih akan mempengaruhi ekonomi domestik, termasuk  sektor perbankan yang erat hubungannya dengan pembiayaan sektor riil.

    Banyak pengamat dan bankir memperkirakan tahun depan (2016) ekonomi Indonesia bakal membaik, setelah tahun 2015 mengalami pelambatan. Pemerintah (Kemenkeu) juga menunjukkan optimisme akan adanya recovery di tahun 2016. Bank Indonesia juga telah mengisyaratkan bakal ada pelonggaran moneter karena melihat tekanan terhadap ekonomi makro telah mulai melonggar yang ditandai  dengan indikator inflasi yang terkendali dengan baik dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sudah stabil.

    Kendati demikian,  bank syariah harus tetap mewaspadai tren peningkatan pembiayaan bermasalah di tahun depan yang mempengarui kualitas aset (pembiayaan). Bank-bank konvensional juga menghadapi tantangan kualitas kredit yang serius. Dari berbagai media massa, semua Dirut Bank-bank BUMN menyatakan bahwa  tantangan utama 2016 adalah soal kualitas kredit (pembiayaan). Karena itulah tulisan ini memfokuskan analisa kepada masalah kualitas asset perbankan syariah, yang tujuannya meremind perbankan syariah agar lebih memperhatikan masalah NPF atau pembiayaan bermasalah.

    Dengan demikian, pada tahun 2016 nanti pengelolaan pembiayaan  bermasalah tetap menjadi tantangan terbesar bagi bank-bank syariah  ke depan. Untuk menghadapi tantangan ini, Bank syariah harus terus memperketat standar underwriting dan secara proaktif memonitor nasabah dalam sektor industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum.

    Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah bank-bank syariah harus melakukan dan menerapkan  strategi pengeloaan NPF yang jitu. Setidaknya ada 12 strategi.

    Strategi pertama, Bank-bank syariah, termasuk BPR Syariah harus membentuk divisi atau bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bidang ini secara khusus menangani restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

    Strategi kedua, Bank-bank syariah harus meningkatkan kompetensi SDMnya agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan secara syariah.  Bahkan SDM syariah seharusnya memiliki pengetahuan early warning system tentang pembiayaan syariah, sehingga pembiayaan bermasalah bisa diantisipasi dan diselamatkan dengan cepat.  Selain membekali SDM yang ahli dan berkompeten di bidang restrukturisasi pembiayaan, SDM bank syariah juga harus ahli dalam mencegah terjadinya pembiayan bermasalah. Jargon  Lebih baik mencegah daripada mengobati harus diterapkan agar bank-bank syariah memiliki NPF yang rendah karena kualitas pembiayaannya sehat dan bagus.

    Strategi ketiga, Untuk mengelola dan menghadapi NPF  ini, Bank syariah harus terus memperketat standar underwriting dan secara proaktif memonitor nasabah dalam sektor industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum.

    Strategi keempat, perbankan syariah harus membuat kebijakan yang ihtiyath, (hati-hati), sesuai dengan prinsip prudential dalam pemberian pembiayaan, tidak boleh didesak oleh pengejaran target atau pengaruh lain-lain.

    Jadi, tegasnya perbankan syariah harus menerapkan  serangkaian prosedur pembiayaan yang pruden. Di antaranya kebijakan dalam penetapan limit pembiayaan, dan pemilihan  udaha industri yang eksis dan prospektif.

    Kelima, perbankan syariah harus memiliki kebijakan untuk mengendalikan portofolio termasuk di dalamnya mencakup risiko konsentrasi sehingga semakin dapat dimitigasi. Jika sudah terlanjur, dapat diatasi dengan sell down atau risk participation, atau jika aktivanya berupa KPR, bank syariah bisa ikut sekuritisasi sebagian asset pembiayaan tersebut.

    Strategi keenam, perbankan syariah harus istiqamah (konsisten) dengan model bisnis. Karena itu  perbankan syariah harus meriset dan mengkaji terlebih dahulu potensi pasar dan suatu bisnis.  Jika sudah memutuskan masuk dalam suatu bisnis, maka konsistenlah dalam bisnis tersebut, tidak mudah beralih ke bisnis lain secara sporadis. Bank syariah harus secara aktif memperbaiki proses bisnis secara komprehensif serta konsisten dan konsekuen dengan strategi bisnis dan risiko.

    Ketujuh, sesuai dengan regulasi OJK tentang pencadangan (PPAP), maka  perbankan syariah harus  memiliki kebijakan untuk membentuk pencadangan yang mencukupi sehingga akan lebih siap secara keuangan apabila risiko pembiayaan terjadi. Kemudian, bank syariah harus  senantiasa memelihara  modal yang cukup dan kebijakan likuiditas yang aman.

    Strategi kedelapan, melakukan monitoring yang intensif dan kuat. Melalui strategi ini, perbankan syariah, mengembangkan sistem monitoring yang lengkap di antaranya membentuk unit khusus monitoring & collection di pusat dan Cabang, sistem Traffic Light pembiayaan, dan pengembangan aplikasi collection untuk segmen konsumer. Bank syariah harus mengelompokkan kualitas pembiayaan, selanjutnya menentukan strategi aksi untuk menghadapi masing-masing pembiayaan tersebut. Bank-bank syariah perlu memonitor semua nasabah pembiayaan baik pembiayaan yang lancar maupun yang bermasalah, dan menjalankan Quick Action atas setiap nasabah bermasalah. Cara ini dilakukan oleh salah satu bank syariah yaitu Bank BNI Syariah. Monitoring pembiayaan yang lancar merupakan pembinaan yang terus menerus dilakukan kepada nasabah.  Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah. Bank syariah harus melakukan penilaian secara berkala terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus termasuk hasil penyelesaiannya

    Tiga tingkatan NPL yang harus diselesaikan oleh bank yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan kredit macet, beberapa tingkatan tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda.

    Jika masih dalam status kurang lancar, hal ini bisa selesaikan dengan cara menagih kepada nasabah bersangkutan, sebelumnya bisa melalui telepon, sms  ataupun surat pemberitahuan.

    Pembiayaan yang diragukan, berada di tengah-tengah masalah kredit yang serius. Bank syariah  bisa menyelesaikan menyelesaikan kualitas yang  diragukan ini dengan mendatangi langsung nasabah yang bersangkutan, dalam hal ini pihak nasabah dan bank bisa melakukan perjanjian tertulis dimana nasabah akan melunasi tunggakan kepada bank pada waktu yang telah ditentukan.

    Kesepuluh, Bank harus mampu menetapkan dan/atau memilih bentuk strategi penyelamatan/penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik

    Kesebelas, bank syariah harus memiliki Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Pedoman SPP) atau lebih dikenal dengan istilah Pedoman Whistleblowing System yang dapat digunakan perbankan syariah dalam mengembangkan manual sistem pelaporan pelanggaran di perbankan syariah.

    Tujuan dari Pedoman ini adalah menyediakan suatu panduan bagi perbankan syariah untuk menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Panduan ini sifatnya generik, sehingga perbankan syariah bisa mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan dan keunikan perusahaan masing-masing. Diharapkan pedoman ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan Corporate Governance di perbankan syariah Indonesia. Sistem Whistle Blowing System (WBS) dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya risiko operasional di dalam proses pembiayaan yang disebabkan  oleh human error / SDM.

    Kedua belas, perbankan syariah harus harus bisa mengendalikan portofolio termasuk di dalamnya mencakup risiko konsentrasi sehingga semakin dapat dimitigasi.(Suara Karya, 30 Oktober 2015) Jika sudah terlanjur, dapat diatasi dengan sell down atau risk participation, atau jika aktivanya berupa KPR, bank syariah bisa ikut sekuritisasi sebagian asset pembiayaan tersebut.

     

    Upgrading dan Refreshment Notaris Perbankan Syariah 29 September 2015 di Padang

    0

    Posted on : 28-09-2015 | By : Agustianto | In : Kabar Aktual, Perbankan Syariah, Seminar & Training

     

    Dasar Pemikiran:

    Produk – produk dan kontrak – kontrak perbankan syariah terus berkembang dengan cepat. Regulasi baru dan fatwa – fatwa baru juga bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan bisnis, seperti Hybrid Contracts dalam produk perbankan syariah, penggunaan kontrak Musyarakah Mutanaqisah (MMq) untuk 11 produk perbankan, pembiayaan take over, refinancing, sindikasi, trade finance, IMBT dsb.

    Notaris perbankan baik yg sudah menjadi rekanan bank syariah maupun yang belum menjadi rekanan  perlu meng-upgrade pengetahuannya di bidang kontrak – kontrak baru perbankan syariah. Demikian pula notaris bank syariah yang sudah menjadi rekanan bank syariah selama tiga tahun, harus meng-upgrade pengetahuan dan kompetensinya di bidang produk perbankan syariah yang sudah jauh berkembang. Termasuk Notaris yang sudah 4 tahun belum pernah mengikuti Upgrading Notaris Perbankan Syariah.

    Sehubungan dengan itu maka Iqtishad Consulting sebagai lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keuangan syariah terkemuka di Indonesia, akan menggelar Upgrading dan Refreshment Notaris Perbankan Syariah.

    Iqtishad Consulting telah berpengalaman menggelar Pelatihan, Training dan Workshop perbankan dan keuangan syariah serta Aspek Hukum Perbankan dan Keuangan sebanyak 144  angkatan sejak tahun 2010  hingga  Juni  2015.

    Tujuan:

    Training ini akan memberikan pemahaman kepada notaris Perbankan Syariah mengenai isu-isu terbaru, produk terbaru dan regulasi terbaru terkait aspek legal perbankan syariah

    Sasaran:

    1.Notaris yang sudah menjadi rekanan bank syariah minimal 2 tahun

    2. Legal Officer Bank Syariah

    3. Pengacara (Lawyert Bank Syariah)

    4. Hakim Syariah

    Materi Pembahasan:

    1.  Hybrid Contracts dalam  Perbankan  Syariah

    2.  Perjanjian Musyarakah Mutanaqishah (MMq) untuk 11 produk perbankan syariah

    3.  Pembiayaan take over yang digabung dengan refinancing, baik dari bank konvensional maupun dari bank syariah

    4.  Pembiayaan refinancing syariah

    5.  Isu – isu terbaru dalam Pembiayaan IMBT dan ketentuan legalnya

    Profil Pembicara:

    Drs. Agustianto Mingka,MA,

    Ketua  Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) , Wakil Sekjen MES (Masyarakat Ekonomi Syariah)  Pusat, Anggota Pleno DSN MUI, Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Dosen Program Doktor Islamic Economics and Finance Univ. Trisakti, Dosen Pascasarjana Univ.  Paramadina dan UIN. Dewan Pengawas Syariah di Indonesia Exim Bank, Asuransi Jasa Raharja Putra, Multifinance Syariah,dll.

    Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

    Tanggal         :   Selasa /29  2015

    Pukul            :  10.00 – 17.00 WIB

    Tempat         :   Hotel  Syariah Rangkayo Basa, Jl, Hang Tuah Padang

    Fasilitas:

    Sertifikat, Modul Training, HotSpot, Ruang Klas ber-AC, CD Materi (softcopy materi, 95 fatwa DSN-MUI).

    Investasi:

    Rp 1.300.000/Peserta

    Group 3 Orang @ Rp 1.000.000 / peserta

    Group 5 Orang @ Rp 800.000 / peserta.

    (Tidak termasuk penginapan). tempat terbatas!!!

    Pendaftaran terakhir: 27 September 2015

    pukul. 16.00 WIB*

    CP dan Tempat Pendaftaran:

    Sdr. Joko Wahyuhono

    Hp : 082110206289 / 085716962518

    Pin BB: 28540A5D

    Tlp        :021- 52901083

    Emai     : admin@iqtishadconsulting.com

    Web     : www.iqtishadconsulting.com

    Kantor: Kantor Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah

    Jl.Setiabudi Tengah No.29 Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan

     

     

    REAKTUALISASI DAN KONTEKSTUALISASI FIKIH MUAMALAH KE-INDONESIAAN (Upaya Menciptakan Produk Perbankan dan Keuangan Syariah Khas Indonesia)

    0

    Posted on : 23-09-2015 | By : Agustianto | In : Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Oleh : Agustianto

    Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wa.Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah

    Fikih muamalah menduduki posisi yang sangat penting dalam ekonomi Islam, karena ia mengatur perilaku kehidupan ekonomi dan keuangan, baik individu, lembaga maupun negara.Fikih muamalah pada mulanya memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup hukum pidana Islam, hukum keluarga, hukum tata-negara (fiqh siyasah), dan hukum acara (murafa’at). Namun dalam beberapa decade belakangan ruang lingkup fikih muamalah hanya meliputi aspek ekonomi dan  keuangan. Fakta itu terlihat dengan jelas di seluruh UIN dan IAIN se-Indonesia pada jurusan muamalat dan silabus mata kuliah fikih muamalah. Dalam silabus fikih muamalah tidak terdapat topic bahasan pidana Islam, perkawinan, politik dan hukum  tata negara, karena sudah focus kepada hukum ekonomi keuangan Islam.

    Bidang fikih muamalah merupakan lapangan ijtihad (majal al-ijtihad) yang luas.Luasnya lapangan ijtihad di bidang muamalah dikarenakan fikih muamalah menyangkut kehidupan manusia yang selalu berkembang.Selain itu nash-nash Al-Quran tentang muamalah maliyah, sifatnya global (kully), tidak terinci (juz’iy).Karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih elastis dan fleksibeldalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman.

