• Dapatkan 8 buku karya Agustianto, antara lain: Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan, Maqashid Syariah, dalam Ekonomi dan Keuangan, Perjanjian (Akad) Perbankan Syariah, Hedging, Pembiayaan Sindikasi Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah, Ekonomi Islam Solusi Krisis Keuangan Global. Hub: 081286237144 Hafiz

  • Training dan Workshop Nasional Notaris Perbankan Syariah tentang Aspek Legal dan Pembuatan Kontrak Perjanjian Produk Perbankan Syariah Tgl 20 – 21 Juli 2018 di Hotel Sofyan Jakarta.

    0

    Posted on : 03-08-2017 | By : Agustianto | In : Kabar Aktual, Pendidikan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Seminar & Training

    Dasar Pemikiran

    Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah, karena notaries berperan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya HT dan Fiducia).

    Perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang  bergerak dengan cepat yang assetnya kini sudah Rp 331 triliun membutuhkan para notaris yang berkompeten membuat akta syariah dan pengikatan jaminannya.

    Asset Industri Keuangan Non Bank syariah lebih dari Rp 86 triliun.

    Tegasnya perbankan syariah  di Indonesia membutuhkan notaries yang memahami  dengan baik konsep konsep syariah dan penerapannya di praktek perbankan. 

    Kontrak-kontrak produk-produk perbankan  syariah  berbasis syariah compliance harus dipahami oleh notaries perbankan syariah, seperti perjanjian murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah. 

    Keharusan notaris memiliki kompetensi pembuatan perjanjian-perjanjian syariah, adalah hasil Rekomendasi  Annual Meeting Dewan Syariah Nasional  MUI, Desember 2014 di Jakarta.

    Untuk itulah  diperlukan  Training dan Workshop Aspek legal dan kontrak-kontrak produk perbankan syariah khusus bagi notaris

    Dalam rangka itulah Iqtishad Consulting menggelar Pelatihan dan Workshop Nasional Notaris Perbankan Syariah tentang Aspek Legal dan Pembuatan Kontrak Perjanjian Produk Perbankan Syariah Angkatan ke 235.

    Iqtishad Consulting adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan perbankan syariah yang paling terkemuka saat ini di Indonesia, dan sangat banyak berpengalaman dalam mentraining  para Direktur bank-bank syariah, Dirut, DPS,Komisaris, semua pimpinan Divisi Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, pejabat OJK dan bank syariah lainnya, serta ratusan Professor dan Doktor yang menjadi dosen di seluruh Perguruan Tinggi se-Indoensia.

    Iqtishad Consulting Jakarta sudah mengelar Training sebanyak 236 Angkatan, termasuk memberi sertifikat  (mentraining) 2.731 notaris yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    Sertifikat Pelatihan  Iqtishad Consulting Jakarta, sangat diakui oleh semua Industri perbankan syariah di Indonesia, termasuk sertifikat ulang (penyegaran dan upgrading) bagi notaris yang sudah tiga tahun tidak mengikuti training bank syariah.

    Pengakuan ini sangat logis  karena para petinggi dan praktisi perbankan syariah sendiri ditraining oleh Iqtishad Consulting Jakarta.

    Pengurus inti dan Nara sumber Iqtishad Consulting adalah pakar-pakar yang sangat berkompeten di bidang legal perbankan syariah.

    Mereka juga adalah figur-figur penting yang menduduki posisi strategis di organisasi-organisasi nasional dan assosiasi ekonomi syariah nomor wahid di Indoensia.

    Materi Training

    1. Overview Perbankan  Syariah
    2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
    3. Produk –produk Pembiayaan (Financing) Bank Syariah
    4. Prinsip – prinsip perjanjian /  akad syariah
    5. Kontrak pembiayaan murabahah
    6. Kontrak Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
    7. Kontrak Pembiayaan hiwalah dan Take Over
    8. Hukum – hukum jaminan menurut syariah
    9. Kontrak pembiayaan Ijarah dan IMBT
    10. Kontrak pembiayaan Musyarakah dan mudharabah
    11. Teknik Pembuatan Akta dan  Anatomi Akta Notaris di Perbankan Syariah 

    Waktu Pelaksanaan

    Tgl 20 – 21 Juli 2018 di Hotel Sofyan Jakarta. 

    Investasi 

    Rp 2.5 juta/org

    Group min 3 @2.2 Juta, 

    Group min 5 @RP 2 Juta,

    Group min 10 @1.8 juta. 

    Joko (085716962518 , 082110206289), Panji (082210845958), Hafiz :081286237144 

    More Info  klik: www.iqtishadconsulting.com

    Info lengkap :   

    Ikuti Pelatihan dan Workshop Nasional Notaris Perbankan Syariah tentang Aspek Legal dan Pembuatan Kontrak Perjanjian Produk Perbankan Syariah Tgl 11 – 12 Agustus 2017 di Hotel Betawi Sofyan, Jakarta Pusat.

    0

    Posted on : 03-08-2017 | By : Agustianto | In : Kabar Aktual, Perbankan Syariah, Seminar & Training

     

    Dasar Pemikiran

    Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah, karena notaries berperan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya HT dan Fiducia). 

    Perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang  bergerak dengan cepat yang assetnya kini sudah Rp 331 triliun membutuhkan para notaris yang berkompeten membuat akta syariah dan pengikatan jaminannya.

    Asset Industri Keuangan Non Bank syariah lebih dari Rp 86 triliun.

    Tegasnya perbankan syariah  di Indonesia membutuhkan notaries yang memahami  dengan baik konsep –konsep syariah dan penerapannya di praktek perbankan. 

    Kontrak-kontrak produk-produk perbankan  syariah  berbasis syariah compliance harus dipahami oleh notaries perbankan syariah, seperti perjanjian murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah.

    Keharusan notaris memiliki kompetensi pembuatan perjanjian-perjanjian syariah, adalah hasil Rekomendasi  Annual Meeting Dewan Syariah Nasional  MUI, Desember 2014 di Jakarta.

    Untuk itulah  diperlukan  Training dan Workshop  Aspek legal dan kontrak-kontrak produk perbankan syariah khusus bagi notaris

    Dalam rangka itulah Iqtishad Consulting menggelar Pelatihan dan Workshop Nasional Notaris Perbankan Syariah tentang Aspek Legal dan Pembuatan Kontrak Perjanjian Produk Perbankan Syariah Angkatan ke 235.

    Iqtishad Consulting adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan perbankan syariah yang paling terkemuka saat ini di Indonesia, dan sangat banyak berpengalaman dalam mentraining  para Direktur bank-bank syariah, Dirut, DPS,Komisaris, semua pimpinan Divisi Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, pejabat OJK dan bank syariah lainnya, serta ratusan Professor dan Doktor yang menjadi dosen di seluruh Perguruan Tinggi se-Indoensia.

    Iqtishad Consulting Jakarta sudah mengelar Training sebanyak 217 Angkatan, termasuk memberi sertifikat  (mentraining) 2.731 notaris yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    Sertifikat Pelatihan  Iqtishad Consulting Jakarta, sangat diakui oleh semua Industri perbankan syariah di Indonesia, termasuk sertifikat ulang (penyegaran dan upgrading) bagi notaris yang sudah tiga tahun tidak mengikuti training bank syariah.

    Pengakuan ini sangat logis  karena para petinggi dan praktisi perbankan syariah sendiri ditraining oleh Iqtishad Consulting Jakarta.

    Pengurus inti dan Nara sumber Iqtishad Consulting adalah pakar-pakar yang sangat berkompeten di bidang legal perbankan syariah.

    Mereka juga adalah figur-figur penting yang menduduki posisi strategis di organisasi-organisasi nasional dan assosiasi ekonomi syariah nomor wahid di Indoensia.

    Pelatihan ini  akan memberikan  pemahaman dan pengetahuan  aplikatif tentang pembuatan kontrak-kontrak produk perbankan syariah kontemporer berdasarkan fatwa DSN-MUI. 

     

    Tujuan

    1.Training ini akan memberikan pemahaman tentang aspek legal perbankan syariah dan kontrak-kontrak pada produk pembiayaan syariah di bank syariah.

    2.Meningkatkan kompetensi Notaris dalam manangani kontrak-kontrak dan perjanjian pembiayaan  di perbankan syariah, termasuk dalam  pengikatan jaminan.

     

    Materi Training

    1. Overview Perbankan  Syariah
    2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
    3. Produk –produk Pembiayaan (Financing) Bank Syariah
    4. Prinsip – prinsip perjanjian /  akad syariah
    5. Kontrak pembiayaan murabahah
    6. Kontrak Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
    7. Kontrak Pembiayaan hiwalah dan Take Over
    8. Hukum – hukum jaminan menurut syariah
    9. Kontrak pembiayaan Ijarah dan IMBT
    10. Kontrak pembiayaan Musyarakah dan mudharabah
    11. Teknik Pembuatan Akta dan  Anatomi Akta Notaris di Perbankan Syariah

             Pembicara :

    1.Pakar, Konsultan  dan Praktisi Perbankan Syariah dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Sekjen MES yaitu Bpk Agustianto  Mingka

    Beliau adalah Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK, Dewan Pengawas Syariah di perusahaan Negara BUMN dan DPS di beberapa Lembaga Keuangan Syariah.

    Dosen Pascasarjana di UI, Trisakti dan Univ Paramadina

    2.DR.Mohd.Hidayat MBA (Dewan Syariah Nasional) dan Dewan Pengawas Syariah di Bank-bank Syariah

     

    Waktu Pelaksanaan

    Tgl 11 – 12 Agustus  2017

     

    Investasi

    Rp 2.5 juta/org

    Group min 3 @2.2 Juta, 

    Group min 5 @RP 2 Juta,

    Group min 10 @1.8 juta. 

     

    CP.Joko (085716962518 , 082110206289), Panji (082210845958) 

    Hafiz 081286237144

    More Info  klik: www.iqtishadconsulting.com

    Info lengkap : http://www.agustiantocentre.com/?p=2261 

     

     

     

    Pelatihan Analisa Pembiayaan KPR Syariah (15 – 16 Agustus 2017 di Hotel Amarossa, Bandung)

    0

     
     
    LATAR BELAKANG
     
    Pembiayaan  perumahan merupakan kebutuhan primer masyarakat dan masih menjadi barang langka bagi kebanyakan masyarakat kita.
     
    Namun terdapat kekurangan pasokan rumah oleh para pengusaha perumahan setiap tahunnya _(backlog)_ dan hal itu terus terakumulasi setiap tahun sehingga penyediaan  1 juta rumah menjadi program pemerintah.
     
    Dengan demikian pembiayaan property menjadi penting utk dikembangkan bank bank syariah dan menjadi peluang bisnis yg cukup besar.
     
    SDI bank syariah dan developer harus memiliki pemahaman dan kompetensi dalam menganisalisa pembiayaan property dan harus bisa menciptakan produk yg bersaing dengan harga dan layanan yg memuaskan.
     
    Sementara itu masih adanya anggapan bahwa KPR Syariah sama saja dengan KPR Konvensional dan KPR Syariah lebih mahal dari KPR Konvensional 
     
    Dilatarbelakangi beberapa persoalan  tersebut maka Iqtishad Consulting akan menggelar Training dan Workshop …Angkatan 235
     
     
    TUJUAN PELATIHAN
    1. Mensukseskan program pemerintah 1 juta rumah  dengan  menyiapkan SDI-SDI/SDM-SDM yg berkompeten & qualified, professional  di bidang Analis KPR Syariah
     
    2. Mencetak para Analis Pembiayaan KPR syariah untuk memenuhi amanah UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, PBI/POJK, Fatwa DSN-MUI dan PSAK
     
     
    3. Memahami perbedaan KPR Konvensional dengan KPR Syariah serta memahami kenapa KPR Syariah lebih mahal dari KPR Konvensional
    dab bgmn menciptakan harga KPRS yg murah.
     
