• Peluncuran Buku Karya Agustianto dan Ateng Kusnadi, berjudul Bebas dengan Paradigma Syariah, 3 April 2011, pada momentum Milad Ahad 15 di Hotel Desa Wisata, Taman Mini (TMII). Makna BEBAS dalam judul buku ini ialah Berkah Etis, Bahagia, Adil, Sukses.

  • Maqashid Syariah dalam Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

    0

    Posted on : 31-08-2014 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah, Ushul Fiqh

     

    Oleh : Agustianto Mingka

    Wa.Sekjen MES Pusat,  Penulis Buku Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan

    dan Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

     

    Para pakar ekonomi syariah  dan praktisi perbankan syariah, tidak cukup hanya mengetahui fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi yang lebih penting  adalah  memahami maqashid syariah. Imam Al-Syatibi (w.790 H), dalam kitab Al-Muwafaqat, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui  ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara’  (Al-quran dan hadits) sekaligus bagaimana menerapkan  dalil-dalil syariah  itu di lapangan. Menurut Al-Amidy dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, Siapa yang tidak menguasai ilmu ushul fiqh, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah (syariah) kecuali dengan ilmu ushul fiqh.” .

    Tema terpenting  dalam ilmu ushul fiqh adalah maqashid syariah. Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah           menduduki posisi yang sangat urgen dalam merumuskan ekonomi  syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keruangan syariah.

    Maqashid syariah dalam pengertian yang umum (dasar) adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara lima  kebutuhan pokok yaitu  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

    Kajian  maqashid syariah dalam ilmu ushul fiqh, bukan hanya terbatas pada pemahaman mengenai tujuan-tujuan syariah dengan memelihara kemaslahatan lima pokok  kebutuhan dasar, (agama,jiwa,akal, keturunan dan harta), tetapi juga pengetahuan (pemahaman) mengenai teori-teori syariah untuk mewujudkan maqashid syariah,  landasan filosofis, alasan rasional, illat, rahasia tasyri’,  dan berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah  lainnya. Seperti  teori qiyas ; qiyas jaliy, qiyas khafiy, illat, masalikul’illat, istihsan, maslahah  mursalah, sadd al-zariah, ‘urf, istishab, takhrijul manath, tanqihul manath, tahqiqul manath, dan instrument-instrumen metodologis yang terkait dengan maqashid syariah, yang disertai dengan kaedah-kaedah ushul fiqh mengenai maqashid syariah. Konsep-konsep maqashid syariah itulah yang akan diterapkan pada ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Misalnya maqashid syariah dari anuitas, hedging,  pembiayaan indent, trade finance dan akad-akad hybrid, pembiayaan  murabahah, denda pada debitur yang menunda pembayaram, kartu kredit syariah, gharar qalil, bagi hasil (revenue sharing, net revenue sharing dan profit and lose sharing sharing), Profit Equalization Reserve (PER), dsb.

    Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang.  Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal ; public finance),  tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

    Fathi al-Daraini dalam buku Al-Fiqh al-Islam al-muqarin ma’a al-mazahib mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menurutnya merupakan   ilmu yang berdiri sendiri. Pendapat ini menunjukkan betapa urgensinya pengetahuan mengenai maqashid syariah.

    Dalam melakukan ijtihad seorang mujtahid harus menguasai maqashid syariah. ‘Abdul wahhab Khallaf dalam Buku Ilmu Ushul Fiqh menyebut dengan tegas bahwa nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara tepat dn benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid syariah dan asbabun nuzul (latar belakang historis turunnya ayat). Keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil-dalil Al-Quran dan hadits sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maqashid al-syariah yang dapat ditelaah dari dalil-dalil tafshili (al-quran dan sunnah)

    Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-economy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Maqashid syaiah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistic dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan maqashid syariah-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

     

    Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul,  seperti hedging (swap, forward, options), Margin During Contruction (MDC), profit equalization reserve (PER), trade finance dan segala problematikanya, puluhan kasus hybrid contracts, instrument money market inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dgn konvensional, restrukturisasi,  pembiayaan property indent, ijarah maushufash fiz zimmah, hybrid take over dan refinancing, forfeiting, overseas financing, skim KTA, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan  fiducia, hypoteik dan hak tanggungan, maqashid dari anuitas, tawarruq, net revenue sharing, cicilan emas, investasi emas,  serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan.

     

    Upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang, memerlukan analisis berdimensi filosofis dan rasional dan subtantif yang terkandung dalam konsep maqashid syariah. Berdasarkan urgensi maqashid syariah yang demikian besar, maka Iqtishad Consulting bermaksud menggelar Workshop Eksekutif Aplikasi Maqashid Syariah pada Ekonomi, Keuangan, Produk Perbankan, dan Regulasi Perbankan dan Keuangan Syariah.

    Tanpa maqashid syariah,  maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan  kaku. Tanpa maqashid syariah, seorang pakar dan praktisi ekonomi syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah. Tanpa maqashid syariah,  produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqashid syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan  regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan  akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman maqashid syariah, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqashid syariah, maka regulator (pengawas) akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman maqashid syariah maka regulasi dan ketentuan  tentang PSAK syariah  akan rancu, kaku dan dan mengalami kesalahan fatal.

    Jiwa maqashid syariah akan mewujudkan  fikih muamalah  yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman (shilihun li kulli zaman wa makan). Penerapan maqashid syariah akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional.

    Berdasarkan paparan di atas, maka para pakar ekonomi syariah, dosen, praktisi ekonomi syariah, auditor, Dewan Pengawas Syariah,   pejabat Bank Indonesia yang mengawasi dan mengaudit bank syariah, dan pejabat OJK yang mengawasi/meregulasi LKS, wajib dan harus memiliki pengetahuan tentang maqashid syariah. Untuk itulah kami menggelar workshop eksekutif maqashid syariah pada ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. Demikian pula halnya bagi auditor eksternal dan internal perbankan dan lembaga keuangan syariah terlebih bagi para perumus PSAK, seharusnya memiliki pemahaman maqashid syariah secara utuh dan benar dengan cara mengikuti langsung kajian-kajian otentik dan orisinil yang bersumber dari kitab-kitab  ushul fiqh, bukan dari  sumber-sumber yang ditulis oleh pakar ekonomi Islam yang tidak berlatarbelakang ilmu ushul fiqh.

    Pemahaman maqashid syariah ini bertitik tolak dari pemahaman (penguasaan) berbagai disiplin ilmu, seperti ushul fiqh, falsafah tasyri’, tarikh tasyri’ fil muamalah, filsafat hukum Islam, ulumul quran dan  tafsir, ulumul  hadits dan mushtalahul hadits, qawaid fiqh, kaedah ushul fiqh dan kaedah bahasa Arab.  Karena itulah, pengetahuan tentang maqashid al-syariah ini menjadi syarat yang sangat penting dalam melakukan ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Untuk memahami semua itu dengan baik para pakar ekonomi syariah, dosen pascasarjana, direktur bank, DPS dan konsultan syariah, bahkan hakim, notaries  dan auditor perlu mengikuti Workshop Eksekutif ini.

    Forum Workshop Eksekutif Maqashid Syariah pada Ekonomi, Keuangan dan  Perbankan syariah  ini akan membahas secara mendalam praktik maqashid syariah sejak zaman Nabi yang dilakukan Rasulullah dengan contoh-contoh kasus yang menarik.  Demikian pula maqashid syariah  pada zaman zaman sahabat, juga direkonstruksi dengan kasus-kasus historis          yang penting sebagai ibrah (cermin) dalam berijtihad bagi akademisi, pakar dan regulator untuk perumusan regulasi, peraturan, fatwa dan Undang-Undang. Begitu pula maqashid syariah  di zaman Imam-Imam mazhab, sampai ke zaman abad pertengahan di masa Imam Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim, bahkan sampai ke zaman Syah Waliullah ad-Dahlawy. Dengan demikian, maqashid syariah tidak saja dikaji dari sisi teori dan konsep, melainkan juga dari segi sejarahnya selama berabad-abad. Pendeknya maqashid syariah akan dipaparkan dalam forum ini secara komprehensif dan tuntas, agar bisa menjadi contoh, cermin dan pedoman bagi ilmuwan, cendikiawan, ulama dan regulator dalam membuat regulasi, mengawasi, mengaudit dan menciptakan produk perbankan dan keuangan.  Selama ini banyak kajian maqashid syariah dilakukan secara dangkal yang hanya berupa kulit-kulit luar saja, sehingga belum banyak pengaruhnya menjiwai perumusan regulasi, penciptaan produk dan malah menciptakan kekakuan dalam pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah. Bahkan ada regulator PSAK yang bukan ahli syariah, secara salah memahami maqashid syariah. Mereka berpandangan pemahaman akad dalam fikih muamalah itulah maqashid syariah. Na’uzubillah. Padahal fikih muamalah bukanlah maqashid syariah.

     

    Kajian ushul fiqh dalam forum workshop iqtishad ini lebih banyak ditekankan pada ushul fiqh yang bermuatan maqashid syariah. Maka dalil-dalil yang dibahas umumnya dalil-dalil yang berdimensi maqashid syariah, seperti istihsan, maslahah dan maslahah mursalah, sadd al-zariah,’urf, istishab dan tentunya qiyas.   Setidaknya terdapat 11 (sebelas) dalil syariah, yaitu (Alquran, Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan, maslahah mursalah, ‘Urf, Sa’ad zariah, Istishab, fatwa sahabat dan syar’u man qablana. Pembahasan dalil-dalil dari kasus-kasus aktual kontemporer dalam training ini, senantiasa dijiwai oleh maqashid syariah, sebagai pedoman utama dalam perumusan hukum finansial Islam. Oleh karena itu, kajian maqashid syariah mendapatlan waktu dan porsi pembahasan luas dalam forum eksekutif ini.

     

    Untuk lebih mengkomprehensifkan materi forum training eksekutif  ini, kajiannya juga menggunakan ilmu qawaid fiqh dan tarikh tasyrik fil-muamalat serta didukung ilmu tafsir, ulumul quran dan hadits (mushtalahul hadits). Pendekatan yang holistic ini akan menunjukkan secara nyata bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang multidisiplin yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan syar’iy.  Dan yang lebih penting lagi, pendekatan yang holistic ini akan  menghasilkan produk, regulasi, aturan dan produk perbankan dan keuangan yang benar-benar sesuai dengan maqashid syariah.

    Dalam konteks keindonesiaan kita juga perlu memahami metode penetapan fatwa MUI di Indonesia, yakni bagaimana manhaj dan metode ijtihad yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa ekonomi syarah. Ini penting, agar para akademisi dan praktisi memahami  metodologi syariah dalam penetapan suatu hukum ekonomi Islam, sehingga akademisi dan praktisi mengetahui bahwa penetapan fatwa tidak dilakukan sembarangan, melainkan dengan metodologi  ushul fiqh yang sophisticated dan sangat ektra hati-hati yang bisa dipastikan berada dalam koridor syariah.

     

    Kalangan masyarakat awam, mungkin tidak begitu perlu memahami ilmu ushul fiqh berwawasan maqashid syariah, tetapi, seorang pakar, dosen Pascasarjana,  Dewan Syariah, pejabat bank/LKS, Direksi, DPS, terlebih regulator (OJK) dan BI,  auditor, hakim, wajib memahami ilmu ushul fiqh dan maqashid syariah dengan baik. Demikian pula  General Manager Bank Syariah, Pimpinan Divisi, Head Group, Branch Manager,(kepala cabang),  semua dosen prodi ekonomi Islam, konsultan, notaris syariah perlu  memahami maqashid syariah dan aplikasinya dalam ekonomi, keuangan dan perbankan syariah.

     

    Untuk itulah, Iqtishad Consulting  menggelar Training dan Workshop Eksekutif Maqashid Syariah dalam bidang ekonomi, keuangan dan perbankan Syariah. Kegiatan ini Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19-20 September 2014 di Jakarta Pusat (Hotel Sofyan).

     

    Sebenarnya kajian maqashid syariah ini membutuhkan waktu paling tidak 5 hari sebagaimana yang terlihat pada silabus pembahasan, namun oleh karena berbagai alasan (waktu, dana dan energy trainer), maka waktunya dipadatkan hanya menjadi dua hari saja, ditambah asumsi bahwa peserta umumnya adalah para pakar, doctor, Guru Besar dan senior ekonomi syariah.

     

    Jika Universitas anda, Bank Anda  atau Lembaga anda berminat mengikuti Workshop Eksekutif iniHubungi  Joko Wahyuhono 08210206289 dan Aldo (081291255319)

    Jakarta, 28 Agustus  2014

    Agustianto Mingka (Penulis Buku Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan keuangan ; Trainer Iqtishad)

     

    Mengapa Pakar Ekonomi Syariah Harus Memahami Ilmu Ushul Fiqh ?

    0

    Posted on : 31-08-2014 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah, Ushul Fiqh

     

    Oleh : Agustianto

    Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

    dan Penulis Buku Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan

     

    Para pakar ekonomi syariah dan praktisi perbankan dan keuangan syariah, tidak cukup hanya mengetahui fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi yang lebih penting  adalah  memahami ushul fiqh dan maqashid syariah dari setiap produk perbankan dan keuangan syariah.

     

    Semua ulama sepakat bahwa ushul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Imam Asy-Syatibi (w.790 H), dalam Al-Muwafaqat, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui  ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara’  (Al-quran dan hadits) sekaligus bagaimana menerapkan  dalil-dalil syariah  itu di lapangan. Menurut Al-Amidy dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, Siapa yang tidak menguasai ilmu ushul fiqh, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah (syariah) kecuali dengan ilmu ushul fiqh.” .

    Senada dengan itu, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh merupakan satu di antara tiga ilmu yang harus dikuasai setiap ulama mujtahid, dua lainya adalah  hadits dan bahasa Arab. Prof. Dr. Salam Madkur (Mesir), mengutip pendapat Al-Razy yang mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang paling penting yang mesti dimiliki setiap ulama mujtahid. Ulama ekonomi syariah sesungguhnya (seharusnya) adalah bagian dari ulama mujtahid, karena ulama ekonom syariah harus berijtihad memecahkan berbagai persoalan ekonomi, menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, halal haramnya bentuk bisnis tertentu,   memberikan solusi pemikiran ekonomi, memikirkan akad-akad yang relevan bagi lembaga keuangan syariah. Memberikan fatwa ekonomi syariah, jika diminta oleh masyarakat ekonomi syariah. Untuk mengatasi semua itu, seorang ahli syariah  atau dewan syariah, harus  menguasai ilmu ushul fiqh secara mendalam karena ilmu ini diperlukan untuk berijtihad.

    Seorang pakar ekonomi syariah yang menduduki posisi sebagai dosen, pakar ekonomi Islam (guru besar dan Doktor), pejabat tinggi di bank syariah, dewan pengawas syariah apalagi pejabat regulator syariah (OJK dan BI) dan  dewan syariah, mestilah menguasai ilmu ushul fiqh bersama ilmu-ilmu terkait, seperti qaw’aid fiqh, tarikh tasyri’fil muamalah, falsafah hukum Islam,  maqashid syariah, tafsir ekonomi, hadits-hadits ekonomi, mushtalahul  hadits, bahkan  sejarah pemikiran ekonomi Islam.

    Oleh karena penting dan strategisnya penguasaan ilmu ushul fiqh, maka para ahli ushul fiqh mengatakan, bahwa  untuk  menjadi seorang faqih (ahli fiqh), tidak diharuskan membaca seluruh kitab-kitab fiqh yang begitu melimpah dari semua mazhab secara luas dan detail, tetapi cukup memiliki kemampuan dan kompetensi ilmu ushul fiqh,  yaitu kemampuan  istinbath dalam mengeluarkan kesimpulan hukum dari teks-teks dalil melalui penelitian dan metode tertentu yang dibenarkan syari’at, baik ijtihad istinbathy maupun ijtihad tathbiqy, ijtihad intiqa’iy maupun ijtihad insya’iy. Metodologi istinbath tersebut disebut ushul fiqh. Demikianlah pentingnya ilmu ushul fiqh bagi seorang ulama dan pakar ekonomi Islam.

     

    Ilmu ushul fiqh    memberikan pemahaman tentang metodologi istinbath (penetapan hukum Islam) para ulama dalam merumuskan dan memutuskankan suatu masalah hukum Islam, karena itu ushul fiqh adalah  metodologi yurisprudensi Islam, yaitu metodologi ilmu hukum Islam yang menghasilkan produk-produk hukum Islam, menghasilkan fikih muamalah,  fatwa-fatwa dan  regulasi.