     

    Sejalan dengan berkembangnya lembaga perbankan dan keuangan syariah, kajian fikih muamalah di dunia international maupun di Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Regulasi ekonomi syariah dan fatwa-fatwaproduk-produk inovatif bermunculan secara revolutif. Desain desain  kontrak multi-akad (hybrid) menjadi tak terhindarkan. Fatwa-fatwa baru terus bermunculan untuk menjawab berbagai kasus-kasus baru di bidang keuangan dan perbankan syariah.

    Di Indonesia telah lahir  fatwa-fatwa  ekonomi syariah, baik di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar  modal syariah,  sukuk, reksadana syariah, saham syariah, gadai syariah, dana pensiun syariah, sampai kepada Multi Level Marketing Syariah (MLMS). Selain fatwa-fatwa tersebut, telah muncul pula regulasi ekonomi syariah yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI). Rumusan dan materi yang terdapat dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI), juga sejumlah Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Undang-Undang (Qanun), banyak diwarnai oleh konteks dan kondisi keindonesiaan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semua aturan dan regulasi di atas merupakan formulasi fikih muamalah yang khas ke Indoensiaan.

     

    Fikih muamalah yang keindonesiaan memiliki landasan teori syariah yang sangat kuat yang sulit untuk dibantah secara akademis syar’iy.Buku ini akan menjelaskan teori teori  syariah  yang dirumuskan ulama sepanjang sejarah  mengenai perlunya perumusan fikih muamalah ekonomi dan keuangan yang khas ke-indonesiaan. Selain memaparkan teori-teori dan dalil-dalil syariah, juga akan dijelaskan fakta-fakta historis dalam sejarah yang menunjukkan bahwa di masa klasik Islam,  telah terbentuk fikih regional (lokal), seperti fikih Basrah, Fikih Koufah, Fikih Syam, Fikih Mesir, dan sebagainya.

    Buku ini tidak hanya menjelaskan teori-teori dan dalil-dalil syariah tentang perlunya Fikih Muamalah ke-Indoenesiaan, tetapi juga memaparkan metodologi istimbath (perumusan hukum Islam) dalam perspektif ushul fiqh untuk merumuskan fikih muamalah yang ke-Indonesiaan.

    Cukup banyak landasan teori syariah yang menopang formulasi fikih muamalah keindonesiaan. Teori-teori hukum Islam itu dirumuskan para ulama sepanjang sejarahsebagai pedoman dalam perumusan fikih muamalah keindonesiaan. Teori-teori yang digunakan antara lain adalah teori Ibnul Qayyim, Ibnu Khaldun, Imam Malik, Imam Syafi’iy, Syah Waliullah ad-Dahlawy, Syech Muhammad Yusuf Musa, Abdul Wahhab Khallaf, Zakaria Al-Subari, Ahmad Fahmi Abu Sinnah, sampai kepada Yusuf Qardhawi. Teori-teori itu bahkan sudah dimasukkan dalam Qanun (perundang-undangan) di negeri-negeri  muslim Islam, seperti Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah.

    Semua pendapat para ulama di atas, mengukuhkan gagasan dan konsep  fikih muamalah khas Indonesia yang sesuai dengan konteks ekonomi, dan social budaya rakyat Indonesia. Gagasan dan konsep fikih yang keindonesiaan sebenarnyan sudah sangat lama dilontarkan oleh para ulama dan cendikiawan Indonesia, seperti Prof. TM Hasbi Ash-Shiddiqi dan Hazairin, keduanya ahli hukum Islam kenamaan Indonesia.Realiasasi gagasan dan konsep mereka sudah mulai terwujud   dalam formulasi Kompilasi Hukum Islam, suatu kumpulan hukum Islam yang sesuai dengan sosio-kultural Indonesia. Dalam bidang ekonomi syariah, terwujud dalam  Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Fatwa-fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia tentang perbankan syariah, juga Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

    Dengan demikian, gagasan perlunya fikih muamalah khas Indonesia merupakan suatu keharusan.Bahkan sejarah membuktikan, fikih Islam di Arab, tidak mesti sama dengan kajian fikih Islam di Indonesia, meskipun dalam banyak hal, kadang kajian tersebut menunjukkan pola dan model yang sama. Sejak zaman klasik Islam, telah banyak lahir fikih  yang bersifat lokal. Formula fikih  yang berlaku di Iraq (Basrah dan Koufah)  berbeda dengan di Madinah. Demikian pula di Mesir dan di Irak.Rumusan fikihnya bisa berbeda karena perbedaan negara dan ‘urf.Karena itu dalam sejarah fikih Islam, terdapat fikih Basrah, Fikih Kaufah, Fikih Syam, Fikih Mesir. Jangankan dalam produk fikih muamalah, dalam metodologi (manhaj) syariah saja terdapat dua aliran besar, yaituahli ra’yi di Iraq dan ahli hadits di Hijaz.Maraknya kemunculan mazhab-mazhab fiqh di era klasik Islam, juga merupakan fakta kuat bahwa fikih  itu tidak selalu sama pada setiap zaman dan tempat.

    Berdasarkan bukti kesejarahan itu, maka adalah suatu keharusan bagi para ulama masa kini, untuk melakukan reinterprestasi terhadap ayat-ayat dan hadits ekonomi keuangan, dalam rangka adabtabilitasnya dengan konteks kekinian dan ke-Indonesia-an. Di luar kajian fikih muamalah, gagasan kajian Islam khas Indonesia sudah lama menggelinding   baik dalam bidang hukum, teologi politik,  tafsir Al-Qur’an, dan seluruh pemikiran-pemikiran keislaman lainnya.

    Dengan demikian, dalam merumuskan fikih muamalah ke-indonesiaan dalam konteks penciptaan  produk-produk perbankan dan keuangan syariah, kita tidak bisa hanya mengekor kepada fikih perbankan model Timur Tengah, atau merujuk (mencontoh) negara tetangga Malaysia. Kita  bisa (bahkan harus) merumuskan fikih muamalah yang khas ke-Indonesiaan. Kekhasan Indonesia dalam akad-akad dan produk-produk perbankan disebabkan dua penyebab utama ; pertama mayoritas penduduk Indonesia adalah Usaha Mikro dan Kecil, yang berbeda dengan masyarakat Timur Tengah yang relative sudah makmur dari hasil minyak bumi (negara petro dolar). Karena itu skim-skim syariah di Indonesia disesuaikan dengan karakter UKM yang ada di Indonesia. Bentuk dan sasaran pembiayaan juga tentu akan selalu berbeda antara Timur Tengah dan Indonesia. Di Indonesia, dominan pembiayaan mobil dan rumah, karena rakyat Indonesia banyak yang belum punya mobil dan rumah.  Sedangkan di Timur Tengah, mobil dan rumah lebih banyak dibeli secara cash, karena kemampuan ekonomi penduduknya yang relative mapan.  Kedua, secara geografis Indonesia adalah negara pertanian,karena itu skim syariah juga seyogianya sesuai dengan kondisi Indonesia. Kedua alasan di atas didukung oleh  kompetensi ulama yang duduk di DSN-MUI.Mereka sudah memiliki kualifikasi untuk melakukan ijtihad independen yang dapat berbeda dengan hasil ijtihad ulama di Timur Tengah atau Malaysia

    Dalam merumuskan fikih muamalah untuk produk-produk perbankan dan keuangan syariah yang   keindonesiaan, diperlukan ijtihad yang kreatif dan berwawasan maqashid dari para ulama dengan kapasitas intelektual yang memadai. Syarat-syarat berijtihad harus diperhatikan, kompetensi berfatwa harus dimiliki ulama (dewan syariah), teori dan praktik lembaga keuangan serta perkembangnya yang cepat harus dimengerti. Ilmu-ilmu yang terkait dengan economics dan finance seharusnya dikuasai.

    Melakukan ijtihad, dalam bidang ekonomi syariah atau hukum Islam, haruslah berpedoman kepada nash-nash syara’ yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah serta memperhatikan metode dan kaedah-kaedah ushul fiqh dan kaedah fiqh. Alquran dan hadits harus pahami dan ditafsirkan secara kontekstual berdasarkan keadah-kaedah maqashid syariah, sebagaimana yang banyak dipraktekkan (dicontohkan) Umar bin Khattab dan para sahabat, Imam-Imam mazhab, dan para ulama terkemuka seperti Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syatibi,  dan sejumlah ulama besar lainnya.

    Perubahan hukum ekonomi syariah dan pembaharuan fikih muamalah, tidaklah bersifat sesuka hati atau sesuai pesanan industry keuangan, tetapi didasarkan kepada metodologi perumusan hukum Islam yang absah dalam  yurisprudensi Islam berdasarkan kaedah-kaedah istimbath dan syarat-syarat ijtihad. Karena itu, melakukan ijtihad atau reinterpretasi, tidak boleh dilakukan secara serampangan dengan memperturutkan hawa nafsu atau kepentingan pihak tertentu.

    Fatwa DSN adalah formulasi fikih muamalah khas Indonesia.Formulasi Fikih Indonesia dapat berbeda dengan fikih muamalah Malaysia dan bahkan dengan Timur Tengah.Fikih muamalah Malaysia dalam bidang keuangan ( cendrung bersifat liberal, seperti membolehkan bay’ al’inah, bay’ ad-dayn, dan tawarruq munazzham.Sementara fikih muamalah Timur Tengah umumnya cenderung lebih ketat (tasyaddud).Sedangkan  fikih muamalah Indonesia  berada di antara keduanya (mutawassith, pertengahan). Fikih muamalah Indonesia berada di antara dua ekstrim ;La ifrath wa la tafridh (Tidak terlalu bebas (berlebihan) dan tidak terlalu ketat (sempit).Jadi corak fikih muamalah Indonesia berada di antara dua kutub ekstrim tersebut, khairul umuri ausatuha.

    Bagian ketiga buku ini menjelaskan Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah dalam konteks ke-Indonesiaan, sebagai contoh nyata bentuk fikih muamalah Indonesia di bidang keuangan dan poerbankan syariah. Di bab keempat dipaparkan teori dan praktek hybrid contrak. Teori ini  merupakan salah satu elemen penting dalam melakukan inovasi produk dan  pengembangan industri  perbankan dan keuangan syariah.

    Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode hybridcontracts seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk.

    Dalam konteks itulah Dr.Aliudin Za’tary dalam buku Fiqh Muamalah Al-Maliyah  al-Muqaran (2008) banyak membahas teori dan praktik hybridcontracts dalam Islamic finance. Bahkan Dr Nazih Hammad menulis buku secara khusus mengenai hybrid contracts Al-’uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005. Demikian pula Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-‘Imrâni, menulis buku Al-’uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta’shîliyah wa Tathbîqiyyah, Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî’, 2006), Selain mereka masih banyak ulama yang membahas hybrid contracts di buku-buku fiqh muamalah, seperti Dr.Usman Tsabir dalam buku Fiqh Muamalah Maliyah al-Mu’ashirah (2006).

    Teori hybrid contracts sangat penting dalam mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah, Tanpa memahami konsep dan teori hybrid kontracts, maka seluruh stake holders ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan, sehingga dapat menimbulkan kemudhratan, kesulitan dan kemunduran bagi industri keuangan dan perbankan syariah. Semua pihak yang berkepentingan dengan ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep ini, mulai dari dirjen pajak, regulator (BI dan OJK), bankers/praktisi LKS,  DPS, notaris, auditor, akuntan, pengacara, hakim, dosen (akademisi), dsb. Jadi semua pihak yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah wajib memahami teori dan praktek ini dengan tepat dan dengan baik.

    Buku ini akan menjelaskan sepuluh (10) alasan utama mengapa teori dan praktek hybrid contracts, perlu dan  wajib diketahui terutama oleh praktisi keuangan/perbankan syariah, regulator, pejabat pajak, pakar ekonomi Islam, DPS, akuntan, notaries, auditor  dan praktisi hukum ekonomi syariah:

    Sebagai penutup.  Semoga buku ini dapat membuka cakrawala pemikiran para palar ekonomi islam di tanah air dalam mengembangkan kajian, regulasi  dan praktik ekonomi,keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga Allah Swt meridhoi  semua amal ibadah kita. Amin

    Artikel ini adalah Kata Pengantar Penulis  dalam  Buku Reaktualisasi dan Kontekstualisasi  Fikih Muamalah ke-Indonesiaan)

    Jakarta, 10 September 2014

    Penulis

     

    Agustianto Mingka

     

     

     

     

    INOVASI DAN LAYANAN TEKNOLOGI BANK SYARIAH

    0

    Posted on : 05-06-2015 | By : Agustianto | In : Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Oleh  Agustianto Mingka

    Ketua I IAEI (2011-2015)  dan  CEO Iqtishad Jakarta

     

    Di era revolusi digital saat ini, bank-bank syariah harus bisa  memberikan pelayanan yang  cepat, mudah dan praktis dengan memanfaatkan teknologi sebagaimana yang dilakukan bank-bank konvensional yang besar. Bank-bank syariah harus menyajikan layanan teknologi  ini mengingat,  sejumlah perusahaan non bank aja, sudah memanfaatkannya dengan baik. Jangan sampai perbankan syariah malah kalah dibanding perusahaan-perusahaan non bank.        Perusahaan-perusahaan pembiayaan  non bank yang dikenal dengan istilah shadow banking sudah banyak  menawarkan produk dan layanan keuangan yang serupa.

