• Dapatkan 8 buku karya Agustianto, antara lain: Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan, Maqashid Syariah, dalam Ekonomi dan Keuangan, Perjanjian (Akad) Perbankan Syariah, Hedging, Pembiayaan Sindikasi Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah, Ekonomi Islam Solusi Krisis Keuangan Global. Hub: 081286237144 Hafiz
  • Wakaf uang dalam hukum positif dan prospek pemberdayaan ekonomi syari’ah

    0

    Posted on : 12-02-2011 | By : Agustianto | In : Artikel, ZISWAF

    Oleh : Agustianto

    Pendahuluan

    Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendikiawan dan ulama adalah cash waqf (wakaf tunai). Dalam sejarah Islam, cash waqf berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Di Indonesia hasil diskusi dan kajian itu membuahkan hasil yang menggembirakan, yakni dimasukkannya dan diaturnya cash waqf (wakaf tunai) dalam perundangan-undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, wakaf tunai telah diakui dalam hukum positif di Indonesia.

    Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

    Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandug dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf tunai yang  penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

    Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya   bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut.[3]. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah Wakaf Tunai.

    Makalah ini akan membahas wakaf tunai tersebut dalam perspektif hukum positif dan bagaimana prospeknya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pembahasan di awali dengan memaparkan perspektif historis tentang peranan wakaf yang demikian besar dalam sejarah dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan pembangunan tamaddun Islam. Tulisan ini juga akan membahas secara ringkas pandangan ulama klasik tentang wakaf tunai.

    Peranan Waqaf dalam Sejarah

    Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara umum. Salah satu bentuk wakaf yang berkembang di zaman klasik Islam bahkan sampai saman modern ini adalah wakaf tunai.

    Telah banyak penelitian historis yang dilakukan oleh para pakar tentang fungsi wakaf dalam berbagai sektor kehidupan umat. Michael Dumper juga menyimpulkan bahwa di Timur Tengah, pada masa kalsik Islam dan pertengahan, institusi  wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah kaum muslimin dalam membangun kesejahteraan rakyat[4].

    Penelitian lain dilakukan oleh R.D McChesney (1991) yang telah menulis buku sebagai hasil penelitiannya  tentang Kegiatan Wakaf di Asia Tengah selama lebih kurang 400 tahun. Dalam deskripsi bukunya disebutkan bahwa wakaf dalam rentang waktu yang cukup lama telah berada pada pusat paling penting dari kehidupan umat Islam sehari-hari, membangun lembaga-lembaga keagamaan, cultural dan kesejahteraan. Wakaf juga menjadi sarana yang sah untuk menjaga keutuhan kekayaan keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat muslim dan ini berfluktuasi sejalan dengan sikap penguasa pemerintah.

    Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Timur Kuran tentang wakaf di kalangan umat Islam menyebutkan bahwa wakaf Islam telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat dipercaya untuk memberikan keamanan bagi para pemilik harta sebagai imbangan dari layanan sosial. Penelitian ini memberikan hasil bahwa wakaf telah lama berfungsi sebagai instrumen penting untuk memberikan public goods dengan cara yang tidak sentralistik.  Pada prinsipnya manajer (nazhir) wakaf harus mematuhi persyaratan yang digariskan oleh pemberi wakaf (wakif). Dalam praktiknya tujuan atau arahan waqif seringkali harus disesuaikan dengan berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat.  (Kuran, 2001)

    Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa selama ratusan tahun bahkan lebih dari seribuan tahun, institusi  wakaf telah berhasil menjadi instrumen yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik pendidikan, layanan sosial, ekonomi, keagamaan dan layanan publik lainnya. Keberadaan wakaf dan perannya yang demikian besar, seringkali mengkhawatirkan penguasa pemerintahan Barat atau pemerintaha nasional pasca kemerdekaan dari penjajahan. Kekhawatiran akan semakin menonjolnya peran masyarakat dengan institusi wakaf, melahirkan sejumlah pandangan negatif terhadap sistem  wakaf dari para penguasa, karena wewenang pemerintah bisa disaingi atau malah dikalahkan oleh lembaga-lembaga wakaf. Contohnya antara lain, ketika bala tentara Perancis  menduduki Al-jazair pada 1831, penguasa kolonial menguasai dan mengawasi harta wakaf untuk menekan tokoh-tokoh keagamaan yang berjuang melawan penjajahan (Abu al-Afjan, 1985:325).[5]

    Dalam  berbagai penelitian lainnya tentang sejarah wakaf disebutkan, bahwa sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat,  di antaranya:

    1. Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf
    2. Setengah (50 %) dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf
    3. Pada periode yang sama, 33 % Tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf
    4. Di Mesir sampai dengan tahun 1949, 12,5 persen lahan pertanian adalah tanah wakaf
    5. Pada Tahun 1930 di Iran, sekitar 30 persen dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf.[6]

    Sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan Wakaf di Mesir, Suriahm Turki, Palestina dan Anatoly land, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1340-1947, bagian terbesar dari asset wakaf adalah dalam benytuk real estate, yaitu mencapai 93 % denga rincian sebagai berikut :

    1. 58 % dari wakaf, terkonsentrasi di kota-kota besar yang terdiri dari toko, rumah dan gedung.
    2. 35 % dari wakaf terdapat di desa-desa yanag terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan tanaman lainnya.