     

    Ilmu Ushul fiqh memberikan dalil-dalil syariah dan argumentasi syariah mengenai suatu kebijakan, produk, system dan mekanisme perbankan syariah.  Ushul fiqh yang berwawasan maqashid syariah memberikan perspektif  filosofis dan pemikiran rasional tentang akad-akad pada setiap produk perbankan syariah.  Ilmu Ushul fiqh adalah ilmu hukum Islam yang sering disebut juga sebagai The Principle of Islamic Jurisprudence. Hal  ini dikarenakan ushul fiqh bermuatan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam  (ilmu hukum Islam).  Ushul fiqh berisi  teori-teori  hukum Islam, kaedah-kaedah perumusan dan penetapan hukum atau dictum Islam, yang pada forum workshop  eksekutif Iqtishad dikhususkan tentang teori hukum tentang ekonomi  keuangan syariah.

     

    Ushul Fiqh adalah ibu (induk) dari semua ilmu syariah, karena itu ushul fiqh adalah induk dari ilmu ekonomi syariah. Keputusan-keputusan fikih muamalah keuangan dan seluruh ketentuan ekonomi Islam di bidang makro dan mikro pastilah menggunakan metodologi ilmu ushul fiqh. Apabila fikih muamalah dan semua peraturan  hukum  Islam adalah produk ijtihad, maka ushul fiqh adalah metodologi berijtihad untuk menghasilkan produk-produk fiqh, fatwa dan segala bentuk regulasi, karena itulah, regulator, pembuat peraturan dan Undang-Undang seharusnya memahami dengan baik ilmu ushul fiqh, karena ushul fiqh adalah metodologi ijtihad untuk menghasilkan produk fikih muamalah, fatwa, regulasi dan Undang-Undang.

     

    Ushul fiqh juga adalah disiplin ilmu syariah yang memberikan landasan dan kerangka  epistimologi ilmu ekonomi Islam, sehingga, kajian epestimologi ekonomi syariah tidak bisa melepaskan diri dari disiplin ilmu ushul fiqh. Professor Masudul Alam Choudhuriy  telah membahas epistemology ekonomi Islam dengan menjadikan ushul fiqh sebagai acuan, kerangka dan teorinya sekaligus.

     

    Dalam disiplin ilmu ushul fiqh pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran dan kaedah-kaedah yang sangat diperlukan sebagai pijakan dasar dalam membangun sebuah formulasi hukum ekonomi Islam yang diinginkan dibahas secara holistic, komprensif dan tuntas.  Dengan perkataan lain ushul fiqh adalah disiplin ilmu yang paling penting sebagai perangkat metodologis yang paling berkompeten guna menyusun, membentuk dan memberi corak ekonomi Islam yang diharapkan.

     

    Dalam pengembangan hukum syariah selama ini, permasalahan krusial yang menghambat upaya pembaharuan dan reformulasi hukum Islam adalah miskinnya  metodologi. Kenyatan itu lebih parah terjadi di bidang  ekonomi syariah saat ini, dimana kajian-kajian akademis ekonomi syariah masih miskin metodologi syariah, artinya miskin ilmu ushul fiqh yang mencerahkan, ushul fiqh yang bermuatan maqashid syariah, yang kaya dengan  wawasan historis, rasional dan filosofis, akibat kemiskinan metodologi itu, maka  pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran ekonomi syariah serta pemahaman para pakar ekonomi syariah selalu kurang  tepat,  parsial, atomistis bahkan terkadang dangkal.

     

    Ilmu ushul fiqh sangat langka diajarkan dalam materi-materi training perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, bahkan materi bahasannya tidak ditemukan sama sekali.Oleh karena itu para pakar ekonomi Islam dan SDM bank syariah termasuk regulator syariah sangat  jarang memahami ilmu ushul fiqh. Padahal disiplin ini menduduki  posisi utama dalam ilmu ekonomi syariah,khususnya bagi para pimpinan bank, regulator, dewan fatwa, terlebih dosen-dosen di Program Pasca-sarjanaekonom-Islam.

    Ilmu ushul fiqh akan meningkatkan derajat intelektualisme para akademisi dari taqlid (muqallid) kepada muttabi’, bahkan bagi ulama  bisa    menjadi mufti dan mujtahid*. Para Guru Besar, Doktor dan  dosen Pascasarjana   yang memberi kuliah di kampus, para pengawas dan regulator di OJK, Bank Indonesia atau praktisi yang menjabat posisi penting di perbankan (direksi, divisi legal, product development, ALCO, auditor, DPS), juga  konsultan, sepatutnya (seharusnya) mengetahui ilmu ushul fiqh di bidang ekonomi keuangan, agar pengetahuannya di bidang ekonomi syariah komprehensif dan holistic. Karena ia melandasi pengetahuan fikih muamalahnya dengan seperangkat metodologi, alasan-alasan  rasional dan filosofis, argumentasi-argumentasi  dan dalil-dalilnya secara syariah serta maqashid syariahnya. Maqashid syariah menduduki posisi yang paling utama dalam ilmu ushul fiqh. Tanpa pendekatan maqashid syariah, maka ushul fiqh akan kering dan menghasilkan keputusan dan ketetapan yang artificial dan  kering pula.

    Maqashid Syariah

    Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah           menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi  syariah, Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal ; public finance),  tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

    Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang.  Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal ; public finance),  tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

    Fathi al-Daraini dalam buku Al-Fiqh al-Islam al-muqarin ma’a al-mazahib mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menurutnya merupakan   ilmu yang berdiri sendiri.

    Dalam melakukan ijtihad seorang mujtahid harus menguasai maqashid syariah. ‘Abdul wahhab Khallaf dalam Buku Ilmu Ushul Fiqh menyebut dengan tegas bahwa nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara tepat dn benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid syariah dan asbabun nuzul (latar belakang historis turunnya ayat). Keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil-dalil Al-Quran dan hadits sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maqashid al-syariah yang dapat ditelaah dari dalil-dalil tafshili (al-quran dan sunnah)

    Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-econonomy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Maqashid syaiah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Hanya dengan pendekatan maqashid syariah-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

    Tanpa maqashid syariah,  maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqashid syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan  regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan  akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman ushul fiqh dan maqashid syariah, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqashid syariah, maka regulator (pengawas) akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman maqashid syariah maka regulasi dan ketentuan  tentang PSAK syariah  akan rancu, kaku dan dan mengalami kesalahan fatal. Jiwa maqashid syariah akan mewujudkan  fikih muamalah  yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman (sholihun li kulli zaman wa makan). Penerapan maqashid syariah akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional.

    Berdasarkan paparan di atas, maka para pejabat Bank Indonesia yang mengawasi dan mengaudit bank syariah, dan pejabat OJK yang mengawasi/meregulasi LKS, wajib sekali (mutlak, tidak bisa ditawar), harus memiliki kompetensi yang terstandar, Untuk itulah dibutuhkan sertifikasi ushul fiqh bagi regulator keuangan syariah, dan karena itu pula mereka wajib mengikuti training dan workshop ushul fiqh tentang perbankan dan keuangan syariah. Demikian pula halnya bagi auditor eksternal dan internal perbankan dan lembaga keuangan syariah terlebih bagi para perumus PSAK, hukumnya semakin wajib. Selama ini belum ada seorang pun auditor dan pengurus IAI yang mengikuti training ushul fiqh certified, sehingga kompetensi mereka dalam bidang syariah sebenarnya belum terstandarisiasi. Realita ini sangat berbahaya jika dibiarkan terus menerus.

    Sejalan dengan pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah yang semakin cepat, kekurangan ini harus diperbaiki secara bertahap. Apalagi para pengawas bank syariah dari Bank Indonesia di seluruh  daerah Indonesia, hukumnya wajib memiliki kompetensi ilmu syariah yang terstandar, yaitu ilmu ushul fiqh  perbankan, yang selama ini terabaikan oleh lembaga otoritas tersebut. Dampak buruk dari mengabaikan pilar penting ini, adalah terjadinya kekakuan,       kesempatan dan bahkan kesalahan dalam pengawasan dan pengauditan, Banyak sekali (bahkan tidak terhitung jumlahnya), keluhan dan pengaduan praktisi perbankan syariah tentang kejumudan (kekakuan, dan kefatalan) yang dilakukan oleh personil pengawas bank  dari lembaga regulator pemerintah tersebut, terutama pengawas di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia.

    Ushul Fiqh di Perguruan Tinggi

     

    Perkembangan Program Pendidikan S1, S2 dan S3 Ekonomi Syariah di Indonesia makin pesat seiring dengan pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah. Ushul Fiqh dan Qawaid fiqh adalah mata kuliah wajib di program-program tersebut. Namun silabus ushul fiqh dan materi yang disampaikan, umumnya masih sangat jauh tertinggal dari kebutuhan dan tuntutan industri perbankan dan keuangan kontemporer. Hampir semua materi mata kuliah ushul fiqh di Program Pascasarjana (Ekonomi Syariah) di Indonesia  belum memecahkan masalah-masalah  dan kasus-kasus finance dan perbankan  kontemporer dalam analisis ushul fiqh dan maqashid syariah. Akibatnya target pengajaran ilmu ushul fiqh tidak tercapai. Mereka menganggap bahwa ilmu ushul fiqh yang diajarkan adalah ilmu ushul fiqh di fakultas syariah di UIN, IAIN atau STAIN. Padahal ilmu ushul fiqh yang diajarkan Program Pascasarjana Ekonomi Syariah berbeda materinya dengan pengajaran ushul fiqh pada umumnya.

     

    Silabus ushul fiqh yang dikembangkan di universitas-universitas yang membuka prodi/konsentrasi ekonomi syariah masih berkutat dengan kasus-kasus beberapa abad silam, bahkan 1 millenium silam, sangat sedikit tentang kasus-kasus financial dan ekonomi apalagi mengenai kasus-kasus financial kontemporer, nyaris tidak tersentuh sama sekali. Buku ushul fiqh lebih banyak diwarnai contoh kasus-kasus ibadah, jinayah, munakahat dan non ekonomi financial. Kalaupun ada sedikit ekonomi, kasusnya sangat sederhana. Akibatnya, mata kuliah ushul fiqh yang diajarkan tidak bisa menjawab dan meresponi isu-isu dan problem keuangan kontemporer, seperti hedging (swap, forward, options), margin during contruction, profit equalization reserve (PER), trade finance dan overseas financing puluhan kasus hybrid contracts, hybrid take over dan refinancing, instrument money market inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dgn konvensional, restrukturisasi,  pembiayaan property indent, ijarah maushufash fiz zimmah, hybrid take over dan refinancing, forfeiting, skim KTA, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan  fiducia, hypoteik dan hak tanggungan,   serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan. Kesenjangan ini pada gilirannya tidak bisa mengantar seorang akademisi ataupun praktisi kepada pemahaman metodologi istimbath masalah masalah ekonomi keuangan kontemporer, yang semakin kompleks.

     

    Kesenjangan antara materi  ushul fiqh yang diajarkan di universitas-universitas  dengan kasus-kasus aktual yang hendak dijawab dan dibutuhkan industri keuangan tidak boleh dibiarkan berlangsung.  Untuk itulah kami akan memberikan materi kuliah terbaru dan  silabus terbaru ekonomi syariah di S2 dan S3 (bisa juga sebagiannya untuk S1) melalui Training dan Workshop Ushul Fiqh Ekonomi Keuangan kontemporer bagi dosen ushul fiqh, dosen fiqh muamalah dan dosen ekonomi Islam, dosen Islamic Finance, dosen qawaid fiqh di seluruh Perguruan Tinggi Indonesia, yang memiliki program ekonomi Islam, baik Perguruan Tinggi Agama Islam, UIN, IAIN, STAIN, maupun Perguruan Tinggi Umum dan Swasta.

     

    Para Guru Besar Ushul Fiqh, Guru Besar Syariah,  Fikih Muamalah, Guru Besar Ekonomi, Guru Besar Hukum, dan Doktor Ekonomi Islam, Doktor Syariah, Doktor Ekonomi yang peduli (berminat) ilmu  ekonomi syariah,  mutlak harus memahami Ushul  Fiqh Keuangan Islam kontemporer dengan baik. Untuk itu para pakar pakar syariah tersebut harus memahami ilmu finance kontemporer, praktik dan  perkembangannya.   Forum Workshop Iqtishad Consulting ini,  akan menyambungifkan ilmu ushul fiqh dengan problematika dan kasus-kasus keuangan kontemporer yang terus berubah dan berkembang. Perlu kami sampaikan, bahwa materi Training dan Workshop Ushul Fiqh dan Maqashid syariah belum ada di buku-buku teks (baik Arab maupun English), karena itu materinya dan analisisnya betul-betul segar, aktual dan mencerahkan, yang kasus-kasusnya malah seringkali specifik keIndonesia-an..

     

    Oleh karena itu, semua dosen Ushul Fiqh di Perguruan Tinggi di Indoenesia, baik dosen Program Doktor, Dosen Program Magister dan Strata 1, sebaiknya (bahkan harus) mengikuti forum Workshop Ekselutif Maqashid Syariah pada Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, agar materi pengajaran (kuliah)nya terhadap mahasiswa menjadi segar, baru, kontekstual, solutif dan mencerahkan, sehingga bisa melahirkan dosen, DPS, sarjana dan praktisi  yang berkualitas.

    Pendekatan Maqashid Syariah dalam Workshop

    Sebagaimana disebut di atas, kajian ushul fiqh dalam forum workshop Iqtishad Consulting ini lebih banyak ditekankan pada ushul fiqh yang bermuatan maqashid syariah. Maka dalil-dalil yang dibahas umumnya dalil-dalil yang berdimensi maqashid syariah.  Setidaknya terdapat 11 (sebelas) dalil syariah, yaitu (Alquran, Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan, maslahah mursalah, ‘Urf, Sa’ad zariah, Istishab, fatwa sahabat dan syar’u man qablana. Pembahasan dalil-dalil dari kasus-kasus aktual kontemporer dalam training ini, senantiasa dijiwai oleh maqashid syariah, sebagai pedoman utama dalam perumusan hukum finansial Islam. Oleh karena itu, kajian maqashid syariah mendapatlan waktu dan porsi pembahasan luas dalam forum eksekutif ini.

     

    Selain membahas dalil-dalil syariah dan metode-metode perumusan hukum Islam, Forum   Ushul Fiqh Perbankan dan keuangan ini akan membahas secara mendalam praktik maqashid syariah sejak zaman Nabi yang dilakukan Rasulullah dengan contoh-contoh kasus yang menarik.  Demikian pula maqashid syariah  pada zaman zaman sahabat, juga direkonstruksi dengan kasus-kasus historis          yang penting sebagai ibrah (cermin) dalam berijtihad bagi akademisi dan regulator untuk perumusan regulasi, peraturan, fatwa dan Undang-Undang. Begitu pula maqashid syariah  di zaman Imam-Imam mazhab, sampai ke zaman abad pertengahan di masa Imam Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim, bahkan sampai ke zaman Syah Waliullah ad-Dahlawy. Dengan demikian, maqashid syariah tidak saja dikaji dari sisi teori dan konsep, melainkan juga dari segi sejarahnya selama berabad-abad. Pendeknya maqashid syariah akan dipaparkan dalam forum ini secara komprehensif dan tuntas, agar bisa menjadi cermin dan pedoman bagi ilmuwan, cendikiawan, ulama dan regulator dalam membuat regulasi, mengawasi, mengaudit dan menciptakan produk perbankan dan keuangan.  Selama ini banyak kajian maqashid syariah dilakukan secara dangkal yang hanya berupa kulit-kulit luar saja, sehingga belum banyak pengaruhnya menjiwai perumusan regulasi, penciptaan produk dan malah menciptakan kekakuan dalam pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah.

     

    Untuk lebih mengkomprehensifkan materi forum training eksekutif  ini, kajiannya juga menggunakan ilmu qawaid fiqh dan tarikh tasyrik fil-muamalat serta didukung ilmu tafsir, ulumul quran dan hadits (mushtalahul hadits). Pendekatan yang holistic ini akan menunjukkan secara nyata bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang multidisiplin yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.  Dan yang lebih penting lagi, pendekatan yang holistic ini akan  menghasilkan produk regulasi, aturan dan produk perbankan dan keuangan yang benar-benar sesuai dengan maqashid syariah.

    Dalam konteks keindonesiaan kita juga perlu memahami metode penetapan fatwa MUI di Indonesia, yakni bagaimana manhaj dan metode ijtihad yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa ekonomi syarah. Ini penting, agar para akademisi dan praktisi memahami  metodologi syariah dalam penetapan suatu hukum ekonomi Islam, sehingga akademisi dan praktisi mengetahui bahwa penetapan fatwa tidak dilakukan sembarangan, melainkan dengan metodologi  ushul fiqh yang sophisticated dan sangat ektra hati-hati.

     

    Urgensi penggalian illat.

    Konsep illat menjadi bagian penting dalam pembahasan maqashid syariah. Illat merupakan penyebab suatu ketentuan hokum, atau alasan rasional suatu ketentuan hokum syariah.Misalnya illat keharaman riba fadhl pada emas adalah muthlaq ats-tsamaniyah.