    4. Mengetahui prosedur dan langkah permohonan Pembiayaan KPR Syariah
     
     
    PESERTA YANG DIHARAPKAN
    Para peserta diharapkan dari Analis KPR/Bankers Syariah, Notaris, Appraisal, Developers/pengembang, Agen Property, para Pejabat/staf pemerintah, para Mahasiswa dan para businessmen dan umum
     
    MATERI PELATIHAN
    1. Pendahuluan.
    Dasar Hukum Analisa Penilaian Pembiayaan KPR Syariah (UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, PBI/POJK, fatwa DSN-MUI, PSAK
    Perbandingan KPR Konvensional dan KPR Syariah
    Pengertian Analisa Penilaian Pembiayaan KPR Syariah
    Tujuan Analisa Penilaian Pembiayan KPR Syariah
    Syarat Kompetensi  Pejabat dan Staf Analis Penilaian Pembiayaan KPR Syariah
     
    2. Akad-Akad KPR Syariah dan Value Chain Analisa Pembiayaan KPR Syariah.
    Pengertian Value Chain Analisa Penilaian Pembiayaan KPR Syariah
    Value Chain Dalam Operasionalisasi Struktur Organisasi Bank Syariah
    Akad KPR Murabahah,Salam dan Istishna
    Akad KPR Ijarah Muntahia Bi Tamlik (IMBT)
    Akad KPR Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Akad KPR Mudharabah
     
    3. Metode Perhitungan Margin KPR Syariah
    Dasar Hukum Perhitungan Margin KPR, Fatwa DSN-MUI, PSAK
    Perhitungan Bunga KPR Konvensional  (Cost of Fund dan BLR)
    Perhitungan Margin KPR Syariah (Cost of Goods Sold)
    Rekomendasi Perhitungan Margin KPR Syariah sesuai Fatwa DSN-MUI
    Strategi Solusi KPR Syariah Lebih Murah dari KPR Konvensional
     
    4. Metode Perhitungan Angsuran KPR Syariah
    Dasar Hukum Perhitungan Angsuran KPR Syariah, Fatwa DSN-MUI No.84, Tahun 2012.
    Metode Perhitungan Angsuran KPR Syariah Flat/Fixed
    Metode Perhitungan Angsuran KPR syariah Efektif
    Metode Perhitungan Angsuran KPR Syariah Anuitas
     
    5. Analisa Penilaian Pembiayaan KPR Syariah (Kualitatif)
    Dasar Hukum Anslisa Pembiayan KPR Syariah, UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, Bab IV Pasal 23
    Prinsif Dasar Analisa Penilaian Pembiayaan KPR Syariah dengan 5 C dan 6 A
    Prosedur Operasional Analisa Penilaian Pembiayaan KPR Syariah
     
    6. Analisa Penilaian Pembiayaan KPR Syariah (Kuantitatif)
    Dasar Hukum, UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, Bab IV Pasal 23
    Analisa Kuantitatif Kemampuan Membayar Calon Nasabah (Ability to Repay)
    Analisa Kuantitatif Kemauan Membayar Calon Nasabah (Willingness to Repay)
    Analisa Kuantitatif Jaminan (Collateral)
    Financing Scoring Model Sebagai Alat Bantu Melakukan Keputusan Pembiayaan KPR Syariah
     
    7. Study Kasus Analisa Penilaian pembiayaan KPR Syariah
     Study Kasus Analisa Penilaian Pembiayan KPR Syariah
     
    TEMPAT, TANGGAL, HARI PELATIHAN
    Hari /Tgl        : Selasa – Rabu / 15 – 16Juli 2017
    Tempat          : Hotel Amarossa, Bandung               
     
    INVESTASI
    Perorangan Rp 3.500.000,-
    Group Min 3 orang Rp.  3.000.000,-
    Group min 5 orang Rp.  2.500.000.-
     
    FASILITAS
    Modul/Makalah, Coffee Break, makan siang/lunch, Sertifikat, Softcopy Materi 
     
    IN HOUSE TRAINING
    Pelatihan ini juga dapat dilaksanakan di Bank Syariah/Instansi Pemerintah (In House Training minimal 10 peserta)  yg pesertanya khusus untuk Pejabat/Staf dari instansi Pemerintah/Bank Syariah tsb.
     
    TRAINNER AND FACILITATORS
    1. Agustianto Mingka,MA  Ketua DPP IAEI, Wakil Sekjen DPP, MESAnggota Pleno DSN-MUI, Trainer/Pembicara Seminar Ekonomi/Perbankan Syariah, Dosen S2 ( PSTTI-UI, Univ.Paramadina, Univ.Trisakti), 
     
    2. Edy Setiadi, SE, MM* Dosen Perbankan Syariah S1 dan S2 (UIN, UI,  IBS)-Jakarta, Konsultan Property , Trainer/Pembicara Seminar Perbankan Syariah, Mantan Kacab BTN Syariah,  Pengurus DPP IAEI.
     
    CP dan Tempat Pendaftaran:
    Sdr. Joko Wahyuhono
    Hp : 082110206289 / 085716962518
    Sdr. Panji Fasakhul Amin
    Hp : 082210845958
    Sdr. Hafiz
    Hp : 081286237144
    Kantor :  Hotel Sofyan Betawi Jl.Cut Mutia No.9 Menteng, Jakarta Pusat.
     
    Note : Bukti sah menjadi peserta jika sudah mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer.

    Training IT Bank Syariah Pembuatan BRD Aplikasi Produk Pembiayaan Syariah Tgl 9-10 Agustus 2017 di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat.

    0

    Posted on : 31-07-2017 | By : Agustianto | In : Artikel, Islamic Economics, Kabar Aktual, Perbankan Syariah, Seminar & Training

    Dasar Pemikiran

    Dalam industri keuangan syariah, produk pembiayaan merupakan tulang punggung bagi pendapatan bank, oleh karena itu lahirnya produk-produk pembiayaan yang inovatif menjadi sangat penting bagi bank syariah.

    Permasalahan yang mengemuka adalah konsep inovasi  produk yang sudah dibuat seringkali tidak optimal dikarenakan adanya kesulitan dalam merealisasikan sistem aplikasi IT yang dapat mendukung operasionalisasi produk tersebut. Padahal kebutuhan akan sistem IT / aplikasi untuk sebuah produk menjadi niscaya mengingat kompleksitas pembukuan, tuntutan pelayanan, tuntutan pelaporan / kepatuhan dan juga tingginya jumlah pengguna produk.

    Salah satu masalah mendasar dalam mengembangkan sistem aplikasi IT untuk sebuah produk, terlebih produk syariah yang baru, adalah miskomunikasi divisi bisnis sebagai pemilik dengan divisi / vendor IT sebagai pihak yang akan mengembangkan sistem.

    BRD (Business Requirement Document) atau FSD (Functional  Specification Document) merupakan dokumen yang menjadi jembatan komunikasi antara pihak bisnis dengan IT yang seharusnya mampu menjadi acuan yang solid dalam proses pengembangan aplikasi. Untuk dapat membuat BRD yang baik maka baik pihak bank syariah dan LKS maupun pihak IT perlu memahami konsep dan aspek-aspek yang harus dikelola dalam penyusunan BRD.

    Sehubungan dengan itu Iqtishad Consulting akan menggelar Training Pembuatan BRD dan FSD Aplikasi Produk Pembiayaan Bank Syariah Angkatan 236 dengan menghadirkan praktisi dan pakar IT yang sangat berpengalaman dan sudahj mempunyai prestasi yang luar biasa sukses di bank-bank syariah

    Dalam penyusunan BRD ini perlu mencakup hal-hal sebagai berikut:

    1. Konsep akad  dan produk

    2. Prosedur terkait produk  yang relevan dengan IT

    3. Kebutuhan informasi untuk operasional dan kebutuhan informasi untuk pelaporan

    4. Ketentuan akuntansi / PSAK

    5. Pengaturan hak akses

    Pelatihan pembuatan BRD untuk produk pembiayaan syariah adalah pelatihan yang harus diikuti oleh pihak bisnis bank syariah, akuntansi ataupun operasional di bank umum / unit usaha syariah agar konsep produk pembiayaan syariah yang sudah ada dapat diwujudkan dengan kualitas operasional yang baik.

    Materi Pelatihan

    Materi dalam training pembuatan BRD produk pembiayaan syariah ini mencakup:

    1. Pengenalan struktur BRD yang ideal

    · Pendekatan proses

    · Pendekatan data

    · Pendekatan aktor / fungsi

    2. Sekilas model akad pembiayaan syariah

    · Jual beli

    · Syirkah

    · Sewa: IMBT

    · Hybrid: MMQ, Takeover dan refinancing

    3. Kerangka kerja penyusunan BRD pembiayaan syariah

    · Sudut pandang customer

    · Sudut pandang akad

    · Sudut pandang akuntansi dan transaksi

    · Sudut pandang pengendalian kolektibilitas

    4. Kebutuhan informasi akad pembiayaan syariah

    · Kebutuhan informasi dari sudut pandang customer

    · Kebutuhan informasi dari sudut pandang akad

    · Kebutuhan informasi dari sudut pandang akuntansi dan transaksi

    · Kebutuhan informasi dari sudut pandang pengendalian kolektibilitas

    5. Kebutuhan proses dan fungsi produk pembiayaan syariah

    · Kebutuhan informasi dari sudut pandang customer

    · Kebutuhan informasi dari sudut pandang akad

    · Kebutuhan informasi dari sudut pandang akuntansi dan transaksi

    · Kebutuhan informasi dari sudut pandang pengendalian kolektibilitas

    6. Studi kasus detil penyusunan BRD akad hybrid

    Profil Pembicara

    Ismir Kamili. ST

    Berlatar belakang pendidikan Sarjana Teknik Informatika ITB (1993-1998) yang memilih berkecimpung di dunia IT perbankan syariah sejak tahun 2001. Mengawali rekam jejaknya sebagai konsultan berbagai sistem terkait akuntansi dan keuangan syariah seperti DPLK syariah di DPLK Muamalat, juga sistem-sistem lain di lingkungan Bank Muamalat Indonesia. Karirnya berlanjut hingga menjadi konsultan implementasi core banking system di bank-bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (2008), Panin Dubai Syariah Bank (2012), dan BCA Syariah (2014). Selain itu juga menggeluti berbagai implementasi teknologi electronic bankingpayment gateway, dan host-to-host. Termasuk di antaranya menjadi konsultan pelatihan dan pendamping migrasi kartu ATM/Debit ke NSICCS (standar teknologi kartu chip nasional) di tahun 2012 sampai sekarang.

    Interaksinya yang luas dengan dunia perbankan syariah dan teknologi perbankan juga membawanya terlibat sebagai bagian dari pelaku industri perbankan syariah, yang mana yang bersangkutan menjadi anggota Komite Audit Bank BRISyariah sejak tahun 2011 sampai sekarang. Pengalamannya yang luas dan detil di dunia IT perbankan, khususnya perbankan syariah, sangat berharga untuk memberikan pertimbangan yang strategis namun praktis dan sejalan dengan logika bisnis bagi bank-bank / unit usaha syariah dalam memformulasikan kebutuhan, kebijakan ataupun desain arsitektur IT.

    Agustianto Mingka adalah Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Wakil Sekjen MES Pusat, Anggota Pleno DSN MUI, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Dosen Program Islamic Economics and Finance Univ. Trisakti, Dosen Pascasarjana Univ.  Paramadina,  Dosen Program S2 Magister Ekonomi Islam Universitas Az-Zahra. DPS di beberapa lembaga keuangan syariah seperti Indonesia Eximbank (LPEI), Asuransi Jasa Raharja Putra, SMS Finance dll. Pendidikan S1, S2 IAIN SU, S3 Program Doktor Ekonomi Islam UIN.Beliau Sudah mentraining sebanyak 228 Angkatan dan mentraining 109 Professor dan Doktor, baik Profesor ekonomi Islam, Guru Besar Fikih dan Hukum Islam, Guru Besar Ushul Fiqh serta Guru Besar Ilmu ekonomi dan akuntansi.

