• Dapatkan 8 buku karya Agustianto, antara lain: Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan, Maqashid Syariah, dalam Ekonomi dan Keuangan, Perjanjian (Akad) Perbankan Syariah, Hedging, Pembiayaan Sindikasi Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah, Ekonomi Islam Solusi Krisis Keuangan Global. Hub: 081286237144 Hafiz

  • Upgrading dan Refreshment Notaris Perbankan Syariah 29 September 2015 di Padang

    0

    Posted on : 28-09-2015 | By : Agustianto | In : Kabar Aktual, Perbankan Syariah, Seminar & Training

     

    Dasar Pemikiran:

    Produk – produk dan kontrak – kontrak perbankan syariah terus berkembang dengan cepat. Regulasi baru dan fatwa – fatwa baru juga bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan bisnis, seperti Hybrid Contracts dalam produk perbankan syariah, penggunaan kontrak Musyarakah Mutanaqisah (MMq) untuk 11 produk perbankan, pembiayaan take over, refinancing, sindikasi, trade finance, IMBT dsb.

    Notaris perbankan baik yg sudah menjadi rekanan bank syariah maupun yang belum menjadi rekanan  perlu meng-upgrade pengetahuannya di bidang kontrak – kontrak baru perbankan syariah. Demikian pula notaris bank syariah yang sudah menjadi rekanan bank syariah selama tiga tahun, harus meng-upgrade pengetahuan dan kompetensinya di bidang produk perbankan syariah yang sudah jauh berkembang. Termasuk Notaris yang sudah 4 tahun belum pernah mengikuti Upgrading Notaris Perbankan Syariah.

    Sehubungan dengan itu maka Iqtishad Consulting sebagai lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keuangan syariah terkemuka di Indonesia, akan menggelar Upgrading dan Refreshment Notaris Perbankan Syariah.

    Iqtishad Consulting telah berpengalaman menggelar Pelatihan, Training dan Workshop perbankan dan keuangan syariah serta Aspek Hukum Perbankan dan Keuangan sebanyak 144  angkatan sejak tahun 2010  hingga  Juni  2015.

    Tujuan:

    Training ini akan memberikan pemahaman kepada notaris Perbankan Syariah mengenai isu-isu terbaru, produk terbaru dan regulasi terbaru terkait aspek legal perbankan syariah

    Sasaran:

    1.Notaris yang sudah menjadi rekanan bank syariah minimal 2 tahun

    2. Legal Officer Bank Syariah

    3. Pengacara (Lawyert Bank Syariah)

    4. Hakim Syariah

    Materi Pembahasan:

    1.  Hybrid Contracts dalam  Perbankan  Syariah

    2.  Perjanjian Musyarakah Mutanaqishah (MMq) untuk 11 produk perbankan syariah

    3.  Pembiayaan take over yang digabung dengan refinancing, baik dari bank konvensional maupun dari bank syariah

    4.  Pembiayaan refinancing syariah

    5.  Isu – isu terbaru dalam Pembiayaan IMBT dan ketentuan legalnya

    Profil Pembicara:

    Drs. Agustianto Mingka,MA,

    Ketua  Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) , Wakil Sekjen MES (Masyarakat Ekonomi Syariah)  Pusat, Anggota Pleno DSN MUI, Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Dosen Program Doktor Islamic Economics and Finance Univ. Trisakti, Dosen Pascasarjana Univ.  Paramadina dan UIN. Dewan Pengawas Syariah di Indonesia Exim Bank, Asuransi Jasa Raharja Putra, Multifinance Syariah,dll.

    Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

    Tanggal         :   Selasa /29  2015

    Pukul            :  10.00 – 17.00 WIB

    Tempat         :   Hotel  Syariah Rangkayo Basa, Jl, Hang Tuah Padang

    Fasilitas:

    Sertifikat, Modul Training, HotSpot, Ruang Klas ber-AC, CD Materi (softcopy materi, 95 fatwa DSN-MUI).