    Ilmu ushul fiqh yang bermuatan maqashid syariah akan memberikan pemikiran rasional dan filosofis tentang ketentuan ketentuan fiqh muamalah, misalnya mengapa gharar itu dilarang, dan apa illat dari setiap larangan gharar?, Mengapa bay’ kali bi kali dilarang?, apa illatnya ?, Mengapa riba fadhal dilarang?, apa illatnya ?, Kajian illat dan falsafah tasyri’ tentang  riba fadhal ini akan menghasilkan argumentasi rasionalmengapa penangguhan jual beli emas, perak, dollar, rupiah dilarang?, tetapi mengapa tahawwuth/hedging untuk maslahah dibolehkan?. Mengapa pertukaran dinar dengan rupiah harus cash, sedangkan jual beli emas batangan/perhiasan  secara cicilan dibolehkan. Dalam kasus yang lain ;Mengapa talaqqi rukban dilarang ?, apa illatnya?. Pertanyaan-pertanyaan itu, menjadi wilayah  kajian ilmu ushul fiqh. Ketika illat ditemukan, maka akan berlaku kaedah Al-hukm yaduru ma’al illati  wujudan wa’adaman.Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu kan ditemukan di forum workshop eksekutif maqashid syariah dalam ekonomi, keuangan dan perbankan syariah.

     

    Terus yang penting lagi adalah,  apaillat larangan transkasi dua akad dalam satu transaksi?, Mengapa akad two in one itu dilarang dan mengapa hybrid kontrak dibolehkan?, Bentuk akad two in one bagaimana yang dilarang. Jawabannya harus dijelaskan secara rasional dan filosofis dalam koridor  ilmu ushul fiqh. Urgensi mengetahui illat ini menjadi keharusan, mengingat telah terjadi kesasahan fatal, yaitu mengeneralisasi secara salah bahwa setiap two in one (dua akad dalam 1 transaksisi) dilarang, padahal hanya ada dua bentuk saja dari akad two in one yang dilarang. Ratusan bentuk lainnya dihalalkan. Kesalahan fatal ini karena  kajian fikih muamalahnya tanpa didasari ilmu ushul fiqh tentang illat dan maqasid syariah serta kajian ilmu hadits yang mendalam.

    Satu lagi yang cukup penting adalah tentang akad ta’alluq, Ada banyak pandangan yang mengenerasisasi semua ta’alluq itu dilarang, semua jual beli bersyarat itu dilarang, tanpa mengkaji dan memahami mengapa ta’alluq itu dilarang, apa illatnya, bentuk ta’alluq yang bagaimana yang dilarang dan bentuk ta’alluq bagaimana yang dibolehkan?. Mengapa jual beli bersyarat itu dilarang,apa illatnya?, Semua pengetahuan ini sangat berguna menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru yaitu akan memberikan  pemahaman apa dan bagaimana bentuk akad ta’alluq yang dilarang dan mana pula yang dibolehkan, begitu pula jual beli bersyarat, mana jual  beli yang dilarang dan mana pula yang dibolehkan.Semua analisisnya harus didasarkan pada kajian illat dalam metodologi ushul fiqh selain analisis ilmu mushtalahul hadits.

    Contoh lainnya yang juga menarik adalah akad sewa beli (lease and  purchase), apakah akad ini bisa disebut sebagai gharar,? Apa yg gharar dalam akad ini ?.Ketidak jelasan akadnya sewa atau beli,atau dianggap tidak jelas pemindahahan kepemilikan?.Di sinilah diperlukan kajian illat dan maqashid syariah, sebuah kajian falsafah syariah mengapa gharar itu dilarang, apakah illatnya terdapat pada akad sewa beli itu?

     

    Secara praktis,sebenarnya akad sewa beli tidak gharar, karena akadnya sudah jelas sekali. Dr. Usman Tsabir sudah membahas kontrak ini dalam buku Fiqh Muamalah Maliyah Mu’ashirah, secara tuntas (Kuwait, 2006). Begitu sewa berakhir,maka secara otomatis dan demi hukum asset menjadi milik nasabah, tanpa perlu akad baru lagi,karena janji hibah yang diaktekan ada saat akad  sudah terwujud secara otomatis setelah berakhirnya periode sewa. Kejelasan akad sewa beli  ini,  tidak akan memancing dispute atau rawan perselisihan, karena itu hukumnya boleh. Jual beli gharar yang illatnya sudah hilang, hukumnya boleh, sesuai dengan kaedah al hukm yaduru ma’al illat wujudan wa ‘adaman.

    Dalam kasus ini gharar itu dilarang karena akan sangat rawan menimbulkan perselisihan para pihak, sedangkan dalam akad sewa beli semuanya sudah jelas, sama jelasnya dengan kontrak jual beli. Karena akad yang jelas itu maka peluang perselisihan akibat  akad hybrid sebenarnya tidak ada.Kalaupun peluang dispute ada, tapi porsinya sedikit sekali dan kecil sekali,bahkan  disputenya bukan karena ghararnya, melainkan karena moral hazard di antara kedua pihak,misalnya dengan sengaja menunda pembayaran cicilan. Kecilnya peluang perselisihan sewa sama saja dengan kecilnya peluang jual beli murabah cicilan, sebab setiap akad pasti selalu ada kemungkinan terjadinya perselisihan, tapi sekali lagi bukan karena  ketidakjelasan akadnya, melainkan karena morald hazard terutama dari nasabah yang mencicil.

    Mari kita gunakan logika  yangsalim, kalau ada akad lease and purchase tanpa hunga,dgn ketentuan akad yang jelas, maka hukumnyaboleh, karena  tidak gharar.Dengan demikian tidak semua gharar itu  dilarang.Hanya gharar yang besar (gharar katsir) saja yang dilarang,yaitu yang  peluang mendatangkan perselisihan saja yg dilarang syariah, sedangkan gharar yang sedikit tidak dilarang. Oleh karena itulah ulama membagi gharar kepada 3 macam, gharar katsir, gharar mutawassith dan gharar qalil.

    Kemahiran menemukan illat,maslalah dan maqasahid dari suatu akad dan transaksi sangat diperlukan, mengingat kasus-kasus baru terus bermunculan, seperti pembiayaan KPR syariah secara indent, MDC (Margin During Construction), tawarruq munazzam, dsb.Ilmu ushul fiqh akan merekonstruksi illat dari larangan jual beli indent (KPR Property Syariah), bentuk pembiayaan KPR indent bagaimana yang dilarang?Mengapa  dalamjual beli salam, uangnya harus cash ? sehingga jual beli kali bikali (al-bay’ bi ajli badalain) dilarang?, dan Bentuk kali bikali bagaimana yang dilarang,dan mengapa dilarang ? Apa perbedaan illat antara KPRS Indent ( yang menggunakan akad MMq) dengan jualbeli kali bi kali yang dilarang Nabi Muhammad Saw ?.Atau dengan perkataan lain, apakah boleh cicilan pada salam fil manafi’ untuk pembiayaan KPRS Indent dengan musyarakah mutanaqishah ?Kalau dilarang apa illatnya?,  apakah illatnya sudah berubah dan berbeda dengan illat kali bi kali?. Kalau illatnya sama maka KPRS indent dengan MMq tentu tidak dibolehkan, tetapi jika illatnya berbeda,maka KPRS Indent dengan MMq dibolehkan.Disinilah diperlukan kecerdasan dan kepiawaian dalam menemukan illat suatu kasus keuangan syariah.

    Untuk Menemukan Illat dibutuhkan disiplin ilmu lain

    Upaya menemukan illat sering kali membutuhkan pengetahuan disiplin ilmu lain yang terkait, misalnya ilmu ekonomi makro. Mungkin secara fiqh muamalah formal, suatu  kasus dibolehkan, tetapi setelah mengkaji maslahat dan mufdharatnya dari perspektif ilmu ekonomi makro, sesuatu kasus situ bisa dilarang. Karena itu kita jangan terjebak kepada kerangkengfiqh muamalah,tapi temukanlah illat, temukan maslahah dan mudharat dalam sinaran maqashid syariah.

    Mungkin saja seseorang ahli dalam ushul fiqh, tapi tidak menggunakan pisau analisis  ilmu ekonomi makro, sehingga tidak bisa menemukan illat dengan tepat di bidang ekonomi, Misalnya ada seorang pakar di luar negeri yang membolehkan transaksi bursa komodity berjangka  karena mengqiyaskannya dengan bay’ salam,secara formal (fiqh) memang kelihatnnya mirip. Namun secara illat dan maqashid, terdapat unsur derivatif ribawi di dalamnya, sehingga transkasi itu menjadi terlarang.

    Contoh lain yang cukup sederhana antara lain tentang  illat larangan riba, dikatakan illatnya zhulm. Kesalahan menemukan illat riba, akan   menimbulkan kesalahan fatal  berikutnya, misalnya menganggap  suku bunga bank di Jepang yang berkisar 2-3 persen setahun adalah  tidak riba dibanding margin murabahah di Indonesia yang mencapai 10-12  persen setahun. Di sini dibutuhkan teori-teori ilmu ekonomi makro Islami,seperti teori inflasi, teori bubble dan krisis, hubungannya dengan produksi, employment, dan sebagainya.

    Pakar ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam harus bisa menemukan illatnya secara tepat dan akurat. Pengetahuan tentang illat ini begitu urgen, karena dgn mengetahui illat, maka ketentuan fikih muamalah akan selalu bermuatan maslahah dan maqashid syariah sehingga syariah akan selalu aktual, segar dn relevan dgn perubahan-perubahan bisnis dan tuntutan-kemajuan-zaman.

    Dalam ilmu ushul fiqh kajian  tentang  illat dibahas dalam sub bahasan masalikul illat, yang dimulai dari takhrijul manath, kemudian tanqihul manath dan terakhir tahqiqul manath. Forum Training ushul fiqh akan melatih para ekonom muslim, DPS, regulator dan bankir untuk menemukan illat dan menetapkannya(tahqiqul manath), misalnya mengapa gharar dilarang,?

    Selanjutnya dalam kajian illat dan maslahah, seorang ahli ushul fiqh harus bisa menentukan qiyas jaliy dan qiyas khafi dalam banyak kasus ekonomi keuangan, Tanpa pengetahuan tentang qiyas jaliy dan qiyas khafiy, maka akan mengakibatkan pandangan yang keliru dalam memahami suatu konsep fiqh muamalah, seperti menggenerasilasi semua tawarruq dilarang. Padahal harus dibedakan tawarruq munazzam pada umumnya dengan tawarruq yang nyata-nyata sektor riil, untuk pembiayaan pertaniandan UMKM, maka penyalurannya juga pasti menganalisa risiko dan kalkulasi bisnis  pertanian itu. Harus juga dibedakan tawarruq fiqhiy yang dimakruhkan Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim, dengan tawarruq fiqhiy yang nyata-nyata dananya untuk sektor riil. Dengan demikian, pakar keuangan syariah, akademisi dan praktisi  harus bisa memahami konsep Istihsan dengan baik, agar pemahaman keuangan syariahnya utuh dan komprehensif.

    Pengetahuan pisau analisis qiyas jaliy ke  qiyas khafiy, akan menolong seorang pakar untuk membedakan musyarakah mutanaqishah untuk KPRS indent dengan Ijarah Maushufah fiz Zimmah (IMFZ) dengan bay kali bi kali (al-bay’ bi ajli badalain) Kalau seorang ahli fiqh tidak bisa membedakannya, maka MMq indent dianggap tidak sah, karena IMFZ sesungguhnya adalah bay’ salam, sedangkan bay’ salam harus duluan semua uangnya. Disinilah perlu  analisis dan kajian komprehensif tentang perbedaan IMFZ  dgn bay kali bi kali, Setidaknya   terdapat 4 hal yg membedakanantara keduanya dan para ulama dunia membolehkannya asalkan akadnya  tidak menggunakan redaksi salam.

    Di sisi lain, pembiayaan KPRS indent dengan IMFZ  harus dikaji dan dianalisis dengan bantuan ilmu ekonomi makro, sebab mungkin saja secara teori hukum Islam lolos, namun dari aspek kajian yang lebih luas, (ilmu ekonomi makro), transaksi itu menimbulkan resiko kemudhratan, misalnya membuka spekulasi property, menciptakan gelembung-gelembung harga, yang berisiko tunggi  bagi  bank yang memberikan pembiayaan, dsb. Nah,kalau ada problemmudharat seperti itu, maka pembiayaan property indent dengan IMFZ pada MMq, seharusnya dilarang, sebagaimana yang secara cerdas telah diatur oleh Bank Indoensia, sebelum  berpindah ke OJK.

    Kajian-kajian maqashid syariah yang bermuatan analisis illat, alasan-alasan rasional dan filosofis  akan mewarnai semua kajian akad-akad, produk,mekanisme, sistem dan regulasi keuangan dan perbankan syariah

    Kalangan masyarakat awam, mungkin tidak begitu perlu memahami ilmu ushul fiqh keuangan, tetapi, seorang pejabat bank/LKS, direksi, DPS, terlebih regulator (OJK) dan BI, Dosen Ekonomi Syariah, auditor, hakim, wajib memahami ilmu ushul fiqh dan maqashid syariah. Demikian pula  General Manager Bank Syariah, Pimpinan Divisi, Head Group, Branch Manager,      (kepala cabang),  semua dosen prodi ekonomi Islam, konsultan, notaris syariah perlu  memahami ilmu ushul fiqh ini. Untuk itulah, Iqtishad terus-menerus  menggelar Training dan Workshop Ushul Fiqh fil Muamalah Maliyah Mua’shirah, yaitu ushul fiqh tentang keuangan kontemporer bagi Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam, Dosen Prodi Ekonomi Islam, DPS, Komisaris Bank/LKS , Direktur Bank Syariah/LKS, Dewan Pengawas Syariah, Regulator (OJK), Lawyer, Hakim, Auditor, akuntan public, notaries, dan konsultan, bahkan untuk para Guru Besar (Professor dan Doktor-doktor ekonomi Islam, Doktor Syariah dan Doktor  Ekonomi yang berminat mendalami ekonomi Islam.

     

    (Penulis Agustianto ; adalah Trainer dan Pengajar Ilmu Ushul Fiqh Perbankan dan Keuangan Syariah  Kontemporer dalam berbagai Training dan Workshop Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah, Dosen Ushul Fiqh Program Pascasarjana PSTTI UI, Program Magister IEF/Islamic Economics and Finance  Univ Trisakti, dan Program Magister Manajemen Bisnis dan Keuangan  Univ Paramadina, Dosen Ushul Fiqh Program Pascasarjana Magister Ekonomi Islam     Univ Az-Zahra dan Trainer Fikih Muamalah Perbankan 100 Angkatan).

     

     

    Sindikasi Bank-Bank Syariah untuk Pembiayaan Infrastruktur

    0

    Posted on : 14-04-2014 | By : Agustianto | In : Islamic Economics, Perbankan Syariah

    Sindikasi Bank-Bank Syariah untuk Pembiayaan Infrastruktur

    Oleh

    Agustianto Mingka

    Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)

     

    Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai dan ditunjang oleh kualitas yang baik akan memberikan dampak positif terhadap output dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Studi dari Sahoo, P.et.al (2012) menunjukkan tingginya pertumbuhan ekonomi China dengan kesinambungan yang terjaga sepanjang periode 1975-2007 tidak terlepas dari kontribusi belanja infrastruktur, di samping investasi dan regulasi tenaga kerja. Kondisi yang sama juga terjadi di AS, di mana belanja infrastruktur berdampak positif terhadap output pertumbuhan (Holtz-Eakin & Schwart,1994)

    Sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989 dan Munnell, 1990) menunjukkan  bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60% (Suyono Dikun, 2003). Bahkan studi dari World Bank (1994) disebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan.

    Studi Bank Dunia terkini (2013) menyimpulkan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun, alokasi belanja infrastruktur minimal 5% terhadap PDB. Ini juga senada dengan studi Bappenas, di mana alokasi belanja infrastruktur yang ideal sebesar 5%-6% terhadap PDB.

    Jelaslah, infrastruktur merupakan pilar penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital. Sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie, 2002).

    Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia (human falah), antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

     

    Jadi, secara empiris dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

    Namun, sayangnya, teori-teori di atas belum diterapkan secara optimal di Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik di kota apalagi di daerah masih buruk. Buruknya infrastruktur terlihat dengan nyata di depan mata, seperti banyaknya jalan yang rusak dan berlubang, fasilitas jalan tol masih minim di berbagai kota dan daerah, buruknya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, minimnya infrastruktur bandara sehingga membuat pesawat harus antre di udara berjam-jam, Terjadinya antrean panjang kendaraan menuju pelabuhan Merak-Bakauheni, krisis listrik di Sumatera Utara, dan minimnya kapasitas kilang yang membuat terancamnya daya tahan energi, Itu baru sekelumit potret dari buruknya kondisi infrastruktur di Indonesia. Masih banyak daftar yang menjelaskan tentang buruknya infratruktur di Indonesia, akses jalan tol ke Pelabuhan dan Bandara, akses jalan propinsi dan nasional, seperti  buruk dan macetnya jalan propinsi dari Kisaran ke Medan, seharusnya sudah wajib disediakan jalan tol, dsb.