    3.  7 % sisanya merupakan dalam bentuk uang (wakaf tunai)[7]. Namun informasi terkini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Agama, perolehan wakaf tunai di Timur Tengah mencapai 20 persen. Menurut Ridwan El-Sayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani dan saat ini telah diterima luas di Turki modern , Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura dan banyak negara lainnya[8].

    Menurut Monzer Khaf, kegiatan wakaf dapat dibagi atas tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf philanthropic, dan  wakaf family atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti mesjid. Mesjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf philantropi antara lain layanan kesehatan, pendidikan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya.  Sedangkan wakaf keluarga biasanya lebih ditujukan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan.

    Selama ini wakaf yang berkembang lebih banyak ke jenis wakaf yang pertama, yaitu wakaf keagamaan, khususnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh data yang ada di Departemen Agama menunjukkan selama ini perkembangan wakaf di Indonesia sampai dengan September 2001 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.791 dengan luas 818.742.341,86 M2.[9] Wakaf-wakaf  ini kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan mesjid, musholla, sekolah, panti asuhan, dan makam.[10] Dari data tersebut terlihat bahwa pengembangan wakaf selama ini masih terbatas pada wakaf yang sifatnya tidak bergerak dan tahan lama.  Salah satu factor  yang menyebabkan hal ini adalah adanya  hadits yang menjadi rujukan dalam kegiatan wakaf, dan diriwayatkan oleh Tarmizi dan Muslim. Dalam hadits tersebut, Nabi SAW bersabda

    Apabila manusia meninggal dunia, maka terhentilah kesempatannya untuk mendapatkan nilai pahala dari amalannya, kecuali tiga hal, yaitu; sedekah yang mengalirkan pahala terus menerus (wakaf), ilmu yang diajarkan dan bermanfaat bagi orang lain dan anak yang shaleh  yang mendoakan kedua orang tuanya”.

    Merujuk kepada hadits tersebut maka wakaf adalah sedekah yang pahalanya terus menerus mengalir kepada orang yang berwakaf. Ini berarti benda yang diwakafkan haruslah tahan lama agar pahala terus mengalir.

    Wakaf juga memiliki kemanfaatan yang luar biasa dari sekedar sedekah biasa. Hal ini dikarenakan harta wakaf yang sifatnya abadi, tidak boleh dijual atau diwarisi dan dihibahkan agar wakaf dapat dimanfaatkan terus menerus untuk kepentingan masyarakat. Ini merujuk kepada hadits yang menjadi ketentuan umum, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

    Sayangnya, kemanfaatan wakaf ini belum optimal didapatkan, khususnya di Indonesia. Wakaf selama ini masih berada seputar di rumah ibadah, kuburan dan madrasah. Jika dilihat dari segi keagamaan, semangat ini tentunya baik, karena wakaf yang ada dimanfaatkan sebagai rumah ibadah dan dapat meningkatkan keimanan dari masyarakat. Namun, jika dilihat dari sisi ekonomis, potensi itu masih jauh dari yang diharapkan.

    Idealnya, wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realnya, bersama dengan zakat, wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan wakaf secara produktif tidak terlepas dari media yang digunakan dalam menunaikan wakaf.   Wakaf dapat dibedakan atas wakaf benda tidak bergerak (’iqar) dan wakaf bergerak (manqul). Wakaf benda tidak bergerak seperti bangunan, tanah dan perkebunan. Sedangkan wakaf manqul antara lain, buku/kitab, sajadah, kenderaan, dsb. Salah satu bentuk wakaf benda bergerak adalah uang. Wakaf uang- sebenarnya telah berlaku sejak dulu sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.  Meskipun di kalangan ulama klasik, hukum wakaf uang masih dalam perdebatan, karena alasan sifatnya yang habis terpakai[11], namun khilafiyah itu bisa terangkat dengan lahirnya qanun yang melegitimasinya.

    Wakaf Tunai dalam  perspektif fikih (hukum Islam) dan Hukum Positif

    Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan cash wakaf atau wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf[12]. Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan   sebagian ulama Mazhab Syafi’iy juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy.[13]

    “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”

    Pendapat inilah yang dikutip Komisi fatwa MUI (2002) dalam melegitimasi wakaf tunai. Di Indonesia saat ini,  persoalan boleh tidaknya wakaf uang, sudah tidak  ada masalah lagi. Hal itu diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Isi fatwa MUI tersebut sebagai beikut :

    1. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lenmbaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
    2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
    3. Waqaf uang hukumnya jawaz (boleh)
    4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

    Kebolehan wakaf tunai, menurut MUI, tidak bertentangan dengan definisi wakaf yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama dengan merujuk kepada hadits-hadits tentang wakaf.

