• Dapatkan 8 buku karya Agustianto, antara lain: Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan, Maqashid Syariah, dalam Ekonomi dan Keuangan, Perjanjian (Akad) Perbankan Syariah, Hedging, Pembiayaan Sindikasi Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah, Ekonomi Islam Solusi Krisis Keuangan Global. Hub: 081286237144 Hafiz
  • Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah Indonesia (Bagian 6-Penutup)

    0

    Posted on : 21-02-2014 | By : Agustianto | In : Islamic Economics, Kabar Aktual, Perbankan Syariah

     

     

    Oleh : Agustianto

    Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah Indonesia mengacu pada formulasi Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah yang telah dirumuskan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut cetak biru yang disusun OJK tersebut bahwa  Strategi Nasional Literasi Keuangan  Indonesia terdiri dari 3 Pilar, yang merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang well literate. Masing-masing pilar tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda sebagai berikut;

    a. Pilar 1 Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan

     

    1. Meningkatkan awareness, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan;
    2. Mengubah pola piker dan prilaku keuangan masyarakat; dan
    3. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan.
    b. Pilar 2 Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan

     

    1. Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan;
    2. Memperluas dan mempermudah akses informasi literasi keuangan; dan
    3. Memastikan keberlangsungan program literasi keuangan
    c. Pilar 3 Pengembangan dan Produk Jasa Keuangan

     

    1. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyrakat;
    2. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan meningkatkan kualitas produk dan jasa keuangan; dan
    3. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan memperluas jangkauan area layanan jasa keuangan.

     

    Berdasarkan tiga pilar tersebut, maka program pembangunan literasi keuangan syariah terdiri dari tiga pilar juga.

    Pilar Pertama : Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Syariah. Pilar ini diderivasi kepada tiga poin utama, yaitu ;

    1. Meningkatkan awareness, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan syariah;
    2. Mengubah pola pikir dan prilaku keuangan masyarakat; dan
    3. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah.

    Pilar Kedua : Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan Syariah yang terdiri dari 3 poin utama

    1. Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan nasional dengan system keuangan syariah;
    2. Memperluas dan mempermudah akses informasi literasi keuangan syariah; dan
    3. Memastikan keberlangsungan program literasi keuangan syariah

    Pilar Ketiga : Pengembangan dan Produk Jasa Keuangan Syariah

    1. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan Syariah  untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan prinsip syariah;
    2. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan Syariah meningkatkan kualitas produk dan jasa keuangan; dan
    3. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan Syariah memperluas jangkauan area layanan jasa keuangannya

    Program Strategis dan Langkah-langkah  Inisiasi  Pembangunan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia.

    Untuk  lebih memudahkan  penerapan (implementasi), ketiga pilar di atas, paparan berikut akan menguraikan usulan-usulan program  strategis sebagai aksi nyata untuk mewujudkan tiga pilar tersebut di atas. Selanjutnya masing-masing usulan program strategis tersebut, dirinci menjadi banyak  program inisiatif :

    Pilar Pertama : Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Syariah

    1. Dalam rangka edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan syariah, perlu disusun materi Literasi Keuangan syariah  yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk setiap jenjang pendidikan formal guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan. Program aksi yang harus dilakukan ialah :

    a.Program Aksi dengan menyusun materi Literasi Keuangan syariah  yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk jenjang pendidikan formal  diutamakan mulai  tingkat SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Upaya ini bisa dilakukan secara bersama oleh assosiasi akademisi ekonomi syariah, assosiasi industry keuangan syariah dan OJK sendiri.

    b.Melakukan evaluasi dan mengembangkan materi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sector keuangan jasa keuangan untuk jenjang pendidikan formal – tingkat  SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi.

     

    2.Dalam upaya edukasi dan kampanye keuangan syariah ini juga perlu disusun materi edukasi keuangan syariah untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profersi guna meningkatkan pengetahuan dan keyakinan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan syariah, serta keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Untuk ini perlu disusun  materi Literasi keuangan syariah yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk komunitas/profesi lainnya, seperti pengusaha, assosiasi industry, dsb.

    3.Menyusun materi Literasi Keuangan syariah  yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  untuk para ulama, Ustaz, Ormas Islam, Pesantren dan Majlis Ta’lim. Upaya ini bisa dilakukan secara bersama oleh assosiasi akademisi ekonomi syariah, DSN-MUI dan assosiasi industry keuangan syariah dan OJK sendiri.

    4.Menyusun meteri Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah  dengan prioritas untuk Ibu Rumah Tangga dan Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    5.Menyusun materi Literasi keuangan syariah yang mencakup seluruh sector jasa keuangan syariah dengan prioritas untuk karyawan dan pensiun.

    6.Semua program di atas selanjutnya dievaluasi dan dikembangkan materinya untuk mengukur keberhasilan gerakan literasi keuangan syariah selama periode waktu tertentu.