    Jika kondisi infrastruktur seperti saat ini dibiarkan terus berlarut-larut dan tidak ada upaya memacunya, maka ada beberapa dampak serius pada kinerja ekonomi. Menurut D.Silitonga,  setidaknya terdapat tiga dampak negative dari buruknya kondisi infrastruktur kita. Pertama, semakin banyak peluang (opportunity) yang hilang untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke level lebih tinggi. Meski realisasi rata-rata pertumbuhan ekonomi sepanjang 2004-2013 mencapai 5%-5,8% per tahunnya, namun angka itu masih jauh dari potensi yang dimilikinya. Setidaknya, ini bisa ditelisik dari kondisi pertumbuhan ekonomi di era 90-an yang kala itu bisa mencapai 7%.

    Kedua, membuat efisiensi ekonomi terus terjadi akibat biaya (cost) ekonomi tinggi. Biaya logistik yang mencapai 24% terhadap PDB jadi salah satu contoh dari inefisiensi itu. Padahal, Malaysia hanya 15& terhadap PDB. Berinvestasi di sektor rill menjadi akibat tidak menarik.

    Oleh sebab itu, investor pun lebih memilih investasi di pasar keuangan yang bersifat jangka pendek, spekulatif, dan rentan menghasilkan ekonomi gelembung (bubble economic). Praktik-praktik spekulatif ini adalah terlarang dalam syariah.

    Jika investor tetap bertahan berinvestasi di sektor rill, maka harga barang dan jasa yang dihasilkan menjadi mahal, sebagai upaya mengompensasi biaya-biaya tersebut. Kondisi ini akan mempengaruhi inflasi. Secara historis, inflasi Indonesia relatif cukup tinggi ketimbang beberapa negara di ASEAN, khususnya negara yang kondisi infrastruktur sangat baik.

    Ketiga, mempengaruhi daya saing. Menurut Global Competitiveness Report 2013-2014 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia tahun 2013 di posisi 38 dari 148 negara. Atau naik dari posisi 50 pada 2012.

    Meski naik, tetapi posisi ini tetap masih tertinggal dengan Singapura (2), Brunei Darussalam (26), Malaysia (24), dan Thailand (37). Pun begitu dengan adanya daya saing infrastruktur. Indonesia menempati posisi 61, di bawah Singapura (2), Malaysia (29), Brunei Darussalam (58), dan Thailand (47).

     

    Solusi : Pembiayaan Sindikasi Syariah

    Buruknya kondisi infrastruktur tersebut tentu tidak terlepas dari terbatasnya kemampuan pemerintah membiayai infrastruktur dari APBN. Kajian Bappenas menyebutkan, sepanjang 2000- 2014, dibutuhkan total dana sekitar Rp 1429 triliun (Rp 286 triliun per tahunnya) untuk investasi infrastruktur.

    Padahal, porsi belanja infrastruktur dari APBN sepanjang periode 2009-2014 rata-rata hanya sebesar Rp 143 triliun. Bahkan, dalam realisasinya, nilai ini bisa lebih rendah, karena terbentur dengan penyerapan.

    Rendahnya alokasi APBN untuk investasi infrastruktur tidak terlepas politik anggaran pemerintah, di mana selama bertahun-tahun, alokasi APBN lebih terkonsentrasi untuk belanja rutin (birokrasi), belanja subsidi, dan pembayaran bunga utang.

    Bahkan, jika ditelisik lagi, belanja infrastruktur jauh lebih rendah dari belanja subsidi sektor energi (BBM dan listrik). Dari APBN 2004, alokasi subsidi sektor energi mencapai Rp 300 triliun. Sedangkan belanja infrastruktur hanya Rp 200 triluin atau di bawah 5% terhadap PDB.

    Salah satu solusi yang bisa ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah adalah mengembangkan pembiayaan sinsikasi syariah. Bank-bank syariah dapat melakukan sindikasi dengan sesame bank syariah, bahkan dapat bersindikasi dengan bank-bank konvensional.

    Apalagi saat ini bank-bank syariah sudah mendapat kepercayaan besar dari pemerintah untuk menerima setoran Ongkos Naik Haji (ONH). Dana haji yang begitu besar (sekitar Rp 67 T) yang ditempatkan di bank-bank syariah dapat juga digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, sehingga pemanfaatan dana haji bisa dengan cepat disalurkan.

    Berhubung dana haji tersebut akan menyebar di bank-bank syariah, sebaiknya bank-bank syariah melakukan pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi tidak saja untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pembiayaan corporate yang membutuhkan dana cukup besar. Bank-bank syariah juga dapat mengajak Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) divisi syariah untuk bersindikasi, sepanjang terkait dengan pembiayaan ekspor. Tanpa dana haji pun bank-bank syariah seharusnya dapat melakukan pembiayaan sindikasi untuk pembiayaan infrastruktur, apalagi sudah mendapatkan dana haji, tentu pembiayaan sindikasi syariah perlu dikembangkan.

     

     

     

     

    Dengan demikian, selain menangkap peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur,  Bank syariah harus bisa secara terus-menerus mengembangkan produk-produk pembiayaannya dalam meresponi perkembangan bisnis corporate lainnya yang sedang tumbuh. Bank syariah juga harus bisa  melakukan ekspansi pembiayaan secara sinergis dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Tuntutan ini sejalan dengan perkembangan corporasi yang membutuhkan pembiayaan yang besar. Untuk itulah bank-bank syariah harus bisa mengembangkan pembiayaan sindikasi sesama bank syariah bahkan tidak tertutup kemungkinan bersindikasi dengan bank-bank konvensional.

     

    Dewan Syariah Nasional MUI, juga sudah membahas fatwa mengenai pembiayaan sindikasi, dan kami sudah membahasnya dalam rapat Pleno DSN-MUI, awal April 2014. Pembahasan fatwa ini dihadiri pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

     

    Dalam menopang pembiayaan sindikasi tersebut perlu disiapkan SDI yang berkompeten dan memahami dengan baik manajemen pembiayaan sindikasi syariah. Dalam rangka itulah kami dari Iqtishad Consulting akan menggelar Training dan Workshop Pembiayaan Sindikasi Syariah bekerjasama dengan Indonesia EximBank. Training ini akan digelar selama dua hari di Jakarta.

    Sasaran Workshop ini utamanya, Praktisi Bank Umum Syariah, Praktisi UUS Bank Umum Konvensional, Dosen Pascasarjana, Dosen S1, Notaris, Konsultan, Lawyer, Dewan Pengawas Syariah, Hakim juga.

     

     

    Materi Training dan Workshop Manajemen Pembiayaan Sindikasi Syariah

     

    1.Pembiayaan Bilateral

    2.Syndication facility

    3.Manfaat Pembiayaan Sindikasi

    4.Bentuk Pembiayaan Sindikasi

    1. Dilihat dari Struktur Perjanjian
    2. Club Deal
    3. Sindikasi
    4. Sub Sindikasi (Sub Participation)
    5. Risk Participation
    6. Dilihat dari Jumlah Kreditur
      1. Co-Financing
      2. Club Deal
      3. Syndication

    5. Mengapa Club Deal ?

    6. Ciri-ciri Utama Pembiayaan Sindikasi Syariah

    7. Mengapa Sindikasi ?

    8. Apa, mengapa dan bagaimana Risk Participation ?

    9. Sub Participation dan Mengapa Sub Participation

    10.Role of Agent

    11.Pihak-Pihak dalam Pembiayaan Sindikasi

    1.Arranger

    2.Underwriter

    3.Participant

    4.Agent  :  a.Facility Agent

    b.Security Agent

    c.Escrow Agent

    12.Hak dan Kewajiban Aranger

    13.Hak dan Kewajiban Partisipan

    14.Hak dan Kewajiban Agent.

    15.Proses Pembentukan Pembiayaan Sindikasi Syariah

    16.Mekanisme Penarikan Pinjaman

    17.Mekanisme Pembayaran Margin

    18.Mekanisme Pembayaran Pokok Pinjaman

    19.Akte-akte dalam Pembiayaan Sindikasi :

    1. Perjanjian Pembiayaan Sindikasi

    2. Pengikatan Jaminan

    3. Perjanjian Pembagian Jaminan

    4. Perjanjian Antar Kreditur

    5. Perjanjian Keagenan

    20.Tugas dan Tanggung Jawab Facility Agent

    21.Tugas dan Tanggung Jawab Security Agent

    22.Tugas dan Tanggung Jawab Escrow Agent

    23.Enam Macam Jenis Fee dalam Sindikasi

    24.Offer

    25.Mandate

    26.Informastion Memorandum (Info Memo)

    27.Support Pasty

    28.Case Study  : Bank Syariah dan Bank Syariah,

    Bank Syariah dan Bank Konvensional

    29.Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Sindikasi

    30.Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Sindikasi

    31.Akad-Akad Syariah dalam Pembiayaan Sindikasi

    32.Sindikasi Bank Syariah dengan Bank Konvensional

    33.Contoh Perhitungan Margin dgn methode weighted average

    34. Perhitungan Pendapatan dari sindikasi Syariah

     

    Pembicara 3 Orang : (Agustianto Mingka dan Praktisi dari Indonesia EximBank,serta BSM)

    Biaya : Rp 3000.000/peserta. Group min 3 orang, @Rp 2.700.000/peserta. Peserta yang Pengurus harian IAEI/MES @Rp 2.500.000/peserta

     

    Sasaran : Praktisi Bank Umum Syariah, UUS, Dosen Pascasarjana,Notaris, Konsultan, Lawyer, Dewan Pengawas Syariah.

     

    Tanggal : 21-22 Mei 2014.

     

    Tempat : Hotel Sofyan (Hotel Syariah), Jl Cut Mutia Menteng, Jakpus.

    CP : Joko WAhyuhono ( 0821 1020 6289.

     

     

     

     

    Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah Indonesia (Bagian 6-Penutup)

    0

    Posted on : 21-02-2014 | By : Agustianto | In : Islamic Economics, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

     

    Oleh : Agustianto

    Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah Indonesia mengacu pada formulasi Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah yang telah dirumuskan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut cetak biru yang disusun OJK tersebut bahwa  Strategi Nasional Literasi Keuangan  Indonesia terdiri dari 3 Pilar, yang merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang well literate. Masing-masing pilar tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda sebagai berikut;

    a. Pilar 1 Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan

     

    1. Meningkatkan awareness, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan;
    2. Mengubah pola piker dan prilaku keuangan masyarakat; dan
    3. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan.
    b. Pilar 2 Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan

     

    1. Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan;
    2. Memperluas dan mempermudah akses informasi literasi keuangan; dan
    3. Memastikan keberlangsungan program literasi keuangan
    c. Pilar 3 Pengembangan dan Produk Jasa Keuangan

     

    1. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyrakat;
    2. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan meningkatkan kualitas produk dan jasa keuangan; dan
    3. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan memperluas jangkauan area layanan jasa keuangan.

     

    Berdasarkan tiga pilar tersebut, maka program pembangunan literasi keuangan syariah terdiri dari tiga pilar juga.

    Pilar Pertama : Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Syariah. Pilar ini diderivasi kepada tiga poin utama, yaitu ;

    1. Meningkatkan awareness, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan syariah;
    2. Mengubah pola pikir dan prilaku keuangan masyarakat; dan
    3. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah.

    Pilar Kedua : Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan Syariah yang terdiri dari 3 poin utama

    1. Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan nasional dengan system keuangan syariah;
    2. Memperluas dan mempermudah akses informasi literasi keuangan syariah; dan
    3. Memastikan keberlangsungan program literasi keuangan syariah

    Pilar Ketiga : Pengembangan dan Produk Jasa Keuangan Syariah

    1. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan Syariah  untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan prinsip syariah;
    2. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan Syariah meningkatkan kualitas produk dan jasa keuangan; dan
    3. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan Syariah memperluas jangkauan area layanan jasa keuangannya

    Program Strategis dan Langkah-langkah  Inisiasi  Pembangunan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia.

    Untuk  lebih memudahkan  penerapan (implementasi), ketiga pilar di atas, paparan berikut akan menguraikan usulan-usulan program  strategis sebagai aksi nyata untuk mewujudkan tiga pilar tersebut di atas. Selanjutnya masing-masing usulan program strategis tersebut, dirinci menjadi banyak  program inisiatif :

    Pilar Pertama : Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Syariah

    1. Dalam rangka edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan syariah, perlu disusun materi Literasi Keuangan syariah  yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk setiap jenjang pendidikan formal guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan. Program aksi yang harus dilakukan ialah :

    a.Program Aksi dengan menyusun materi Literasi Keuangan syariah  yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk jenjang pendidikan formal  diutamakan mulai  tingkat SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Upaya ini bisa dilakukan secara bersama oleh assosiasi akademisi ekonomi syariah, assosiasi industry keuangan syariah dan OJK sendiri.

    b.Melakukan evaluasi dan mengembangkan materi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sector keuangan jasa keuangan untuk jenjang pendidikan formal – tingkat  SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi.

     

    2.Dalam upaya edukasi dan kampanye keuangan syariah ini juga perlu disusun materi edukasi keuangan syariah untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profersi guna meningkatkan pengetahuan dan keyakinan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan syariah, serta keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Untuk ini perlu disusun  materi Literasi keuangan syariah yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk komunitas/profesi lainnya, seperti pengusaha, assosiasi industry, dsb.

    3.Menyusun materi Literasi Keuangan syariah  yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk para ulama, Ustaz, Ormas Islam, Pesantren dan Majlis Ta’lim. Upaya ini bisa dilakukan secara bersama oleh assosiasi akademisi ekonomi syariah, DSN-MUI dan assosiasi industry keuangan syariah dan OJK sendiri.

    4.Menyusun meteri Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  dengan prioritas untuk Ibu Rumah Tangga dan Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    5.Menyusun materi Literasi keuangan syariah yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah dengan prioritas untuk karyawan dan pensiun.

    6.Semua program di atas selanjutnya dievaluasi dan dikembangkan materinya untuk mengukur keberhasilan gerakan literasi keuangan syariah selama periode waktu tertentu.

    7.Menyusun meteri kampanye nasional literasi keuangan syariah guna meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan.

    Untuk melaksanakan program edukasi dan sosialisasi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan syariah sekurang-kurangnya digelar di   20 kota untuk akademisi, ulama dan ormas Islam.

    Beberapa program aksi dalam gerakan pembangunan literasi keuangan syariah antara lain :

    1. Melaksanakan pilot project edukasi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan syariah untuk jenjang pendidikan formal – tingkat SMP, SMA dan/atau Perguruan Tinggi.
    2. Mengimplementasikan materi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh industry sektor jasa keuangan syariah untuk jenjang pendidikan formal – tingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
    3. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi Literasi Keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan sekurang-kurangnya di 20 kota untuk akademisi dan atau ulama dan ormas Islam

     

     

    Selain untuk akademisi, edukasi dan sosialisasi keuangan syariah perlu dilakukan untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profesi di berbagai wilayah Indonesia. Edukasi dan sosialisasi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan syariah harus  dilakukan terhadap Ibu rumah tangga, majlis ta’lim kaum ibu dan organisasi massa Islam kewanitaan, seperti Aisyiah, Fatayat NU, Muslimat Alwashliyah, dsb.

    Selanjutnya gerakan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Syariah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain :

    1. Sharia Financial Literacy Expo, Islamic Finance Fair, Indonesia Syariah Expo, dsb.
    2. Seminar Nasional/Internasional Literasi Keuangan Syariah
    3. Simposium, Forum Riset Keuangan, Penelitian dan kajian mengenai Literasi Keuangan Syariah
    4. Tabligh Akbar Keuangan Syariah di masjid raya atau lapangan
    5. Lomba penulisan karya ilmiah Literasi Keuangan syariah
    6. Lomba pidato/karikatur/poster ekspresi suara konsumen

    Pilar Kedua : Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan Syariah

    Beberapa program aksi yang diusulkan untuk mewujudkan pilar kedua ini ialah :

    1.Menyusun database materi edukasi dan materi pendukung lainnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan edukasi dan kampanye nasional Literasi Keuangan.  System database materi Literasi Keuangan syariah yang disiapkan mencakup semua sector industry  jasa keuangan syariah.