    WAKTU DAN TEMPAT

    Hari/Tanggal: 9 – 10 Agustus 2017

    Waktu         : 08.00 – 16.00 WIB

    Tempat       : Hotel Sofyan Betawi, Cut Mutia Menteng, Jakarta Pusat

     

    BIAYA/INVESTASI:

    Rp. 3.500.000/org

    Group Min 3 org: Rp. 3.000.000/org

    (Tidak termasuk penginapan)

     

    FASILITAS :

    Modul Training, Makan Siang. Snack, Coffee Break, Ruang Klas ber-AC, CD Materi (softcopy materi, 109 fatwa DSN-MUI, kompilasi hukum ekonomi ekonomi syariah)  dan Sertifikat.

     

    Peserta yang menjadi Pengurus atau anggota IAEI baik daerah maupun Pusat mendapat diskon 20 %

     

    CP DAN TEMPAT PENDAFTARAN:

    Sdr. Joko Wahyuhono

    Hp : 082110206289 / 085716962518.

    Hafiz : 081286237144 WA

    Pasya : 082210845958

     

    Email:  admin@iqtishadconsulting.com,  dimasjoko@gmail.com

    Website: www.iqtishadconsulting.com

     

    Note: Bukti sah menjadi peserta jika sudah mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer.

    Training dan Workshop Nasional Notaris Perbankan Syariah tentang Aspek Legal dan Pembuatan Kontrak Perjanjian Produk Perbankan Syariah Tgl 4 – 5 Agustus 2017 Di Hotel Quest, Surabaya

    0

    Posted on : 31-07-2017 | By : Agustianto | In : Artikel, Info Media, Kabar Aktual, Perbankan Syariah, Seminar & Training

    Dasar Pemikiran

    Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah, karena notaries berperan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya HT dan Fiducia). 

    Perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang  bergerak dengan cepat yang assetnya kini sudah Rp 331 triliun membutuhkan para notaris yang berkompeten membuat akta syariah dan pengikatan jaminannya.

    Asset Industri Keuangan Non Bank syariah lebih dari Rp 86 triliun.

    Tegasnya perbankan syariah  di Indonesia membutuhkan notaries yang memahami  dengan baik konsep –konsep syariah dan penerapannya di praktek perbankan. 

    Kontrak-kontrak produk-produk perbankan  syariah  berbasis syariah compliance harus dipahami oleh notaries perbankan syariah, seperti perjanjian murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah.

    Keharusan notaris memiliki kompetensi pembuatan perjanjian-perjanjian syariah, adalah hasil Rekomendasi  Annual Meeting Dewan Syariah Nasional  MUI, Desember 2014 di Jakarta.

    Untuk itulah  diperlukan  Training dan Workshop Aspek legal dan kontrak-kontrak produk perbankan syariah khusus bagi notaris

    Dalam rangka itulah Iqtishad Consulting menggelar Pelatihan dan Workshop Nasional Notaris Perbankan Syariah tentang Aspek Legal dan Pembuatan Kontrak Perjanjian Produk Perbankan Syariah Angkatan ke 235.

    Iqtishad Consulting adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan perbankan syariah yang paling terkemuka saat ini di Indonesia, dan sangat banyak berpengalaman dalam mentraining  para Direktur bank-bank syariah, Dirut, DPS,Komisaris, semua pimpinan Divisi Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, pejabat OJK dan bank syariah lainnya, serta ratusan Professor dan Doktor yang menjadi dosen di seluruh Perguruan Tinggi se-Indoensia.

    Iqtishad Consulting Jakarta sudah mengelar Training sebanyak 217 Angkatan, termasuk memberi sertifikat (mentraining) 2.731 notaris yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    Sertifikat Pelatihan  Iqtishad Consulting Jakarta, sangat diakui oleh semua Industri perbankan syariah di Indonesia, termasuk sertifikat ulang (penyegaran dan upgrading) bagi notaris yang sudah tiga tahun tidak mengikuti training bank syariah.

    Pengakuan ini sangat logis  karena para petinggi dan praktisi perbankan syariah sendiri ditraining oleh Iqtishad Consulting Jakarta.

     Pengurus inti dan Nara sumber Iqtishad Consulting adalah pakar-pakar yang sangat berkompeten di bidang legal perbankan syariah.

     Mereka juga adalah figur-figur penting yang menduduki posisi strategis di organisasi-organisasi nasional dan assosiasi ekonomi syariah nomor wahid di Indoensia.

    Pelatihan ini  akan memberikan  pemahaman dan pengetahuan  aplikatif tentang pembuatan kontrak-kontrak produk perbankan syariah kontemporer berdasarkan fatwa DSN-MUI. 

    Tujuan

    1.Training ini akan memberikan pemahaman tentang aspek legal perbankan syariah dan kontrak-kontrak pada produk pembiayaan syariah di bank syariah.

    2.Meningkatkan kompetensi Notaris dalam manangani kontrak-kontrak dan perjanjian pembiayaan  di perbankan syariah, termasuk dalam  pengikatan jaminan.

    Materi Training

    1. Overview Perbankan  Syariah

    2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

    3. Produk –produk Pembiayaan (Financing) Bank Syariah

    4. Prinsip – prinsip perjanjian /  akad syariah

    5. Kontrak pembiayaan murabahah

    6. Kontrak Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

    7. Kontrak Pembiayaan hiwalah dan Take Over

    8. Hukum – hukum jaminan menurut syariah

    9. Kontrak pembiayaan Ijarah dan IMBT

    10. Kontrak pembiayaan Musyarakah dan mudharabah

    11. Teknik Pembuatan Akta dan  Anatomi Akta Notaris di Perbankan Syariah

       Pembicara:

    1.Pakar, Konsultan  dan Praktisi Perbankan Syariah dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Sekjen MES yaitu Bpk Agustianto  Mingka

    Beliau adalah Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK, Dewan Pengawas Syariah di perusahaan Negara BUMN dan DPS di beberapa Lembaga Keuangan Syariah.

    Dosen Pascasarjana di UI, Trisakti dan Univ Paramadina

    2.DR.Mohd.Hidayat MBA (Dewan Syariah Nasional) dan Dewan Pengawas Syariah di Bank-bank Syariah

    Waktu Pelaksanaan

    Jumat-Sabtu, 4 – 5 Agustus  2017

    Investasi

    Rp 2.5 juta/org

    Group min 3 @2.2 Juta, 

    Group min 5 @RP 2 Juta,

    Group min 10 @1.8 juta. 

     CP.Joko (085716962518 , 082110206289), Panji (082210845958) 

    Hafiz 081286237144

    More Info  klik: www.iqtishadconsulting.com

    Mengapa Bank Syariah Harus Menerapkan Musyarakah Mutanaqishah?

    0

    Posted on : 28-03-2017 | By : Agustianto | In : Artikel, Islamic Economics, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Musyarakah Mutanaqishah (MMq) adalah akad yang sophisticated (canggih), karena ia dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan dan  produk perbankan syariah, seperti refinancing, working capital, take over, gabungan take over  dan top up (refinancing), pengalihan hutang dari bank syariah ke bank syariah, resrutkturisasi pembiayaan (konversi akad), capital expenditure (investasi), reimbursement, pembiayan konsumtif untuk KPRS, dan sebagainya.

    Selain keunggulan MMq tersebut, penerapan akad MMq merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini disebabkan karena penggunaan akad murabahah untuk pembiayaan KPR Syariah bertenor panjang (di atas 4 tahun) pastilah tidak cocok dan tidak tepat. Penggunaan akad murabahah akan membuat pricing (harga) KPRS akan menjadi lebih mahal dibanding konvensional, karena harga jual  murabahah bersifat fix, sementara harga pasar fluktuatif. Untuk mengatasi risiko fluktuasi cost of fund -maaf menggunakan istilah konvensional)- terpaksa bank syariah menaikkan harga (margin)  murabahah.   Lebih mahalnya harga murabahah ini akan mempengaruhi   citra yang kurang baik bagi bank-bank  syariah. Sebab bank syariah dicitrakan bank yang mahal. Akad yg seharusnya diterapkan adalah musyarakah mutanaqishah (MMq)  yang memiliki banyak keunggulan. Selain harga bisa bersaing, DP nya juga lebih rendah dari KPR konvensional yakni hanya 15 %. Ketentuan ini akan membuat produk KPR Syariah lebih unggul dibanding konvensional dan tentunya akan semakin lebih diminati.

    Tegasnya, Penggunaan akad MMq utk KPR Syariah akan membuat harga KPRS lebih murah karena elastisitas dan dinamisnya dalam menghadapi fluktuasi harga di pasar.

    Meskipun Musyarakah Mutanaqishah memiliki banyak keunggulan dan kecanggihan, namun sayangnya, mayoritas bank-bank syariah belum menerapkan akad ini. Apalagi Bank-Bank Pembangunan Daerah dan BPRS di daerah  belum memahami  praktik Musyarakah Mutanaqishah ini dan kalaupun ada yang sudah memahami, tetapi belum dipraktikkan sebagai produk perbankan syariah. Para pejabat OJK di daerah juga sepatutnya mendalami akad Musyarakah Mutanaqishah ini secara mendalam dan luas, agar lebih mudah memberikan izin untuk penerapannya di lapangan serta tidak salah dalam mengawasi, mengaudit dan memeriksa. Keputusan DSN MUI No 1/2013 harus menjadi rujukan.

    Berdasarkan pentingnya akad MMq ini, maka Iqtishad Consulting Jakarta akan  menggelar Training dan Workshop Eksekutif Pembiayaaan MMq bagi bankir syariah dan pakar (akademisi) di Indonesia. Iqtishad Consulting juga siap diundang untuk Inhosuse Training atau Workshop di lembaga Perbankan Syariah atau Pertguruian Tinggi atau Lembaga Praktisi Hukum (INI, Pengacara)

    Pentingnya workshop MMq ini karena forum ini akan memberikan solusi aplikatif dan jawaban-jawaban yang meyakinkan  atas berbagai issu dan masalah dalam produk dan akad MMq, seperti risk management, masalah agunan, pajak, Kepemilikan bersama, BPN, pembiayaan bermasalah, pelunasan dipercepat dan sejumlah issu lainnya.

    MMq yang sudah diterapkan di banyak negara dan  selama 8 tahun di Indonesia, seharusnya juga bisa diterapkan oleh bank-bank syariah di Indonesia, agar bank bank syariah bisa lebih kompetitif dan diminati masyarakat,  juga agar bank syariah lebih kaya dengan produk yg dibutuhkan masyarakat, seperti refinancing, take over, hybrid take over dan refinancing, pembiayaan dalam bentuk reimburse pembelian barang, pembiayaan investasi, working capital, bahkan konversi akad dalam restrukturisasi pembiayaan syariah dan pengalihan utang sesama bank syariah, sebagainya.

    Mengingat pentingnya penerapan Musyarakah Mutanaqishah dan masih minimnya praktek MMq di perbankan syariah, maka Iqtishad Consulting akan menggelar Workshop Musyarakah Mutanaqishah bagi praktisi perbankan syariah, praktisi hukum, dosen, hakim, pengacara, law firm, konsultan, auditor, DPS, pegiat syariah dan tidak tertutup bagi pejabat OJK baik regulator di pusat maupun daerah.