    Rapat komisi MUI tgl 23 Maret 2002 memandang perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui dengan memperhatikan maksud hadits, antara lain riwayat Umar :

    “Tahan asalnya (pokoknya) dan sedeqahkan buahnya (hasilnya)”

    Berdasarkan hadits tersebut, MUI mengambil rumusan definisi wakaf sbb :

    “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau popoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan mewariskan), untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah ( tidak haram) yang ada.

    Dengan diundangkannya UU No 41 Tahun 2004, kedudukan wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya, dengan diundangkannya UU tersebut maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tunai telah selesai.

    Dalam pasal  UU No 41/2004 tentang Wakaf, masalah wakaf tunai disebutkan pada empat pasal, (pasal 28,29,30,31), bahkan wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan titel “Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang”.

    Pasal 28 Undang-Undang Wakaf berbunyi sebagai berikut :

    “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.”

    Dari pasal 28 dapat ditarik tiga kesimpulan penting :

    1. Legalitas  wakaf tunai  sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi.
    2. Pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syari’ah.
    3. LKS ditunjuk oleh Menteri

    Penunjukkan lembaga keuangan syariah sebagai media pengembangan wakaf uang karena lembaga keuangan, dikarenakan :

    1. Kemampuan lembaga keuangan syariah melakukan investasi dana waqaf.

    Investasi dilakukan dengan pertimbangan keamanan & tingkat profitabilitas usaha, dengan melakukan. Pertama,  analisa sektor investasi yang belum jenuh, dengan melakukan “spreading risk” dan “risk management” terhadap investasi yang akan dilakukan Kedua, “Market survey” untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi,  Ketiga, analisa kelayakan investasi, Keempat, penentuan pihak yang akan bekerjasama untuk mengelola investasi. Kelima, monitoring terhadap proses realisasi investasi, dan keenam, monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.

    2. Kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary.

    Hal ini membutuhkan teknologi & kemampuan SDM yang handal.Kemampuan ini dimiliki oleh bank, yang memang “nature” bisnisnya adalah mengelola rekening- rekening  nasabah. Teknologi bank  juga cukup memadai untuk menampung  banyak data base beneficiary

    3. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana.

    Bank syariah mempunyai sistem “profit distribution”, baik dengan konsep “pool of fund” maupun  “special investment” (Mudharabah Muqayaddah). Benefit  dana waqaf jika diijinkan oleh waqif dapat digunakan misalnya, sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi lemah.

    4. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan  dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat serta diawasi oleh Bank Indonesia atau Departemen Keuangan

    Bank atau LKS lainnya yang profesional merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Bank merupakan lembaga yang “high regulated”,  BI menjamin deposit masyarakat termasuk deposit waqaf. Bank syariah merupakan lembaga yang  “syariah high regulated”, di mana DSN)  dan DPS memantau kecukupan aspek syariah atas operasional dan produk bank syariah

    5. Kemampuan melakukan investasi dana waqaf

    Tipe Investasi  :

    A.  Investasi Jangka Pendek :  yaitu dalam bentuk “micro credit”. (Pengalaman   Bank Islam dalam menyalurkan kredit mikro, seperti UMKM sudah teruji.

    B. Investasi Jangka Menengah : yaitu untuk industri/usaha kecil (Pengalaman bank dengan KKPA, KKOP dan KUK)

    C. Investasi Jangka Panjang : yaitu untuk industri manufaktur industri besar lainnya (Pengalaman bank dalam melakukan investasi jangka panjang seperti pabrik & perkebunan, serta pengalaman investasi/pembiayaan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar)

    Alasan-alasan itulah, mengapa wakaf tunai harus melalui Lembaga Keuangan Syariah. Selain lembaga perbankan, insitusi reksadana syariah juga bisa menjadi pengelola wakaf tunai asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peranturan Pemerintah.

    Selanjutnya, pasal 29 UU No 41/2004 menyebutkan:

    (1). Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak  wakif yang dilakukan secara tertulis

    (2). Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam  bentuk sertifikat wakaf uang.

    (3).Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

    Pasal 30.

    Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbutkannya Sertifikat Wakaf Uang.

    Pasal 31.

    Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal, 28, 29, 30 diatur dengan peraturan pemerintah.

    Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan UU No 41/2004 tentang Wakaf sampai saat ini belum dikeluarkan pemerintah. Namun demikian, kita dapat melihat Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut yang telah rampung dikerjakan oleh tim penyusun RPP Wakaf. Keluarnya PP tersebut hanya menunggu waktu