    2.Membangun sarana media komunikasi (media channel) Literasi Keuangan syariah dalam rangka mempermudah dan mempercepat akses informasi keuangan syariah, seperti  menyiapkan website Literasi Keuangan syariah yang berisi informasi dan edukasi keuangan syariah.

    3.Menyiapkan sumber daya manusia pelaksana edukasi dan kampenye nasional Literasi Keuangan syariah  guna mewujudkan pelaksanaan. Literasi secara efektif dan efisien yang optimal dan berkesinambungan dengan melakukan berbagai kegiatan  seperti training for trainers untuk para dosen dan guru, danuntuk komunitas /profesi tertentu.

    4.Menjalin  hubugan kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna mendukung pelaksanaan edukasi Literasi Keuangan syariah seperti  kerja sama dengan Kementrian/intansi Pemerintah terkait dengan kegiatan Literasi Keuangan, kerja sama dengan Organisasi Swasta, organisasi internasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan kajian dan Penelitian Literasi Keuangan syariah, seperti Forum Riset Keuangan Syariah.

    5.Membentuk perangkat organisasi pendukung pelaksanaan Literasi Keuangan Syariah, seperti :

    1. Mengembangkan organisasi Literasi Keuangan Syariah di Otoritas Jasa Keuangan
    2. Membentuk fungsi edukasi dan informasi keuangan syariah di kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah.
    3. Membentuk Komite Khusus Literasi Keuangan Syariah dan Kelompok Kerja  Literasi Keuangan syariah
    4. Mendorong asosiasi industry jasa keuangan syariah membentuk komite Literasi Keuangan syariah
    5. Mendorong Perguruan Tinggi  membentuk Komite Literasi Keuangan Syariah
    6. Mendorong pesantren  tertentu membentuk Komite Literasi Keuangan Syariah
    7. Mendorong masyarakat membentuk organisasi/perkumpulan/pemerhati Literasi Keuangan syariah.
    8. Mendorong para da’i dan ustaz membentuk organisasi Da’I Keuangan Syariah.

    OJK dan Pegiat Keuangan Syariah juga perlu mendorong dibentuknya komunitas masyarakat yang peduli terhadap Literasi Keuangan syariah, dengan menggunakan  media social (twitter, facebook, path, instagram, youtube) untuk  Literasi Keuangan syariah   yang berisi informasi dan edukasi keuangan syariah sehingga dapat meningkatkan Literasi Keuangan syariah masyarakat.

    Pilar Ketiga : Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan Syariah

    OJK dan seluruh pegiat keuangan syariah  perlu mendorong industry keuangan syariah untuk kreatif menciptakan inovasi produk  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Industri keuangan syariah hendaknya dapat mengembangkan dan memasarkan Produk dan Jasa Keuangan syariah  di bidang :

    • Perbankan syariah
    • Perasuransian syariah
    • Lembaga Pembiayaan syariah
    • Dana Pensiun syariah
    • Pasar Modal syariah
    • Pergadaian syariah
    • Lembaga Keuangan MIkro Syariah

    OJK dan pegiat keuangan syariah hendaknya mendorong industry  jasa keuangan syariah untuk menciptakan produk dan jasa keuangan syariah mudah dipahami dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas sampai ke lapisan grass root sebagai garda terdepan pengejawentahan financial inclusion.

    Industri  jasa keuangan syariah juga perlu didorong untuk menciptakan produk jasa keuangan yang bersifat bundling (sinergi produk dan jasa antar-sektor jasa keuangan) guna meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan syariah.

    Program Aksi Tahun 2014-2018 yang harus dilakukan pegiat syariah dan OJK ialah , memprioritaskan upaya memfasilitasi industry  jasa keuangan syariah untuk menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah yang bersifat  bundling dan sinergis, yaitu  produk hybrid dan jasa keuangan syariah yang berasal dari industry  jasa keuangan syariah yang berbeda.

    Kemudian kita (pegiat syariah)  juga perlu mendorong industry  jasa keuangan syariah untuk memperluas aksesibilitas produk dan jasa keuangan syariah agar lebih mudah diperoleh masyarakat umum.

    Selain itu industri jasa keuangan syariah perlu didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen. Selanjutnya mendorong industri  jasa keuangan syariah untuk meningkatkan aspek-aspek perlindungan konsumen dalam memasarkan produk dan jasa keuangan syariah dan penyelesaian pengaduan dan sengketa keuangan syariah.

    Penutup

    Pembangunan literasi keuangan syariah di Indonesia sebagai  Negara yang mayoritas muslim adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar, apalagi Indonesia adalah Negara terbanyak penduduk muslimnya di dunia. Keniscayaan ini   dikarenakan market share keuangan syariah di Indonesia masih kecil, dengan demikian potensi keuangan syariah di Indonesia masih sangat besar, sementara tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah.

    Berdasarkan alasan di atas, pemerintah (OJK) dan atau pegiat syariah perlu menyusun strategi nasional pembangunan literasi keuangan syariah untuk melengkapi penerapan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan yang telah diluncurkan Presiden Republik Indoensia Soesilo Bambang Yudhoyono.

    Tulisan ini disusun sebagai masukan pemikiran kepada pegiat keuangan syariah, industri keuangan syariah, assosiasi industri keuangan syariah, OJK dan Organisasi / Assosiasi Ekonomi Syariah. Makalah atau tulisan ini dapat dijadikan sebagai dasar-dasar pemikiran untuk penyusunan cetak biru strategi pembangunan literasi keuangan syariah di Indonesia. Jika seandainya cetak biru khusus syariah belum diperlukan, paling tidak tulisan ini dapat memperkaya dan melengkapi penarapan operasional cetak biru strategi nasional literasi keuangan yang sudah ada, khusus program literasi keuangan syariah  sehingga bisa dijadikan pedoman (acuan, garis perencanaan dan program) dalam membangun literasi keuangan syariah di Indonesia.

    Dalam tulisan ini sengaja belum diuraikan rencana kegiatan (program aksi) berdasarkan tahun-tahun tertentu (misalnya 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018) sebagaimana layaknya dalam sebuah blueprint. Penyusunan program aksi berdasarkan tahun (tahapan-tahapan program tahunan) hanya berupa  draft kajian yang tulisannya sudah saya siapkan. Belum dicantumkannya program kegiatan berdasarkan tahapan tahun, karena harus didiskusikan terlebih dahulu  dengan semua stakeholeders, terutama pemangku otoritas (OJK).

    Semoga tulisan ini bermanfaat bagi regulator (OJK) dan seluruh pegiat elemen keuangan syariah yang berkepentingan dan semoga Allah  meridhoi semua rencana kita. Amin.  Sekian, Wallahu A’lam bish Shawab. Semua isi tulisan dalam makalah ini adalah (masih)  pendapat / ijtihad pribadi yang inspirasinya merujuk kepada Cetak Biru Strategi Nasional LIterasi Keuangan yang diterbitkan OJK. Penulis adalah Agustianto (Ketua 1 IAEI), Wakil Sekjen MES dan Anggota Pleno DSN-MUI).

     

     

    Menuju Masyarakat yang Well literate Keuangan Syariah (Bagian 5)

    0

    Posted on : 21-02-2014 | By : Agustianto | In : Islamic Economics, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Oleh : Agustianto

    Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi yang sangat rendah tentang keuangan syariah, bahkan menurut survey OJK (2013), kerendahan itu terjadi pada lembaga  keuangan secara umum dan  pada hampir seluruh sector jasa keuangan. Di samping itu, belum seluruh masyarakat Indonesia memanfaatkan produk dan jasa keuangan secara optimal. Menurut Survey tim OJK (2013), tingkat literasi masyarakat Indonesia tentang lembaga perbankan pada level well literate sebesar 21 %, asuransi 17 %, pembiayaan 9,8 %, Dana pension 7 % , pasar modal 3,7 %, Pegadaian 14,5 %. Indeks well literate itu terjadi di lembaga keuangan pada umumnya (konvensional). Untuk well literate di bidang keuangan syariah dan utilitas produk, tentu jauh makin rendah, mengingat market share keuangan syariah belum mencapai 5 %.

    Untuk meningkatkan indeks tersebut, OJK merumuskan strategi   literasi keuangan dalam cetak biru literasi keuangan,  Menurut vetak biru tersebut  tujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang well literate di bidang keuangan harus dicapai melalui pendekatan sektoral dari masing sector jasa keuangan, mengingat tingkat literasi dan utillitas dari masing-masing sector jasa keuangan berbeda satu sama lainnya. Hal yang sama terjadi terhadap lembaga keuangan syariah. Namun untuk tahap awal, industry keungan syariah dapat dianggap sebagai sebuah sector, karena market share industry keungan syariah, masih kecil, paling tidak untuk  masa 5 tahun ini. Namun di masa depan, untuk mencapai masyarakat Indonesia yang well literate di bidang keuangan syariah harus dicapai melalui pendekatan sektoral dari masing sector jasa keuangan syariah, sebagaimana yang berlaku di lembaga konvensional, hal ini  mengingat tingkat literasi dan utillitas dari masing-masing sector jasa keuangan syariah berbeda satu sama lainnya. Namun jika OJK setuju, dan para pakar serta pegiat  ekonomi syariah juga mendesak dilakukannya pendekatan sektoral dari masing-masing sector jasa keuangan syariah, maka gerakan pembangunan literasi keuangan syariah dapat dilakukan secara sektoral sejak tahun 2014.

     

    Ada tujuh sector jasa keuangan syariah, yaitu

    1. Jasa Perbankan Syariah,
    2. Jasa Perasuransian syariah,
    3. Jasa Lembaga Pembiayaan Syariah,
    4. Jasa Dana Pensiun Syariah,
    5. Jasa Pasar Modal Syariah (saham, sukuk, reksadana syariah),
    6. Jasa Pegadaian Syariah dan
    7. Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

     

    Apabila dilihat ketujuh sector tersebut, tampaknya pendekatan sektoral harus dilakukan mengingat masing-masing sector berbeda systemnya, produknya  dan berbeda pula utilitasnya masing-masing.

    Dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang well literate terhadap industri keuangan syariah maka perlu dirancang berbagai program yang dapat mendukung implementasi Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang sudah disusun oleh OJK dan diresmikan oleh Presiden RI di akhir tahun 2013. Program dimaksud diharapkan dapat mendukung tercapainya proyeksi peningkatan indeks literasi keuangan secara nasional melalui peningkatan literasi keuangan  syariah  di tujuh sector di atas.

    Untuk jasa keuangan syariah, belum memang belum ada indeks mutakhir dan terkini secara akurat, Ketiadaan ini karena belum dilakukannya  survey komprehensif terhadap tingkat literasi keuangan syariah secara khusus, sebagaimana yang dilakukan OJK terhadap industry keuangan pada umumnya, Namun secara kasar dengan mudah ditemukan, bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih sangat rendah mengingat market share industry keuangan syariah sekitar 5 persen, bahkan asuransi syariah baru 2,4 %.

     

     

    PERAN ASSOSIASI EKONOMI SYARIAH DALAM GERAKAN LETERASI KEUANGAN SYARIAH (Bagian 4)

    0

    Posted on : 21-02-2014 | By : Agustianto | In : Islamic Economics, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

     

    Oleh : Agustianto

    Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indoensia

    Peran MES (Masyarakat Ekonomi Syariah)

    MES sebagai organisasi terbesar gerakan ekonomi syariah di Indoensia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun literasi keuangan syariah di Indonesia. Sejak kelahirannya di tahun 2000-an MES berperan aktif mengedukasi dan mensosialisasikan ekonomi syariah kepada msyarakat luas.  Banyak sekali even-even seminar, workshop, training, penerbitan buku dan penyebarannya yang dilakukan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah.  MES sejak awal merupakan lokomotif gerakan edukasi dan sosialisasi keuangan syariah kepada public sampai ke lapisan grass root untuk terwujudnya financial inclusion. Beberapa tahun terakhir Sekolah Pasar Modal Syariah digelar secara gencar di hampir seluruh ibu kota Propinsi dan kota besar lainnya. Demikian pula Seminar Nasional Asuransi Syariah juga di beberapa kota besar Indonesia. OJK dapat bekerjasama dengan MES untuk membuat program pembangunan literasi keuangan syariah dengan melibatkan semua assosiasi lainnya, baik assosiasi para pakar ekonomi Islam maupun assosiasi industri jasa keuangan syariah, bahkan ormas Islam, Perguruan Tinggi dan pesantren.

    Peran IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam)

    Akademisi, Assosiasi Ahli Ekonomi Islam dan Perguruan Tinggi, terlebih Perguruan Tinggi Islam seharusnya tampil di garda depan dan menjadi lokomotif gerakan edukasi keuangan syariah kepada masyakat luas. Perguruan Tinggi dan akademisi memiliki peran  paling penting dan strategis dalam membangun literasi keuangan syariah. Assosiasi akademisi ekonomi Islam yang diwakili oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), telah lama memainkan peran aktifnya dalam melakukan edukasi dan sosialisasi keuangan syariah. Sejak kelahirannya pada tahun 2004, IAEI telah aktif menggelar even-even edukasi dan sosialisasi seperti symposium, seminar dan workshop ekonomi syariah.

    Pada tahun 2005, IAEI menggelar International Seminar dan Simposium yang dirangkai dengan Muktamar Pertama IAEI, di Medan, 18-19 September 2005. Lebih dari 70-an makalah penelitian yang berasal dari call for paper yang masuk.  32 Makalah terbaik di antaranya dipresentasikan dalam forum symposium international IAEI. Simposium international itu diawali dengan acara International Seminar yang bertema Islamic Economics as A Solution. Sekitar 250-an pakar dari seluruh Indonesia, baik dari Perguran Tinggi maupun lembaga keuangan yang hadir pada even tersebut.

    Tiga tahun setelah even besar tersebut, IAEI kembali menggelar even yang sama, yaitu International Seminar and Symposium di Surabaya, tepatnya Universitas Airlangga Surabaya. Makalah penelitian yang masuk kepada panitia IAEI juga mencapai 70 –an makalah riset.

    Dalam kegiatannya IAEI sangat aktif menggelar seminar nasional, seminar bulanan di banyak kampus, workshop, training, symposium kurikulum, dan sebagainya. Kemudian sejak Juli tahun 2010 IAEI dan MES  meneruskan kegiatan serupa atas dukungan penuh Bank Indonesia dengan nama Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS). Kegiatan FRPS Pertama digelar di Palembang yakni di Universitas Sriwijaya pada Juli 2010. Setiap kegiatan FRPS disertai dengan International Seminar dengan mengundang para pakar ekonomi Islam kaliber dunia dan mengundang para Guru Besar dari Indonesia sendiri dalam acara professorship. Sejak Juli 2010 tersebut, kegiatan FRPS digelar secara rutin setiap enam bulan sekali, sehingga FRPS digelar 2 kali dalam setahun. Kegiatan ini benar-benar menyita tenaga, waktu dan pikiran, karena jarak waktunya yang sangat berdekatan. FRPS kedua dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada November 2010, FRPS   ketiga dilaksanakan di IAIN Sumatera Utara di Medan pada tanggal 29-30 September 2011, FRPS ke empat di Universitas Pajajaran, Bandung pada Desember 2011.

    FRPS Kelima dilaksanakan di UMI Makassar pada tahun 2012, sedangkan Forum Riset ke enam digelar di UIN Pekanbaru pada tahun yang sama.  Namun, Pada Forum Riset di Pekanbaru, nama FRPS yang  selama ini hanya terbatas pada perbankan syariah saja  diperluas kepada Ekonomi dan Keuangan Syariah sehingga namanya menjadi FREKS (Forum Riset dan Keuangan Syariah). Kegiatan di FREKS Pekanbaru   ini sebenarnya adalah Forum Riset  yang ke Enam. Namun karena nama dan ruang lingkup kajiannya berbeda maka pihak IAEI dan BI menyebutnya sebagai FREKS Pertama. Setelah FREKS Pertama di Pekanbaru tersebut  IAEI dan Bank Indonesia kembali menggelar FRPS di   Universitas  Lambung Mangkurat Banjarmasin, FRPS ini adalah FPRS yang  VI (even Forum Riset  ketujuh).  Sedangkan Forum Riset terakhir bernama FREKS II (Forum Riset ke 8) digelar  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhasil total acara Forum Riset ilmiah mengenai ekonomi syariah yang pernah digelar IAEI, berjumlah sepuluh kali ; Dua kali digelar IAEI saja (di Medan 2005 dan Surabaya 2008). Delapan kali kerjasama IAEI, MES dan Bank Indonesia.