    Investasi:

    Rp 1.300.000/Peserta

    Group 3 Orang @ Rp 1.000.000 / peserta

    Group 5 Orang @ Rp 800.000 / peserta.

    (Tidak termasuk penginapan). tempat terbatas!!!

    Pendaftaran terakhir: 27 September 2015

    pukul. 16.00 WIB*

    CP dan Tempat Pendaftaran:

    Sdr. Joko Wahyuhono

    Hp : 082110206289 / 085716962518

    Pin BB: 28540A5D

    Tlp        :021- 52901083

    Emai     : admin@iqtishadconsulting.com

    Web     : www.iqtishadconsulting.com

    Kantor: Kantor Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah

    Jl.Setiabudi Tengah No.29 Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan

     

     

    REAKTUALISASI DAN KONTEKSTUALISASI FIKIH MUAMALAH KE-INDONESIAAN (Upaya Menciptakan Produk Perbankan dan Keuangan Syariah Khas Indonesia)

    0

    Posted on : 23-09-2015 | By : Agustianto | In : Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Oleh : Agustianto

    Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wa.Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah

    Fikih muamalah menduduki posisi yang sangat penting dalam ekonomi Islam, karena ia mengatur perilaku kehidupan ekonomi dan keuangan, baik individu, lembaga maupun negara.Fikih muamalah pada mulanya memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup hukum pidana Islam, hukum keluarga, hukum tata-negara (fiqh siyasah), dan hukum acara (murafa’at). Namun dalam beberapa decade belakangan ruang lingkup fikih muamalah hanya meliputi aspek ekonomi dan  keuangan. Fakta itu terlihat dengan jelas di seluruh UIN dan IAIN se-Indonesia pada jurusan muamalat dan silabus mata kuliah fikih muamalah. Dalam silabus fikih muamalah tidak terdapat topic bahasan pidana Islam, perkawinan, politik dan hukum  tata negara, karena sudah focus kepada hukum ekonomi keuangan Islam.

    Bidang fikih muamalah merupakan lapangan ijtihad (majal al-ijtihad) yang luas.Luasnya lapangan ijtihad di bidang muamalah dikarenakan fikih muamalah menyangkut kehidupan manusia yang selalu berkembang.Selain itu nash-nash Al-Quran tentang muamalah maliyah, sifatnya global (kully), tidak terinci (juz’iy).Karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih elastis dan fleksibeldalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman.

     

    Sejalan dengan berkembangnya lembaga perbankan dan keuangan syariah, kajian fikih muamalah di dunia international maupun di Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Regulasi ekonomi syariah dan fatwa-fatwaproduk-produk inovatif bermunculan secara revolutif. Desain desain  kontrak multi-akad (hybrid) menjadi tak terhindarkan. Fatwa-fatwa baru terus bermunculan untuk menjawab berbagai kasus-kasus baru di bidang keuangan dan perbankan syariah.

    Di Indonesia telah lahir  fatwa-fatwa  ekonomi syariah, baik di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar  modal syariah,  sukuk, reksadana syariah, saham syariah, gadai syariah, dana pensiun syariah, sampai kepada Multi Level Marketing Syariah (MLMS). Selain fatwa-fatwa tersebut, telah muncul pula regulasi ekonomi syariah yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI). Rumusan dan materi yang terdapat dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI), juga sejumlah Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Undang-Undang (Qanun), banyak diwarnai oleh konteks dan kondisi keindonesiaan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semua aturan dan regulasi di atas merupakan formulasi fikih muamalah yang khas ke Indoensiaan.