    The Economist, Mei 2015, menggambarkan bahwa layanan  keuangan melalui teknologi  yang dilakukan perusahaan non perbankan mampu menyamai bahkan melampaui keakuratan analisi bank,  dalam melakukan proyeksi keuangan melalui kemajuan teknologi. Lebih dari itu, pola peer to peer lenders yaitu mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman lewat mekanisme dalam technologi keuangan ini, dapat memitigasi risiko maturity mismatch yang sekaligus menghindari lembaga tersebut dari praktik bank gagal atau bank run yang dapat berakhir pada risiko sistemik.

    Indonesia adalah negara technology user country yang  perkembangan teknologi informasinya sangat  cepat. Perbankan syariah harus mengikuti  trend  kemajuan technolgy financial tersebut. Sistem teknologi finansial  dalam layanan perbankan dimaksudkan untuk  memenuhi kebutuhan pasar keuangan di Indonesia yang terus berkembang dan sangat dinamis.

    Di era revolusi digital saat ini perbankan syriah harus  meraih peluang pasar  yang besar tersebut sehingga mendapatkan keuntungan yang  lumayan  termasuk dan terutama di sektor Wealth Management. Produk di sektor Wealth Management sejalan dengan meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia, maka perbankan syariah dalam merebut peluang pasar tersebut harus mengutamakan layanan mudah dan praktis melalui financial technology ini.

    Saat ini semua sektor jasa keuangan dituntut untuk terus menerus melakukan efisiensi dan efektivitas dalam upaya mendapatkan margin keuntungan dan fee based income. Berdasarkan data  International dari  Data Corporation (IDC) 2014,  tren belanja sektor teknologi informasi perbankan di Indonesia cenderung meningkat  mencapai US$ 5,6 miliar .

    Perbankan syariah harus  bisa masuk ke layanan financial technology ini dan tidak segan menganggarkan biaya untuk menyediakan layanan ini.  Financial technology  tidak saja  untuk consumer banking secara umum,  melainkan juga yang lebih  penting   dalam layanan wealth management. Teknologi financial  akan  menciptakan  profit yang tinggi dengan nilai tambah tertentu yang memanjakan consumer, baik  nasabah  domestik  maupun nasabah  global. Penerapan  financial technology ini akan meningkatkan kapasitas bisnis bank syariah dalam menjaring nasabah wealth management sehingga bank  syariah bisa menjadi advisor yang terpercaya

    Dalam dunia jasa finansial, pelayanan bank syariah saat ini harus mampu menyediakan perangkat terintegrasi yang dapat menyajikan lintas layanan, yang dapat diakses oleh berbagai media digital secara 24 jam. Layanan perbasnkan dengan menggunaan teknologi dapat diaplikasikan secara online  pada tablet dan hand phone , sehingga  memungkinkan wealth managers mengakses kebutuhan nasabah  mereka di mana saja dan kapan saja. Bank syariah misalnya dapat  memberikan layanan produk  Intellect Wealth  yang sangat user-friendly, sehingga   akan memperkuat advisor workstation bagi advisors di bank-bank syariah dalam menyediakan layanan financial planning dan portofolio management.

    Prioritas perbankan syariah terhadap layanan melalui financial technology, semakin penting dikarenakan perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut bukan saja dari perbankan konvensional, tetapi juga dari bisnis-bisnis non bank.   Tantangan bank syariah tersebut adalah munculnya bentuk-bentuk bisnis lain yang mensubstitusi produk dan layanan perbankan. Di tengah perkembangan layanan teknologi  pada layanan transaksional sebagai sumber penghasilan bank berupa Fee Based Income, bisnis perbankan syariah  menghadapi saingan dari bisnis-bisnis lain yang mensubstitusi produk dan layanan perbankan tradisional tersebut,seperti layanan cash management, payroll dan sistem pembayaran  mudah lainnya.

    Di AS, Wells Fargo yang memiliki basis di California atau wilayah barat AS, hari-hari ini tidak lagi berkompetisi dengan Bank of America melainkan mendapat tekanan dari Sillicon Valley-suatu kawasan di wilayah barat AS yang merupakan kumpulan perusahaan teknologi.

    Perusahaan-perusahaan teknologi tersebut memberikan layanan jasa pembayaran (cash management, payroll, dll .) kepada perusahaan-perusahaan, sekolah, dan instansi-instansi lainnya dengan layanan yang inovatif sekaligus murah. Lebih dari itu, Chief Executive Officer (CEO) JP Morgan & Chase (JPM), Jamie Dimon menyampaikan tantangan ini kepada para pemegang saham (shareholder) JPM bahwa “Silicon Valley is coming.” Dimon sendiri menegaskan bahwa saat ini ada ratusan bisnis telah dimulai dengan sejumlah ide cemerlang dan modal yang kuat untuk menggantikan praktik perbankan tradisional.

    Lebih dari itu, Accenture Consultant mencatatkan data pertumbuhan investasi atau belanja modal perusahaan Fintech naik 201% secara global. Hal ini memperjelas bahwa revolusi digital pada industri keuangan sedang berjalan dan perlu diwaspadai. Seiring dengan tuntutan perkembangan Financial  technology  seperti digambarkan di atas maka perbankan syariah  perlu mengadopsi secara besar-besaran talenta-talenta dari dunia teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication technology/ICT) sehingga akan lebih mudah mengadopsi perkembangan teknologi maju.

    Bahkan perusahaan-perusahaan sekelas Google, Facebook, Amazon dan Baidu rela membayar mahal ahli-ahli terkait pengembangan artificial intelligence guna melancarkan proyek-proyek inovasi.

     

    Inovasi Sebuah Keharusan

    Berdasarkan tantangan-tantangan di atas, maka bank-bank syariah harus segera melakukan inovasi layanan dan produk yang berbasis teknologi. Inovasi produk dan layanan perbankan telah menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan secara terus-menerus. Bahkan, Joseph Schumpeter pernah mengatakan: “the competition posed by new products was far more important than marginal changes in the prices of existing products.” Mkasudnya adalah kompetisi yang terjadi karena produk-produk baru jauh lebih penting daripada hanya sekedar perubahan harga dari produk-produk yang sudah ada.

    Hal ini bisa dengan mudah digambarkan dengan berakhirnya bisnis toko buku di Amerika Serikat (AS) ketika digantikan oleh Amazon.com ataupun bisnis kantor pos mengantarkan surat yang digantikan dengan fungsi surat elektronik (e-mail/electronicmail).

    Sebagai gambaran tuntutan inovasi tersebut,majalah the economist edisi kedua Mei 2015 ini menggambarkan tekanan yang hebat terhadap bisnis perbankan.

    Belajar dari industri perbankan di negara-negara maju yang terus mendapat tekanan dari industri teknologi,  semestinya menjadi pelajaran berarti bagi perbankan domestik (khususnya bank syariah) untuk lebih dulu mempersiapkan diri dalam mengantisipasi gelombang produk dan layanan keuangan yang menggantikan praktik perbankan tradisional sehingga mendorong kemunculan kebijakan-kebijakan baru atau strategi yang lebih produktif.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Training dan Workshop Nasional Dosen Prodi Ekonomi Syariah, Keuangan dan Perbankan Syariah Untuk Meningkatkan Kompetensi Dosen Perguruan Tinggi di Indonesia (Kegiatan Inhouse Training yang berkelanjutan)

    0

    Posted on : 31-12-2014 | By : Agustianto | In : Pendidikan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Seminar & Training

     

    Read the rest of this entry »

    Maqashid Syariah dalam Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

    0

    Posted on : 31-08-2014 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah, Ushul Fiqh

     

    Oleh : Agustianto Mingka

    Wa.Sekjen MES Pusat,  Penulis Buku Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan

    dan Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

     

    Para pakar ekonomi syariah  dan praktisi perbankan syariah, tidak cukup hanya mengetahui fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi yang lebih penting  adalah  memahami maqashid syariah. Imam Al-Syatibi (w.790 H), dalam kitab Al-Muwafaqat, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui  ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara’  (Al-quran dan hadits) sekaligus bagaimana menerapkan  dalil-dalil syariah  itu di lapangan. Menurut Al-Amidy dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, Siapa yang tidak menguasai ilmu ushul fiqh, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah (syariah) kecuali dengan ilmu ushul fiqh.” .

    Tema terpenting  dalam ilmu ushul fiqh adalah maqashid syariah. Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah           menduduki posisi yang sangat urgen dalam merumuskan ekonomi  syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keruangan syariah.

    Maqashid syariah dalam pengertian yang umum (dasar) adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara lima  kebutuhan pokok yaitu  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

    Kajian  maqashid syariah dalam ilmu ushul fiqh, bukan hanya terbatas pada pemahaman mengenai tujuan-tujuan syariah dengan memelihara kemaslahatan lima pokok  kebutuhan dasar, (agama,jiwa,akal, keturunan dan harta), tetapi juga pengetahuan (pemahaman) mengenai teori-teori syariah untuk mewujudkan maqashid syariah,  landasan filosofis, alasan rasional, illat, rahasia tasyri’,  dan berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah  lainnya. Seperti  teori qiyas ; qiyas jaliy, qiyas khafiy, illat, masalikul’illat, istihsan, maslahah  mursalah, sadd al-zariah, ‘urf, istishab, takhrijul manath, tanqihul manath, tahqiqul manath, dan instrument-instrumen metodologis yang terkait dengan maqashid syariah, yang disertai dengan kaedah-kaedah ushul fiqh mengenai maqashid syariah. Konsep-konsep maqashid syariah itulah yang akan diterapkan pada ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Misalnya maqashid syariah dari anuitas, hedging,  pembiayaan indent, trade finance dan akad-akad hybrid, pembiayaan  murabahah, denda pada debitur yang menunda pembayaram, kartu kredit syariah, gharar qalil, bagi hasil (revenue sharing, net revenue sharing dan profit and lose sharing sharing), Profit Equalization Reserve (PER), dsb.

    Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang.  Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal ; public finance),  tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

    Fathi al-Daraini dalam buku Al-Fiqh al-Islam al-muqarin ma’a al-mazahib mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menurutnya merupakan   ilmu yang berdiri sendiri. Pendapat ini menunjukkan betapa urgensinya pengetahuan mengenai maqashid syariah.

    Dalam melakukan ijtihad seorang mujtahid harus menguasai maqashid syariah. ‘Abdul wahhab Khallaf dalam Buku Ilmu Ushul Fiqh menyebut dengan tegas bahwa nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara tepat dn benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid syariah dan asbabun nuzul (latar belakang historis turunnya ayat). Keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil-dalil Al-Quran dan hadits sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maqashid al-syariah yang dapat ditelaah dari dalil-dalil tafshili (al-quran dan sunnah)

    Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-economy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Maqashid syaiah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistic dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan maqashid syariah-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

     

    Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul,  seperti hedging (swap, forward, options), Margin During Contruction (MDC), profit equalization reserve (PER), trade finance dan segala problematikanya, puluhan kasus hybrid contracts, instrument money market inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dgn konvensional, restrukturisasi,  pembiayaan property indent, ijarah maushufash fiz zimmah, hybrid take over dan refinancing, forfeiting, overseas financing, skim KTA, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan  fiducia, hypoteik dan hak tanggungan, maqashid dari anuitas, tawarruq, net revenue sharing, cicilan emas, investasi emas,  serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan.

     

    Upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang, memerlukan analisis berdimensi filosofis dan rasional dan subtantif yang terkandung dalam konsep maqashid syariah. Berdasarkan urgensi maqashid syariah yang demikian besar, maka Iqtishad Consulting bermaksud menggelar Workshop Eksekutif Aplikasi Maqashid Syariah pada Ekonomi, Keuangan, Produk Perbankan, dan Regulasi Perbankan dan Keuangan Syariah.

    Tanpa maqashid syariah,  maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan  kaku. Tanpa maqashid syariah, seorang pakar dan praktisi ekonomi syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah. Tanpa maqashid syariah,  produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqashid syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan  regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan  akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman maqashid syariah, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqashid syariah, maka regulator (pengawas) akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman maqashid syariah maka regulasi dan ketentuan  tentang PSAK syariah  akan rancu, kaku dan dan mengalami kesalahan fatal.

    Jiwa maqashid syariah akan mewujudkan  fikih muamalah  yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman (shilihun li kulli zaman wa makan). Penerapan maqashid syariah akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional.

    Berdasarkan paparan di atas, maka para pakar ekonomi syariah, dosen, praktisi ekonomi syariah, auditor, Dewan Pengawas Syariah,   pejabat Bank Indonesia yang mengawasi dan mengaudit bank syariah, dan pejabat OJK yang mengawasi/meregulasi LKS, wajib dan harus memiliki pengetahuan tentang maqashid syariah. Untuk itulah kami menggelar workshop eksekutif maqashid syariah pada ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. Demikian pula halnya bagi auditor eksternal dan internal perbankan dan lembaga keuangan syariah terlebih bagi para perumus PSAK, seharusnya memiliki pemahaman maqashid syariah secara utuh dan benar dengan cara mengikuti langsung kajian-kajian otentik dan orisinil yang bersumber dari kitab-kitab  ushul fiqh, bukan dari  sumber-sumber yang ditulis oleh pakar ekonomi Islam yang tidak berlatarbelakang ilmu ushul fiqh.

    Pemahaman maqashid syariah ini bertitik tolak dari pemahaman (penguasaan) berbagai disiplin ilmu, seperti ushul fiqh, falsafah tasyri’, tarikh tasyri’ fil muamalah, filsafat hukum Islam, ulumul quran dan  tafsir, ulumul  hadits dan mushtalahul hadits, qawaid fiqh, kaedah ushul fiqh dan kaedah bahasa Arab.  Karena itulah, pengetahuan tentang maqashid al-syariah ini menjadi syarat yang sangat penting dalam melakukan ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Untuk memahami semua itu dengan baik para pakar ekonomi syariah, dosen pascasarjana, direktur bank, DPS dan konsultan syariah, bahkan hakim, notaries  dan auditor perlu mengikuti Workshop Eksekutif ini.