    Forum Riset hanya salah satu kegiatan IAEI, masih banyak program kegiatan lainya yang digelar oleh IAEI, seperti Trining of Trainers Perbankan Syariah bagi Dosen Ekonomi Islam di Seluruh wilayah Indoensia, mulai dari Indonesia Timur yang dipusatkan di Ternate, Indonesia Tengah dipusatkan di Banjarmasin, sedangkan Sumatera dibagi kepada dua wilayah, yakni Jambi dan Sumatera Utara. Dengan demikian kegiatan ToT Keuangan Syariah bagi Dosen Ekonomi Islam telah digelar diseluruh daerah Indoenesia Kerjasama IAEI dan bank Indoensia. Dengan berpindahnya Bank Indonesia ke OJK, diharapkan kegiatan serupa hendaknya dapat diteruskan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain Training of Trainers, IAEI juga aktif menggelar Seminar Bulanan secara rutin di kampus-kampus.

    Melihat kegiatan IAEI yang super aktif dan sudah terbiasa dengan gerakan edukasi,sosialisasi, riset, seminar dan simposium maka OJK seharusnya dapat bekerjasama dengan IAEI dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia.

    Peran Ulama, Ustaz dan Ormas Islam.

    Ulama dan ustaz menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama tidak hanya sebagai figur ilmuwan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku ulama selalu menjadi teladan dan panutan. Ucapan ulama selalu menjadi pegangan dan pedoman. Ulama adalah pelita umat dan memiliki kharisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program, banyak dipengaruhi oleh ulama.

    Peran ulama bukan hanya pada aspek ibadah mahdhah, tetapi mencakup ekonomi keuangan sesuai dengan komprehensifan ajaran Islam itu sendiri. Dalam rangka membangun literasi keuangan syariah, para ulama harus dilibatkan, terutama Dewan Syariah Nasional (DSN). Selama ini DSN tidak saja mengeluarkan fatwa-fatwa ekonomi syariah, tetapi memainkan banyak peran penting dalam edukasi, sosialiasi dan lobi-lobi politik untuk pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Namun, di luar DSN-MUI ada banyak ulama dan Ustaz besar yang perlu dioptimalkan perannya dalam mengedukasi umat dalam keuangan syariah. Untuk itu, OJK dan pegiat industri syariah perlu mengedukasi ulama dan ustaz terlebih dahulu, agar mereka bisa mencerdaskan umatnya dalam masalah keuangan syariah. Pemahaman yang benar mengenai keuangan syariah akan berdampak signifikan bagi upaya literasi keuangan syariah. Sebaliknya, kedangkalan pengetahuan mereka,  justru bisa menjadi black campaign terhadap gerakan keuangan syariah yang tengah digalakkan.

    Upaya membangun literasi keuangan syariah juga dilakukan kepada ormas-ormas Islam. Para pimpinan ormas di pusat dan daerah harus dibekali pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai apa dan bagaimana keuangan syariah, termasuk keunggulan keuangan syariah, produk dan investasi-investasi syariah. Apabila ormas-ormas Islam bergerak dan menggerakkan umatnya, maka upaya ini akan bereffect luar biasa bagi pembangunan literasi keuangan syariah. Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, Alwashliyah, Al-Ittihadiyah, Mathla’ul Anwar, dan puluhan ormas besar lainnya memiliki anggota ratusan juta orang. Massa yang besar ini merupakan ladang potensial bagi pengembangan keuangan syariah.

    Peran Assosiasi Industri Keuangan Syariah

    Sejalan dengan pertumbuhan lembaga keuangan yang demikian cepat, para praktisi keuangan syariah telah membentuk assosiasi-assosiasi keuangan syariah. Assosiasi industri keuangan syariah memainkan peran yang sangat penting dalam gerakan literasi keuangan syariah, seperti ASBISINDO (Assosiasi Bank Syariah se-Indonsia), AASI (Assosiasi Asuransi Syariah Indonesia),  ABSINDO (Assosiasi BMT se-Indonesia), bahkan dalam hal ini PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah juga dapat berperan sekalipun bukan organisasi Assosiasi.

     

     

     

    Manfaat Pembangunan Literasi Keuangan Syariah (Bagian 3 dari Enam Tulisan Bersambung)

    0

    Posted on : 21-02-2014 | By : Agustianto | In : Islamic Economics, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Oleh : Agustianto

    Financial literacy (literasi keuangan)  merupakan salah satu program strategi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dan masyarakat di berbagai Negara dalam mewujudkan masyrakat yang melek mengenai jasa keuangan. Pengalaman dari berbagai Negara membuktikan bahwa literasi keuangan telah menjadi program nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya mengingat literasi keuangan memiliki berbagai manfaat. Karena keberhasilan itu, maka Indonesia melakukan gerakan nasional pembangunan literasi keuangan. Banyak manfaat dari gerakan literasi keuangan, Tulisan ini akan memaparkan manfaat literasi keuangan syariah  bagi masyarakat dan industry keuangan, Negara dan ekonomi makro.

    Bagi masyarakat dan rakyat Indonesia, program  Literasi Keuangan syariah memiliki manfaat yang besar antara lain :

    1. Masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa kuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka;
    2. Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan (financial planning) secara syariah dengan lebih baik;
    3. Masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrument keuangan yang tidak jelas (bodong);
    4. Masyarakat mendapat pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan syariah; (Diolah dari materi OJK 2013).

    Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi sector jasa keuangan syariah pada khususnya dan jasa keuangan pada umumnya mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa keuangan. Masyarakat dan Lembaga jasa keuangan syariah saling membutuhkan  sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah. Dalam hal ini potensi keuntungan yang akan diperoleh lembaga jasa keuangan syariah juga semakin besar.

    Disamping itu, literasi keuangan syariah juga mendorong industry jasa keuangan untuk terus mengembangkan dan menciptakan produk dan jasa keuangan yang lebih inovatif, bervariasi dan lebih terjangkau, sesuai dengan kebutuhan semua golongan masyarakat. Lembaga jasa keuangan syariah  dapat mengidentifikasi dan mengembangkan produk dan jasa keuangan yang menguntungkan secara komersial sekaligus memberikan manfaat bagi kelompok kelompok masyarakat, yang pada saat ini beum dapat memanfaatkan dan mengakses produk dan jasa keuangan syariah.

    Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi Negara, tidak saja bagi OJK selaku pemegang otoritas tetapi juga bagi Negara selaku eksekutif pemerintah yang menjalan UUD 1945 untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan karena   lembaga keuangan syariah sebagai penyedia jasa keuangan berperan memberikan pelayanan permodalam, jasa keuangan bahkan konsultasi keuangan syariah, seperti LPEI (Lembaga Pembiyaan Ekspor Indoensia). Maju dan berkembangnya lembaga keuangan syariah  akan berdampak bagi kesejahteraan Negara. Apabila masyarakat telah melek (literacy) dalam keuangan syariah/muamalah maliyah, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah, sehingga  akan  meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteran masyarakat adalah keberhasilan Negara dalam menyelenggarakan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari sebuah Negara.

    Dari aspek ekonomi makro, literasi keuangan syariah memberikan manfaat sebagai berikut:

    1. Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi secara syariah, diharapkan ekonomi Indonesia akan makin stabil, karena system keuangan syariah secara tegas melarang riba (bubble economy), dan maysir (spekulasi). Kestabilan ekonomi keuangan akan mendorong ekspor dan investasi.
    2. Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan syariah, maka pertumbuhan sector riel dipastikan akan meningkat, karena semua dana syariah harus diperuntukkan bagi sector riil. Keuangan syariah tidak bisa dipisahkan dengan sector riil (ta’alluq qithail maliyah bil qitha’il  waqi’iyyah)
    3. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa keuangan syariah, maka ekonomi nasional akan makin kokoh dan  kuat  dari terpaan badai krisis global.
    4. Semakin banyak masyarakat yang well literate dalam keuangan syariah,maka akan semakin banyak jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerataan (keadilan) kesejahteraan sebagai implementasi Pancasila ; Sila kelima
    5. Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi melalui lembaga keuangan syariah , diharapkan sumber dana untuk pembangunan semakin meningkat; dan
    6. Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan syariah , intermediasi di sektor keuangan diharapkan semakin besar.

     

     

    MEMBANGUN LITERASI KEUANGAN SYARIAH (Bagian 2)

    0

    Posted on : 21-02-2014 | By : Agustianto | In : Islamic Economics, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Oleh : Agustianto

    Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Wakil Sekjen MES

    Urgensi Gerakan Nasional Literasi Keuangan Syariah

    Indonesia merupakan Negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah  masyarakat muslim melebihi 208 juta jiwa.  Pertumbuhan ekonomi yang relative stabil dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan di atas 5% per tahun, menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin berkurang. Sejalan dengan itu, pertumbuhan kelas menengah baru juga meningkat secara signifikan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk indonesia telah mengalami kenaikan atau kemajuan dari waktu ke waktu. Dengan peningkatan kesejahteraan tersebut, maka potensi kebutuhan produk dan jasa keuangan Indonesia diperkirakan juga akan mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah maupun keragamannya, termasuk dan terutama kebutuhan akan produk dan jasa keuangan syariah.

    Berbagai Negara di dunia sudah melakukan gerakan literasi keuangan secara sukses. Mereka berpandangan bahwa   Literasi Keuangan merupakan program strategis yang sama urgennya dengan program-program nasional lainnya, sehingga Literasi Keuangan menjadi salah satu program prioritas bagi banyak Negara di dunia, seperti Kanada, Australia, India, USA, Inggris, dsb. Gearakan literasi keuangan menjadi  program nasional yang bersifat jangka panjang dan dalam implementasinya melibatkan banyak pihak.

    Program pembangunan literasi keuangan syariah sesungguhnya adalah upaya strategis mendukung pemerintah (OJK) dalam mewujudkan program nasional   dalam membangun dan meningkatkan   Literasi Keuangan yang telah dicanangkan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono di akhir tahun 2013 lalu.

    Tujuan program pembangunan  Literasi Keuangan syariah adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman  dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah. Literasi Keuangan syariah diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mengubah prilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik, mampu dan cerdas memilih investasi yang halal dan menguntungkan, mampu mencegah masyarakat mengikuti investasi bodong yang kerap muncul di tengah masyarakat.

    Melalui harakah (gerakan) Literasi Keuangan syariah,  diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai Lembaga Jasa Keuangan syariah  serta produk dan jasa keuangan syariah, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan syariah , serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Selanjutnya harakah al-wa’iyah lil muamalah al-maliyah (Gerakan Literasi Keuangan Syariah)  ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini  akan memotivasi industry sector jasa keuangan syariah  untuk menigkatkan edukasi public  dan proaktif mengembangkan produk jasa keuangan syariah  sesuai dengan kebutuhan   masyarakat yang selalu berkembang.

    Sebelum menjelaskan strategi pembangunan literasi keuangan syariah, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu pengertian, tujuan, manfaat literasi keuangan, termasuk visi dan misi gerakan literasi keuangan nasional yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.

    Konsep Literasi Keuangan

    Literasi keuangan adalah terjemahan dari financial literacy yang artinya melek keuangan. Menurut buku podoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (OJK, 2013), yang dimaksud dengan  literasi keuangan adalah “Rangkaian proses atau aktivas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), Keyakinan (Confidence) dan Keterampilan (Skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.

    Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan  juga dapat mengubah atau memperbaiki prilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

    Dalam konteks pembangunan literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah , melainkan  juga dapat mengubah atau memperbaiki prilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

    Sedangkan tujuan pembangunan Literasi Keuangan untuk  jangka panjang adalah:

    1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not litarate menjadi well literate, dan
    2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan Jasa Keuangan;

     

    Tujuan ini juga tentu berlaku bagi pembangunan literasi keuangan syariah. Dengan demikian upaya gerakan pembangunan literasi keuangan syariah adalah bertujuan pertama meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not litarate dalam keuangan syariah menjadi well literate dalam keuangan syariah, Kedua, meningkatkan jumlah pengguna produk dan Jasa Keuangan Syariah.

     

    Dengan demikian, maqashid (tujuan) dari literasi keuangan syariah adalah  agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan resikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.

    Namun demikian, menurut OJK, tujuan literasi keuangan tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal apabila factor factor eksternal lainnya tidak mendukung. Factor factor eksternal yang berpotensi memengaruhi keberhasilan Literasi Keuangan tersebut antara lain:

    1. Pertumbuhan Ekonomi;
    2. Pendapatan Per kapita;
    3. Distribusi Pendapatan
    4. Tingkat Kemiskinan masyarakat
    5. Tingkat pendidikan masyarakat
    6. Komposisi penduduk yang berusia produktif; dan
    7. Pemanfaatan Teknologi Informasi (Sumber : OJK ;2013)

     

    Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK) sudah menetapkan  Visi, Misi dan Prinsip Literasi Keuangan dalam Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Menurut OJK visi literasi keuangan Indonesia ialah : “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (well literate) sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan atau keyakinan untuk memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejateraan”.

    Sedangkan misi dari Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia adalah:

    1. Melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas; dan
    2. Meningkatkan akses informasi serta penggunaan produk dan jasa keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan.

    Melihat visi dan misi tersebut, maka IAEI, MES, ASBISINDO, PKES dan Assosiasi Industri lainnya sejalan dengan visi, dan misi tersebut dengan mengambil bagian di bidang jasa keuangan syariah. Dengan demikian  misi pembangunan literasi keuangan syariah adalah :

    1. Melakukan edukasi di bidang keuangan syariah  kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas; dan
    2. Meningkatkan akses informasi serta penggunaan produk dan jasa keuangan syariah melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan syariah.

     

    Prinsip pembangunan literasi keuangan syariah.

    Agar program peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik maka setiap program literasi keuangan syariah harus memiliki pancasila  prinsip sebagai berikut:

    1. Universal dan Inklusif

    Program Literasi Keuangan syariah harus mencakup semua golongan masyarakat secara rahmatan lil’alamin terbuka untuk semua agama dan golongan.

    2. Sistematis dan Terukur

    Program Literasi Keuangan syariah disampaikan secara, terencana, sistematis, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur.

    3. Kemudahan Akses (Taysir)

    Layanan dan informasi yang terkait dengan literasi keuangan syariah tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.

    4. Kemaslahatan

    Program Literasi Keuangan syariah harus membawa maslahah (manfaat) yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

    5. Kolaborasi

    Program Literasi Keuangan harus melibatkan seluruh stakeholders syariah dan pemerintah secara bersama-sama dalam perencanaan dan implementasinya.(Diolah dari OJK 2013)

     

     

    MEMBANGUN LITERASI KEUANGAN SYARIAH (Bagian I Dari Enam Tulisan Bersambung)

    0

    Posted on : 21-02-2014 | By : Agustianto | In : Islamic Economics, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Oleh : Agustianto

    Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Wakil Sekjen MES

    Meskipun pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia relatif tinggi, baik dibandingkan dengan  pertumbuhan keuangan konvensional maupun dengan pertumbuhan keuangan syariah di tingkat global, namun market share keuangan syariah di Indonesia relatif masih kecil, yakni sekitar 4 %. Market share perbankan syariah baru mencapai 4.8 % (Oktober 2013). Lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi masih 2,4 %, pembiayaan syariah 8,2 %, reksadana syariah 4,9 %, sukuk korporasi 3,2 %, Sukuk Negara (SBSN) 10,3 %.

    Sementara itu tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang keuangan syariah juga  masih rendah. Sejumlah penelitian sejak tahun 2004 – 2010 telah menunjukkan rendahnya tingkat pamahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka gerakan pembangunan literasi keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang mutlak dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dengan perencanaan-perencanaan strategis dan langkah-langkah inisiatif berupa program aksi dengan melibatkan semua elemen masyarakat, khususnya stakehoders keuangan syariah dan regulator keuangan (Otoritas Jasa Keuangan)

    Dalam upaya membangun literasi keuangan syariah di Indonesia diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik antara berbagai komponen masyarakat terutama pegiat ekonomi syariah.

    Para pegiat yang seharusnya terlibat aktif dalam membangun literasi keuangan syariah antara lain :

    1. Akademisi, Assosiasi Ahli Ekonomi Islam dan Perguruan Tinggi
    2. Ulama, Ustaz dan Ormas Islam
    3. Otoritas Jasa Keuangan
    4. Lembaga Jasa keuangan (Perbankan dan IKNB)
    5. Assosiasi Industri keuangan syariah

     

    Banyak faktor dan variabel yang menyebabkan mengapa tingkat literasi keuangan syariah  masyarakat Indonesia masih rendah.   Pertama, Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah masih sangat rendah. Istilah-istilah Arab yang mewarnai nama produk keuangan syariah menjadi alasan mengapa tingkat pemahaman  masyarakat demikian rendah, belum lagi sistem, konsep dan mekanisme masing-masing akad dan produk.  Masih terlalu banyak yang belum mengerti dengan sistem dan produk keuangan syariah, apa perbedaannya dan keunggulannya dengan keuangan biasa. Kedua, Belum ada gerakan bersama dalam skala besar untuk  mempromosikan keuangan syariah secara simultan, terencana dan berkesinambungan, Ketiga, Terbatasnya pakar dan SDM keuangan syari’ah untuk mengedukasi keuangan syariah. Keempat, Peran ulama, ustaz dan dai’ masih relatif kecil dan tingkat pengetahuan mereka tentang keuangan syariah masih sangat rendah. Ulama yang berjuang keras mendakwahlan keuangan syariah selama ini terbatas pada DSN dan kalangan akademisi yang telah tercerahkan.  Kelima, para akademisi di berbagai Perguruan Tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Islam belum memainkan peran yang optimal dalam sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah. Keenam, peran ormas Islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan keuangan syariah. Persoalan-persoalan di atas menjadikan tingkat literasi keuangan syariah di Indoensia masih sangat rendah.