     

    Fikih muamalah yang keindonesiaan memiliki landasan teori syariah yang sangat kuat yang sulit untuk dibantah secara akademis syar’iy.Buku ini akan menjelaskan teori teori  syariah  yang dirumuskan ulama sepanjang sejarah  mengenai perlunya perumusan fikih muamalah ekonomi dan keuangan yang khas ke-indonesiaan. Selain memaparkan teori-teori dan dalil-dalil syariah, juga akan dijelaskan fakta-fakta historis dalam sejarah yang menunjukkan bahwa di masa klasik Islam,  telah terbentuk fikih regional (lokal), seperti fikih Basrah, Fikih Koufah, Fikih Syam, Fikih Mesir, dan sebagainya.

    Buku ini tidak hanya menjelaskan teori-teori dan dalil-dalil syariah tentang perlunya Fikih Muamalah ke-Indoenesiaan, tetapi juga memaparkan metodologi istimbath (perumusan hukum Islam) dalam perspektif ushul fiqh untuk merumuskan fikih muamalah yang ke-Indonesiaan.

    Cukup banyak landasan teori syariah yang menopang formulasi fikih muamalah keindonesiaan. Teori-teori hukum Islam itu dirumuskan para ulama sepanjang sejarahsebagai pedoman dalam perumusan fikih muamalah keindonesiaan. Teori-teori yang digunakan antara lain adalah teori Ibnul Qayyim, Ibnu Khaldun, Imam Malik, Imam Syafi’iy, Syah Waliullah ad-Dahlawy, Syech Muhammad Yusuf Musa, Abdul Wahhab Khallaf, Zakaria Al-Subari, Ahmad Fahmi Abu Sinnah, sampai kepada Yusuf Qardhawi. Teori-teori itu bahkan sudah dimasukkan dalam Qanun (perundang-undangan) di negeri-negeri  muslim Islam, seperti Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah.

    Semua pendapat para ulama di atas, mengukuhkan gagasan dan konsep  fikih muamalah khas Indonesia yang sesuai dengan konteks ekonomi, dan social budaya rakyat Indonesia. Gagasan dan konsep fikih yang keindonesiaan sebenarnyan sudah sangat lama dilontarkan oleh para ulama dan cendikiawan Indonesia, seperti Prof. TM Hasbi Ash-Shiddiqi dan Hazairin, keduanya ahli hukum Islam kenamaan Indonesia.Realiasasi gagasan dan konsep mereka sudah mulai terwujud   dalam formulasi Kompilasi Hukum Islam, suatu kumpulan hukum Islam yang sesuai dengan sosio-kultural Indonesia. Dalam bidang ekonomi syariah, terwujud dalam  Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Fatwa-fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia tentang perbankan syariah, juga Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

    Dengan demikian, gagasan perlunya fikih muamalah khas Indonesia merupakan suatu keharusan.Bahkan sejarah membuktikan, fikih Islam di Arab, tidak mesti sama dengan kajian fikih Islam di Indonesia, meskipun dalam banyak hal, kadang kajian tersebut menunjukkan pola dan model yang sama. Sejak zaman klasik Islam, telah banyak lahir fikih  yang bersifat lokal. Formula fikih  yang berlaku di Iraq (Basrah dan Koufah)  berbeda dengan di Madinah. Demikian pula di Mesir dan di Irak.Rumusan fikihnya bisa berbeda karena perbedaan negara dan ‘urf.Karena itu dalam sejarah fikih Islam, terdapat fikih Basrah, Fikih Kaufah, Fikih Syam, Fikih Mesir. Jangankan dalam produk fikih muamalah, dalam metodologi (manhaj) syariah saja terdapat dua aliran besar, yaituahli ra’yi di Iraq dan ahli hadits di Hijaz.Maraknya kemunculan mazhab-mazhab fiqh di era klasik Islam, juga merupakan fakta kuat bahwa fikih  itu tidak selalu sama pada setiap zaman dan tempat.