    Forum Workshop Eksekutif Maqashid Syariah pada Ekonomi, Keuangan dan  Perbankan syariah  ini akan membahas secara mendalam praktik maqashid syariah sejak zaman Nabi yang dilakukan Rasulullah dengan contoh-contoh kasus yang menarik.  Demikian pula maqashid syariah  pada zaman zaman sahabat, juga direkonstruksi dengan kasus-kasus historis          yang penting sebagai ibrah (cermin) dalam berijtihad bagi akademisi, pakar dan regulator untuk perumusan regulasi, peraturan, fatwa dan Undang-Undang. Begitu pula maqashid syariah  di zaman Imam-Imam mazhab, sampai ke zaman abad pertengahan di masa Imam Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim, bahkan sampai ke zaman Syah Waliullah ad-Dahlawy. Dengan demikian, maqashid syariah tidak saja dikaji dari sisi teori dan konsep, melainkan juga dari segi sejarahnya selama berabad-abad. Pendeknya maqashid syariah akan dipaparkan dalam forum ini secara komprehensif dan tuntas, agar bisa menjadi contoh, cermin dan pedoman bagi ilmuwan, cendikiawan, ulama dan regulator dalam membuat regulasi, mengawasi, mengaudit dan menciptakan produk perbankan dan keuangan.  Selama ini banyak kajian maqashid syariah dilakukan secara dangkal yang hanya berupa kulit-kulit luar saja, sehingga belum banyak pengaruhnya menjiwai perumusan regulasi, penciptaan produk dan malah menciptakan kekakuan dalam pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah. Bahkan ada regulator PSAK yang bukan ahli syariah, secara salah memahami maqashid syariah. Mereka berpandangan pemahaman akad dalam fikih muamalah itulah maqashid syariah. Na’uzubillah. Padahal fikih muamalah bukanlah maqashid syariah.

     

    Kajian ushul fiqh dalam forum workshop iqtishad ini lebih banyak ditekankan pada ushul fiqh yang bermuatan maqashid syariah. Maka dalil-dalil yang dibahas umumnya dalil-dalil yang berdimensi maqashid syariah, seperti istihsan, maslahah dan maslahah mursalah, sadd al-zariah,’urf, istishab dan tentunya qiyas.   Setidaknya terdapat 11 (sebelas) dalil syariah, yaitu (Alquran, Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan, maslahah mursalah, ‘Urf, Sa’ad zariah, Istishab, fatwa sahabat dan syar’u man qablana. Pembahasan dalil-dalil dari kasus-kasus aktual kontemporer dalam training ini, senantiasa dijiwai oleh maqashid syariah, sebagai pedoman utama dalam perumusan hukum finansial Islam. Oleh karena itu, kajian maqashid syariah mendapatlan waktu dan porsi pembahasan luas dalam forum eksekutif ini.

     

    Untuk lebih mengkomprehensifkan materi forum training eksekutif  ini, kajiannya juga menggunakan ilmu qawaid fiqh dan tarikh tasyrik fil-muamalat serta didukung ilmu tafsir, ulumul quran dan hadits (mushtalahul hadits). Pendekatan yang holistic ini akan menunjukkan secara nyata bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang multidisiplin yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan syar’iy.  Dan yang lebih penting lagi, pendekatan yang holistic ini akan  menghasilkan produk, regulasi, aturan dan produk perbankan dan keuangan yang benar-benar sesuai dengan maqashid syariah.

    Dalam konteks keindonesiaan kita juga perlu memahami metode penetapan fatwa MUI di Indonesia, yakni bagaimana manhaj dan metode ijtihad yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa ekonomi syarah. Ini penting, agar para akademisi dan praktisi memahami  metodologi syariah dalam penetapan suatu hukum ekonomi Islam, sehingga akademisi dan praktisi mengetahui bahwa penetapan fatwa tidak dilakukan sembarangan, melainkan dengan metodologi  ushul fiqh yang sophisticated dan sangat ektra hati-hati yang bisa dipastikan berada dalam koridor syariah.

     

    Kalangan masyarakat awam, mungkin tidak begitu perlu memahami ilmu ushul fiqh berwawasan maqashid syariah, tetapi, seorang pakar, dosen Pascasarjana,  Dewan Syariah, pejabat bank/LKS, Direksi, DPS, terlebih regulator (OJK) dan BI,  auditor, hakim, wajib memahami ilmu ushul fiqh dan maqashid syariah dengan baik. Demikian pula  General Manager Bank Syariah, Pimpinan Divisi, Head Group, Branch Manager,(kepala cabang),  semua dosen prodi ekonomi Islam, konsultan, notaris syariah perlu  memahami maqashid syariah dan aplikasinya dalam ekonomi, keuangan dan perbankan syariah.

     

    Untuk itulah, Iqtishad Consulting  menggelar Training dan Workshop Eksekutif Maqashid Syariah dalam bidang ekonomi, keuangan dan perbankan Syariah. Kegiatan ini Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19-20 September 2014 di Jakarta Pusat (Hotel Sofyan).

     

    Sebenarnya kajian maqashid syariah ini membutuhkan waktu paling tidak 5 hari sebagaimana yang terlihat pada silabus pembahasan, namun oleh karena berbagai alasan (waktu, dana dan energy trainer), maka waktunya dipadatkan hanya menjadi dua hari saja, ditambah asumsi bahwa peserta umumnya adalah para pakar, doctor, Guru Besar dan senior ekonomi syariah.

     

    Jika Universitas anda, Bank Anda  atau Lembaga anda berminat mengikuti Workshop Eksekutif iniHubungi  Joko Wahyuhono 08210206289 dan Aldo (081291255319)

    Jakarta, 4 – 5 Februari 2015

    Agustianto Mingka (Penulis Buku Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan keuangan ; Trainer Iqtishad)

     

    Mengapa Pakar Ekonomi Syariah Harus Memahami Ilmu Ushul Fiqh ?

    0

    Posted on : 31-08-2014 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah, Ushul Fiqh

     

    Oleh : Agustianto

    Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

    dan Penulis Buku Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan

     

    Para pakar ekonomi syariah dan praktisi perbankan dan keuangan syariah, tidak cukup hanya mengetahui fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi yang lebih penting  adalah  memahami ushul fiqh dan maqashid syariah dari setiap produk perbankan dan keuangan syariah.

     

    Semua ulama sepakat bahwa ushul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Imam Asy-Syatibi (w.790 H), dalam Al-Muwafaqat, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui  ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara’  (Al-quran dan hadits) sekaligus bagaimana menerapkan  dalil-dalil syariah  itu di lapangan. Menurut Al-Amidy dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, Siapa yang tidak menguasai ilmu ushul fiqh, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah (syariah) kecuali dengan ilmu ushul fiqh.” .

    Senada dengan itu, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh merupakan satu di antara tiga ilmu yang harus dikuasai setiap ulama mujtahid, dua lainya adalah  hadits dan bahasa Arab. Prof. Dr. Salam Madkur (Mesir), mengutip pendapat Al-Razy yang mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang paling penting yang mesti dimiliki setiap ulama mujtahid. Ulama ekonomi syariah sesungguhnya (seharusnya) adalah bagian dari ulama mujtahid, karena ulama ekonom syariah harus berijtihad memecahkan berbagai persoalan ekonomi, menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, halal haramnya bentuk bisnis tertentu,   memberikan solusi pemikiran ekonomi, memikirkan akad-akad yang relevan bagi lembaga keuangan syariah. Memberikan fatwa ekonomi syariah, jika diminta oleh masyarakat ekonomi syariah. Untuk mengatasi semua itu, seorang ahli syariah  atau dewan syariah, harus  menguasai ilmu ushul fiqh secara mendalam karena ilmu ini diperlukan untuk berijtihad.

    Seorang pakar ekonomi syariah yang menduduki posisi sebagai dosen, pakar ekonomi Islam (guru besar dan Doktor), pejabat tinggi di bank syariah, dewan pengawas syariah apalagi pejabat regulator syariah (OJK dan BI) dan  dewan syariah, mestilah menguasai ilmu ushul fiqh bersama ilmu-ilmu terkait, seperti qaw’aid fiqh, tarikh tasyri’fil muamalah, falsafah hukum Islam,  maqashid syariah, tafsir ekonomi, hadits-hadits ekonomi, mushtalahul  hadits, bahkan  sejarah pemikiran ekonomi Islam.

    Oleh karena penting dan strategisnya penguasaan ilmu ushul fiqh, maka para ahli ushul fiqh mengatakan, bahwa  untuk  menjadi seorang faqih (ahli fiqh), tidak diharuskan membaca seluruh kitab-kitab fiqh yang begitu melimpah dari semua mazhab secara luas dan detail, tetapi cukup memiliki kemampuan dan kompetensi ilmu ushul fiqh,  yaitu kemampuan  istinbath dalam mengeluarkan kesimpulan hukum dari teks-teks dalil melalui penelitian dan metode tertentu yang dibenarkan syari’at, baik ijtihad istinbathy maupun ijtihad tathbiqy, ijtihad intiqa’iy maupun ijtihad insya’iy. Metodologi istinbath tersebut disebut ushul fiqh. Demikianlah pentingnya ilmu ushul fiqh bagi seorang ulama dan pakar ekonomi Islam.

     

    Ilmu ushul fiqh    memberikan pemahaman tentang metodologi istinbath (penetapan hukum Islam) para ulama dalam merumuskan dan memutuskankan suatu masalah hukum Islam, karena itu ushul fiqh adalah  metodologi yurisprudensi Islam, yaitu metodologi ilmu hukum Islam yang menghasilkan produk-produk hukum Islam, menghasilkan fikih muamalah,  fatwa-fatwa dan  regulasi.

     

    Ilmu Ushul fiqh memberikan dalil-dalil syariah dan argumentasi syariah mengenai suatu kebijakan, produk, system dan mekanisme perbankan syariah.  Ushul fiqh yang berwawasan maqashid syariah memberikan perspektif  filosofis dan pemikiran rasional tentang akad-akad pada setiap produk perbankan syariah.  Ilmu Ushul fiqh adalah ilmu hukum Islam yang sering disebut juga sebagai The Principle of Islamic Jurisprudence. Hal  ini dikarenakan ushul fiqh bermuatan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam  (ilmu hukum Islam).  Ushul fiqh berisi  teori-teori  hukum Islam, kaedah-kaedah perumusan dan penetapan hukum atau dictum Islam, yang pada forum workshop  eksekutif Iqtishad dikhususkan tentang teori hukum tentang ekonomi  keuangan syariah.

     

    Ushul Fiqh adalah ibu (induk) dari semua ilmu syariah, karena itu ushul fiqh adalah induk dari ilmu ekonomi syariah. Keputusan-keputusan fikih muamalah keuangan dan seluruh ketentuan ekonomi Islam di bidang makro dan mikro pastilah menggunakan metodologi ilmu ushul fiqh. Apabila fikih muamalah dan semua peraturan  hukum  Islam adalah produk ijtihad, maka ushul fiqh adalah metodologi berijtihad untuk menghasilkan produk-produk fiqh, fatwa dan segala bentuk regulasi, karena itulah, regulator, pembuat peraturan dan Undang-Undang seharusnya memahami dengan baik ilmu ushul fiqh, karena ushul fiqh adalah metodologi ijtihad untuk menghasilkan produk fikih muamalah, fatwa, regulasi dan Undang-Undang.

     

    Ushul fiqh juga adalah disiplin ilmu syariah yang memberikan landasan dan kerangka  epistimologi ilmu ekonomi Islam, sehingga, kajian epestimologi ekonomi syariah tidak bisa melepaskan diri dari disiplin ilmu ushul fiqh. Professor Masudul Alam Choudhuriy  telah membahas epistemology ekonomi Islam dengan menjadikan ushul fiqh sebagai acuan, kerangka dan teorinya sekaligus.

     

    Dalam disiplin ilmu ushul fiqh pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran dan kaedah-kaedah yang sangat diperlukan sebagai pijakan dasar dalam membangun sebuah formulasi hukum ekonomi Islam yang diinginkan dibahas secara holistic, komprensif dan tuntas.  Dengan perkataan lain ushul fiqh adalah disiplin ilmu yang paling penting sebagai perangkat metodologis yang paling berkompeten guna menyusun, membentuk dan memberi corak ekonomi Islam yang diharapkan.

     

    Dalam pengembangan hukum syariah selama ini, permasalahan krusial yang menghambat upaya pembaharuan dan reformulasi hukum Islam adalah miskinnya  metodologi. Kenyatan itu lebih parah terjadi di bidang  ekonomi syariah saat ini, dimana kajian-kajian akademis ekonomi syariah masih miskin metodologi syariah, artinya miskin ilmu ushul fiqh yang mencerahkan, ushul fiqh yang bermuatan maqashid syariah, yang kaya dengan  wawasan historis, rasional dan filosofis, akibat kemiskinan metodologi itu, maka  pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran ekonomi syariah serta pemahaman para pakar ekonomi syariah selalu kurang  tepat,  parsial, atomistis bahkan terkadang dangkal.