    Iqtishad Consulting telah berpengalaman menggelar Pelatihan dan Workshop Musyarakah Mutanaqishah, Dari 145 Angkatan Training yang pernah kami gelar, Pelatihan dan Workshop MMq ini. Sudah  6 Kali (Angkatan) kami gelar, selain menjadi bagian kajian Fikih Muamalah Advance.

    Materi Workshop : 42  Point Bahasan

    1.       Mengapa harus Musyarakah Mutanaqishah (MMq) ? 10 macam Alasannya yang sangat penting.

    2.       Keunggulan MMq dibanding Murabahah dan IMBT

    3.    Bentuk-bentuk Skim Musyarakah Mutanaqishah dalam Fikih Muamalah

    Akad Dasar MMq  Syirkah ‘Inan dan Syirkah Mudharabah

    4.       Musyarakah Mutanaqishah Menurut Fatwa DSN-MUI

    5.       Musyarakah Mutanaqishah dalam Perspektif Hukum Positif

    6.       Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Syariah pada MMq

    7.       Kepemilikan Bersama Menurut Hukum Positif

    8.       Jaminan dan APHT pada Pembiayaan MMq

    9.       Pemindahan Kepemilikan Asset MMq

    10.    Pembelian (Pengalihan) bertahap & pengurangan Porsi Bank Bertahap : Perspektif Hukum Positif

    11.   Regulasi BI dan OJK tentang Musyarakah Mutanaqishah

    12.   Musyarakah Mutanaqishah dalam Praktek Perbankan Syariah

    13.   Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

    14.   Akuntansi Musyarakah Mutanaqishah dan PSAK

    15.   Ketentuan perubahan harga ujrah pada cicilan MMq

    16.   Fatwa DSN-MUI tentang Review Ujrah

    17.   Pelunasan dipercepat (prepayment) dalam MMq

    18.   Mengatasi Pembiayaan MMq Bermasalah (Penyelamatan dan Penyelesaian)

    19.   MMq dan Kolektibilitas

    20.   Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Property

    21.   Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Property Indent

    22.   Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Take Over Murni

    23.   Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Take Over dan Top Up

    24.   Musyarakah Mutanaqishah untuk Refinancing Syariah

    25. Musyarakah Mutanaqishah untuk Restrukturisasi Pembiayaan

    26.   Musyarakah Mutanaqishah Pembiayaan Modal Kerja.

    27.   Musyarakah Mutanaqishah untuk “Take Over” Sesama Bank Syariah

    28. Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Reimbursment

    29, Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayan Investasi

    30. Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Investasi Indent

    31. Musyarakah Mutanaqishah untuk Skim Perdagangan International (Trade  Finance).

    31. Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Konsumtif (Kenderaan)

    32.   Musyarakah Mutanaqishah pada Take Over dan isu Bay’ al’Inah

    33.   Isu Bay Kali bi Kali pada MMq Property Indent

    34.   Penerapan teori Hybrid Contracts pada Musyarakah Mutanaqishah*

    35.   Ijarah Maushufah Fiz Zimmah (IMFZ) pada Penerapan MMq Indent, dan solusinya

    36.   Pandangan Syariah tentang system Anuitas dan Proporsional dalam MMq

    37.  Multi Nisbah dan Mono Nisbah pada Musyarakah Mutanaqishah.

    38   Perlukah Surat Pengakuan Hutang dalam akad Perjanjian MMq

    39   Denda (Tazir) dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

    40.   Kajian Draft Akad (Legal Drafting) Musyarakah Mutanaqishah

    41.  Anatomi AKTA Musyarakah Mutanaqishah.

    42. Contoh akad MMq untuk KPR dan Refinancing dan Take Over.

     

    Profil Trainer

    Agustianto adalah Ketua I DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Wakil Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah, Anggota Pleno DSN -MUI, Wakil Sekjen MES Pusat, Dosen Pascasarjana bidang fiqh muamalah ekonomi keuangan kontemporer, hukum perbankan Syariah, dan ushul fiqh ekonomi keuangan di beberapa universitas terkemuka di Indonesia antara lain : Dosen Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah PSTTI Universitas Indonesia (UI), Dosen Pascasarjana Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, dosen Pascasarjana Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah di Universitas Paramadina, dan Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Az-Zahra, Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam IAIN, Dia juga mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Prof. Dr HAMKA.

    Iman Ni’matullah adalah Direktur Bisnis BPRS Harta Insan Karimah, Pengalaman dalam bidang Pembiayaan Consumer dan Corporate di Bank Muamalat Indonesia, Branch Manager Corporate Bank Muamalat Medan

    Mahmud Said, SH,ME (Candidat Doctor) adalah Praktisi Hukum Positif, Notaris PPAT

     

    WAKTU DAN TEMPAT

    Hari / Tanggal :

    Tempat : Hotel Sofyan Jakarta Pusat.

     

    BIAYA

    Biaya :  Rp 3.000.000,-/ orang.

    Minimal 3 Orang @ Rp 2.700.000,- .(Biaya tidak termasuk penginapan)

    Peserta Terbatas hanya 35 Orang.

     

    FASILITAS

    Modul Training, , Makan Siang. Snack, Coffee Break, Ruang Klas ber-AC, CD Materi (softcopy materi, 95 fatwa DSN-MUI, kompilasi hukum ekonomi ekonomi syariah)  dan Sertifikat.

     

    CP dan PENDAFTARAN

    Joko Wahyuhono HP: 082110206289, 085716962518 Pin BB: 28540A5D

    Panji Pasha: 082210845958

    Hafiz Alfata: 081362469341 WA

     

    Iqtishad Consulting

    Alamat: Hotel Sofyan Betawi Jl. Cut.Mutia No.9 Menteng, Jakarta Pusat.

    Tlp    : (021) 74717948, 3905011

    Email: admin@iqtishadconsulting.com

    Website : www.iqtishadconsulting.com

     

    TWO DAYS WORKSHOP STRATEGI JITU SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH Tgl 16 – 17 February 2017 Di Sultan Jakarta

    0

    Posted on : 20-12-2016 | By : Agustianto | In : Perbankan Syariah

     

     

    Oleh Iqtishad Consulting

    Dasar Pemikiran

    Setelah sukses menggelar workshop eksekutif strategi jitu spin off menjadi Bank umum syariah, yang diikuti para Komisaris bank, Direksi,  pimpinan UUS dan DPS Bank Syariah,November 2016 yang lalu,  Iqtishad Consulting kembali menggelar Workshop Eksekutif Strategi Jitu Spin off dan Konversi menjadi BUS utk gelombang kedua.

    Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008  Pasal 68,  Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

    Berdasarkan ketentuan  itu Bank bank konvensional  yang memiliki UUS harus menyiapkan diri dari sekarang untuk melakukan spin off dari Induknya. Para pimpinan Bank Konvensional yang memiliki UUS, baik Komisaris, Direksi maupun Pimpinan UUS harus dapat memahami segala aspek dan problemtika yang terkait dengan  proses dan mekanisme spin off dan yang terlebih penting adalah mengetahui strategi jitu melakukan spin off.

    Melakukan spin off UUS menjadi BUS tidak saja terbatas pada pengurusan perizinan ke OJK dan Otoritas terkait, tetapi juga bagaimana meningkatkan kinerja keuangan bank syariah pasca spin off dan bagaimana   pembuatan model bisnis bank agar kinerjanya tetap meningkat selama masa spin off

    Dalam proses spin off  banyak aspek penting yang perlu dipahami. seperti aspek bisnis dan keuangan, aspek organisasi dan SDI, aspek teknologi, aspek pemasaran, aspek repositioning,  aspek rebranding dan sebagainya.

    Berdasarkan urgensinya pengetahuan dan kompetensi dalam  melakukan spin off UUS, maka Iqtishad Consulting menggelar Two Days Workshop Stretegi Jitu Spin Off UUS Bank Syariah

     

    Tujuan

    1. Workshop  ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprrehensif mengenai strategi jitu spin off Unit Usaha Syariah Perbankan Syariah  menjadi BUS yang disertai dengan deskripsi analisis urgensi manajemen risiko dan pentingnya pengawalan, model bisnis bank syariah, dan (rencana stretegis} pengembangan bisnis BUS ke masa depan agar pertumbuhannya sustainable.
    2. Tujuan berikutnya adalah untuk mengambarkan  bagaimana mekanisme dan proses Spin Off dari Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS),  apa peluang serta tantangannya .
    3. Untuk menjelaskan aspek-aspek penting dalam proses spin off  seperti   a. aspek legal terkait pengajuan perizinan ke OJK, b. aspek organisasi dan Sumber Daya Insani, c. aspek  produk perbankan syariah dan inovasinya, d. aspek bisnis dan keuangan, e. aspek teknpologi dan  f. aspek   syariah compliance ke DSN MUI
    4. Workshop ini juga akan mengungkapkan  secara praktis dan teoritis kekeliruan-kekeliruan proses spin off masa lalu yang mengakibatkan kinerja perusahaan mengalami penurunan selama masa spin off. Pengungkakapan ini dilakukan agar kekeliruan proses spin off di masa lalu tidak terulang kembali pada proses spin off UUS di masa depan. faktor faktor penurunan kinerja keuangan  itu harus ditemukan akar masalahnya agar upaya dan proses spin off UUS yang akan dilaksanakan berhasil secara fantastis.
    5. Workshop ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagiamana fitur dan disain penyusunan  Strategic Blueprint BUS.

     

     

    MANFAAT (Out Comes)

    1. Peserta dapat mengetahui  strategi jitu melakukan spin off UUS secara efektif dan efisien  
    2. Peserta dapat mengetahui  strategi jitu melakukan spin off UUS yang disertai manajemen risiko dan model bisnis dan rencana pengembangan bisnis dan strateginya, sehingga kinerja perusahaan tidak menurun  selama masa spin off sebagaimana yang sering terjadi selama  ini. 
    3. Workshop ini juga akan mengungkapkan  secara praktis dan teoritis kekeliruan-keliruan proses spin off masa yang lalu yang mengakibtakan kinerja perusahaan mengalmi penurunan selama masa spin off. Analisis ini perlu dilakukan agar faktor faktor penurunan  itu tidak terjadi lagi pada proses spin off UUS menjadi BUS 
    4. Peserta dapat memahami langkah-langkah strategis melakukan spin off UUS menjadi Bank Umum Syariah
    5. Peserta mendapat  gambaran tentang bagaimana mekanisme dan proses Spin Off dari UUS ke BUS dengan berbagai peluang dan tantangannya,  apa saja yang harus disiapkan
    6. Peserta dapat memahami aplikasi pembuatan model bisnis bank langkah-langkah strategis melakukan spin off UUS menjadi Bank Umum Syariah
    7. Peserta dapat memahami bagaimana aspek legal terkait pengajuan perizinan ke OJK, 
    8. Peserta dapat mengetahui kaitan produk perbankan dan dengan  syariah compliance ke DSN MUI, 
    9. Peserta dapat memperooleh gambaran dan memahami bagaimana gambaran penyusunan  Strategic Blueprint BUS.