    Berdasarkan bukti kesejarahan itu, maka adalah suatu keharusan bagi para ulama masa kini, untuk melakukan reinterprestasi terhadap ayat-ayat dan hadits ekonomi keuangan, dalam rangka adabtabilitasnya dengan konteks kekinian dan ke-Indonesia-an. Di luar kajian fikih muamalah, gagasan kajian Islam khas Indonesia sudah lama menggelinding   baik dalam bidang hukum, teologi politik,  tafsir Al-Qur’an, dan seluruh pemikiran-pemikiran keislaman lainnya.

    Dengan demikian, dalam merumuskan fikih muamalah ke-indonesiaan dalam konteks penciptaan  produk-produk perbankan dan keuangan syariah, kita tidak bisa hanya mengekor kepada fikih perbankan model Timur Tengah, atau merujuk (mencontoh) negara tetangga Malaysia. Kita  bisa (bahkan harus) merumuskan fikih muamalah yang khas ke-Indonesiaan. Kekhasan Indonesia dalam akad-akad dan produk-produk perbankan disebabkan dua penyebab utama ; pertama mayoritas penduduk Indonesia adalah Usaha Mikro dan Kecil, yang berbeda dengan masyarakat Timur Tengah yang relative sudah makmur dari hasil minyak bumi (negara petro dolar). Karena itu skim-skim syariah di Indonesia disesuaikan dengan karakter UKM yang ada di Indonesia. Bentuk dan sasaran pembiayaan juga tentu akan selalu berbeda antara Timur Tengah dan Indonesia. Di Indonesia, dominan pembiayaan mobil dan rumah, karena rakyat Indonesia banyak yang belum punya mobil dan rumah.  Sedangkan di Timur Tengah, mobil dan rumah lebih banyak dibeli secara cash, karena kemampuan ekonomi penduduknya yang relative mapan.  Kedua, secara geografis Indonesia adalah negara pertanian,karena itu skim syariah juga seyogianya sesuai dengan kondisi Indonesia. Kedua alasan di atas didukung oleh  kompetensi ulama yang duduk di DSN-MUI.Mereka sudah memiliki kualifikasi untuk melakukan ijtihad independen yang dapat berbeda dengan hasil ijtihad ulama di Timur Tengah atau Malaysia

    Dalam merumuskan fikih muamalah untuk produk-produk perbankan dan keuangan syariah yang   keindonesiaan, diperlukan ijtihad yang kreatif dan berwawasan maqashid dari para ulama dengan kapasitas intelektual yang memadai. Syarat-syarat berijtihad harus diperhatikan, kompetensi berfatwa harus dimiliki ulama (dewan syariah), teori dan praktik lembaga keuangan serta perkembangnya yang cepat harus dimengerti. Ilmu-ilmu yang terkait dengan economics dan finance seharusnya dikuasai.

    Melakukan ijtihad, dalam bidang ekonomi syariah atau hukum Islam, haruslah berpedoman kepada nash-nash syara’ yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah serta memperhatikan metode dan kaedah-kaedah ushul fiqh dan kaedah fiqh. Alquran dan hadits harus pahami dan ditafsirkan secara kontekstual berdasarkan keadah-kaedah maqashid syariah, sebagaimana yang banyak dipraktekkan (dicontohkan) Umar bin Khattab dan para sahabat, Imam-Imam mazhab, dan para ulama terkemuka seperti Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syatibi,  dan sejumlah ulama besar lainnya.

    Perubahan hukum ekonomi syariah dan pembaharuan fikih muamalah, tidaklah bersifat sesuka hati atau sesuai pesanan industry keuangan, tetapi didasarkan kepada metodologi perumusan hukum Islam yang absah dalam  yurisprudensi Islam berdasarkan kaedah-kaedah istimbath dan syarat-syarat ijtihad. Karena itu, melakukan ijtihad atau reinterpretasi, tidak boleh dilakukan secara serampangan dengan memperturutkan hawa nafsu atau kepentingan pihak tertentu.