     

    Ilmu ushul fiqh sangat langka diajarkan dalam materi-materi training perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, bahkan materi bahasannya tidak ditemukan sama sekali.Oleh karena itu para pakar ekonomi Islam dan SDM bank syariah termasuk regulator syariah sangat  jarang memahami ilmu ushul fiqh. Padahal disiplin ini menduduki  posisi utama dalam ilmu ekonomi syariah,khususnya bagi para pimpinan bank, regulator, dewan fatwa, terlebih dosen-dosen di Program Pasca-sarjanaekonom-Islam.

    Ilmu ushul fiqh akan meningkatkan derajat intelektualisme para akademisi dari taqlid (muqallid) kepada muttabi’, bahkan bagi ulama  bisa    menjadi mufti dan mujtahid*. Para Guru Besar, Doktor dan  dosen Pascasarjana   yang memberi kuliah di kampus, para pengawas dan regulator di OJK, Bank Indonesia atau praktisi yang menjabat posisi penting di perbankan (direksi, divisi legal, product development, ALCO, auditor, DPS), juga  konsultan, sepatutnya (seharusnya) mengetahui ilmu ushul fiqh di bidang ekonomi keuangan, agar pengetahuannya di bidang ekonomi syariah komprehensif dan holistic. Karena ia melandasi pengetahuan fikih muamalahnya dengan seperangkat metodologi, alasan-alasan  rasional dan filosofis, argumentasi-argumentasi  dan dalil-dalilnya secara syariah serta maqashid syariahnya. Maqashid syariah menduduki posisi yang paling utama dalam ilmu ushul fiqh. Tanpa pendekatan maqashid syariah, maka ushul fiqh akan kering dan menghasilkan keputusan dan ketetapan yang artificial dan  kering pula.

    Maqashid Syariah

    Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah           menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi  syariah, Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal ; public finance),  tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

    Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang.  Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal ; public finance),  tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

    Fathi al-Daraini dalam buku Al-Fiqh al-Islam al-muqarin ma’a al-mazahib mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menurutnya merupakan   ilmu yang berdiri sendiri.

    Dalam melakukan ijtihad seorang mujtahid harus menguasai maqashid syariah. ‘Abdul wahhab Khallaf dalam Buku Ilmu Ushul Fiqh menyebut dengan tegas bahwa nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara tepat dn benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid syariah dan asbabun nuzul (latar belakang historis turunnya ayat). Keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil-dalil Al-Quran dan hadits sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maqashid al-syariah yang dapat ditelaah dari dalil-dalil tafshili (al-quran dan sunnah)

    Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-econonomy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Maqashid syaiah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Hanya dengan pendekatan maqashid syariah-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

    Tanpa maqashid syariah,  maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqashid syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan  regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan  akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman ushul fiqh dan maqashid syariah, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqashid syariah, maka regulator (pengawas) akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman maqashid syariah maka regulasi dan ketentuan  tentang PSAK syariah  akan rancu, kaku dan dan mengalami kesalahan fatal. Jiwa maqashid syariah akan mewujudkan  fikih muamalah  yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman (sholihun li kulli zaman wa makan). Penerapan maqashid syariah akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional.

    Berdasarkan paparan di atas, maka para pejabat Bank Indonesia yang mengawasi dan mengaudit bank syariah, dan pejabat OJK yang mengawasi/meregulasi LKS, wajib sekali (mutlak, tidak bisa ditawar), harus memiliki kompetensi yang terstandar, Untuk itulah dibutuhkan sertifikasi ushul fiqh bagi regulator keuangan syariah, dan karena itu pula mereka wajib mengikuti training dan workshop ushul fiqh tentang perbankan dan keuangan syariah. Demikian pula halnya bagi auditor eksternal dan internal perbankan dan lembaga keuangan syariah terlebih bagi para perumus PSAK, hukumnya semakin wajib. Selama ini belum ada seorang pun auditor dan pengurus IAI yang mengikuti training ushul fiqh certified, sehingga kompetensi mereka dalam bidang syariah sebenarnya belum terstandarisiasi. Realita ini sangat berbahaya jika dibiarkan terus menerus.

    Sejalan dengan pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah yang semakin cepat, kekurangan ini harus diperbaiki secara bertahap. Apalagi para pengawas bank syariah dari Bank Indonesia di seluruh  daerah Indonesia, hukumnya wajib memiliki kompetensi ilmu syariah yang terstandar, yaitu ilmu ushul fiqh  perbankan, yang selama ini terabaikan oleh lembaga otoritas tersebut. Dampak buruk dari mengabaikan pilar penting ini, adalah terjadinya kekakuan,       kesempatan dan bahkan kesalahan dalam pengawasan dan pengauditan, Banyak sekali (bahkan tidak terhitung jumlahnya), keluhan dan pengaduan praktisi perbankan syariah tentang kejumudan (kekakuan, dan kefatalan) yang dilakukan oleh personil pengawas bank  dari lembaga regulator pemerintah tersebut, terutama pengawas di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia.

    Ushul Fiqh di Perguruan Tinggi

     

    Perkembangan Program Pendidikan S1, S2 dan S3 Ekonomi Syariah di Indonesia makin pesat seiring dengan pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah. Ushul Fiqh dan Qawaid fiqh adalah mata kuliah wajib di program-program tersebut. Namun silabus ushul fiqh dan materi yang disampaikan, umumnya masih sangat jauh tertinggal dari kebutuhan dan tuntutan industri perbankan dan keuangan kontemporer. Hampir semua materi mata kuliah ushul fiqh di Program Pascasarjana (Ekonomi Syariah) di Indonesia  belum memecahkan masalah-masalah  dan kasus-kasus finance dan perbankan  kontemporer dalam analisis ushul fiqh dan maqashid syariah. Akibatnya target pengajaran ilmu ushul fiqh tidak tercapai. Mereka menganggap bahwa ilmu ushul fiqh yang diajarkan adalah ilmu ushul fiqh di fakultas syariah di UIN, IAIN atau STAIN. Padahal ilmu ushul fiqh yang diajarkan Program Pascasarjana Ekonomi Syariah berbeda materinya dengan pengajaran ushul fiqh pada umumnya.

     

    Silabus ushul fiqh yang dikembangkan di universitas-universitas yang membuka prodi/konsentrasi ekonomi syariah masih berkutat dengan kasus-kasus beberapa abad silam, bahkan 1 millenium silam, sangat sedikit tentang kasus-kasus financial dan ekonomi apalagi mengenai kasus-kasus financial kontemporer, nyaris tidak tersentuh sama sekali. Buku ushul fiqh lebih banyak diwarnai contoh kasus-kasus ibadah, jinayah, munakahat dan non ekonomi financial. Kalaupun ada sedikit ekonomi, kasusnya sangat sederhana. Akibatnya, mata kuliah ushul fiqh yang diajarkan tidak bisa menjawab dan meresponi isu-isu dan problem keuangan kontemporer, seperti hedging (swap, forward, options), margin during contruction, profit equalization reserve (PER), trade finance dan overseas financing puluhan kasus hybrid contracts, hybrid take over dan refinancing, instrument money market inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dgn konvensional, restrukturisasi,  pembiayaan property indent, ijarah maushufash fiz zimmah, hybrid take over dan refinancing, forfeiting, skim KTA, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan  fiducia, hypoteik dan hak tanggungan,   serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan. Kesenjangan ini pada gilirannya tidak bisa mengantar seorang akademisi ataupun praktisi kepada pemahaman metodologi istimbath masalah masalah ekonomi keuangan kontemporer, yang semakin kompleks.

     

    Kesenjangan antara materi  ushul fiqh yang diajarkan di universitas-universitas  dengan kasus-kasus aktual yang hendak dijawab dan dibutuhkan industri keuangan tidak boleh dibiarkan berlangsung.  Untuk itulah kami akan memberikan materi kuliah terbaru dan  silabus terbaru ekonomi syariah di S2 dan S3 (bisa juga sebagiannya untuk S1) melalui Training dan Workshop Ushul Fiqh Ekonomi Keuangan kontemporer bagi dosen ushul fiqh, dosen fiqh muamalah dan dosen ekonomi Islam, dosen Islamic Finance, dosen qawaid fiqh di seluruh Perguruan Tinggi Indonesia, yang memiliki program ekonomi Islam, baik Perguruan Tinggi Agama Islam, UIN, IAIN, STAIN, maupun Perguruan Tinggi Umum dan Swasta.

     

    Para Guru Besar Ushul Fiqh, Guru Besar Syariah,  Fikih Muamalah, Guru Besar Ekonomi, Guru Besar Hukum, dan Doktor Ekonomi Islam, Doktor Syariah, Doktor Ekonomi yang peduli (berminat) ilmu  ekonomi syariah,  mutlak harus memahami Ushul  Fiqh Keuangan Islam kontemporer dengan baik. Untuk itu para pakar pakar syariah tersebut harus memahami ilmu finance kontemporer, praktik dan  perkembangannya.   Forum Workshop Iqtishad Consulting ini,  akan menyambungifkan ilmu ushul fiqh dengan problematika dan kasus-kasus keuangan kontemporer yang terus berubah dan berkembang. Perlu kami sampaikan, bahwa materi Training dan Workshop Ushul Fiqh dan Maqashid syariah belum ada di buku-buku teks (baik Arab maupun English), karena itu materinya dan analisisnya betul-betul segar, aktual dan mencerahkan, yang kasus-kasusnya malah seringkali specifik keIndonesia-an..

     

    Oleh karena itu, semua dosen Ushul Fiqh di Perguruan Tinggi di Indoenesia, baik dosen Program Doktor, Dosen Program Magister dan Strata 1, sebaiknya (bahkan harus) mengikuti forum Workshop Ekselutif Maqashid Syariah pada Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, agar materi pengajaran (kuliah)nya terhadap mahasiswa menjadi segar, baru, kontekstual, solutif dan mencerahkan, sehingga bisa melahirkan dosen, DPS, sarjana dan praktisi  yang berkualitas.

    Pendekatan Maqashid Syariah dalam Workshop

    Sebagaimana disebut di atas, kajian ushul fiqh dalam forum workshop Iqtishad Consulting ini lebih banyak ditekankan pada ushul fiqh yang bermuatan maqashid syariah. Maka dalil-dalil yang dibahas umumnya dalil-dalil yang berdimensi maqashid syariah.  Setidaknya terdapat 11 (sebelas) dalil syariah, yaitu (Alquran, Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan, maslahah mursalah, ‘Urf, Sa’ad zariah, Istishab, fatwa sahabat dan syar’u man qablana. Pembahasan dalil-dalil dari kasus-kasus aktual kontemporer dalam training ini, senantiasa dijiwai oleh maqashid syariah, sebagai pedoman utama dalam perumusan hukum finansial Islam. Oleh karena itu, kajian maqashid syariah mendapatlan waktu dan porsi pembahasan luas dalam forum eksekutif ini.

     

    Selain membahas dalil-dalil syariah dan metode-metode perumusan hukum Islam, Forum   Ushul Fiqh Perbankan dan keuangan ini akan membahas secara mendalam praktik maqashid syariah sejak zaman Nabi yang dilakukan Rasulullah dengan contoh-contoh kasus yang menarik.  Demikian pula maqashid syariah  pada zaman zaman sahabat, juga direkonstruksi dengan kasus-kasus historis          yang penting sebagai ibrah (cermin) dalam berijtihad bagi akademisi dan regulator untuk perumusan regulasi, peraturan, fatwa dan Undang-Undang. Begitu pula maqashid syariah  di zaman Imam-Imam mazhab, sampai ke zaman abad pertengahan di masa Imam Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim, bahkan sampai ke zaman Syah Waliullah ad-Dahlawy. Dengan demikian, maqashid syariah tidak saja dikaji dari sisi teori dan konsep, melainkan juga dari segi sejarahnya selama berabad-abad. Pendeknya maqashid syariah akan dipaparkan dalam forum ini secara komprehensif dan tuntas, agar bisa menjadi cermin dan pedoman bagi ilmuwan, cendikiawan, ulama dan regulator dalam membuat regulasi, mengawasi, mengaudit dan menciptakan produk perbankan dan keuangan.  Selama ini banyak kajian maqashid syariah dilakukan secara dangkal yang hanya berupa kulit-kulit luar saja, sehingga belum banyak pengaruhnya menjiwai perumusan regulasi, penciptaan produk dan malah menciptakan kekakuan dalam pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah.

     

    Untuk lebih mengkomprehensifkan materi forum training eksekutif  ini, kajiannya juga menggunakan ilmu qawaid fiqh dan tarikh tasyrik fil-muamalat serta didukung ilmu tafsir, ulumul quran dan hadits (mushtalahul hadits). Pendekatan yang holistic ini akan menunjukkan secara nyata bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang multidisiplin yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.  Dan yang lebih penting lagi, pendekatan yang holistic ini akan  menghasilkan produk regulasi, aturan dan produk perbankan dan keuangan yang benar-benar sesuai dengan maqashid syariah.

    Dalam konteks keindonesiaan kita juga perlu memahami metode penetapan fatwa MUI di Indonesia, yakni bagaimana manhaj dan metode ijtihad yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa ekonomi syarah. Ini penting, agar para akademisi dan praktisi memahami  metodologi syariah dalam penetapan suatu hukum ekonomi Islam, sehingga akademisi dan praktisi mengetahui bahwa penetapan fatwa tidak dilakukan sembarangan, melainkan dengan metodologi  ushul fiqh yang sophisticated dan sangat ektra hati-hati.

     

    Urgensi penggalian illat.

    Konsep illat menjadi bagian penting dalam pembahasan maqashid syariah. Illat merupakan penyebab suatu ketentuan hokum, atau alasan rasional suatu ketentuan hokum syariah.Misalnya illat keharaman riba fadhl pada emas adalah muthlaq ats-tsamaniyah.