    Dalam membangun literasi keuangan syariah, OJK hendaknya bisa bekerjasama dengan elemen-elemen stategis masyarakat seperti asosiasi pakar ekonomi syariah antara lain IAEI, MES, Asbisindo, DSN-MUI, dan Perguruan Tinggi lainnya. Pemerintah (OJK) dapat menyusun program edukasi dan sosialiasi terencana bersama assosiasi-assosiasi pegiat dan praktisi keuangan syariah.

    Peran pegiat keuangan syariah (assosiasi, akademisi, industri keuangan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta penggunaan produk dan jasa keuangan syariah

    Alhamdulillah Otoritas Jasa Keuangan sudah menyusun Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang bersifat komprehensif, untuk digunakan sebagai pedoman bagi seluruh lembaga jasa keuangan dan para stakeholders-nya dalam rangka mengoptimalkan peran serta lembaga jasa keuangan serta asosiasi industri jasa keuangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

    Kita bersyukur Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudoyono telah meluncurkan Cetak Biru Strategi Nasional  Literasi Keuangan pada November 2013 yang lalu. Pencanangan Stretegi Nasional  Literasi Keuangan tersebut  bersifat  umum dan menyeluruh, tentu  termasuk di dalamnya literasi keuangan syariah sekalipun secara ekplisit dan implisit tidak disebut dalam Cetak Biru Strategi Nasional  Literasi Keuangan tsb. Berdekatan waktunya dengan peluncuran Strategi  Nasional Literasi Keuangan   itu, Presiden Republik Indonesia beberapa sebelumnya juga mencanangkan Gerakan ekonomi syariah (GRES). Walaupun 12 tahun sebelumnya Pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah sudah pernah dilakukan di Medan untuk skala regional.

     

     

    OUTLOOK PERBANKAN SYARIAH 2014

    0

    Posted on : 23-01-2014 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Oleh : Agustianto

     

    Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Pascasarjana UI

     

     

    Pada tahun 2013 pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syari’ah di Indonesia berjalan secara organic. Data pertumbuhan perbankan syariah tidak saja memperlihatkan daya tahan di tengah gejolak krisis  keuangan global yang masih berlangsung, tetapi  juga menunjukkan pertumbuhan  yang fantastis dan prestasi performance yang baik.

    Fungsi intermediasi perbankan terus berjalan dengan baik dengan FDR  103 %. Data ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah untuk menggerakan perekenomian, sangatlah besar.Pembiayaan yang disalurkan (PYD) tumbuh relative tinggi 32.2 %  yoy (sementara nasional hanya 23,2 %  pada Q3 2013. Pertumbuhan asset 31.8 % yoy    (sementara nasional 18,2 pada Q3 2013).

    Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya relative cukup tinggi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan asset, peningkatan pembiayaan, ekspansi pelayanan, ( jaringan kantor yang semakin meluas menjangkau 33 propinsi di Indonesia).

     

    Menurut data Bank Indonesia (Okt 2013), kini   sudah ada 11 Bank Umum Ssyariah (BUS), 23 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS),  dan 160 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat 264 kantor 2.262  kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.526 di tahun 2013, Dengan demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar  25,31%.

     

    Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai  Rp 228 triliun meningkat dari tahun sebelunya  Rp Rp.179 Triliun (market share meningkat dari 4.4 % menjadi 4,8 % dari asset perbankan nasional), Sementara DPK saat ini  Rp. 163, 97 triliun (Pertengahan).

    Pertumbuhan  asset, DPK dan pembiayaan juga relative masih tinggi, masing-masingnya adalah,  aset tumbuh ± 37%, DPK tumbuh ± 32%, dan Pembiayaan  tumbuh ± 40%). Satu hal yang perlu dicatat, bahwa market share pembiayaan perbankan syariah dibanding konvensional, sudah melebihi dari lima persen, tepatnya  5,24 %.

    Jumlah nasabah pengguna perbankan syariah dari tahun ke tahun meningkat signifikan, dari tahun 2011-2012  tumbuh sebesar 36,4 %.  Kini jumlah penggunanya 13,4 juta rekening (Okt’ 2012, 36,4% –  yoy), baik nasabah DPK maupun nasabah pembiayaan. Apabila pada tahun 2011 jumlah pemilik rekening sebanyak 9,8 juta, maka di tahun 2012 menjadi 13,4 juta rekening, berarti dalam setahun bertambah sebesar 3,6 juta nasabah.

     

    Hingga Oktober 2013 jumlah BPRS di Indonesia berjumlah 160 buah dengan 399 kantor layanan. Rata-rata pertumbuhan BPRS selama 6  tahun terakhir (Januari 2008- Juni 2013) mencapai 30,49 %..Rata-rata pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan selama 6 tahun tsb  mencapai 31,52 % setahun Penghimpunan dana BPRS dalam bentuk Deposito Rp 2,09 triliun,sedangkan tabungan sebesar  Rp 558 milyar. Portofolio penyaluran dana didominasi pembiayaan murabahah 79,67 5, Bagi hasil  12,25 %, selebihnya ijarah multi jasa (5,31%) dan qardh 2,10 %) (Outlook Ekonomi Syariah 2014, MES)

     

    Dengan pertumbuhan yang besar tersebut, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan  peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini. Kita punya obsesi, perbankan syariah  seharusnya tampil sebagai garda terdepan atau  lokomotif terwujudnya financial inclusion. Hal ini disebabkan karena missi dasar dan  utama syariah adalah pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan  seluruh lapisan masyarakat. Bank syariah harus dinikmati masyarakat luas bahkan di masa depan sampai ke pedesaan, seperti BRI. Seluruh  bentuk hambatan yang bersifat price maupun nonprice terhadap akses lembaga keuangan, harus dikurangi dan dihilangkan.

    Menurut survey Bank Dunia (2010), hanya  49 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank relative masih tinggi, 52 %. Kehadiran bank-bank syariah yang demikian cepat pertumbuhannya diharapkan akan mendekatkan masyarakat kepada lembaga keuangan formal, seperti perbankan syariah.

     

    Peluang

    Prospek dan peluang perbankan syariah di masa depan sangat cerah, positif  dan tetap menjanjikan. Peluang tersebut diindikasikan oleh beberapa hal.  Pertama, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terbuka dan diperkirakan mencapai 5.5 % sampai 5.9% pada 2014, maka ruang bagi perbankan syariah untuk tumbuh sangat terbuka. Ekonomi domestic yang ditopang oleh konsumsi masyarakat dan investasi masih tetap menjadi motor penggerak utama roda perekonomian nasional dimana keduanya menyumbangkan sekitar 88 % dari total prosuk domestic Bruto (PDB).

    Kedua, Inflasi yang rendah sebesar 5.5% dan pendapatan per kapita masyarakat yang terus meningkat yang tentunya  mendorong peningkatan  jumlah kelas menengah baru. Indikator-indikator ini  akan meningkatkan purchasing power masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah. Pertumbuhan pembiayaan  bank syariah diperkirakan sebesar  40% pada tahun depan.

    Ketiga, sejalan dengan itu, ekonomi Asia juga menunjukkan ketahanannya yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi rendah, sistem keuangan yang sehat, dan keseimbangan fiskal yang sehat. Semuanya menunjukkan hal yang positif bagi pertumbuhan perbankan syariah di masa depan

     

    Keempat, optimisme  pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, ditopang oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tetap baik.

     

    Berdasarkan agregat makro tersebut, perbankan syariah mempunyai opportunity yang besar untuk terus dapat berekspansi dan berkembang, dengan berbagai kebijakan yang produktif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, seperti leverage model perbankan syariah, inovasi produk, peningkatan layanan, seperti kemudahan transkasi, (utamanya payment),   perluasan jaringan kantor, peningkatan teknologi informasi, dsb

    .

    Proyeksi

    Menurut proyeksi moderat Bank Indonesia, asset perbankan syariah pada tahun 2014 menjadi Rp 283 triliun, tumbuh sekitar Rp  55 triliun (24 %)  dari sekarang yang masih Rp 228 triliun. Sedangkan proyeksi  optimis asset bank syariah sebesar 311 triliun, tumbuh sekitar 83 triliun (36,4%). Proyeksi moderat di atas,tampaknya sangat mungkin dicapai, bahkan menurut prediksi saya, angka itu akan terlampaui di akhir tahun 2014 nanti. Pada tahun 2014 diprediksikan pertumbuhan pendanaan (funding) akan lebih ketat dibandingkan pembiayaan, terutama dana-dana  murah. Namun demikian, kita optimis pengembalian dana ONH (Ongkos Naik Haji)  dari penempatan di sukuk ke perbankan syariah akan mendongkrak jumlah dana DPK di bank syariah, karena itu penempatan kembali dana ONH ke pangkuan syariah  sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat ekonomi syariah dan masyarakat muslim yang memahami manfaat  dana haji untuk kemaslahatan umat.

    Tantangan Bank syariah

    Perubahan yang akan mewarnai perkembangan dan pertumbuhan industry perbankan ke depan akan semakin dinamis sehingga akan mempengaruhi strategy dan business model industry perbankan syariah.Dalam konteks ini, terdapat  tiga  hal utama yang akan mewarnai perkembangan dan pertumbuhan indutstri perbankan, yang masing masing menuntut dukungan kebijakan yang tepat.

    Factor pertama, seiring peningkatan jumlah penduduk usia produktif serta membesarnya kelompok kelas menengah, konsumen perbankan syariah akan menuntut layanan yang lebih cepat, flexible, dengan produk yang semakin variatif, sebagaimana halnya dengan bank konvensional, termasuk interchangeability dari instrument pembiayaan syariah  dengan instrument pasar uang dan pasar modal syariah . Maka diperlukan pengintegrasian produk perbankan syariah dengan produk pasar uang dan pasar modal dalam upaya memperdalam instrument keuangan syariah  di pasar keuangan domestic. Hal ini membawa konsekuensi penigkatan risiko, dank arena itu perlu disiapkan berbagai perangkat mitigasinya.

    Faktor kedua, perbankan syariah harus siap meningkatkan penyaluran pembiyaan  investasi terutama di sektor manufaktur, energy, dan infrastruktur, dalam rangka memperbaharui dan merevitalisasi kapasitas perindustrian sehingga dapat menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah tinggi. Oleh karena itu kitamengharapkan OJK me-review ketentuan terkait prinsip ke hati-hatian dalam proses pemberian pembiyaan agar dapat menyesuaikan dengan peningkatan kompleksitas produk dan usaha bank, serta mengantisipasi perubahan structural dalam perekonomian nasional. Alhamdulillah, Ketua OJK Muliaman D Hadad, sudah memiliki komitmen yang kuat untuk itu, yang disampaikannya pada acara Annual Financial Executive Gathering 2014, di Hotel Syahid Jakarta.

    Perbankan syariah juga harus mampu merespon dengan baik tuntutan yang muncul, termasuk ekspansi pembiayaan keberbagai sektor ekonomi yang sebelumnya belum tersentuh pembiayaan (uncharted territory). Dalam pelaksanaannya, respon bank syariah tetap harus memenuhi criteria aman baik dari sisi kehati-hatian pemberian pembiayaan  maupun kesesuaian dengan aspek syariah.

    Faktor ketiga, perubahan lanskap regulasi industri perbankan syariah yang menuntut reformasi yang komphrensif, mencakup antara lain struktur permodalan, likuiditas, governance, guna menurunkan probabilitas kegagalan institusi keuangan syariah

    Namun, di tengah keterbatasan modal domestic dan kecenderungan global yang membatasi keterlibatan modal asing pemenuhan peningkatan permodalan menjadi tidak mudah, Salah satu alternative peningkatan permodalan bank syariah adalah melalui pemupukan modal secara organic. Untuk itu, diperlukan komitmen dari pemilik dan pengurus bank agar dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pembagian dividen dan pembelian remunerasi dalam upaya peningkatan permodalan institusi. Alternative penguatan modal lainnya adalah dengan mendorong perbankan untuk memanfaatkan intrumen pasar modal syariah

    Selain tiga tantangan besar di atas, tantangan perbankan syariah yang sudah di depan mata adalah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada 2015. Perbankan syariah harus menyiapkan diri untuk menghadapi terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tersebut, mengingat Indonesia merupakan pasar potensial dengan ruang pertumbuhan yang sangat luas serta pencapaian kinerja yang lebih baik dibandingkan perbankan di negara lain.

    Sebagai contoh, return on asset perbankan Indonesia pada 2012 secara umum mencapai 3%, sedangkan perbankan Singapura dan Malaysia masing-masing hanya 1% dan 1,5%. Demikian pula dengan return on equity, perbankan Indonesia mencapai 21% jauh lebih tinggi daripada kedua negara tetangga tadi yang hanya 12% dan 17%. Kondisi ini tentunya akan menjadi daya tarik bagi bank/investor asing untuk masuk ke Indonesia. Perbankan syariah tidak boleh kalah bersaing dengan perbankan asing yang mulai menyerbu Indonesia.

    Kelima, dalam mengembangkan dirinya menjadi industry perbankan syariah yang unggul, perbankan syariah harus kreatif menciptakan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan bisnis nasabah yang senantiasa berubah cepat. Jangan sampai, peluang-peluang besar dilepaskan hanya karena kekurang dalaman knowledge tentang syariah berwawasan maqashid , atau kekakuan dalam berijtihad keuangan. Regulator diharapkan bersikap akomodatif dan cepat dalam merumuskan regulasi yang kondusif untuk mendukung inovasi produk. Misalnya, produk Margin During Contruction (MDC), pembiayaan multiguna, Musyarakah Mutanaqishah, treasury products (i.e. hedging), PRKS yang fleksibel, pasar uang syariah dengan komodity syariah, sindikasi pembiayaan dengan bank konvensional, leverage model, dan sebagainya. Regulator juga seharusnya mengakomodasi akad-akad yang terjadi dalam sejarah Islam, seperti bay’ wafa’, bay istighlal, bay istikjar, bay’ tawarruq fiqhiy, dan sebagainya. Asal jangan bay’ ‘inah dan tawarruq munazzam, karena bay ’inah dengan tegas dilarang dalam 5 hadits Nabi Saw.

    Keenam, SDM adalah pilar utama pengembangan perbankan syariah. Penambaahan SDM yang kompeten dengan jumlah yang cukup menjadi tuntutan mutlak. Karena itu,manajemen bank syariah harus memprioritaskan penciptaan SDM yang berkompeten dan berkualitas ini, dengan terus menerus mengikuti training dan workshop atau kuliah pascasarjana.

    Ketujuh, Tantangan berikutnya adalah perbaikan kualitas pelayanan perbankan syariah agar dicapai tingkat exellence. Kualitas pelayanan perbankan syariah harus setara, bahkan melebihi pelayanan konvensional.

     

    Kedelapan  Pemanfaatan technologi IT untuk mendukung layanan,kemudahan akses pembayaran (internet banking, sms banking)  serta  terciptanya produk-produk baru.

     

    Kesembilan, pelayanan pembiayaan kepada sektor UMKM dan pembiayaan produktif, harus diprioritaskan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi  yang inklusif yang menyentuh masyarakat secara luas. Upaya ini dapat ditambah dengan membangun linkage program dengan lembaga keuangan mikro syariah, seperti KJKS, BMT dan BPR syariah. Jumlah BMT yang mencapai 5000-an, bisa dijadikan sebagai shadow banking untuk menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah, sehingga perbakan syariah berada di garda depan dalam mewujudkan visi  financial inclusion.

    Kesepuluh,  peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk  bank syariah dan peningkatan pemahaman dan tindakan bankers syariah yang berlandasan maqasid syariah. Edukasi dan sosialisasi, harus terus digalakkan dengan gerakan-gerakan sinergis, seperti sinergi dengan IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), MES, FoSSEI (Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam), kerjasama dengan Ratusan Perguruan Tinggi se-Indonesia, ormas-ormas Islam,  MUI Daerah dan sebagainya.

    Kesebelas, penyediaan modal sendiri harus terus disiapkan untuk memenuhi ketentuan BI tentang multiple license dan atau ketentuan risk management. Bank Syariah harus segera meningkatkan posisinya dari Buku I menjadi Buku II. Bahkan dari Buku II menjadi Buku III, agar bisa berkembang dan ekspansi lebih luas. Namun saat ini, dari  11 Bank Umum Syariah, tidak ada bank syarah yang masuk buku III dan Buku IV, hanya tiga bank yang masuk dalam BUKU II,  selebihnya masuk kategori buku I.