    Fatwa DSN adalah formulasi fikih muamalah khas Indonesia.Formulasi Fikih Indonesia dapat berbeda dengan fikih muamalah Malaysia dan bahkan dengan Timur Tengah.Fikih muamalah Malaysia dalam bidang keuangan ( cendrung bersifat liberal, seperti membolehkan bay’ al’inah, bay’ ad-dayn, dan tawarruq munazzham.Sementara fikih muamalah Timur Tengah umumnya cenderung lebih ketat (tasyaddud).Sedangkan  fikih muamalah Indonesia  berada di antara keduanya (mutawassith, pertengahan). Fikih muamalah Indonesia berada di antara dua ekstrim ;La ifrath wa la tafridh (Tidak terlalu bebas (berlebihan) dan tidak terlalu ketat (sempit).Jadi corak fikih muamalah Indonesia berada di antara dua kutub ekstrim tersebut, khairul umuri ausatuha.

    Bagian ketiga buku ini menjelaskan Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah dalam konteks ke-Indonesiaan, sebagai contoh nyata bentuk fikih muamalah Indonesia di bidang keuangan dan poerbankan syariah. Di bab keempat dipaparkan teori dan praktek hybrid contrak. Teori ini  merupakan salah satu elemen penting dalam melakukan inovasi produk dan  pengembangan industri  perbankan dan keuangan syariah.

    Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode hybridcontracts seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk.

    Dalam konteks itulah Dr.Aliudin Za’tary dalam buku Fiqh Muamalah Al-Maliyah  al-Muqaran (2008) banyak membahas teori dan praktik hybridcontracts dalam Islamic finance. Bahkan Dr Nazih Hammad menulis buku secara khusus mengenai hybrid contracts Al-’uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005. Demikian pula Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-‘Imrâni, menulis buku Al-’uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta’shîliyah wa Tathbîqiyyah, Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî’, 2006), Selain mereka masih banyak ulama yang membahas hybrid contracts di buku-buku fiqh muamalah, seperti Dr.Usman Tsabir dalam buku Fiqh Muamalah Maliyah al-Mu’ashirah (2006).

    Teori hybrid contracts sangat penting dalam mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah, Tanpa memahami konsep dan teori hybrid kontracts, maka seluruh stake holders ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan, sehingga dapat menimbulkan kemudhratan, kesulitan dan kemunduran bagi industri keuangan dan perbankan syariah. Semua pihak yang berkepentingan dengan ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep ini, mulai dari dirjen pajak, regulator (BI dan OJK), bankers/praktisi LKS,  DPS, notaris, auditor, akuntan, pengacara, hakim, dosen (akademisi), dsb. Jadi semua pihak yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah wajib memahami teori dan praktek ini dengan tepat dan dengan baik.

    Buku ini akan menjelaskan sepuluh (10) alasan utama mengapa teori dan praktek hybrid contracts, perlu dan  wajib diketahui terutama oleh praktisi keuangan/perbankan syariah, regulator, pejabat pajak, pakar ekonomi Islam, DPS, akuntan, notaries, auditor  dan praktisi hukum ekonomi syariah:

    Sebagai penutup.  Semoga buku ini dapat membuka cakrawala pemikiran para palar ekonomi islam di tanah air dalam mengembangkan kajian, regulasi  dan praktik ekonomi,keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga Allah Swt meridhoi  semua amal ibadah kita. Amin

    Artikel ini adalah Kata Pengantar Penulis  dalam  Buku Reaktualisasi dan Kontekstualisasi  Fikih Muamalah ke-Indonesiaan)

    Jakarta, 10 September 2014

    Penulis

     

    Agustianto Mingka

     

     

     

     

    INOVASI DAN LAYANAN TEKNOLOGI BANK SYARIAH

    0

    Posted on : 05-06-2015 | By : Agustianto | In : Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

    Oleh  Agustianto Mingka

    Ketua I IAEI (2011-2015)  dan  CEO Iqtishad Jakarta

     

    Di era revolusi digital saat ini, bank-bank syariah harus bisa  memberikan pelayanan yang  cepat, mudah dan praktis dengan memanfaatkan teknologi sebagaimana yang dilakukan bank-bank konvensional yang besar. Bank-bank syariah harus menyajikan layanan teknologi  ini mengingat,  sejumlah perusahaan non bank aja, sudah memanfaatkannya dengan baik. Jangan sampai perbankan syariah malah kalah dibanding perusahaan-perusahaan non bank.        Perusahaan-perusahaan pembiayaan  non bank yang dikenal dengan istilah shadow banking sudah banyak  menawarkan produk dan layanan keuangan yang serupa.