    7.Menyusun meteri kampanye nasional literasi keuangan syariah guna meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan.

    Untuk melaksanakan program edukasi dan sosialisasi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan syariah sekurang-kurangnya digelar di   20 kota untuk akademisi, ulama dan ormas Islam.

    Beberapa program aksi dalam gerakan pembangunan literasi keuangan syariah antara lain :

    1. Melaksanakan pilot project edukasi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan syariah untuk jenjang pendidikan formal – tingkat SMP, SMA dan/atau Perguruan Tinggi.
    2. Mengimplementasikan materi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh industry sektor jasa keuangan syariah untuk jenjang pendidikan formal – tingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
    3. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi Literasi Keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan sekurang-kurangnya di 20 kota untuk akademisi dan atau ulama dan ormas Islam

     

     

    Selain untuk akademisi, edukasi dan sosialisasi keuangan syariah perlu dilakukan untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profesi di berbagai wilayah Indonesia. Edukasi dan sosialisasi Literasi Keuangan syariah yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan syariah harus  dilakukan terhadap Ibu rumah tangga, majlis ta’lim kaum ibu dan organisasi massa Islam kewanitaan, seperti Aisyiah, Fatayat NU, Muslimat Alwashliyah, dsb.

    Selanjutnya gerakan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Syariah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain :

    1. Sharia Financial Literacy Expo, Islamic Finance Fair, Indonesia Syariah Expo, dsb.
    2. Seminar Nasional/Internasional Literasi Keuangan Syariah
    3. Simposium, Forum Riset Keuangan, Penelitian dan kajian mengenai Literasi Keuangan Syariah
    4. Tabligh Akbar Keuangan Syariah di masjid raya atau lapangan
    5. Lomba penulisan karya ilmiah Literasi Keuangan syariah
    6. Lomba pidato/karikatur/poster ekspresi suara konsumen

    Pilar Kedua : Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan Syariah

    Beberapa program aksi yang diusulkan untuk mewujudkan pilar kedua ini ialah :

    1.Menyusun database materi edukasi dan materi pendukung lainnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan edukasi dan kampanye nasional Literasi Keuangan.  System database materi Literasi Keuangan syariah yang disiapkan mencakup semua sector industry  jasa keuangan syariah.

    2.Membangun sarana media komunikasi (media channel) Literasi Keuangan syariah dalam rangka mempermudah dan mempercepat akses informasi keuangan syariah, seperti  menyiapkan website Literasi Keuangan syariah yang berisi informasi dan edukasi keuangan syariah.

    3.Menyiapkan sumber daya manusia pelaksana edukasi dan kampenye nasional Literasi Keuangan syariah  guna mewujudkan pelaksanaan. Literasi secara efektif dan efisien yang optimal dan berkesinambungan dengan melakukan berbagai kegiatan  seperti training for trainers untuk para dosen dan guru, danuntuk komunitas /profesi tertentu.

    4.Menjalin  hubugan kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna mendukung pelaksanaan edukasi Literasi Keuangan syariah seperti  kerja sama dengan Kementrian/intansi Pemerintah terkait dengan kegiatan Literasi Keuangan, kerja sama dengan Organisasi Swasta, organisasi internasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan kajian dan Penelitian Literasi Keuangan syariah, seperti Forum Riset Keuangan Syariah.

    5.Membentuk perangkat organisasi pendukung pelaksanaan Literasi Keuangan Syariah, seperti :

    1. Mengembangkan organisasi Literasi Keuangan Syariah di Otoritas Jasa Keuangan
    2. Membentuk fungsi edukasi dan informasi keuangan syariah di kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah.
    3. Membentuk Komite Khusus Literasi Keuangan Syariah dan Kelompok Kerja  Literasi Keuangan syariah
    4. Mendorong asosiasi industry jasa keuangan syariah membentuk komite Literasi Keuangan syariah
    5. Mendorong Perguruan Tinggi  membentuk Komite Literasi Keuangan Syariah
    6. Mendorong pesantren  tertentu membentuk Komite Literasi Keuangan Syariah
    7. Mendorong masyarakat membentuk organisasi/perkumpulan/pemerhati Literasi Keuangan syariah.
    8. Mendorong para da’i dan ustaz membentuk organisasi Da’I Keuangan Syariah.

    OJK dan Pegiat Keuangan Syariah juga perlu mendorong dibentuknya komunitas masyarakat yang peduli terhadap Literasi Keuangan syariah, dengan menggunakan  media social (twitter, facebook, path, instagram, youtube) untuk  Literasi Keuangan syariah   yang berisi informasi dan edukasi keuangan syariah sehingga dapat meningkatkan Literasi Keuangan syariah masyarakat.