    Keduabelas, bagaimana memperbesar porsi peningkatan pembiayaan ke sektor-sektor yang produktif dan beresiko rendah, seperti infrastrktur yang dibiayari APBN. Bank-Bank Syariah bisa melakukan sindikasi tidak saja sesama bank syariah tetapi juga dengan bank konvensional. Selanjutnya pembiayaan segmen konsumer akan lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan non konsumer. Untuk itu bank syariah harus memanfaatkan kemurahan DP pembiayaan melalui Musyarakah Mutanaqishah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik yang 20 %, , bahkan bisa mengembangkan konsep Mudharabah Muntahiyah bit Tamlik, yang membolehkan DPnya 10 % bahkan 0 %. Celah regulasi ini harus secara cerdas dimanfaatkan oleh perbankan syariah.

    Ketigabelas, membangun brand positioning yang kuat melalui kegiatan promosi dan edukasi yang efektif serta penerapan nilai-nilai syariah sebagai faktor pembeda (differentiator) dengan system konvensional

    Keempatbelas, pembukaan outlet baru untuk mendukung peningkatan daya jangkau dan perbaikan kualitas layanan. Jadi selain mengandalkan leverage model dan office channeling, perbankan syariah juga harus ekspansi dengan pendirian outlet baru. Kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berjaringan massif harus diutamakan, seperti PT POS dalam gerakan funding.

    Arah Pengembangan Bank Syariah

    Arah pengembangan perbankan  syariah di  masa depan (2014) tergambar pada poin berikut.

    Pertama, Pertumbuhan  industri perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi jika dibandingkan lembaga keuangan  secara umum maupun  keuangan syariah secara global di tengah kondisi perekonomian  yang masih  dalam tahap pemulihan, membuktikan lembaga perbankan  syariah nasional  mampu mempertahankan eksistensi dan perkembangannya dalam menghadapi situasi perekonomian, walaupun memiliki tantangan dari segi SDM, produk,  jaringan dan permodalan .

    Kedua, Perubahan fungsi institusi pengawasan  dan pengaturan perbankan syariah dan Lembaga Pembiyaan Ekspor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga diharapkan tetap mempertahankan kesinambungan perkembangan perbankan syariah  kedepannya.  Kerjasama yang erat antara  BI (otoritas makroprudensial) dan  OJK (otoritas mikroprudensial)  menjadi salah satu pilar penting  dari arah  kebijakan perbankan  syariah di masa mendatang.

    Ketiga, Kerjasama dan  kordinasi antar otoritas, termasuk Mahkamah Agung dan DSN-MUI, Kemenkop  seharusnya lebih dikembangkan (dioptimalkan) sebagai stakeholders penting keuangan syariah dalam pengambilan kebijakan sehingga terjadi sinergi kebijakan beserta implementasinya dalam mendorong pengembangan  keuangan syariah  yang lebih terintegrasi dan cross sector, dan  dapat membuat keuangan syariah  berkontribusi  lebih signifikan dalam perekonomian nasional.

    Keempat, Penguatan struktur industri keuangan dan perbankan untuk mendukung pengembangan & transformasi ekonomi nasional. Koordinasi dan kolaborasi mikroprudensial dan makroprudensial untuk stabilitas sistem keuangan. Pembangunan dan Gerakan Literasi keuangan Syariah melalui  Edukasi dan promosi yang lebih terintegrasi dan masif oleh segenap elemen pegiat syariah

    Penguatan struktur keuangan dan perbankan  syariah  dengan mendorong peningkatan alokasi pembiayaan produktif  & UMKM, menjadi garda depan gerakan financial inclusion serta mendorong perluasan outreach jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat (a.l. delivery channel, implementasi aturan jaringan kantor perbankan syariah), leverage model, dsb. Selain itu penguatan perbankan syariah di sektor permodalan dan penguatan manajemen risiko mengacu standar internasional. Terakhir  mendorong bank syariah untuk menerapkan GCG, sehingga   transparansi & governance keuangan berjalan dengan baik.

    Kelima, Kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk memperkuat komposisi  pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mendukung peningkatan kapasitas perekonomian ; Penerapan FTV, dan larangan KPR Indent.

    Keenam ,Meningkatkan edukasi dan komunikasi produk perbankan syariah. Perlu ditambahkan bahwa faktor pengawasan yang kuat secara internal dan eksternal mutlak dibutuhkan. Jumlah dan skala bisnis bank yang beragam menyebabkan risiko yang dihadapi akan relatif beragam sehingga penguatan fungsi pengawasan regulator sebagai bagian dari early warning sistem akan menjadi kunci dalam mengantisipasi munculnya risiko sistematik yang mungkinj terjadi di masa-masa yang akan datang.

     

    Ketujuh , Mengembangkan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif. Regulator hendaknya menjadikan maqashid syariah sebagai pedoman dalam membuat regulasi dan mengawasi bank-bank syariah.  Produk-produk yang telah memenuhi maqashid syariah dan terhindar dari risiko-risiko makro ekonomi, sepatutnya dapat diterima.Produk MDC,refinancing dan MMq seharusnya sudah bisa diterapkan secara luas di bank syariah,

    Kedelapan ,Revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk dengan berbagai program seperti leverage model, dsb. Leverage model merupakan penyaluran pembiayaan syariah melalui kantor cabang induk perusahaan. Artinya bank umum syariah (BUS) akan menggunakan cabang milik bank umum konvensional dalam menawarkan produk-produk syariah. Sistem ini sebenarnya mirip dengan office channeling yang sudah berjalan, Cuma office channeling hanya terbatas pada penghimpunan dana (funding). Dengan leverage model, bank konvensional dapat menyalurkan pembiayaan syariah dengan menggunakan akad-akad syariah dan ketentuan syariah.

     

    Cara ini memiliki banyak manfaat, pertama, mendorong peningkatan pertumbuhan dan market share perbankan syariah. Sebagaimana dimaklumi, market share perbankan syariah syariah sat ini, baru sekitar 4 persen. Dengan system leverage model diharapkan ekspansi pembiayaan perbankan syariah makin besar. Kebijakan ini sangat strategis dalam mendongkrak pertumbuhan asset perbankan syariah, namun  bank syariah harus lebih agressif dalam menghimpun dana masyarakat (DPK), karena selama ini bank syariah juga kekurangan likuiditas, hal itu terlihat dari FDR bank syariah yang berada di atas 100 persen. Untuk itu dana haji wajib ditempatkan di bank-bank syariah agar likuiditas bank syariah cukup dan memadai. Kedua, leverage model akan meningkatkan efisiensi perbankan syariah karena cara ini akan  mengurangi biaya Bank Umum Syariah (BUS) dalam ekspansi pembukaan cabang. Biaya membuka cabang baru jauh lebih mahal. Dengan demikian system leverage model akan lebih efektif dan efisien dalam pemasaran produk, tanpa membuka jaringan kantor cabng baru, sehingga beban operasional bank syariah bisa turun. Selama ini BOPO bank syariah selalu lebih tinggi dibanding bank konvensional. Apalagi pemerintah OJK saat ini mendesak bank-bank agar hemat dan efisien dengan menargetkan BOPO tidak lebih dari 60 %.

    Eksplorasi dan analisis terhadap delapan   arah kebijakan perbankan syariah di atas memerlukan kajian yang lebih luas dan panjang,karena itu tidak bisa diuraikan di sini.   Kita berharap delapan  arah pengembangan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan optimal, mengingat tantangan-tantangan  di atas yang demikian kompleks.

    Beralihnya fungsi pengawasan perbankan kepada OJK pada tahun 2014 ini memunculkan harapan kuat bahwa fungsi pengawasan pada lembaga keuangan akan lebih terintegrasi terkoneksi dan terkordinasi, terutama dalam mengantisipasi imbas krisis global yang terjadi sekarang. Peralihan di tahap awal ini hendaknya dijadikan sebagai tahap pematangan di tingkat implementasi dari semua pihak yang terlibat agar fungsi dan harapan dari terbentuknya OJK benar-benar tercapai. Beralihnyapengawasan Bank Indonesia ke OJK adalah tuntutan Undang-Undang, karena itu kita tidak perlu dan tidak ada gunanya meragukan perubahan system ini dengan melihat kegagalan Inggris. Analisis seperti itu tidak ada gunanya, karena Undang-Undangnya sudah lahir dan lembaganya sudah terbentuk. Sekarang tugas kita adalah memberhasilkan program OJK, sebagai lembaga pengawas perbankan  dan lembaga keuangan di Indoneia. Sekali OJK tetap OJK.

     

     

     

     

    Pembiayaan Ekspor Syariah

    0

    Posted on : 15-01-2014 | By : Agustianto | In : Artikel, Perbankan Syariah, Seminar & Training

     

    Pendahuluan

     

    Ajaran ekonomi syariah sangat mendorong kegiatan ekpor untuk memperkuat ekonomi sebuah Negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ibnu Taymiyah mengatakan, ekpor juga akan menguatkan kurs mata uang domestic. Menurut catatan sejarah Islam, kegiatan ekspor dan perdagangan international  malah telah dipraktekkan Nabi Muhammad sejak usia relatif muda. Umar bin Khattab juga selalu mengingatkan para sahabat untuk memperhatikan dan mengutamakan  kegiatan perdagangan (ekspor) dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dan mandiri, yaitu ekonomi yang kuat, tidak tergantung sepihak kepada Negara lain.  Dari ungkapan Umer bin Khattab tersirat desakan  agar sebuah Negara tidak deficit dalam neraca perdagangan. Tidak mengherankan jika Nabi Muhammad mengatakan bahwa 90 persen pintu rezeki terdapat dalam dunia perdagangan (dan industri). Ini artinya, untuk menjadi Negara yang maju, harus banyak mengembangkan kegiatan industry dan perdagangan international.

     

    Bangsa Indonesia seharusnya menggalakkan kegiatan ekpor untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat, maju dan mandiri, Salah satu upaya ke arah itu adalah mengembangkan kegiatan ekspor syariah melalui pembiayaan sector riel yang berorientasi ekspor, baik pembiayaan modal kerja maupun investasi.

     

    Pembiayaan Ekspor

     

    Indonesia Eximbank sebagai Lembaga Pembiayaan Ekpor Indonesia merupakan lembaga pembiayaan yang banyak memberikan pembiayaan kepada beberapa eksportir yang bergerak di bidang industry, seperti industri tirecord, karpet, sarung, dan batubara yang  diekspor ke Negara non tradisional, yaitu Thailand, Australia, Malaysia, Brunei, Timur Tengah dan India. Yang dimaksudkan dengan Negara non tradisional adalah Negara di luar Amerika dan Eropa.

     

    Pembiayaan ekspor  syariah umumnya diberikan kepada segmen UKM yang beriorentasi ekspor termasuk UKM yang bergerak di bidang usaha yang menunjang ekspor. Pembiayaan kepada UKM dimaksudkan agar Lembaga Pembiayaan yang ada  dapat memberikan pemerataan baik dari sisi sebaran komoditi maupun geografis. Tujuan pemberian pembiayaan kepada UKM ekspor adalah untuk dapat membantu UKM memperkuat permodalan dan diharapkan produk yang dihasilkan mempunyai daya saing di pasar ekspor. Bahkan pembiayaan ekspor secara syariah tidak saja membiayai pengusaha domestic, tetapi juga overseas financing,yaitu pembiayaan kepada investor Indonesia yang akan berinvestasi di luar negeri untuk mendukung peningkatan devisa.

     

    Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam membiayai usaha dan industry yang berorietasi ekspor patut diapresiasi dan didukung, karena upaya ini selain meningkatkan ekspor Indonesia untuk mewujudkan surplus dalam neraca perdagangan, yang pada gilirannya berdampak positif bagi ekonomi makro Indonesia, juga untuk menerapkan perintah dari para ulama.

     

    Dalam perdagangan international, instrument yang paling penting adalah Letter of Credit (L/C. Menurut fatwa DSN-MUI No 35/2002, Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh LKS atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memfasilitasi perdagangan ekspor  dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

     

    Akad-Akad Syariah dalam Pembiayaan Ekspor

    Bank Syariah atau Indonesia Eximbank yang memberikan pembiayaan ekspor secara syariah memberikan banyak alternatife akad, sesuai dengan bentuk, jenis, sifat  dan karakter usaha dan kebutuhan pembiayaan ekspor. Semua alternatif akad yang tersedia didasarkan dan merujuk kepada Fatwa DSN-MUI.

     

    Menurut fatwa DSN-MUI No 35/2002, Akad-akad yang dapat digunakan untuk L/C Ekspor yang sesuai dengan syariah antara lain :

    1. Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:

    a.Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;

    b.Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuer bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah;

    c.Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase.

    2. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan :

    1. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;

    2. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuer bank);

    3. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;

    4. Besar biaya (ujrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

    5. Pembayaran biaya (ujrah) dapat diambil dari dana talangan  sesuai kesepakatan dalam akad. Artinya Bank dapat menerima ujrah dari nasabah eksportir  sebelum importer di Luar negeri melakukan pembayaran dan sebelum Bank menerima pembayaran melalui issuer bank.

    6. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq).

     

    3.Akad Wakalah Bil Ujrah dan Mudharabah dengan ketentuan:

    a.Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir; Pemberian dana pembiayaan ini menggunakan akad mudharabah.

    b.Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; Untuk ini diguaan akad wakalah bil Ujrah.

    c.Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuer bank). Penagihan ini termasuk dalam akad wakalah bil ujrah tadi.

    d.Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (sight) atau pada saat jatuh tempo pada waktu yng ditentukan (usance);

    e.Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuer bank) dapat digunakan untuk:

    v -Pembayaran  biaya (ujrah);

    v -Pengembalian dana mudharabah;

    v -Pembayaran bagi hasil.

    f. Besar biaya (ujrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

     

    4. Akad Musyarakah dengan ketentuan:

    a.       Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;

    b.       Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;

    c.       Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuer bank);

    d.       Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau pada saat jatuh tempo;

    e.       Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuer bank) dapat digunakan untuk:

    v Pengembalian dana musyarakah;

    v Pembayaran bagi hasil.

     

    5.       Akad Al-Bai’ (Jual-beli) dan Wakalah dengan ketentuan:

    a.       Bank membeli barang dari eksportir;

    b.       Bank menjual barang kepada importir di Luar Negeri yang diwakili oleh eksportir;

    c.       Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;

    d.       Pembayaran oleh bank penerbit L/C (issuer bank) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau pada saat jatuh tempo.

     

    Selanjutnya menurut fatwa DSN MUI No 60/Tahun 2007, pembiayaan ekspor  oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan  konsep Penyelesaian Piutang dalam Ekspor. Menurut fatwa tersebut yang dimaksud dengan Penyelesaian Piutang dalam Ekspor adalah pengalihan penyelesaian piutang dari pihak yang berpiutang kepada LKS, Dalam konteks ini terjadi pengalihan piutang dari nasabah eksportir kepada Bank, sehingga Bank-lah yang menagih piutang tersebut kepada importir (pembeli) di luar negeri. Dengan demikian LKS (Bank)  menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (importir di luar negeri ) atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang tersebut.

    Adapun ketentuannya sebagai berikut :

    1. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Ekspor adalah Wakalah bil Ujrah yang dapat disertai dengan  Qardh.
    2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak LKS untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
    3. LKS melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
    4. LKS dapat memberikan dana talangan (Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang;
    5. Atas jasanya untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang tersebut, LKS dapat memperoleh ujrah/fee.
    6. Besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang.
    7. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan  sesuai kesepakatan dalam akad. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq).

     

     

     

     

    Training dan Workshop Fiqh Muamalah on Islamic Banking and Finance 2014 Level Intermediate – ANGKATAN 84

    0

    Posted on : 01-01-2014 | By : Agustianto | In : Perbankan Syariah

    Download Formulir:

      Formulir Intermediate

    Pendahuluan

    Training dan Workshop eksekutif ini telah dilaksanakan sebanyak 83 angkatan dengan sukses secara berturut-turut sepanjang tahun 2010 – 2013 dan telah melahirkan alumni sekitar 3000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Peserta yang telah mengikuti Training Eksekutif ini antara lain para Direktur Utama Bank Syariah se-Indonesia, para direksi perbankan dan lembaga keuangan syariah, Departemen Keuangan RI, pimpinan divisi syariah Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, komisaris bank-bank syariah, Dewan Pengawas Syariah bank syariah, Dosen pascasarjana dan doctor ekonomi dan syariah, notaris, konsultan, pengacara dan sebagainya. Read the rest of this entry »

    All Articles | Contact Us | RSS Feed | Mobile Edition