    The Economist, Mei 2015, menggambarkan bahwa layanan  keuangan melalui teknologi  yang dilakukan perusahaan non perbankan mampu menyamai bahkan melampaui keakuratan analisi bank,  dalam melakukan proyeksi keuangan melalui kemajuan teknologi. Lebih dari itu, pola peer to peer lenders yaitu mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman lewat mekanisme dalam technologi keuangan ini, dapat memitigasi risiko maturity mismatch yang sekaligus menghindari lembaga tersebut dari praktik bank gagal atau bank run yang dapat berakhir pada risiko sistemik.

    Indonesia adalah negara technology user country yang  perkembangan teknologi informasinya sangat  cepat. Perbankan syariah harus mengikuti  trend  kemajuan technolgy financial tersebut. Sistem teknologi finansial  dalam layanan perbankan dimaksudkan untuk  memenuhi kebutuhan pasar keuangan di Indonesia yang terus berkembang dan sangat dinamis.

    Di era revolusi digital saat ini perbankan syriah harus  meraih peluang pasar  yang besar tersebut sehingga mendapatkan keuntungan yang  lumayan  termasuk dan terutama di sektor Wealth Management. Produk di sektor Wealth Management sejalan dengan meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia, maka perbankan syariah dalam merebut peluang pasar tersebut harus mengutamakan layanan mudah dan praktis melalui financial technology ini.

    Saat ini semua sektor jasa keuangan dituntut untuk terus menerus melakukan efisiensi dan efektivitas dalam upaya mendapatkan margin keuntungan dan fee based income. Berdasarkan data  International dari  Data Corporation (IDC) 2014,  tren belanja sektor teknologi informasi perbankan di Indonesia cenderung meningkat  mencapai US$ 5,6 miliar .

    Perbankan syariah harus  bisa masuk ke layanan financial technology ini dan tidak segan menganggarkan biaya untuk menyediakan layanan ini.  Financial technology  tidak saja  untuk consumer banking secara umum,  melainkan juga yang lebih  penting   dalam layanan wealth management. Teknologi financial  akan  menciptakan  profit yang tinggi dengan nilai tambah tertentu yang memanjakan consumer, baik  nasabah  domestik  maupun nasabah  global. Penerapan  financial technology ini akan meningkatkan kapasitas bisnis bank syariah dalam menjaring nasabah wealth management sehingga bank  syariah bisa menjadi advisor yang terpercaya

    Dalam dunia jasa finansial, pelayanan bank syariah saat ini harus mampu menyediakan perangkat terintegrasi yang dapat menyajikan lintas layanan, yang dapat diakses oleh berbagai media digital secara 24 jam. Layanan perbasnkan dengan menggunaan teknologi dapat diaplikasikan secara online  pada tablet dan hand phone , sehingga  memungkinkan wealth managers mengakses kebutuhan nasabah  mereka di mana saja dan kapan saja. Bank syariah misalnya dapat  memberikan layanan produk  Intellect Wealth  yang sangat user-friendly, sehingga   akan memperkuat advisor workstation bagi advisors di bank-bank syariah dalam menyediakan layanan financial planning dan portofolio management.