     

     

     

    MATERI PEMBAHASAN

     

    Hari Pertama :

    1. Paradigma Syariah dalam Pengembangan Perbankan :

    a. Paradigma Syariah untuk Spin Off UUS menjadi BUS

    b. Overview Spin Off UUS menjadi BUS

    2. Seluk Beluk Pelaksanaan Spin Off:

    a.  Tahapan Proses Spin Off

    -Persiapan (Pra) spin off

    -Kajian Akademik Spin       off

    -Pembentukan PMO (Project Management Office)

    b.  Aspek Legal dan Perizinan

    -proses pengajuan izin penyertaan modal,

    -proses pengajuan Izin Prinsip pendirian BUS dan pemisahan UUS,

    -proses pengajuan Izin Usaha serta proses transfer aset/spin off

    UUS ke BUS,

    c. Aspek Bisnis dan Keuangan

    d. Aspek Organisasi dan SDI

    e.  Aspek Teknologi dan Informasi

    3. Problema dan Solusi:

    Meningkatkan Kinerja Pasca Spin Off

    4. Sharia Compliance Spin Off,  Peran DSN serta  Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah

     

     

    Hari Kedua :

    1. Manajemen Sumber Daya Insani Syariah:

    a. Merencanakan kebutuhan SDI

    b.  Penilaian kinerja SDI

    c.   People development: Memperkenalkan Metode Coaching for Development

    2. Leadership Development:  a.  Gaya Kepemimpinan Islami dan Modern

    b.  Leadership Style for gen Y and Gen X

    c.    Leading by Ccoaching

    3. Teori dan Aplikasi Pembuatan Model Bisnis Bank Syariah:

    a.  Porter’s Five Forces Analisys

    b. Business Model Canvas (BMC)

    4. Aplikasi Pembuatan Model Bisnis Bank dan penyusunan blue print BUS

    5. Sistem dan Strategi Pemasaran BUS,  repositioning, dan rebranding BUS

    METODE WORKSHOP

    Workshop  ini diselenggarakan secara klasikal dengan menerapkan kombinasi ceramah tanya jawab, dan studi kasus.

    PEMBICARA :

    Hadi Purnomo adalah Direktur Bisnis Bank Panin Syariah (2013 – 2015), memulai karir di bidang perbankan pada tahun 1991, dimulai dari PT.Bank Danamon Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Area Business Coordinator Solo (2003). Karir di perbankan syariah dimulai di  PT.Bank Syariah Mandiri pada tahun 2003 sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi serta Kepala Divisi Restrukturisasi. Saat ini aktif sebagai pengajar pada beberapa Perguruan Tinggi, Senior Trainer serta Executive Coach.

    Agustianto Mingka , adalah Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Wakil Sekjen MES Pusat, Anggota Pleno DSN MUI, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Univ Trisakti dan Paramadina, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibeberapa Lembaga Keuangan Syariah BUMN dan anak Perusahaan BUMN. Komite pengembangan syariah OJK, Konsultan Bank Syariah yg berpengalaman belasan tahun dan Super Trainer Perbankan Syariah sebanyak  205 Angkatan.

    Pendidikan Program Doktor Islamic Economics and Finance Univ Trisakti dan S3 UIN Jakarta, Penulis belasan buku Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah.

    Budi Wisakseno adalah Komisaris Utama Askrindo Syariah, berpengalaman sebagai direksi pada berbagai bank syariah: Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, serta terlibat langsung dalam proses konversi dan spin off pada beberapa bank syariah tersebut.

    Yus Indra adalah Berkarir lebih dari 27 tahun di perbankan termasuk terlibat dalam konversi dan spin off pada beberapa bank syariah. Menguasai aspek pengawasan,  manajemen risiko dan GCG. Karir perbankan terakhir adalah sebagai Risk Management Group Head di salah satu Bank Syariah. Saat ini  menjadi partner pada beberapa konsultan perbankan.

     

    Siapa yang Perlu Ikut ?

     

    1.     Komisaris Bank Umum yang memiliki UUS

    2.     Direksi  Bank Umum yang memiliki UUS

    3.     Komisaris Bank BPD yang memiliki UUS

    4.     Direksi  Bank BPD yang memiliki UUS

    5.     Kepala Divisi / Pimpinan UUS dari Bank Umum/ Bank BPD

    6.Dewan Pengawas Syariah

    7     Pimpinan BUS Yang baru melakukan Konversi

    8.     Pimpinan BUS yang akan melakukan Konversi

    9.     Direksi dan Pimpinan UUS yang sedang melakukan proses Spin OFF

    10. Pakar Ekonomi Islam dan Dosen Pasca dan FEBI

     

    DURASI & JADWAL

    Workshop  ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari secara intensif.

     

    Waktu dan Tempat

    Workshop ini dilaksanakan pada tgl 16 – 17 February 2017  di Hotel ARYADUTA, Jakarta.

     

    Investasi  Workshop sebesar Rp 6.000.000/ orang , Group 3 orang @Rp 5.5 juta.

    BIAYA/INVESTASI

    (Tidak termasuk penginapan)

     

    Workshop berlangsung jika minimal peserta 10 orang

    FASILITAS

    Gala Dinner, Modul Training, Makan Siang. Snack, Coffee Break, Flashdisk Materi (softcopy materi dan Sertifikat)

     

    CP DAN PENDAFTARAN

    Joko  : 085716962518, 082110206289, (jokosyariah@gmail.com)

    Panji: 082210845958

    Hafiz: 081286237144 WA

    Kantor Iqtishad Consulting

    Hotel Sofyan Betawi, Jl.Cut.Mutia No.9 Menteng, Jakarta Pusat

    Hp. 082110206289, 085716962519

    Telp: +6221-3905011, Fax : +6221-3902747

    Email: admin@iqtishadconsulting.com

    Website : www.iqtishadconsulting.com

     

    CP dan Pendaftaran

    Joko 0821 1020 6289

     

    Training dan Workshop Eksekutif Pembiayaan Take Over dan Rafinancing Syariah Angkatan ke – 340 Tgl 20 – 21 Maret 2019 di Hotel Pantai Kute, Bali.

    0

    Posted on : 30-08-2016 | By : Agustianto | In : Kabar Aktual, Perbankan Syariah, Seminar & Training

     

    Dasar Pemikiran:

    Produk – produk dan kontrak – kontrak perbankan syariah terus berkembang dengan cepat. Regulasi baru dan fatwa – fatwa baru juga bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan bisnis, seperti Hybrid Contracts dalam produk perbankan syariah, penggunaan kontrak Musyarakah Mutanaqisah (MMq) untuk 11 produk perbankan, pembiayaan take over dan refinancing, sindikasi, trade finance,  dsb.

    Bankir syariah, Notaris, dosen dan DPS perlu meng-upgrade pengetahuannya dan meningkatkan kompetensinya mengenai perkembangan terkini, isu-isu terbaru, teori dan praktik terbaru, inovasi produk, serta kontrak – kontrak baru perbankan syariah.

    Sehubungan dengan itu maka Iqtishad Consulting sebagai lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keuangan syariah, akan menggelar Training dan Workshop Eksekutif Refinancing Syariah, Take Over, Musyarakah Mutanaqsishah dan Hybrid Contracts

    Iqtishad Consulting telah berpengalaman menggelar Pelatihan, Training dan Workshop Perbankan dan Keuangan Syariah serta Aspek Hukum Perbankan dan Keuangan sebanyak 188  angkatan sejak tahun 2010  hingga  Juni  2016.

     

    Tujuan:

    Training ini akan memberikan pemahaman kepada peserta  mengenai produk terkini produk perbankan syariah, isu-isu terbaru, dan regulasi terbaru terkait aspek legal perbankan syariah, seperti hybrid contracts, penerapan musyarakah mutanaqishah, refinancing serta gabungan take over dan refinancing.

    Sasaran:

    1.   Praktisi perbankan syariah dan BPR Syariah

    2.   Praktisi BMT dan Koperasi Syariah

    3.   Dosen, Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Dekan FEBI dan Guru Besar

    4.   Notaris perbankan syariah

    5.   Legal Officer Bank Syariah

    6.   Dewan Pengawas Syariah

    7.   Pengacara (Lawyert Bank Syariah)

    8.   Hakim Syariah

     

    Materi Pembahasan:

    1.  Pembiayaan take over secara syariah

    a.    Take over dari bank konvensional ke bank syariah yang memiliki objek barang

    b.    Take over dari bank konvensional ke bank syariah yang tidak memiliki objek barang melainkan dalam bentuk modal kerja,

    c.    Take over dari bank konvensional ke bank syariah yang tidak memiliki objek barang dan tidak ada usaha,

    d.    Take over dari bank induk konvensional ke unit usaha syariahnya.

    e.    Take over yang digabung dengan refinancing,

    f.     Take over dari bank syariah ke bank syariah yang memiliki objek barang,

    g.    Take over dari bank syariah ke bank syariah dalam bentuk modal kerja,

    h.    Take over dari bank syariah ke bank syariah dari pembiayaan MMq,

    2.    Pembiayaan refinancing syariah

    a.    Lima macam refinancing syariah,

    b.    Desain akad refinancing,

    c.    Fatwa MUI tentang refinancing syariah,

    d.    Isu – isu penting refinancing syariah

    e.    Akutansi refinancing Syariah,

    3.    Teori dan Praktik Hybrid Contracts pada Produk Perbankan Syariah

    a.    Urgensi hybrid contracts,

    b.    Macam – macam hybrid contracts,

    c.    Pandangan ulama tentang hybrid contracts,

    d.    Hybrid contracts pada 10 produk perbankan syariah,

    4.    Perjanjian Musyarakah Mutanaqishah (MMq) untuk 11 produk perbankan syariah

    a.    Keunggulan MMq dibanding Murabahah dan IMBT

    b.    Jaminan dan APHT pada Pembiayaan MMq

    c.    Musyarakah Mutanaqishah dalam Praktek Perbankan Syariah

    d.    Pelunasan dipercepat (prepayment) dalam MMq

    e.    Mengatasi Pembiayaan MMq bermasalah (Penyelamatan dan Penyelesaian)

    f.     Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Property

    g.    Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Property Indent

    h.    Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Take Over Murni

    i.      Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Take Over dan Top Up

    j.     Musyarakah Mutanaqishah untuk Refinancing Syariah

    k.    Musyarakah Mutanaqishah Pembiayaan Modal Kerja.

    l.      Musyarakah Mutanaqishah untuk “Take Over” Sesama Bank Syariah ???

    m.  Ijarah Maushufah Fiz Zimmah (IMFZ) pada Penerapan MMq Indent, dan solusinya

     

    Profil Pembicara:

    Agustianto Mingka

    Ketua  Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) , Wakil Sekjen MES (Masyarakat Ekonomi Syariah)  Pusat, Anggota Pleno DSN MUI, Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Dosen Program Doktor Islamic Economics and Finance Univ. Trisakti, Dosen Pascasarjana Univ.  Paramadina dan UIN. Dewan Pengawas Syariah di Indonesia Exim Bank, Asuransi Jasa Raharja Putra, Multifinance Syariah,Penulis Belasan Buku Bank Syariah, dll.

     

    Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

    Tanggal         :  20 – 21 Maret 2019

    Pukul            :  09.00 – 16.00 WIB

    Tempat         : Hotel Pantai Kute, Bali

     

    Fasilitas:

    Sertifikat, Modul Training, Hotspot, Ruang Kelas ber-AC, CD Materi (softcopy materi, 95 fatwa DSN-MUI).

    Investasi:

    Rp 2.500.000/Peserta (Anggota / Pengurus IAEI atau MES, Diskon 30 %)

    Group 3 Orang @ Rp 2.200.000 / peserta

    Group 5 Orang @ Rp 2.000.000 / peserta.

     

    (Tidak termasuk penginapan). tempat terbatas!!!

    pukul. 17.00 WIB*

     

    CP dan Tempat Pendaftaran:

    Sdr. Joko Wahyuhono

    Hp : 082110206289 / 085716962518

    Hp Hafiz: 081286231744 WA

    Email     : admin@iqtishadconsulting.com

    Web     : www.iqtishadconsulting.com

    Kantor: Hotel Sofyan Betawi, Menteng Jakarta Pusat

     

    Ketentuan Penulisan Paper FREKS 14 Tahun 2016,

    1

    Posted on : 10-03-2016 | By : Agustianto | In : Perbankan Syariah

     

    Ketentuan Umum Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah ke 14

    A. Kategori peneliti:

    – Peneliti Muda (Mahasiswa S1, Sarjana S1 , Mahasiswa S2, atau setingkat dengan latar belakang profesi apapun)

    – Peneliti Madya (Magister S2, Mahasiswa S3, Doktor atau setingkat dengan latar belakang profesi apapun)

    B. Pemenang Forum Riset Perbankan Syariah dan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah sebelumnya tidak diperbolehkan untuk menjadi peserta Call for Papers pada acara Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah IV, kecuali Forum Riset I sampai V. Dengan demikian, pemenang Forum Riset di  Palembang, di Yogyakarta dan Medan, dibolehkan kembali mengikuti call for papers dan bisa menjadi pemenang.  Apabila panitia menemukan peserta yang pernah menang di forum riset UNPAD Bandung sampai FREKS Universitas Brawijaya Malang, maka langsung dibatalkan baik ketika menjadi peserta call for papers, finalis ataupun pemenang.