    Ilmu ushul fiqh yang bermuatan maqashid syariah akan memberikan pemikiran rasional dan filosofis tentang ketentuan ketentuan fiqh muamalah, misalnya mengapa gharar itu dilarang, dan apa illat dari setiap larangan gharar?, Mengapa bay’ kali bi kali dilarang?, apa illatnya ?, Mengapa riba fadhal dilarang?, apa illatnya ?, Kajian illat dan falsafah tasyri’ tentang  riba fadhal ini akan menghasilkan argumentasi rasionalmengapa penangguhan jual beli emas, perak, dollar, rupiah dilarang?, tetapi mengapa tahawwuth/hedging untuk maslahah dibolehkan?. Mengapa pertukaran dinar dengan rupiah harus cash, sedangkan jual beli emas batangan/perhiasan  secara cicilan dibolehkan. Dalam kasus yang lain ;Mengapa talaqqi rukban dilarang ?, apa illatnya?. Pertanyaan-pertanyaan itu, menjadi wilayah  kajian ilmu ushul fiqh. Ketika illat ditemukan, maka akan berlaku kaedah Al-hukm yaduru ma’al illati  wujudan wa’adaman.Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu kan ditemukan di forum workshop eksekutif maqashid syariah dalam ekonomi, keuangan dan perbankan syariah.

     

    Terus yang penting lagi adalah,  apaillat larangan transkasi dua akad dalam satu transaksi?, Mengapa akad two in one itu dilarang dan mengapa hybrid kontrak dibolehkan?, Bentuk akad two in one bagaimana yang dilarang. Jawabannya harus dijelaskan secara rasional dan filosofis dalam koridor  ilmu ushul fiqh. Urgensi mengetahui illat ini menjadi keharusan, mengingat telah terjadi kesasahan fatal, yaitu mengeneralisasi secara salah bahwa setiap two in one (dua akad dalam 1 transaksisi) dilarang, padahal hanya ada dua bentuk saja dari akad two in one yang dilarang. Ratusan bentuk lainnya dihalalkan. Kesalahan fatal ini karena  kajian fikih muamalahnya tanpa didasari ilmu ushul fiqh tentang illat dan maqasid syariah serta kajian ilmu hadits yang mendalam.

    Satu lagi yang cukup penting adalah tentang akad ta’alluq, Ada banyak pandangan yang mengenerasisasi semua ta’alluq itu dilarang, semua jual beli bersyarat itu dilarang, tanpa mengkaji dan memahami mengapa ta’alluq itu dilarang, apa illatnya, bentuk ta’alluq yang bagaimana yang dilarang dan bentuk ta’alluq bagaimana yang dibolehkan?. Mengapa jual beli bersyarat itu dilarang,apa illatnya?, Semua pengetahuan ini sangat berguna menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru yaitu akan memberikan  pemahaman apa dan bagaimana bentuk akad ta’alluq yang dilarang dan mana pula yang dibolehkan, begitu pula jual beli bersyarat, mana jual  beli yang dilarang dan mana pula yang dibolehkan.Semua analisisnya harus didasarkan pada kajian illat dalam metodologi ushul fiqh selain analisis ilmu mushtalahul hadits.

    Contoh lainnya yang juga menarik adalah akad sewa beli (lease and  purchase), apakah akad ini bisa disebut sebagai gharar,? Apa yg gharar dalam akad ini ?.Ketidak jelasan akadnya sewa atau beli,atau dianggap tidak jelas pemindahahan kepemilikan?.Di sinilah diperlukan kajian illat dan maqashid syariah, sebuah kajian falsafah syariah mengapa gharar itu dilarang, apakah illatnya terdapat pada akad sewa beli itu?

     

    Secara praktis,sebenarnya akad sewa beli tidak gharar, karena akadnya sudah jelas sekali. Dr. Usman Tsabir sudah membahas kontrak ini dalam buku Fiqh Muamalah Maliyah Mu’ashirah, secara tuntas (Kuwait, 2006). Begitu sewa berakhir,maka secara otomatis dan demi hukum asset menjadi milik nasabah, tanpa perlu akad baru lagi,karena janji hibah yang diaktekan ada saat akad  sudah terwujud secara otomatis setelah berakhirnya periode sewa. Kejelasan akad sewa beli  ini,  tidak akan memancing dispute atau rawan perselisihan, karena itu hukumnya boleh. Jual beli gharar yang illatnya sudah hilang, hukumnya boleh, sesuai dengan kaedah al hukm yaduru ma’al illat wujudan wa ‘adaman.

    Dalam kasus ini gharar itu dilarang karena akan sangat rawan menimbulkan perselisihan para pihak, sedangkan dalam akad sewa beli semuanya sudah jelas, sama jelasnya dengan kontrak jual beli. Karena akad yang jelas itu maka peluang perselisihan akibat  akad hybrid sebenarnya tidak ada.Kalaupun peluang dispute ada, tapi porsinya sedikit sekali dan kecil sekali,bahkan  disputenya bukan karena ghararnya, melainkan karena moral hazard di antara kedua pihak,misalnya dengan sengaja menunda pembayaran cicilan. Kecilnya peluang perselisihan sewa sama saja dengan kecilnya peluang jual beli murabah cicilan, sebab setiap akad pasti selalu ada kemungkinan terjadinya perselisihan, tapi sekali lagi bukan karena  ketidakjelasan akadnya, melainkan karena morald hazard terutama dari nasabah yang mencicil.

    Mari kita gunakan logika  yangsalim, kalau ada akad lease and purchase tanpa hunga,dgn ketentuan akad yang jelas, maka hukumnyaboleh, karena  tidak gharar.Dengan demikian tidak semua gharar itu  dilarang.Hanya gharar yang besar (gharar katsir) saja yang dilarang,yaitu yang  peluang mendatangkan perselisihan saja yg dilarang syariah, sedangkan gharar yang sedikit tidak dilarang. Oleh karena itulah ulama membagi gharar kepada 3 macam, gharar katsir, gharar mutawassith dan gharar qalil.

    Kemahiran menemukan illat,maslalah dan maqasahid dari suatu akad dan transaksi sangat diperlukan, mengingat kasus-kasus baru terus bermunculan, seperti pembiayaan KPR syariah secara indent, MDC (Margin During Construction), tawarruq munazzam, dsb.Ilmu ushul fiqh akan merekonstruksi illat dari larangan jual beli indent (KPR Property Syariah), bentuk pembiayaan KPR indent bagaimana yang dilarang?Mengapa  dalamjual beli salam, uangnya harus cash ? sehingga jual beli kali bikali (al-bay’ bi ajli badalain) dilarang?, dan Bentuk kali bikali bagaimana yang dilarang,dan mengapa dilarang ? Apa perbedaan illat antara KPRS Indent ( yang menggunakan akad MMq) dengan jualbeli kali bi kali yang dilarang Nabi Muhammad Saw ?.Atau dengan perkataan lain, apakah boleh cicilan pada salam fil manafi’ untuk pembiayaan KPRS Indent dengan musyarakah mutanaqishah ?Kalau dilarang apa illatnya?,  apakah illatnya sudah berubah dan berbeda dengan illat kali bi kali?. Kalau illatnya sama maka KPRS indent dengan MMq tentu tidak dibolehkan, tetapi jika illatnya berbeda,maka KPRS Indent dengan MMq dibolehkan.Disinilah diperlukan kecerdasan dan kepiawaian dalam menemukan illat suatu kasus keuangan syariah.

    Untuk Menemukan Illat dibutuhkan disiplin ilmu lain

    Upaya menemukan illat sering kali membutuhkan pengetahuan disiplin ilmu lain yang terkait, misalnya ilmu ekonomi makro. Mungkin secara fiqh muamalah formal, suatu  kasus dibolehkan, tetapi setelah mengkaji maslahat dan mufdharatnya dari perspektif ilmu ekonomi makro, sesuatu kasus situ bisa dilarang. Karena itu kita jangan terjebak kepada kerangkengfiqh muamalah,tapi temukanlah illat, temukan maslahah dan mudharat dalam sinaran maqashid syariah.

    Mungkin saja seseorang ahli dalam ushul fiqh, tapi tidak menggunakan pisau analisis  ilmu ekonomi makro, sehingga tidak bisa menemukan illat dengan tepat di bidang ekonomi, Misalnya ada seorang pakar di luar negeri yang membolehkan transaksi bursa komodity berjangka  karena mengqiyaskannya dengan bay’ salam,secara formal (fiqh) memang kelihatnnya mirip. Namun secara illat dan maqashid, terdapat unsur derivatif ribawi di dalamnya, sehingga transkasi itu menjadi terlarang.

    Contoh lain yang cukup sederhana antara lain tentang  illat larangan riba, dikatakan illatnya zhulm. Kesalahan menemukan illat riba, akan   menimbulkan kesalahan fatal  berikutnya, misalnya menganggap  suku bunga bank di Jepang yang berkisar 2-3 persen setahun adalah  tidak riba dibanding margin murabahah di Indonesia yang mencapai 10-12  persen setahun. Di sini dibutuhkan teori-teori ilmu ekonomi makro Islami,seperti teori inflasi, teori bubble dan krisis, hubungannya dengan produksi, employment, dan sebagainya.

    Pakar ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam harus bisa menemukan illatnya secara tepat dan akurat. Pengetahuan tentang illat ini begitu urgen, karena dgn mengetahui illat, maka ketentuan fikih muamalah akan selalu bermuatan maslahah dan maqashid syariah sehingga syariah akan selalu aktual, segar dn relevan dgn perubahan-perubahan bisnis dan tuntutan-kemajuan-zaman.

    Dalam ilmu ushul fiqh kajian  tentang  illat dibahas dalam sub bahasan masalikul illat, yang dimulai dari takhrijul manath, kemudian tanqihul manath dan terakhir tahqiqul manath. Forum Training ushul fiqh akan melatih para ekonom muslim, DPS, regulator dan bankir untuk menemukan illat dan menetapkannya(tahqiqul manath), misalnya mengapa gharar dilarang,?

    Selanjutnya dalam kajian illat dan maslahah, seorang ahli ushul fiqh harus bisa menentukan qiyas jaliy dan qiyas khafi dalam banyak kasus ekonomi keuangan, Tanpa pengetahuan tentang qiyas jaliy dan qiyas khafiy, maka akan mengakibatkan pandangan yang keliru dalam memahami suatu konsep fiqh muamalah, seperti menggenerasilasi semua tawarruq dilarang. Padahal harus dibedakan tawarruq munazzam pada umumnya dengan tawarruq yang nyata-nyata sektor riil, untuk pembiayaan pertaniandan UMKM, maka penyalurannya juga pasti menganalisa risiko dan kalkulasi bisnis  pertanian itu. Harus juga dibedakan tawarruq fiqhiy yang dimakruhkan Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim, dengan tawarruq fiqhiy yang nyata-nyata dananya untuk sektor riil. Dengan demikian, pakar keuangan syariah, akademisi dan praktisi  harus bisa memahami konsep Istihsan dengan baik, agar pemahaman keuangan syariahnya utuh dan komprehensif.

    Pengetahuan pisau analisis qiyas jaliy ke  qiyas khafiy, akan menolong seorang pakar untuk membedakan musyarakah mutanaqishah untuk KPRS indent dengan Ijarah Maushufah fiz Zimmah (IMFZ) dengan bay kali bi kali (al-bay’ bi ajli badalain) Kalau seorang ahli fiqh tidak bisa membedakannya, maka MMq indent dianggap tidak sah, karena IMFZ sesungguhnya adalah bay’ salam, sedangkan bay’ salam harus duluan semua uangnya. Disinilah perlu  analisis dan kajian komprehensif tentang perbedaan IMFZ  dgn bay kali bi kali, Setidaknya   terdapat 4 hal yg membedakanantara keduanya dan para ulama dunia membolehkannya asalkan akadnya  tidak menggunakan redaksi salam.

    Di sisi lain, pembiayaan KPRS indent dengan IMFZ  harus dikaji dan dianalisis dengan bantuan ilmu ekonomi makro, sebab mungkin saja secara teori hukum Islam lolos, namun dari aspek kajian yang lebih luas, (ilmu ekonomi makro), transaksi itu menimbulkan resiko kemudhratan, misalnya membuka spekulasi property, menciptakan gelembung-gelembung harga, yang berisiko tunggi  bagi  bank yang memberikan pembiayaan, dsb. Nah,kalau ada problemmudharat seperti itu, maka pembiayaan property indent dengan IMFZ pada MMq, seharusnya dilarang, sebagaimana yang secara cerdas telah diatur oleh Bank Indoensia, sebelum  berpindah ke OJK.

    Kajian-kajian maqashid syariah yang bermuatan analisis illat, alasan-alasan rasional dan filosofis  akan mewarnai semua kajian akad-akad, produk,mekanisme, sistem dan regulasi keuangan dan perbankan syariah

    Kalangan masyarakat awam, mungkin tidak begitu perlu memahami ilmu ushul fiqh keuangan, tetapi, seorang pejabat bank/LKS, direksi, DPS, terlebih regulator (OJK) dan BI, Dosen Ekonomi Syariah, auditor, hakim, wajib memahami ilmu ushul fiqh dan maqashid syariah. Demikian pula  General Manager Bank Syariah, Pimpinan Divisi, Head Group, Branch Manager,      (kepala cabang),  semua dosen prodi ekonomi Islam, konsultan, notaris syariah perlu  memahami ilmu ushul fiqh ini. Untuk itulah, Iqtishad terus-menerus  menggelar Training dan Workshop Ushul Fiqh fil Muamalah Maliyah Mua’shirah, yaitu ushul fiqh tentang keuangan kontemporer bagi Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam, Dosen Prodi Ekonomi Islam, DPS, Komisaris Bank/LKS , Direktur Bank Syariah/LKS, Dewan Pengawas Syariah, Regulator (OJK), Lawyer, Hakim, Auditor, akuntan public, notaries, dan konsultan, bahkan untuk para Guru Besar (Professor dan Doktor-doktor ekonomi Islam, Doktor Syariah dan Doktor  Ekonomi yang berminat mendalami ekonomi Islam.