    Prioritas perbankan syariah terhadap layanan melalui financial technology, semakin penting dikarenakan perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut bukan saja dari perbankan konvensional, tetapi juga dari bisnis-bisnis non bank.   Tantangan bank syariah tersebut adalah munculnya bentuk-bentuk bisnis lain yang mensubstitusi produk dan layanan perbankan. Di tengah perkembangan layanan teknologi  pada layanan transaksional sebagai sumber penghasilan bank berupa Fee Based Income, bisnis perbankan syariah  menghadapi saingan dari bisnis-bisnis lain yang mensubstitusi produk dan layanan perbankan tradisional tersebut,seperti layanan cash management, payroll dan sistem pembayaran  mudah lainnya.

    Di AS, Wells Fargo yang memiliki basis di California atau wilayah barat AS, hari-hari ini tidak lagi berkompetisi dengan Bank of America melainkan mendapat tekanan dari Sillicon Valley-suatu kawasan di wilayah barat AS yang merupakan kumpulan perusahaan teknologi.

    Perusahaan-perusahaan teknologi tersebut memberikan layanan jasa pembayaran (cash management, payroll, dll .) kepada perusahaan-perusahaan, sekolah, dan instansi-instansi lainnya dengan layanan yang inovatif sekaligus murah. Lebih dari itu, Chief Executive Officer (CEO) JP Morgan & Chase (JPM), Jamie Dimon menyampaikan tantangan ini kepada para pemegang saham (shareholder) JPM bahwa “Silicon Valley is coming.” Dimon sendiri menegaskan bahwa saat ini ada ratusan bisnis telah dimulai dengan sejumlah ide cemerlang dan modal yang kuat untuk menggantikan praktik perbankan tradisional.

    Lebih dari itu, Accenture Consultant mencatatkan data pertumbuhan investasi atau belanja modal perusahaan Fintech naik 201% secara global. Hal ini memperjelas bahwa revolusi digital pada industri keuangan sedang berjalan dan perlu diwaspadai. Seiring dengan tuntutan perkembangan Financial  technology  seperti digambarkan di atas maka perbankan syariah  perlu mengadopsi secara besar-besaran talenta-talenta dari dunia teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication technology/ICT) sehingga akan lebih mudah mengadopsi perkembangan teknologi maju.

    Bahkan perusahaan-perusahaan sekelas Google, Facebook, Amazon dan Baidu rela membayar mahal ahli-ahli terkait pengembangan artificial intelligence guna melancarkan proyek-proyek inovasi.

     

    Inovasi Sebuah Keharusan

    Berdasarkan tantangan-tantangan di atas, maka bank-bank syariah harus segera melakukan inovasi layanan dan produk yang berbasis teknologi. Inovasi produk dan layanan perbankan telah menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan secara terus-menerus. Bahkan, Joseph Schumpeter pernah mengatakan: “the competition posed by new products was far more important than marginal changes in the prices of existing products.” Mkasudnya adalah kompetisi yang terjadi karena produk-produk baru jauh lebih penting daripada hanya sekedar perubahan harga dari produk-produk yang sudah ada.

    Hal ini bisa dengan mudah digambarkan dengan berakhirnya bisnis toko buku di Amerika Serikat (AS) ketika digantikan oleh Amazon.com ataupun bisnis kantor pos mengantarkan surat yang digantikan dengan fungsi surat elektronik (e-mail/electronicmail).

    Sebagai gambaran tuntutan inovasi tersebut,majalah the economist edisi kedua Mei 2015 ini menggambarkan tekanan yang hebat terhadap bisnis perbankan.