    C. Panitia akan memilih 12 paper finalis, (6 paper finalis peneliti muda dan 6 paper finalis peneliti madya) yang akan diundang untuk mempresentasikan paper tersebut di Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah IV.

    D. Panitia akan memilih 6 paper pemenang (3 paper pemenang peneliti muda dan 3 paper pemenang peneliti madya)

    E. Kepada pemenang diberikan kompensasi masing-masing sebesar:

    – Rp. 10.000.000,00 (pajak ditanggung pemenang) untuk Peneliti Muda

    – Rp. 15.000.000,00 (pajak ditanggung pemenang) untuk Peneliti Madya

    F. Panitia akan menanggung biaya akomodasi dan transportasi 12 paper terbaik (1 orang untuk setiap paper) penerbangan langsung/perjalanan domestik kelas ekonomi.

    G. Paper adalah karya orisinal, terhindar dari plagiasi ataupun auto-plagiasi, belum pernah dipublikasikan dan belum pernah menang dalam call for paper lainya. Dibuktikan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000.

    H. Hasil keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

     

    Ketentuan Penulisan Paper FREKS 14 Tahun 2016,

    1. A. Ketentuan Umum

    Penulis karya ilmiah dapat satu orang atau tim dengan jumlah anggota paling banyak tiga orang. Karya ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris secara baik dan benar serta menggunakan bahasa akademik atau ilmiah dan bukan gaya bahasa populer seperti buku populer, surat kabar, majalah, dll dengan format penulisan yang telah ditentukan.

    Karya ilmiah ditulis dalam bentuk kalimat pasif (bukan kalimat aktif). Antar kalimat di setiap paragraf diberi spasi dua ketukan (bukan hanya satu ketukan). Panjang naskah antara 15 s.d. 20 halaman (termasuk teks, tabel, gambar, daftar pustaka, dll yang diperlukan untuk dimuat dalam jurnal), diketik 1 spasi, dengan program Windows Microsoft Word tahun 1997 ke atas, tipe huruf Times New Roman, font size 12, dan margin kiri, kanan, atas, dan bawah semuanya sebesar masing-masing 2,54 cm pada kertas ukuran A4.

     

    B.   Penulisan karya ilmiah mengikuti format dan struktur penulisan sebagai berikut:

     

    –   Judul karya ilmiah

     

    –   Nama lengkap, lembaga/afiliasi, dan alamat penulis

     

    –   Abstrak dan kata kunci

     

    –   Pendahuluan

     

    –   Metodologi

     

    –   Hasil dan Pembahasan

     

    –   Simpulan

     

    –   Ucapan terima kasih (bila ada bantuan pihak lain)

     

    –   Daftar pustaka

     

     

    C.   Sistem penomoran bab/bagian adalah sebagai berikut:

     

    1. Pendahuluan

     

    2. Metodologi

     

    2.1 …………..

     

    2.1.1 …………

     

    2.1.2 …………

     

    2.2 …………..

     

    2.2.1 …………

     

    2.2.2 ………..

     

    dst

     

    Rincian ke dalam sub bab/bagian dan sub-sub bab/bagian dst lebih lanjut dilakukan apabila memang diperlukan. Disarankan penulis menggunakan penomoran yang sederhana (tidak terlalu rinci).

     

    3. Hasil dan Pembahasan

     

    3.1 …………..

     

    3.1.1 ………..

     

    3.1.2 …………

     

    3.2 …………..

     

    3.2.1 …………

     

    3.2.2 …………

     

    dst.

     

    Rincian ke dalam sub bab/bagian dan sub-sub bab/bagian dst lebih lanjut dilakukan apabila memang diperlukan. Disarankan penulis menggunakan penomoran yang sederhana (tidak terlalu rinci).

     

    4. Simpulan

     

    4.1 …………..

     

    4.1.1 ………..

     

    4.1.2 …………

     

    4.2  …………..

     

    4.2.1 …………

     

    4.2.2 …………

     

    dst.

     

    Rincian ke dalam sub bab/bagian dan sub-sub bab/bagian dst lebih lanjut dilakukan apabila memang diperlukan. Disarankan penulis menggunakan penomoran yang sederhana (tidak terlalu rinci).

     

    D.Penjelasan masing-masing unsur dalam artikel

     

    –   Judul

     

    §  Judul ditulis dengan huruf besar dan tebal

     

    §  Judul harus sesuai dengan isi makalah dan ditulis secara jelas, lugas, ringkas, dan maksimum 12 kata kalau menggunakan Bahasa Indonesia atau 10 kata kalau menggunakan Bahasa Inggris.

     

    §  Judul hanya memuat tema, dan tidak memuat informasi objek makalah, lokasi penelitian, periode penelitian, dan metode analisis.

     

    §  Judul ditulis dalam bentuk frase, boleh juga berupa kata tanya, tetapi tidak dalam bentuk kalimat lengkap.

     

     

     

    EFEK BERAGUNAN ASSET SYARIAH

    0

    Posted on : 01-01-2016 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

     

     

    Oleh : Agustianto Mingka

    Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

     

    Indonesia adalah negara yang miliki potensi yang luar biasa bagi industri keuangan syariah di tanah air, terutama jika kita melihat komposisi demografis dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan. Selain itu, trend pasar keuangan global adalah menuju ke arah disintermediasi. Dengan kata lain, peran pasar modal lebih dominan daripada peran sistem perbankan (financial intermediaries) dalam alokasi sumber daya keuangan. Oleh karena itu, pasar modal akan menjadi masa depan bagi perekonomian dan sistem keuangan bagi negara maju dan negara yang masuk dalam kategori emerging markets seperti Indonesia. Namun sampai saat ini, pengaruh industri keuangan syariah masih belum signifikan karena pangsa pasar yang lebih kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional.

    Pasar modal syariah di Indonesia telah berusia hampir dua dekade. Sejak kelahirannya pada tahun 1997, pasar modal syariah terus tumbuh dengan tren yang meningkat. Sejauh ini pasar modal syariah telah memiliki beberapa produk keuangan seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah dan exchange traded fund (ETF) syariah serta inovasi transaksi berupa online trading syariah. Untuk infrastruktur hukum, Indonesia telah memiliki regulasi pasar modal syariah yang merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa keuangan).

     

    Baru-baru ini pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan EBA Syariah per 10 November 2015. Peratutan ini menggantikan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah tanggal 30 Juni 2009. POJK ini merupakan penyempurnaan peraturan pasar modal syariah  untuk mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia

     

    Dalam beleid ini, OJK mengatur adanya dua bentuk  EBA syariah. Pertama, adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK) EBA Syariah. Kedua, EBA Syariah berbentuk Surat Partisipasi atau  EBAS-SP untuk pembiayaan sekunder perumahan (property).

    EBA Syariah adalah kontrak investasi kolektif (KIK) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan seperti piutang (aktiva lancar) serta pembiayaan   atau aset keuangan lainnya yang sistem dan  cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. EBA Syariah dalam bentuk KIK EBA untuk pembiayaan infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, dan sebagainya.

    Sedangkan, EBAS-SP adalah efek beragun aset yang portofolionya berbentuk Surat Partisipasi untuk pembiayaan sekunder perumahan dimana sistemnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga  setiap penerbitan efek wajib mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah pasar modal. Ketentuan dan persyaratan mengenai Ahli Pasar Modal Syariah diatur dalam POJK No 16/Tahun  2015.

    Regulasi mengenai EBA konvensional di pasar modal sudah terlebih dahulu diterbitkan OJK  pada akhir tahun 2014 dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi dalam rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (POJK EBA SP) pada tgl 19 November 2014 yang lalu. Peraturan tersebut memungkinkan mulai dipasarkannya EBA SP oleh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan di 2015, seperti SMF.  Setahun setelah peraturan EBA konvensional itu, OJK menerbitkan sejumlah peraturan mengenai pasar modal syariah, termasuk EBA Syariah.

    Penerbitan produk KIK EBA Syariah mendatangkan banyak manfaat bagi industri keuangan syariah di Indonesia.

    Pertama,   akan mengatasi kesenjangan asset dan liability perbankan syariah dalam pembiayaan perumahan. Di satu sisi, pembiayaan KPR memiliki tenor jangka panjang 10-15 tahun, di sisi lain, dana deposito memiliki tenor jangka pendek. Kehadiran produk EBA Syariah bisa menjadi darah bagi bank-bank  syariah untuk lebih ekspansif dan berkembang.

    Dengan demikian, pengembangan pembiayaan perumahan melalui produk sekuritisasi (tawriq atau tashkik) KPR menjadi terobosan untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Dengan tawriq (sekuritisasi), pembiayaan perumahan tidak lagi sebatas mengandalkan dana deposito perbankan yang peruntukannya untuk pendanaan jangka pendek. EBA Syariah ini  menjadi terobosan positif  yang memerlukan dukungan semua pihak, karena harga rumah menjadi lebih terjangkau dengan pembiayaan jangka panjang.

    Kedua, Keberadaan EBA-SP sangat membantu perbankan syariah memperoleh likuiditas pembiayaan perumahan melalui pasar modal dengan cara sekuritisasi aset perbankan berkualitas tinggi. Jadi, EBA SP  syariah juga dapat menghindari maturity mismatch di perbankan syariah dengan dapat diaksesnya dana dari pasar modal yang bersifat jangka menengah dan panjang. Asset yang disekuritisasi akan akan mendatangkan dana segar dari investor yang dananya selanjutnya dimanfaatkan kembali oleh bank-bank syariah.

    Diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat memanfaatkan produk  EBA syariah ini untuk  pendanaan, sehingga bank-bank syariah bisa melakukan ekspansi pembiayaan lebih luas atau ekspansi jaringan. Keperluan bank-bank umum syariah terhadap EBA Syariah  dikarenakan FDR bank syariah saat ini sangat tinggi dimana likuiditasnya  cukup ketat.Dengan demikian kita optimis  bank-bank syariah  di masa depan akan membutuhkan produk  EBA syariah ini guna menutupi kebutuhan dana dan likuiditas.

    Ketiga, sekuritisasi asset bank syariah dengan penerbitan EBA-SP Syariah akan memitigasi resiko pembiayaan bagi  bank-bank syariah. Risiko pembiayaan KPR Syariah akan berkureang secara signifikan dengan program sekuritisasi asset pembiayaan bank syariah yang berjangak panjang.Karea danya aan digantikan langsung oleh dana penerbit EBA dan dana para investor.     Dari tiga manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan KPR Syariah di bank-bank syaroiah  adalah sekuritisasi asset (tawriq)

    Keempat, Penerbitan EBA Syariah dalam bentuk KIK EBA, akan mendukung secara lagsung dan signifikan terhadap  pembangunan  infrastruktrur, ( jalan tol, bandara, pelabuhan, jalan raya, rel kereta, dll). Dana APBN  sangat terbatas untuk pembangunan infrastruktur ini, Karena itu  harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa semuanya mengandalkan dana APBN, Untuk itu   dibutuhkan sumber pendaaan lain, yaitu melalui pendanaan dari para  investor. Untuk mengoptimalkan peranan investor dalam pembangunan infrastruktur, salah satu cara dan solusinya adalah dengan penerbitan KIK EBA Syariah.