    Pilar Ketiga : Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan Syariah

    OJK dan seluruh pegiat keuangan syariah  perlu mendorong industry keuangan syariah untuk kreatif menciptakan inovasi produk  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Industri keuangan syariah hendaknya dapat mengembangkan dan memasarkan Produk dan Jasa Keuangan syariah  di bidang :

    • Perbankan syariah
    • Perasuransian syariah
    • Lembaga Pembiayaan syariah
    • Dana Pensiun syariah
    • Pasar Modal syariah
    • Pergadaian syariah
    • Lembaga Keuangan MIkro Syariah

    OJK dan pegiat keuangan syariah hendaknya mendorong industry  jasa keuangan syariah untuk menciptakan produk dan jasa keuangan syariah mudah dipahami dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas sampai ke lapisan grass root sebagai garda terdepan pengejawentahan financial inclusion.

    Industri  jasa keuangan syariah juga perlu didorong untuk menciptakan produk jasa keuangan yang bersifat bundling (sinergi produk dan jasa antar-sektor jasa keuangan) guna meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan syariah.

    Program Aksi Tahun 2014-2018 yang harus dilakukan pegiat syariah dan OJK ialah , memprioritaskan upaya memfasilitasi industry  jasa keuangan syariah untuk menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah yang bersifat  bundling dan sinergis, yaitu  produk hybrid dan jasa keuangan syariah yang berasal dari industry  jasa keuangan syariah yang berbeda.

    Kemudian kita (pegiat syariah)  juga perlu mendorong industry  jasa keuangan syariah untuk memperluas aksesibilitas produk dan jasa keuangan syariah agar lebih mudah diperoleh masyarakat umum.

    Selain itu industri jasa keuangan syariah perlu didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen. Selanjutnya mendorong industri  jasa keuangan syariah untuk meningkatkan aspek-aspek perlindungan konsumen dalam memasarkan produk dan jasa keuangan syariah dan penyelesaian pengaduan dan sengketa keuangan syariah.

    Penutup

    Pembangunan literasi keuangan syariah di Indonesia sebagai  Negara yang mayoritas muslim adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar, apalagi Indonesia adalah Negara terbanyak penduduk muslimnya di dunia. Keniscayaan ini   dikarenakan market share keuangan syariah di Indonesia masih kecil, dengan demikian potensi keuangan syariah di Indonesia masih sangat besar, sementara tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah.

    Berdasarkan alasan di atas, pemerintah (OJK) dan atau pegiat syariah perlu menyusun strategi nasional pembangunan literasi keuangan syariah untuk melengkapi penerapan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan yang telah diluncurkan Presiden Republik Indoensia Soesilo Bambang Yudhoyono.

    Tulisan ini disusun sebagai masukan pemikiran kepada pegiat keuangan syariah, industri keuangan syariah, assosiasi industri keuangan syariah, OJK dan Organisasi / Assosiasi Ekonomi Syariah. Makalah atau tulisan ini dapat dijadikan sebagai dasar-dasar pemikiran untuk penyusunan cetak biru strategi pembangunan literasi keuangan syariah di Indonesia. Jika seandainya cetak biru khusus syariah belum diperlukan, paling tidak tulisan ini dapat memperkaya dan melengkapi penarapan operasional cetak biru strategi nasional literasi keuangan yang sudah ada, khusus program literasi keuangan syariah  sehingga bisa dijadikan pedoman (acuan, garis perencanaan dan program) dalam membangun literasi keuangan syariah di Indonesia.

    Dalam tulisan ini sengaja belum diuraikan rencana kegiatan (program aksi) berdasarkan tahun-tahun tertentu (misalnya 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018) sebagaimana layaknya dalam sebuah blueprint. Penyusunan program aksi berdasarkan tahun (tahapan-tahapan program tahunan) hanya berupa  draft kajian yang tulisannya sudah saya siapkan. Belum dicantumkannya program kegiatan berdasarkan tahapan tahun, karena harus didiskusikan terlebih dahulu  dengan semua stakeholeders, terutama pemangku otoritas (OJK).

    Semoga tulisan ini bermanfaat bagi regulator (OJK) dan seluruh pegiat elemen keuangan syariah yang berkepentingan dan semoga Allah  meridhoi semua rencana kita. Amin.  Sekian, Wallahu A’lam bish Shawab. Semua isi tulisan dalam makalah ini adalah (masih)  pendapat / ijtihad pribadi yang inspirasinya merujuk kepada Cetak Biru Strategi Nasional LIterasi Keuangan yang diterbitkan OJK. Penulis adalah Agustianto (Ketua 1 IAEI), Wakil Sekjen MES dan Anggota Pleno DSN-MUI).

     

     

    Post a comment

    All Articles | Contact Us | RSS Feed | Mobile Edition