    Belajar dari industri perbankan di negara-negara maju yang terus mendapat tekanan dari industri teknologi,  semestinya menjadi pelajaran berarti bagi perbankan domestik (khususnya bank syariah) untuk lebih dulu mempersiapkan diri dalam mengantisipasi gelombang produk dan layanan keuangan yang menggantikan praktik perbankan tradisional sehingga mendorong kemunculan kebijakan-kebijakan baru atau strategi yang lebih produktif.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Training dan Workshop Nasional Dosen Prodi Ekonomi Syariah, Keuangan dan Perbankan Syariah Untuk Meningkatkan Kompetensi Dosen Perguruan Tinggi di Indonesia (Kegiatan Inhouse Training yang berkelanjutan)

    1

    Posted on : 31-12-2014 | By : Agustianto | In : Pendidikan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Seminar & Training

     

    Read the rest of this entry »

    Maqashid Syariah dalam Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

    1

    Posted on : 31-08-2014 | By : Agustianto | In : Artikel, Kabar Aktual, Perbankan Syariah, Ushul Fiqh

     

    Oleh : Agustianto Mingka

    Wa.Sekjen MES Pusat,  Penulis Buku Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan

    dan Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

     

    Para pakar ekonomi syariah  dan praktisi perbankan syariah, tidak cukup hanya mengetahui fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi yang lebih penting  adalah  memahami maqashid syariah. Imam Al-Syatibi (w.790 H), dalam kitab Al-Muwafaqat, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui  ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara’  (Al-quran dan hadits) sekaligus bagaimana menerapkan  dalil-dalil syariah  itu di lapangan. Menurut Al-Amidy dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, Siapa yang tidak menguasai ilmu ushul fiqh, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah (syariah) kecuali dengan ilmu ushul fiqh.” .

    Tema terpenting  dalam ilmu ushul fiqh adalah maqashid syariah. Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah           menduduki posisi yang sangat urgen dalam merumuskan ekonomi  syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keruangan syariah.

    Maqashid syariah dalam pengertian yang umum (dasar) adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara lima  kebutuhan pokok yaitu  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

    Kajian  maqashid syariah dalam ilmu ushul fiqh, bukan hanya terbatas pada pemahaman mengenai tujuan-tujuan syariah dengan memelihara kemaslahatan lima pokok  kebutuhan dasar, (agama,jiwa,akal, keturunan dan harta), tetapi juga pengetahuan (pemahaman) mengenai teori-teori syariah untuk mewujudkan maqashid syariah,  landasan filosofis, alasan rasional, illat, rahasia tasyri’,  dan berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah  lainnya. Seperti  teori qiyas ; qiyas jaliy, qiyas khafiy, illat, masalikul’illat, istihsan, maslahah  mursalah, sadd al-zariah, ‘urf, istishab, takhrijul manath, tanqihul manath, tahqiqul manath, dan instrument-instrumen metodologis yang terkait dengan maqashid syariah, yang disertai dengan kaedah-kaedah ushul fiqh mengenai maqashid syariah. Konsep-konsep maqashid syariah itulah yang akan diterapkan pada ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Misalnya maqashid syariah dari anuitas, hedging,  pembiayaan indent, trade finance dan akad-akad hybrid, pembiayaan  murabahah, denda pada debitur yang menunda pembayaram, kartu kredit syariah, gharar qalil, bagi hasil (revenue sharing, net revenue sharing dan profit and lose sharing sharing), Profit Equalization Reserve (PER), dsb.

    Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang.  Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal ; public finance),  tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

    Fathi al-Daraini dalam buku Al-Fiqh al-Islam al-muqarin ma’a al-mazahib mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menurutnya merupakan   ilmu yang berdiri sendiri. Pendapat ini menunjukkan betapa urgensinya pengetahuan mengenai maqashid syariah.

    Dalam melakukan ijtihad seorang mujtahid harus menguasai maqashid syariah. ‘Abdul wahhab Khallaf dalam Buku Ilmu Ushul Fiqh menyebut dengan tegas bahwa nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara tepat dn benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid syariah dan asbabun nuzul (latar belakang historis turunnya ayat). Keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil-dalil Al-Quran dan hadits sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maqashid al-syariah yang dapat ditelaah dari dalil-dalil tafshili (al-quran dan sunnah)

    Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-economy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Maqashid syaiah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistic dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan maqashid syariah-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

     

    Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul,  seperti