    Kelima, penerbitan EBA Syariah, baik KIK EBA maupun EBA-SPakan memperkaya instrumen investasi dan  produk pasar modal syariah sehingga  penerbitan EBA Syariah  ini diharapkan akan memperbesar market share pasar modal syariah. Kita mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menerbitkan payung hukum bagi pelaku industri yang ingin meracik produk berbentuk efek beragun aset  (EBA)  syariah.

    Berdasarkan manfaat yang besar tersebut diharapkan segenap komponen masyarakat keuangan Indonesia, perlu mendukung penerbitan EBA Syariah tersebut. Dalam  EBA syariah ini akan terintegrasi dan terkoneksi tiga aktivitas keuangan, yaitu pasar modal, perbankan dan IKNB. Terlibatnya IKNB dalam penerbitan EBA Syariah ini, dikarenakan SMF sebagai  Lembaga penerbit EBA berada di bawah pengawasan Direktorat  IKNB OJK. (Penulis Dosen Pascasarjana UI, Trisakti dan Paramadina, Presiden Iqtishad Consulting)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Peluang dan Tantangan Funding Bank Syariah 2016

    0

    Posted on : 31-12-2015 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Oleh

    Agustianto Mingka

    Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

     

    Dari sisi funding (pendanaan), perbankan syariah di tahun 2016 memiliki prospek yang semakin cerah, sehingga ekspansi pembiayaan semakin besar dan profitabilitas akan semakin meningkat. Ada lima peluang (indikator) mengapa prospek funding perbankan syariah sangat cerah di tahun depan. Pertama, terbitnya regulasi pemerintah dan DSN-MUI mengenai penerbitan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) atau biasa dikenal Negotiable Certificate Deposit (NCD). Kedua, Sekuritisasi asset perbankan syariah, Ketiga, Kebijakan Kementerian Keuangan 23 Desember 2015 mengenai masuknya delapan bank syariah sebagai pengelola rekening kementerian negara / lembaga / satuan kerja lembaga pemerintah, Keempat, dana emisi sukuk. Kelima, potensi dana haji dan umrah. Peluang funding tersebut akan dijabarkan pada paparan berikut.

    Pertama, terbitnya fatwa DSN-MUI mengenai penerbitan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) yang akan diikuti regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). DSN MUI yang di dalamnya terdapat regulator (OJK dan BI juga), awal tahun 2016 ini akan mengeluarkan fatwa baru tentang Sertifikat Deposito Syariah (SDS) atau biasa dikenal dengan istilah Negotiable Certificate Deposit (NCD). Regulasi baru ini akan mencerahkan prospek funding perbankan syariah di Indonesia. Bank-bank syariah harus memanfaatkan peluang regulasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Diharapkan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat dengan penerbitan SDS tersebut.

    Dana hasil penerbitan SDS / NCD dapat  dialokasikan bank syariah  untuk ekspansi pembiayaan  tahun 2016. Sangat disayangkan, jika perbankan syariah tidak memanfaatkan peluang tersebut.  Bank-bank konvensional seperti  Bank CIMB Niaga baru saja menerbitkan surat berharga jenis negotiable certificate deposit (NCD) pada 14 Desember 2015 senilai Rp930 miliar. Demikian pula  Bank Tabungan Negara (BTN)  di tahun 2016 nanti akan  meraih  dana segar dari instrumen NCD dengan nilai Rp 1 trliun sampai 1,5 triliun setiap penerbitan, yang berpotensi menerbitkannya sebanyak  3 tahap.  Bagi bank tersebut dana NCD digunakan untuk ekspansi kredit sekaligus refinancing NCD sebelumnya.

    Perbankan syariah yang selama ini melimiliki likuiditas yang ketat perlu menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) ini dalam rangka memperbesar skala pembiayaan syariah. Tentunya, dalam menerbitkan SDS ini perbankan syariah memperhatikan aspek kehatian-hatian dan menerapkan penerapan manajemen risiko.

    Kedua, sekuritisasi asset perbankan syariah sebagai realisasi  terbitnya POJK No 20/tahun 2015 tentang penerbitan EBA Syariah yang akan diimplementasikan pada tahun 2016.

    Sekuritisasi akan meningkatkan ketersediaan dana segar bagi bank-bank syariah sehingga perbankan syariah dapat melakukan ekspansi pembiayaan lebih luas atau bahkan bisa mengembangkan infrastruktur dan jaringan.  Keberadaan instrumen  EBA-SP (Efek Beragunan Aset Surat Partisipasi) sebagai ikutan dari proses sekuritisasi sangat membantu perbankan syariah memperoleh likuiditas pembiayaan perumahan melalui pasar modal dengan cara sekuritisasi aset perbankan berkualitas tinggi. Instrumen EBA-SP  syariah juga dapat menghindari maturity mismatch di perbankan syariah dengan dapat diaksesnya dana dari pasar modal yang bersifat jangka menengah dan panjang.

    Salah satu kunci  kesuksesan KPR Syariah adalah sekuritisasi (tawriq) asset. Dalam konsep sekuritisasi asset ini,  bank syariah  mentransformasikan aset berisikonya (pembiayaan) ke dalam bentuk uang cash (uang segar)  yang kemudian dapat digunakan untuk ekspansi usaha dan dapat pula disalurkan kembali ke pihak yang memerlukan dana. Uang segar tersebut diperoleh dari sebuah lembaga penerbit EBA yang membeli asset produktif bank syariah.

    Keuntungan dari sekuritisasi pembiayaan ini antara lain bank tidak perlu menunggu lebih lama (10 – 15 tahun) untuk mendapatkan kembali dana yang sudah dikucurkan kepada nasabah,  khususnya pembiayaan berjangka panjang seperti pembiayaan perumahan.

    Selama  ini pemanfaatan  sekuritisasi dalam perbankan syariah belum mendapat perhatian yang berarti dan belum dipraktekkan, karena memang belum ada regulasinya,  juga kebutuhan bank-bank syariah akan sekuritisasi belum mendesak.

    Kini di akhir Tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan mengenai sekuritisasi dengan penerbiatan Efek Beragunan Asset (EBA) Syariah melalui POJK No 20 tahun 2015.

    Penerbitan produk EBA Surat Partisipasi Syariah akan mengatasi kesenjangan asset dan liability perbankan syariah dalam pembiayaan perumahan. Di satu sisi, pembiayaan KPR memiliki tenor jangka panjang 10-15 tahun, di sisi lain, dana deposito memiliki tenor jangka pendek. Kehadiran produk EBA Syariah bisa menjadi darah bagi bank-bank  syariah untuk lebih ekspansif dan berkembang.

    Dengan demikian, pengembangan pembiayaan perumahan melalui produk sekuritisasi (tawriq atau tashkik) KPR menjadi terobosan untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Dengan tawriq  (sekuritisasi), pembiayaan perumahan tidak lagi sebatas mengandalkan dana deposito perbankan yang peruntukannya untuk pendanaan jangka pendek. EBA Syariah ini  menjadi terobosan positif  yang memerlukan dukungan semua pihak, karena harga rumah menjadi lebih terjangkau dengan pembiayaan jangka panjang.

    Upaya sekuritisasi asset melalui konsep EBA-SP juga dapat memitigasi risiko pembiayaan bagi bank-bank syariah. Dengan melakukan sekuritisasi sebagian assetnya baik dalam bentuk kumpulan piutang maupun atau pembiayaan pemilikan rumah berbasis musyarakah mutanaqisiah atau ijarah, maka bank-bank syariah telah mengurangi risiko pembiayaan, atau setidaknya bank syariah telah melakukan share risiko pembiayaan KPR tersebut.

    Diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat memanfaatkan produk  EBA-SP syariah ini untuk  pendanaan, sehingga bank-bank syariah bisa melakukan ekspansi pembiayaan lebih luas atau ekspansi jaringan. Keperluan bank-bank umum syariah terhadap EBA-SP Syariah  dikarenakan FDR bank syariah saat ini sangat tinggi dimana likuiditasnya  cukup ketat.Dengan demikian kita optimis  bank-bank syariah  di masa depan akan membutuhkan produk  EBA syariah ini guna menutupi kebutuhan dana dan likuiditas.

    Dalam konteks penerapan sekuritisasi asset bank syariah, kita  mengharapkan relaksasi dan intensif dari OJK, agar program ini dapat diberikan kepada bank-bank syariah yang masih dalam status BUKU II yang justru lebih potensial dibanding BUKU III. Karena menurut aturan yang ada saat ini, sekuritisasi hanya boleh dilakukan oleh   Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III-IV sedangkan bank syariah BUKU I dan II belum bisa melakukan sekuritisasi.  Karena itulah pemerintah seharusnya memberikan relaksasi intensif kepada bank-bank syariah.

    Ketiga, Di akhir 2015, pemerintah (Kementerian Keuangan) memasukkan  delapan bank syariah sebagai bank yang bisa mengelola rekening milik Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan 23 Desember 2015. Kebijakan ini sudah lama diharapkan dan didambakan semua komponen masyarakat, Perguruan Tinggi, Ormas Islam,  dan stake holders ekonomi syariah lainnya. Semoga saja rasio penempatannya di bank-bank syariah di atas rasio share bank syariah nasional. Jika 10 % saja dana-dana tersebut ditempatkan di perbankan syariah, maka market share perbankan syariah akan meningkat secara signifikan.

    Dengan adanya keputusan tersebut, bank-bank syariah bisa masuk dalam pengelolaan dana pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk dana-dana BUMN dan BUMD. Dana-dana tersebut merupakan sumberdana yang sangat potensial bagi peningkatan market share perbankan syariah.

    OJK dan Kementerian Keuangan diharapkan bisa menjembatani komunikasi antara industri keuangan syariah dengan pihak pemerintah dan BUMN/BUMD. Jika strategi ini berhasil, maka market share perbankan syariah akan secara signifikan meningkat.  Pihak bank syariah dan assosiasi ekonomi syariah, seperti ASBISINDO, MES, IAEI  serta stake holders lain, perlu lebih proaktif untuk membantu bank-bank syariah meraih dana-dana tersebut dengan komunikasi-komunkasi dan kerjasama yang efektif dan produktif.

    Keempat, Hasil Dana Emisi Sukuk

    Peluang funding berikutnya adalah hasil dana emisi sukuk. OJK sudah memantapkan langkah-langkah strategis untuk menempatkan dana hasil emisi sukuk korporasi di bank-bank syariah sebagai bagian dari implementasi keuangan syariah yang terintegrasi. Selain itu yang lebih potensial adalah penempatan dana hasil emisi sukuk negara (SBSN). Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan OJK  seharusnya bergandengan tangan untuk terus mewujudkan strategi ini.

    Kelima, potensi dana haji yang cukup besar. Dana haji merupakan dana yang murah dan melimpah. Setiap tahun potensi dana haji berjumlah Rp 10 triliun. Pada tahun 2018 total dana haji akan menjadi Rp 100 triliun.  UU No. 34 tahun 2014, secara eksplisit juga mewajibkan keuangan haji dikelola di bank umum syariah atau unit usaha syariah.Meskipun dana haji demikian besar, bank syariah baru bisa meraih dana haji sebesar 19 %. Selainnya di bank konvensional dan sukuk. Karena itu potensi dana haji bank syariah masih sangat besar.  Selain dana haji bank syariah juga dapat meraup dana umrah yang jumlahnya sangat fantastis. Menurut catatan, jumlah jamaah umrah setiap tahun antara 600.000 sampai 800.000 orang dengan biaya rata-rata Rp 25 juta perorang. Dengan demikian potensi dana umrah lebih dari Rp 15 triliun setiap tahunnya.