     

    (Penulis Agustianto ; adalah Trainer dan Pengajar Ilmu Ushul Fiqh Perbankan dan Keuangan Syariah  Kontemporer dalam berbagai Training dan Workshop Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah, Dosen Ushul Fiqh Program Pascasarjana PSTTI UI, Program Magister IEF/Islamic Economics and Finance  Univ Trisakti, dan Program Magister Manajemen Bisnis dan Keuangan  Univ Paramadina, Dosen Ushul Fiqh Program Pascasarjana Magister Ekonomi Islam     Univ Az-Zahra dan Trainer Fikih Muamalah Perbankan 100 Angkatan).

     

     

    Sindikasi Bank-Bank Syariah untuk Pembiayaan Infrastruktur

    0

    Posted on : 14-04-2014 | By : Agustianto | In : Artikel, Islamic Economics, Perbankan Syariah

    Sindikasi Bank-Bank Syariah untuk Pembiayaan Infrastruktur

    Oleh

    Agustianto Mingka

    Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)

     

    Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai dan ditunjang oleh kualitas yang baik akan memberikan dampak positif terhadap output dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Studi dari Sahoo, P.et.al (2012) menunjukkan tingginya pertumbuhan ekonomi China dengan kesinambungan yang terjaga sepanjang periode 1975-2007 tidak terlepas dari kontribusi belanja infrastruktur, di samping investasi dan regulasi tenaga kerja. Kondisi yang sama juga terjadi di AS, di mana belanja infrastruktur berdampak positif terhadap output pertumbuhan (Holtz-Eakin & Schwart,1994)

    Sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989 dan Munnell, 1990) menunjukkan  bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60% (Suyono Dikun, 2003). Bahkan studi dari World Bank (1994) disebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan.

    Studi Bank Dunia terkini (2013) menyimpulkan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun, alokasi belanja infrastruktur minimal 5% terhadap PDB. Ini juga senada dengan studi Bappenas, di mana alokasi belanja infrastruktur yang ideal sebesar 5%-6% terhadap PDB.

    Jelaslah, infrastruktur merupakan pilar penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital. Sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie, 2002).

    Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia (human falah), antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

     

    Jadi, secara empiris dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

    Namun, sayangnya, teori-teori di atas belum diterapkan secara optimal di Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik di kota apalagi di daerah masih buruk. Buruknya infrastruktur terlihat dengan nyata di depan mata, seperti banyaknya jalan yang rusak dan berlubang, fasilitas jalan tol masih minim di berbagai kota dan daerah, buruknya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, minimnya infrastruktur bandara sehingga membuat pesawat harus antre di udara berjam-jam, Terjadinya antrean panjang kendaraan menuju pelabuhan Merak-Bakauheni, krisis listrik di Sumatera Utara, dan minimnya kapasitas kilang yang membuat terancamnya daya tahan energi, Itu baru sekelumit potret dari buruknya kondisi infrastruktur di Indonesia. Masih banyak daftar yang menjelaskan tentang buruknya infratruktur di Indonesia, akses jalan tol ke Pelabuhan dan Bandara, akses jalan propinsi dan nasional, seperti  buruk dan macetnya jalan propinsi dari Kisaran ke Medan, seharusnya sudah wajib disediakan jalan tol, dsb.

    Jika kondisi infrastruktur seperti saat ini dibiarkan terus berlarut-larut dan tidak ada upaya memacunya, maka ada beberapa dampak serius pada kinerja ekonomi. Menurut D.Silitonga,  setidaknya terdapat tiga dampak negative dari buruknya kondisi infrastruktur kita. Pertama, semakin banyak peluang (opportunity) yang hilang untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke level lebih tinggi. Meski realisasi rata-rata pertumbuhan ekonomi sepanjang 2004-2013 mencapai 5%-5,8% per tahunnya, namun angka itu masih jauh dari potensi yang dimilikinya. Setidaknya, ini bisa ditelisik dari kondisi pertumbuhan ekonomi di era 90-an yang kala itu bisa mencapai 7%.

    Kedua, membuat efisiensi ekonomi terus terjadi akibat biaya (cost) ekonomi tinggi. Biaya logistik yang mencapai 24% terhadap PDB jadi salah satu contoh dari inefisiensi itu. Padahal, Malaysia hanya 15& terhadap PDB. Berinvestasi di sektor rill menjadi akibat tidak menarik.

    Oleh sebab itu, investor pun lebih memilih investasi di pasar keuangan yang bersifat jangka pendek, spekulatif, dan rentan menghasilkan ekonomi gelembung (bubble economic). Praktik-praktik spekulatif ini adalah terlarang dalam syariah.

    Jika investor tetap bertahan berinvestasi di sektor rill, maka harga barang dan jasa yang dihasilkan menjadi mahal, sebagai upaya mengompensasi biaya-biaya tersebut. Kondisi ini akan mempengaruhi inflasi. Secara historis, inflasi Indonesia relatif cukup tinggi ketimbang beberapa negara di ASEAN, khususnya negara yang kondisi infrastruktur sangat baik.

    Ketiga, mempengaruhi daya saing. Menurut Global Competitiveness Report 2013-2014 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia tahun 2013 di posisi 38 dari 148 negara. Atau naik dari posisi 50 pada 2012.

    Meski naik, tetapi posisi ini tetap masih tertinggal dengan Singapura (2), Brunei Darussalam (26), Malaysia (24), dan Thailand (37). Pun begitu dengan adanya daya saing infrastruktur. Indonesia menempati posisi 61, di bawah Singapura (2), Malaysia (29), Brunei Darussalam (58), dan Thailand (47).

     

    Solusi : Pembiayaan Sindikasi Syariah

    Buruknya kondisi infrastruktur tersebut tentu tidak terlepas dari terbatasnya kemampuan pemerintah membiayai infrastruktur dari APBN. Kajian Bappenas menyebutkan, sepanjang 2000- 2014, dibutuhkan total dana sekitar Rp 1429 triliun (Rp 286 triliun per tahunnya) untuk investasi infrastruktur.

    Padahal, porsi belanja infrastruktur dari APBN sepanjang periode 2009-2014 rata-rata hanya sebesar Rp 143 triliun. Bahkan, dalam realisasinya, nilai ini bisa lebih rendah, karena terbentur dengan penyerapan.

    Rendahnya alokasi APBN untuk investasi infrastruktur tidak terlepas politik anggaran pemerintah, di mana selama bertahun-tahun, alokasi APBN lebih terkonsentrasi untuk belanja rutin (birokrasi), belanja subsidi, dan pembayaran bunga utang.

    Bahkan, jika ditelisik lagi, belanja infrastruktur jauh lebih rendah dari belanja subsidi sektor energi (BBM dan listrik). Dari APBN 2004, alokasi subsidi sektor energi mencapai Rp 300 triliun. Sedangkan belanja infrastruktur hanya Rp 200 triluin atau di bawah 5% terhadap PDB.

    Salah satu solusi yang bisa ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah adalah mengembangkan pembiayaan sinsikasi syariah. Bank-bank syariah dapat melakukan sindikasi dengan sesame bank syariah, bahkan dapat bersindikasi dengan bank-bank konvensional.

    Apalagi saat ini bank-bank syariah sudah mendapat kepercayaan besar dari pemerintah untuk menerima setoran Ongkos Naik Haji (ONH). Dana haji yang begitu besar (sekitar Rp 67 T) yang ditempatkan di bank-bank syariah dapat juga digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, sehingga pemanfaatan dana haji bisa dengan cepat disalurkan.

    Berhubung dana haji tersebut akan menyebar di bank-bank syariah, sebaiknya bank-bank syariah melakukan pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi tidak saja untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pembiayaan corporate yang membutuhkan dana cukup besar. Bank-bank syariah juga dapat mengajak Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) divisi syariah untuk bersindikasi, sepanjang terkait dengan pembiayaan ekspor. Tanpa dana haji pun bank-bank syariah seharusnya dapat melakukan pembiayaan sindikasi untuk pembiayaan infrastruktur, apalagi sudah mendapatkan dana haji, tentu pembiayaan sindikasi syariah perlu dikembangkan.

     

     

     

     

    Dengan demikian, selain menangkap peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur,  Bank syariah harus bisa secara terus-menerus mengembangkan produk-produk pembiayaannya dalam meresponi perkembangan bisnis corporate lainnya yang sedang tumbuh. Bank syariah juga harus bisa  melakukan ekspansi pembiayaan secara sinergis dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Tuntutan ini sejalan dengan perkembangan corporasi yang membutuhkan pembiayaan yang besar. Untuk itulah bank-bank syariah harus bisa mengembangkan pembiayaan sindikasi sesama bank syariah bahkan tidak tertutup kemungkinan bersindikasi dengan bank-bank konvensional.

     

    Dewan Syariah Nasional MUI, juga sudah membahas fatwa mengenai pembiayaan sindikasi, dan kami sudah membahasnya dalam rapat Pleno DSN-MUI, awal April 2014. Pembahasan fatwa ini dihadiri pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

     

    Dalam menopang pembiayaan sindikasi tersebut perlu disiapkan SDI yang berkompeten dan memahami dengan baik manajemen pembiayaan sindikasi syariah. Dalam rangka itulah kami dari Iqtishad Consulting akan menggelar Training dan Workshop Pembiayaan Sindikasi Syariah bekerjasama dengan Indonesia EximBank. Training ini akan digelar selama dua hari di Jakarta.

    Sasaran Workshop ini utamanya, Praktisi Bank Umum Syariah, Praktisi UUS Bank Umum Konvensional, Dosen Pascasarjana, Dosen S1, Notaris, Konsultan, Lawyer, Dewan Pengawas Syariah, Hakim juga.

     

     

    Materi Training dan Workshop Manajemen Pembiayaan Sindikasi Syariah

     

    1.Pembiayaan Bilateral

    2.Syndication facility

    3.Manfaat Pembiayaan Sindikasi

    4.Bentuk Pembiayaan Sindikasi

    1. Dilihat dari Struktur Perjanjian
    2. Club Deal
    3. Sindikasi
    4. Sub Sindikasi (Sub Participation)
    5. Risk Participation
    6. Dilihat dari Jumlah Kreditur
      1. Co-Financing
      2. Club Deal
      3. Syndication

    5. Mengapa Club Deal ?

    6. Ciri-ciri Utama Pembiayaan Sindikasi Syariah

    7. Mengapa Sindikasi ?

    8. Apa, mengapa dan bagaimana Risk Participation ?

    9. Sub Participation dan Mengapa Sub Participation

    10.Role of Agent

    11.Pihak-Pihak dalam Pembiayaan Sindikasi

    1.Arranger

    2.Underwriter

    3.Participant

    4.Agent  :  a.Facility Agent

    b.Security Agent

    c.Escrow Agent

    12.Hak dan Kewajiban Aranger

    13.Hak dan Kewajiban Partisipan

    14.Hak dan Kewajiban Agent.

    15.Proses Pembentukan Pembiayaan Sindikasi Syariah

    16.Mekanisme Penarikan Pinjaman

    17.Mekanisme Pembayaran Margin

    18.Mekanisme Pembayaran Pokok Pinjaman

    19.Akte-akte dalam Pembiayaan Sindikasi :

    1. Perjanjian Pembiayaan Sindikasi

    2. Pengikatan Jaminan

    3. Perjanjian Pembagian Jaminan

    4. Perjanjian Antar Kreditur

    5. Perjanjian Keagenan

    20.Tugas dan Tanggung Jawab Facility Agent

    21.Tugas dan Tanggung Jawab Security Agent

    22.Tugas dan Tanggung Jawab Escrow Agent

    23.Enam Macam Jenis Fee dalam Sindikasi

    24.Offer

    25.Mandate

    26.Informastion Memorandum (Info Memo)

    27.Support Pasty

    28.Case Study  : Bank Syariah dan Bank Syariah,

    Bank Syariah dan Bank Konvensional

    29.Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Sindikasi

    30.Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Sindikasi

    31.Akad-Akad Syariah dalam Pembiayaan Sindikasi

    32.Sindikasi Bank Syariah dengan Bank Konvensional

    33.Contoh Perhitungan Margin dgn methode weighted average

    34. Perhitungan Pendapatan dari sindikasi Syariah

     

    Pembicara 3 Orang : (Agustianto Mingka dan Praktisi dari Indonesia EximBank,serta BSM)

    Biaya : Rp 3000.000/peserta. Group min 3 orang, @Rp 2.700.000/peserta. Peserta yang Pengurus harian IAEI/MES @Rp 2.500.000/peserta

     

    Sasaran : Praktisi Bank Umum Syariah, UUS, Dosen Pascasarjana,Notaris, Konsultan, Lawyer, Dewan Pengawas Syariah.

     

    Tanggal : 21-22 Mei 2014.

     

    Tempat : Hotel Sofyan (Hotel Syariah), Jl Cut Mutia Menteng, Jakpus.

    CP : Joko WAhyuhono ( 0821 1020 6289.