    Tantangan Funding

    Dana pihak ketiga bagi perbankan adalah ibarat darah, tanpanya lembaga perbankan akan lesu dan tidak bergairah. Oleh karena itu tantangan utama bank-bank syariah adalah bagaimana  bisa menggali dan mendapatkan dana-dana pihak ketiga yang murah.

    Selain giro wadiah, dana- dana waqaf seharusnya bisa diraih dan dikelola bank-bank syariah dalam jumlah yang signifikan. Demikian pula halnya dengan daa zakat, infaq dan sedeqah. Pemerintah (dalam hal ini dirjen pajak) seharusnya memberikan intensif kepada penempatan dana waqaf di bank syarah berupa pembebasan pajak. Selama ini dana wakaf uang yang ditempatkan di perbankan syariah dikekan pajak seperti deposito atau tabungan biasa. Adalah aneh, jika pemerintah membebaskan dana pensun dari pajak, sementara waqaf yang fungsinya nyata-nyata untuk ibadah dan sosial yang merupakan dana milik Allah, lalu dibebankan pajak sebagaimana dana- dana biasa.

    Selama ini bank-bank syariah masih rendah komposisinya dalam soal dana murah ini, seperti dana giro wadiah. Menurut data, dana murah bank syarah sebesar 8 %.  Pesaingan dana pihak ketiga tidak saja terjadi dengan lembaga perbankan konvensional tetapi juga  terjadi dengan institusi keuangan non-bank (IKNB) seperti takaful dan reksa dana. Oleh karena itu, beberapa dekade belakangan bank umum mulai mencari sumber dana non-deposito.

    Tantangan lain yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah persaingan dalam mengumpulkan dana nasabah, terlebih  dana murah (CASA). Saat ini rasio CASA perbankan syariah sebesar 39 % lebih rendah dibanding perbankan nasional sebesar 53 %. Untuk itu perbankan syariah perlu memperkuat struktur dana murah untuk menunjang ekspansi pembiayaan melalui peningkatan customer based secara massif dan mengembangkan kapasitas bisnis dan pengembangan layanan transaksional untuk seluruh segment baik mass individual maupun institusi perusahaan.

    Selain tantangan funding di atas, tantangan financing juga akan dihadapi bank syariah, yaitu dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan asing multinasional  yang membeli (akuisisi) perusahaan pembiayaan swasta di Indonesia. Bank-bank atau Lembaga Keuangan asing tersebut kelebihan dana murah, seperti Jepang. Suku bunga yang mereka tawarkan kepada perusahaan pembiayaan sangat rendah, sehingga bank-bank syariah jauh kalah pricing dibanding bank-bank multinasional tersebut, bahkan bank-bank konvensional saja masih kalah jika dibanding suku bunga bank-bank asing tersebut.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tantangan Bank Syariah 2016 : Kualitas Asset

    1

    Posted on : 31-12-2015 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

     

    Oleh : Agustianto Mingka

    Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

     

    Dalam menghadapi tahun 2016, banyak tantangan yang dihadapi perbankan syariah, seperti masalah permodalan, efisiensi, inovasi produk, SDM, teknologi, layanan dan jaringan, pendanaan (funding), kualitas asset, dan sebagainya.

    Salah satu permasalahan penting yang dihadapi perbankan syariah di taun 2016 adalah masalah kualitas asset, yakni bagaimana perbankan syariah mengatasi dan mencegah pembiayaan bermasalah agar bank syariah bisa menurunkan NPF dan memperbaiki kualitas assetnnya.Hal ini penting, karena di tahun 2015, NPF perbankan syariah lebih tinggi dibanding NPL  konvensional.

    Semua bank di Indonesia, baik konvensional maupun syariah  dilanda pelambatan pertumbuhan penyaluran kredit  (pembiayaan) dan  diiringi pula  oleh  peningkatan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/ NPL untuk bank konvensinal dan NPF untuk perbankan syartiah.

    Hal ini dikarenakan, faktor tekanan eksternal, seperti melemahnya ekonomi dunia, termasuk negara besar seperti Tiongkok dan ketidakpastian suku bunga The Fed. Dua faktor ini masih akan mempengaruhi ekonomi domestik, termasuk  sektor perbankan yang erat hubungannya dengan pembiayaan sektor riil.

    Banyak pengamat dan bankir memperkirakan tahun depan (2016) ekonomi Indonesia bakal membaik, setelah tahun 2015 mengalami pelambatan. Pemerintah (Kemenkeu) juga menunjukkan optimisme akan adanya recovery di tahun 2016. Bank Indonesia juga telah mengisyaratkan bakal ada pelonggaran moneter karena melihat tekanan terhadap ekonomi makro telah mulai melonggar yang ditandai  dengan indikator inflasi yang terkendali dengan baik dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sudah stabil.

    Kendati demikian,  bank syariah harus tetap mewaspadai tren peningkatan pembiayaan bermasalah di tahun depan yang mempengarui kualitas aset (pembiayaan). Bank-bank konvensional juga menghadapi tantangan kualitas kredit yang serius. Dari berbagai media massa, semua Dirut Bank-bank BUMN menyatakan bahwa  tantangan utama 2016 adalah soal kualitas kredit (pembiayaan). Karena itulah tulisan ini memfokuskan analisa kepada masalah kualitas asset perbankan syariah, yang tujuannya meremind perbankan syariah agar lebih memperhatikan masalah NPF atau pembiayaan bermasalah.

    Dengan demikian, pada tahun 2016 nanti pengelolaan pembiayaan  bermasalah tetap menjadi tantangan terbesar bagi bank-bank syariah  ke depan. Untuk menghadapi tantangan ini, Bank syariah harus terus memperketat standar underwriting dan secara proaktif memonitor nasabah dalam sektor industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum.

    Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah bank-bank syariah harus melakukan dan menerapkan  strategi pengeloaan NPF yang jitu. Setidaknya ada 12 strategi.

    Strategi pertama, Bank-bank syariah, termasuk BPR Syariah harus membentuk divisi atau bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bidang ini secara khusus menangani restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

    Strategi kedua, Bank-bank syariah harus meningkatkan kompetensi SDMnya agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan secara syariah.  Bahkan SDM syariah seharusnya memiliki pengetahuan early warning system tentang pembiayaan syariah, sehingga pembiayaan bermasalah bisa diantisipasi dan diselamatkan dengan cepat.  Selain membekali SDM yang ahli dan berkompeten di bidang restrukturisasi pembiayaan, SDM bank syariah juga harus ahli dalam mencegah terjadinya pembiayan bermasalah. Jargon  Lebih baik mencegah daripada mengobati harus diterapkan agar bank-bank syariah memiliki NPF yang rendah karena kualitas pembiayaannya sehat dan bagus.

    Strategi ketiga, Untuk mengelola dan menghadapi NPF  ini, Bank syariah harus terus memperketat standar underwriting dan secara proaktif memonitor nasabah dalam sektor industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum.

    Strategi keempat, perbankan syariah harus membuat kebijakan yang ihtiyath, (hati-hati), sesuai dengan prinsip prudential dalam pemberian pembiayaan, tidak boleh didesak oleh pengejaran target atau pengaruh lain-lain.

    Jadi, tegasnya perbankan syariah harus menerapkan  serangkaian prosedur pembiayaan yang pruden. Di antaranya kebijakan dalam penetapan limit pembiayaan, dan pemilihan  udaha industri yang eksis dan prospektif.

    Kelima, perbankan syariah harus memiliki kebijakan untuk mengendalikan portofolio termasuk di dalamnya mencakup risiko konsentrasi sehingga semakin dapat dimitigasi. Jika sudah terlanjur, dapat diatasi dengan sell down atau risk participation, atau jika aktivanya berupa KPR, bank syariah bisa ikut sekuritisasi sebagian asset pembiayaan tersebut.

    Strategi keenam, perbankan syariah harus istiqamah (konsisten) dengan model bisnis. Karena itu  perbankan syariah harus meriset dan mengkaji terlebih dahulu potensi pasar dan suatu bisnis.  Jika sudah memutuskan masuk dalam suatu bisnis, maka konsistenlah dalam bisnis tersebut, tidak mudah beralih ke bisnis lain secara sporadis. Bank syariah harus secara aktif memperbaiki proses bisnis secara komprehensif serta konsisten dan konsekuen dengan strategi bisnis dan risiko.

    Ketujuh, sesuai dengan regulasi OJK tentang pencadangan (PPAP), maka  perbankan syariah harus  memiliki kebijakan untuk membentuk pencadangan yang mencukupi sehingga akan lebih siap secara keuangan apabila risiko pembiayaan terjadi. Kemudian, bank syariah harus  senantiasa memelihara  modal yang cukup dan kebijakan likuiditas yang aman.

    Strategi kedelapan, melakukan monitoring yang intensif dan kuat. Melalui strategi ini, perbankan syariah, mengembangkan sistem monitoring yang lengkap di antaranya membentuk unit khusus monitoring & collection di pusat dan Cabang, sistem Traffic Light pembiayaan, dan pengembangan aplikasi collection untuk segmen konsumer. Bank syariah harus mengelompokkan kualitas pembiayaan, selanjutnya menentukan strategi aksi untuk menghadapi masing-masing pembiayaan tersebut. Bank-bank syariah perlu memonitor semua nasabah pembiayaan baik pembiayaan yang lancar maupun yang bermasalah, dan menjalankan Quick Action atas setiap nasabah bermasalah. Cara ini dilakukan oleh salah satu bank syariah yaitu Bank BNI Syariah. Monitoring pembiayaan yang lancar merupakan pembinaan yang terus menerus dilakukan kepada nasabah.  Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah. Bank syariah harus melakukan penilaian secara berkala terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus termasuk hasil penyelesaiannya

    Tiga tingkatan NPL yang harus diselesaikan oleh bank yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan kredit macet, beberapa tingkatan tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda.

    Jika masih dalam status kurang lancar, hal ini bisa selesaikan dengan cara menagih kepada nasabah bersangkutan, sebelumnya bisa melalui telepon, sms  ataupun surat pemberitahuan.

    Pembiayaan yang diragukan, berada di tengah-tengah masalah kredit yang serius. Bank syariah  bisa menyelesaikan menyelesaikan kualitas yang  diragukan ini dengan mendatangi langsung nasabah yang bersangkutan, dalam hal ini pihak nasabah dan bank bisa melakukan perjanjian tertulis dimana nasabah akan melunasi tunggakan kepada bank pada waktu yang telah ditentukan.

    Kesepuluh, Bank harus mampu menetapkan dan/atau memilih bentuk strategi penyelamatan/penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik

    Kesebelas, bank syariah harus memiliki Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Pedoman SPP) atau lebih dikenal dengan istilah Pedoman Whistleblowing System yang dapat digunakan perbankan syariah dalam mengembangkan manual sistem pelaporan pelanggaran di perbankan syariah.

    Tujuan dari Pedoman ini adalah menyediakan suatu panduan bagi perbankan syariah untuk menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Panduan ini sifatnya generik, sehingga perbankan syariah bisa mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan dan keunikan perusahaan masing-masing. Diharapkan pedoman ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan Corporate Governance di perbankan syariah Indonesia. Sistem Whistle Blowing System (WBS) dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya risiko operasional di dalam proses pembiayaan yang disebabkan  oleh human error / SDM.

    Kedua belas, perbankan syariah harus harus bisa mengendalikan portofolio termasuk di dalamnya mencakup risiko konsentrasi sehingga semakin dapat dimitigasi.(Suara Karya, 30 Oktober 2015) Jika sudah terlanjur, dapat diatasi dengan sell down atau risk participation, atau jika aktivanya berupa KPR, bank syariah bisa ikut sekuritisasi sebagian asset pembiayaan tersebut.

     

    All Articles | Contact Us | RSS Feed | Mobile Edition