     

     

     

     

    Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah Indonesia (Bagian 6-Penutup)

    0

    Posted on : 21-02-2014 | By : Agustianto | In : Islamic Economics, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

     

    Oleh : Agustianto

    Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah Indonesia mengacu pada formulasi Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah yang telah dirumuskan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut cetak biru yang disusun OJK tersebut bahwa  Strategi Nasional Literasi Keuangan  Indonesia terdiri dari 3 Pilar, yang merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang well literate. Masing-masing pilar tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda sebagai berikut;

    a. Pilar 1 Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan

     

    1. Meningkatkan awareness, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan;
    2. Mengubah pola piker dan prilaku keuangan masyarakat; dan
    3. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan.
    b. Pilar 2 Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan

     

    1. Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan;
    2. Memperluas dan mempermudah akses informasi literasi keuangan; dan
    3. Memastikan keberlangsungan program literasi keuangan
    c. Pilar 3 Pengembangan dan Produk Jasa Keuangan

     

    1. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyrakat;
    2. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan meningkatkan kualitas produk dan jasa keuangan; dan
    3. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan memperluas jangkauan area layanan jasa keuangan.

     

    Berdasarkan tiga pilar tersebut, maka program pembangunan literasi keuangan syariah terdiri dari tiga pilar juga.

    Pilar Pertama : Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Syariah. Pilar ini diderivasi kepada tiga poin utama, yaitu ;

    1. Meningkatkan awareness, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan syariah;
    2. Mengubah pola pikir dan prilaku keuangan masyarakat; dan
    3. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah.

    Pilar Kedua : Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan Syariah yang terdiri dari 3 poin utama

    1. Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan nasional dengan system keuangan syariah;
    2. Memperluas dan mempermudah akses informasi literasi keuangan syariah; dan
    3. Memastikan keberlangsungan program literasi keuangan syariah

    Pilar Ketiga : Pengembangan dan Produk Jasa Keuangan Syariah

    1. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan Syariah  untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan prinsip syariah;
    2. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan Syariah meningkatkan kualitas produk dan jasa keuangan; dan
    3. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan Syariah memperluas jangkauan area layanan jasa keuangannya

    Program Strategis dan Langkah-langkah  Inisiasi  Pembangunan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia.

    Untuk  lebih memudahkan  penerapan (implementasi), ketiga pilar di atas, paparan berikut akan menguraikan usulan-usulan program  strategis sebagai aksi nyata untuk mewujudkan tiga pilar tersebut di atas. Selanjutnya masing-masing usulan program strategis tersebut, dirinci menjadi banyak  program inisiatif :

    Pilar Pertama : Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Syariah

    1. Dalam rangka edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan syariah, perlu disusun materi Literasi Keuangan syariah  yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk setiap jenjang pendidikan formal guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan. Program aksi yang harus dilakukan ialah :

    a.Program Aksi dengan menyusun materi Literasi Keuangan syariah  yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk jenjang pendidikan formal  diutamakan mulai  tingkat SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Upaya ini bisa dilakukan secara bersama oleh assosiasi akademisi ekonomi syariah, assosiasi industry keuangan syariah dan OJK sendiri.

    b.Melakukan evaluasi dan mengembangkan materi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sector keuangan jasa keuangan untuk jenjang pendidikan formal – tingkat  SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi.

     

    2.Dalam upaya edukasi dan kampanye keuangan syariah ini juga perlu disusun materi edukasi keuangan syariah untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profersi guna meningkatkan pengetahuan dan keyakinan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan syariah, serta keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Untuk ini perlu disusun  materi Literasi keuangan syariah yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk komunitas/profesi lainnya, seperti pengusaha, assosiasi industry, dsb.

    3.Menyusun materi Literasi Keuangan syariah  yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk para ulama, Ustaz, Ormas Islam, Pesantren dan Majlis Ta’lim. Upaya ini bisa dilakukan secara bersama oleh assosiasi akademisi ekonomi syariah, DSN-MUI dan assosiasi industry keuangan syariah dan OJK sendiri.

    4.Menyusun meteri Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  dengan prioritas untuk Ibu Rumah Tangga dan Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    5.Menyusun materi Literasi keuangan syariah yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah dengan prioritas untuk karyawan dan pensiun.

    6.Semua program di atas selanjutnya dievaluasi dan dikembangkan materinya untuk mengukur keberhasilan gerakan literasi keuangan syariah selama periode waktu tertentu.

    7.Menyusun meteri kampanye nasional literasi keuangan syariah guna meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan.

    Untuk melaksanakan program edukasi dan sosialisasi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan syariah sekurang-kurangnya digelar di   20 kota untuk akademisi, ulama dan ormas Islam.

    Beberapa program aksi dalam gerakan pembangunan literasi keuangan syariah antara lain :

    1. Melaksanakan pilot project edukasi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan syariah untuk jenjang pendidikan formal – tingkat SMP, SMA dan/atau Perguruan Tinggi.
    2. Mengimplementasikan materi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh industry sektor jasa keuangan syariah untuk jenjang pendidikan formal – tingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
    3. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi Literasi Keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan sekurang-kurangnya di 20 kota untuk akademisi dan atau ulama dan ormas Islam

     

     

    Selain untuk akademisi, edukasi dan sosialisasi keuangan syariah perlu dilakukan untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profesi di berbagai wilayah Indonesia. Edukasi dan sosialisasi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan syariah harus  dilakukan terhadap Ibu rumah tangga, majlis ta’lim kaum ibu dan organisasi massa Islam kewanitaan, seperti Aisyiah, Fatayat NU, Muslimat Alwashliyah, dsb.

    Selanjutnya gerakan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Syariah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain :

    1. Sharia Financial Literacy Expo, Islamic Finance Fair, Indonesia Syariah Expo, dsb.
    2. Seminar Nasional/Internasional Literasi Keuangan Syariah
    3. Simposium, Forum Riset Keuangan, Penelitian dan kajian mengenai Literasi Keuangan Syariah
    4. Tabligh Akbar Keuangan Syariah di masjid raya atau lapangan
    5. Lomba penulisan karya ilmiah Literasi Keuangan syariah
    6. Lomba pidato/karikatur/poster ekspresi suara konsumen

    Pilar Kedua : Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan Syariah

    Beberapa program aksi yang diusulkan untuk mewujudkan pilar kedua ini ialah :

    1.Menyusun database materi edukasi dan materi pendukung lainnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan edukasi dan kampanye nasional Literasi Keuangan.  System database materi Literasi Keuangan syariah yang disiapkan mencakup semua sector industry  jasa keuangan syariah.

    2.Membangun sarana media komunikasi (media channel) Literasi Keuangan syariah dalam rangka mempermudah dan mempercepat akses informasi keuangan syariah, seperti  menyiapkan website Literasi Keuangan syariah yang berisi informasi dan edukasi keuangan syariah.

    3.Menyiapkan sumber daya manusia pelaksana edukasi dan kampenye nasional Literasi Keuangan syariah  guna mewujudkan pelaksanaan. Literasi secara efektif dan efisien yang optimal dan berkesinambungan dengan melakukan berbagai kegiatan  seperti training for trainers untuk para dosen dan guru, danuntuk komunitas /profesi tertentu.

    4.Menjalin  hubugan kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna mendukung pelaksanaan edukasi Literasi Keuangan syariah seperti  kerja sama dengan Kementrian/intansi Pemerintah terkait dengan kegiatan Literasi Keuangan, kerja sama dengan Organisasi Swasta, organisasi internasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan kajian dan Penelitian Literasi Keuangan syariah, seperti Forum Riset Keuangan Syariah.

    5.Membentuk perangkat organisasi pendukung pelaksanaan Literasi Keuangan Syariah, seperti :

    1. Mengembangkan organisasi Literasi Keuangan Syariah di Otoritas Jasa Keuangan
    2. Membentuk fungsi edukasi dan informasi keuangan syariah di kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah.
    3. Membentuk Komite Khusus Literasi Keuangan Syariah dan Kelompok Kerja  Literasi Keuangan syariah
    4. Mendorong asosiasi industry jasa keuangan syariah membentuk komite Literasi Keuangan syariah
    5. Mendorong Perguruan Tinggi  membentuk Komite Literasi Keuangan Syariah
    6. Mendorong pesantren  tertentu membentuk Komite Literasi Keuangan Syariah
    7. Mendorong masyarakat membentuk organisasi/perkumpulan/pemerhati Literasi Keuangan syariah.
    8. Mendorong para da’i dan ustaz membentuk organisasi Da’I Keuangan Syariah.

    OJK dan Pegiat Keuangan Syariah juga perlu mendorong dibentuknya komunitas masyarakat yang peduli terhadap Literasi Keuangan syariah, dengan menggunakan  media social (twitter, facebook, path, instagram, youtube) untuk  Literasi Keuangan syariah   yang berisi informasi dan edukasi keuangan syariah sehingga dapat meningkatkan Literasi Keuangan syariah masyarakat.

    Pilar Ketiga : Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan Syariah

    OJK dan seluruh pegiat keuangan syariah  perlu mendorong industry keuangan syariah untuk kreatif menciptakan inovasi produk  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Industri keuangan syariah hendaknya dapat mengembangkan dan memasarkan Produk dan Jasa Keuangan syariah  di bidang :

    • Perbankan syariah
    • Perasuransian syariah
    • Lembaga Pembiayaan syariah
    • Dana Pensiun syariah
    • Pasar Modal syariah
    • Pergadaian syariah
    • Lembaga Keuangan MIkro Syariah

    OJK dan pegiat keuangan syariah hendaknya mendorong industry  jasa keuangan syariah untuk menciptakan produk dan jasa keuangan syariah mudah dipahami dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas sampai ke lapisan grass root sebagai garda terdepan pengejawentahan financial inclusion.

    Industri  jasa keuangan syariah juga perlu didorong untuk menciptakan produk jasa keuangan yang bersifat bundling (sinergi produk dan jasa antar-sektor jasa keuangan) guna meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan syariah.

    Program Aksi Tahun 2014-2018 yang harus dilakukan pegiat syariah dan OJK ialah , memprioritaskan upaya memfasilitasi industry  jasa keuangan syariah untuk menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah yang bersifat  bundling dan sinergis, yaitu  produk hybrid dan jasa keuangan syariah yang berasal dari industry  jasa keuangan syariah yang berbeda.

    Kemudian kita (pegiat syariah)  juga perlu mendorong industry  jasa keuangan syariah untuk memperluas aksesibilitas produk dan jasa keuangan syariah agar lebih mudah diperoleh masyarakat umum.

    Selain itu industri jasa keuangan syariah perlu didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen. Selanjutnya mendorong industri  jasa keuangan syariah untuk meningkatkan aspek-aspek perlindungan konsumen dalam memasarkan produk dan jasa keuangan syariah dan penyelesaian pengaduan dan sengketa keuangan syariah.

    Penutup

    Pembangunan literasi keuangan syariah di Indonesia sebagai  Negara yang mayoritas muslim adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar, apalagi Indonesia adalah Negara terbanyak penduduk muslimnya di dunia. Keniscayaan ini   dikarenakan market share keuangan syariah di Indonesia masih kecil, dengan demikian potensi keuangan syariah di Indonesia masih sangat besar, sementara tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah.

    Berdasarkan alasan di atas, pemerintah (OJK) dan atau pegiat syariah perlu menyusun strategi nasional pembangunan literasi keuangan syariah untuk melengkapi penerapan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan yang telah diluncurkan Presiden Republik Indoensia Soesilo Bambang Yudhoyono.

    Tulisan ini disusun sebagai masukan pemikiran kepada pegiat keuangan syariah, industri keuangan syariah, assosiasi industri keuangan syariah, OJK dan Organisasi / Assosiasi Ekonomi Syariah. Makalah atau tulisan ini dapat dijadikan sebagai dasar-dasar pemikiran untuk penyusunan cetak biru strategi pembangunan literasi keuangan syariah di Indonesia. Jika seandainya cetak biru khusus syariah belum diperlukan, paling tidak tulisan ini dapat memperkaya dan melengkapi penarapan operasional cetak biru strategi nasional literasi keuangan yang sudah ada, khusus program literasi keuangan syariah  sehingga bisa dijadikan pedoman (acuan, garis perencanaan dan program) dalam membangun literasi keuangan syariah di Indonesia.

    Dalam tulisan ini sengaja belum diuraikan rencana kegiatan (program aksi) berdasarkan tahun-tahun tertentu (misalnya 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018) sebagaimana layaknya dalam sebuah blueprint. Penyusunan program aksi berdasarkan tahun (tahapan-tahapan program tahunan) hanya berupa  draft kajian yang tulisannya sudah saya siapkan. Belum dicantumkannya program kegiatan berdasarkan tahapan tahun, karena harus didiskusikan terlebih dahulu  dengan semua stakeholeders, terutama pemangku otoritas (OJK).

    Semoga tulisan ini bermanfaat bagi regulator (OJK) dan seluruh pegiat elemen keuangan syariah yang berkepentingan dan semoga Allah  meridhoi semua rencana kita. Amin.  Sekian, Wallahu A’lam bish Shawab. Semua isi tulisan dalam makalah ini adalah (masih)  pendapat / ijtihad pribadi yang inspirasinya merujuk kepada Cetak Biru Strategi Nasional LIterasi Keuangan yang diterbitkan OJK. Penulis adalah Agustianto (Ketua 1 IAEI), Wakil Sekjen MES dan Anggota Pleno DSN-MUI).

     

     

    All Articles | Contact Us | RSS Feed | Mobile Edition